Surya Utama : Pelaporan kasus mal praktik yang dilakukan dokter atau RS, ketika sampai majelis etik atau IDI sering kali menguap begitu saja. Ada kesan saling melindungi sesama profesi dokter – Pernyataan Wakil Rakyat

Sri Meliyana : Perlu ada penguatan sistem pencegahan, pelaporan. dan perlindungan bagi peserta didik PPDS. Komite bersama Kemenkes dan Kemendiktisaintek serta stake holder terkait harus optimal – Pernyataan Wakil Rakyat

Netty Prasetiyani : Kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja termasuk di sekolah dan rumah sakit. Data Komnas Perempuan tahun 2023, lebih dari 280 ribu kasus kekerasan seksual atau 30 kasus terjadi setiap jam – Pernyataan Wakil Rakyat

Irma Suryani : Kolegium dan Konsil Kesehatan perlu dilibatkan sejak awal dalam penyeleggaraan pendidikan PPDS – Pernyataan Wakil Rakyat

Irma Suryani : Dokter yang sedang mengikuti pendidikan PPDS perlu mendapat gaji atau honor sesuai kontrak kerja dengan RS tempatnya bertugas – Pernyataan Wakil Rakyat

Irma Suryani : Tes kesehatan jiwa/ mental perlu dilakukan secara berkala terhadap dokter – Pernyataan Wakil Rakyat

Heru Tjahjono : Mentri Kesehatan perlu memeriksa lebih detail terkait kebutuhan peralatan kesehatan (alkes) di rumah sakit-rumah sakit khususnya yang ada di daerah 3T, agar sesuai kebutuhan – Pernyataan Wakil Rakyat

Edy Wuryanto : Kolegium Kesehatan bertugas menyusun standard kompetensi kesehatan dan memiliki wewenang melakukan uji kompetensi nasional dalam pengembangan kurikulum pendidikan kesehatan – Pernyataan Wakil Rakyat

Edy Wuryanto : Konsil Kesehatan harus lebih proaktif dalam tata kelola dan mengawasi SDM Kesehatan, karena Konsil Kesehatan bukan lembaga administrasi – Pernyataan Wakil Rakyat

Arzeti Bilbina Setyawan : Perlu ada jaminan keselamatan terhadap korban tindak kekerasan seksual yang terjadi di institusi kesehatan ketika mengadukan kepada pihak terkait – Pernyataan Wakil Rakyat

Taufan Pawe : Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di beberapa daerah terhambat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang belum dibayarkan oleh masyarakat – Pernyataan Wakil Rakyat

Rahmat Saleh mempertanyakan kewenangan Satgas Penertiban Lahan Perkebunan dan Pertambangan yang dibentuk Kejaksaan Agung RI – Pernyataan Wakil Rakyat