Mulyadi : Akses listrik berkeadilan khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu, perlu mendapat perhatian direksi PLN – Pernyataan Wakil Rakyat

Cheroline Chrisye Makalew : Beberapa daerah pesisir di Papua Barat belum teraliri listrik. General Manager PT. PLN Papua menyatakan proyek elektrifikasi baru akan dilaksanakan pada tahun 2028 – Pernyataan Wakil Rakyat

Aqib Ardiansyah : Komisi XII DPR mendukung Rencana Program Listrik Desa untuk mewujudkan akses energi yang merata, adil dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa – Pernyataan Wakil Rakyat

Alfons Manibui : Sebagian masyarakat Papua belum merasakan layanan listrik PSO PLN . Perlu keberpihakan terhadap masyarakat Papua – Pernyataan Wakil Rakyat

Surya Utama : Pelaporan kasus mal praktik yang dilakukan dokter atau RS, ketika sampai majelis etik atau IDI sering kali menguap begitu saja. Ada kesan saling melindungi sesama profesi dokter – Pernyataan Wakil Rakyat

Sri Meliyana : Perlu ada penguatan sistem pencegahan, pelaporan. dan perlindungan bagi peserta didik PPDS. Komite bersama Kemenkes dan Kemendiktisaintek serta stake holder terkait harus optimal – Pernyataan Wakil Rakyat

Netty Prasetiyani : Kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja termasuk di sekolah dan rumah sakit. Data Komnas Perempuan tahun 2023, lebih dari 280 ribu kasus kekerasan seksual atau 30 kasus terjadi setiap jam – Pernyataan Wakil Rakyat

Irma Suryani : Kolegium dan Konsil Kesehatan perlu dilibatkan sejak awal dalam penyeleggaraan pendidikan PPDS – Pernyataan Wakil Rakyat

Irma Suryani : Dokter yang sedang mengikuti pendidikan PPDS perlu mendapat gaji atau honor sesuai kontrak kerja dengan RS tempatnya bertugas – Pernyataan Wakil Rakyat

Irma Suryani : Tes kesehatan jiwa/ mental perlu dilakukan secara berkala terhadap dokter – Pernyataan Wakil Rakyat

Heru Tjahjono : Mentri Kesehatan perlu memeriksa lebih detail terkait kebutuhan peralatan kesehatan (alkes) di rumah sakit-rumah sakit khususnya yang ada di daerah 3T, agar sesuai kebutuhan – Pernyataan Wakil Rakyat

Edy Wuryanto : Kolegium Kesehatan bertugas menyusun standard kompetensi kesehatan dan memiliki wewenang melakukan uji kompetensi nasional dalam pengembangan kurikulum pendidikan kesehatan – Pernyataan Wakil Rakyat