Edy Wuryanto : Konsil Kesehatan harus lebih proaktif dalam tata kelola dan mengawasi SDM Kesehatan, karena Konsil Kesehatan bukan lembaga administrasi – Pernyataan Wakil Rakyat

Arzeti Bilbina Setyawan : Perlu ada jaminan keselamatan terhadap korban tindak kekerasan seksual yang terjadi di institusi kesehatan ketika mengadukan kepada pihak terkait – Pernyataan Wakil Rakyat

Taufan Pawe : Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di beberapa daerah terhambat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang belum dibayarkan oleh masyarakat – Pernyataan Wakil Rakyat

Rahmat Saleh mempertanyakan kewenangan Satgas Penertiban Lahan Perkebunan dan Pertambangan yang dibentuk Kejaksaan Agung RI – Pernyataan Wakil Rakyat

Rahmat Saleh : Komisi II DPR mendorong Kementerian ATR/ BPN berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk program penerbitan sertifikat lahan wakaf dan rumah ibadah – Pernyataan Wakil Rakyat

Rahmat Saleh : Dengan Sistem Majanemen Penerbitan Sertifikat yang tertata dengan baik berbasis IT, masyarakat bisa mengetahui proses pengurusan sertifikat secara transparan – Pernnyataan Wakil Rakyat

Rahmat Saleh : Komisi II DPR mendukung peningkatan kualitas Data dan Informasi (Datin) kementerian ATR/ BPN untuk perbaikan Sistem Majanemen Penerbitan Sertifikat Tanah – Pernyataan Wakil Rakyat

Muhammad Khozin : PP no. 18 tahun 2021 membolehkan Hak Penggunaan Lain (HPL) di atas lahan HGU, khusus untuk lahan rakyat yang berada di pinggir rel KAI sepanjang Jawa – Pernyataan Wakil Rakyat

Muhammad Khozin : Perusahaan sawit yang memiliki HGU diwajibkan menyediakan 20% dari total lahan HGU mereka untuk dikelola masyarakat sebagai kebun plasma, namun praktiknya aturan ini sulit dijalankan – Pernyataan Wakil Rakyat

Muhammad Khozin : 14 perusahaan perkebunan pemilik IUP di Jambi yang hingga saat ini belum memiliki HGU, sesuai putusan MK tahun 2015, perusahaan harus memiliki IUP dan HGU untuk beroperasi – Pernyataan Wakil Rakyat

Longki Djanggola : Terdapat 2 desa di kab. Donggal Sulawesi Tengah yang bersengketa lahan dengan perusahaan perkebunan kepala sawit swasta – Pernyataan Wakil Rakyat

Longki Djanggola : Semua perusahaan perkebunan kelapa sawit di prov. Sulteng harus memiliki HGU sesuai Keputusan MK terhadap perusahaan pemilik IUP (Izin Usaha Perkebunan) – Pernyataan Wakil Rakyat