Irma Suryani : Kolegium dan Konsil Kesehatan perlu dilibatkan sejak awal dalam penyeleggaraan pendidikan PPDS – Pernyataan Wakil Rakyat

Irma Suryani : Dokter yang sedang mengikuti pendidikan PPDS perlu mendapat gaji atau honor sesuai kontrak kerja dengan RS tempatnya bertugas – Pernyataan Wakil Rakyat

Irma Suryani : Tes kesehatan jiwa/ mental perlu dilakukan secara berkala terhadap dokter – Pernyataan Wakil Rakyat

Heru Tjahjono : Mentri Kesehatan perlu memeriksa lebih detail terkait kebutuhan peralatan kesehatan (alkes) di rumah sakit-rumah sakit khususnya yang ada di daerah 3T, agar sesuai kebutuhan – Pernyataan Wakil Rakyat

Edy Wuryanto : Kolegium Kesehatan bertugas menyusun standard kompetensi kesehatan dan memiliki wewenang melakukan uji kompetensi nasional dalam pengembangan kurikulum pendidikan kesehatan – Pernyataan Wakil Rakyat

Edy Wuryanto : Konsil Kesehatan harus lebih proaktif dalam tata kelola dan mengawasi SDM Kesehatan, karena Konsil Kesehatan bukan lembaga administrasi – Pernyataan Wakil Rakyat

Arzeti Bilbina Setyawan : Perlu ada jaminan keselamatan terhadap korban tindak kekerasan seksual yang terjadi di institusi kesehatan ketika mengadukan kepada pihak terkait – Pernyataan Wakil Rakyat

Taufan Pawe : Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di beberapa daerah terhambat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang belum dibayarkan oleh masyarakat – Pernyataan Wakil Rakyat

Rahmat Saleh mempertanyakan kewenangan Satgas Penertiban Lahan Perkebunan dan Pertambangan yang dibentuk Kejaksaan Agung RI – Pernyataan Wakil Rakyat

Rahmat Saleh : Komisi II DPR mendorong Kementerian ATR/ BPN berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk program penerbitan sertifikat lahan wakaf dan rumah ibadah – Pernyataan Wakil Rakyat

Rahmat Saleh : Dengan Sistem Majanemen Penerbitan Sertifikat yang tertata dengan baik berbasis IT, masyarakat bisa mengetahui proses pengurusan sertifikat secara transparan – Pernnyataan Wakil Rakyat

Rahmat Saleh : Komisi II DPR mendukung peningkatan kualitas Data dan Informasi (Datin) kementerian ATR/ BPN untuk perbaikan Sistem Majanemen Penerbitan Sertifikat Tanah – Pernyataan Wakil Rakyat