Maman Imanulhaq : Sertifikasi Dai menjadi sangat urgent, Para Dai harus berlandaskan Al-Quran dan Hadits, serta memhami moderasi beragama

Husni : 16 juta UMKM yang bergerak di bidang makanan perlu mendapat sosialisasi terkait kewajiban sertifikasi halal dari BP-JPH

Perlu ada standardisasi mengenai proses penyembelihan hewan ternak yang sesuai kaidah halal terhadap hewan lokal maupun yang impor

Husni : Untuk mewujudkan Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia, BP JPH harus membangun infrastruktur halal dari pusat sampai daerah

Hasan Basri Agus : Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) perlu melakukan MoU dengan BPOM untuk menentukan kehalalan suatu produk

Hasan Basri Agus : Kewenangan Ditjen Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama RI dan Badan Penyelenggara Haji (BPH) harus jelas

Abdul Fikri Faqih : Proses transisi dari Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama ke Badan Penyelenggara Haji (BPH) harus jelas mekanisme dan landasan hukumnya Pernyataan Wakil Rakyat

Abdul Fikri Faqih : Anggaran Kementerian/ lembaga sudah ditetapkan melalui UU APBN Tahun 2025, Jika ada usulan perubahan bisa dilakukan melalui APBN Perubahan

Subardi : Mempertanyakan mekanisme pengawasan distribusi pupuk bersubsidi jika di satu daerah kelebihan kuota

Rizal Bawazier Meminta kepada PT. Pupuk Indonesia membentuk Satgas Khusus yang mengawasi pendistribusian pupuk bersubsidi agar dapat mempersempit ruang gerak mafia pupuk

Rudi Hartono Bangun : Jatah alokasi Pupuk Urea subsidi untuk Sumut tahun 2023, sebanyak 124 ribu ton, pada 2024 214 ribu ton (berkurang 40%)

Khilmi : Terkait penggunaan aplikasi dalam distribusi pupuk bersubsidi, PT. Pupuk Indonesia harus mempertimbangkan kondisi petani di daerah yang susah jaringan internet