PARLEMENTARIA, Bogor - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa terkejut setelah memperoleh informasi bahwa terdapat sekitar 24.000 penduduk Kota Bogor yang tidak memiliki nomor penduduk. Menurutnya, temuan tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengelolaan data kependudukan yang selama ini menjadi dasar berbagai layanan publik


“Saya jujur terkaget-kaget ya, sampai terdapat data 24 ribu penduduk di Bogor tidak memiliki nopen (nomor penduduk),” ungkapnya kepada Parlementaria usai melakukan kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).

 

Selain itu, ditemukan penerima bantuan sosial yang tidak lagi tercatat sebagai penerima karena namanya terdaftar sebagai pemilik kendaraan bermotor. Padahal, setelah dilakukan pemeriksaan lapangan, warga tersebut dinilai masih layak menerima bantuan.

 

Menurut Agun, temuan itu perlu menjadi bahan evaluasi terhadap sistem administrasi kependudukan yang dikelola Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia mengingatkan bahwa gagasan Single Identity Number (SIN) telah lama disuarakan untuk mengintegrasikan data kependudukan sebagai basis berbagai pelayanan publik.

 

Ia juga mengungkapkan bahwa pada 2002 pernah terjadi pemutusan penggunaan data (cut off), sebelum data tersebut kembali dibuka dan dikirimkan ke daerah. Kondisi itu, menurutnya, perlu ditelusuri lebih jauh untuk mengetahui persoalan yang terjadi pada sistem pengelolaan data kependudukan.

 

Atas dasar itu, Agun mengusulkan Komisi II DPR RI melakukan kunjungan spesifik, bahkan investigasi, ke pusat data kependudukan di Kalibata serta meninjau sistem pencadangan data yang sebelumnya disebut berada di Batam. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan apakah persoalan muncul akibat sistem yang tidak berjalan optimal atau kurangnya pemeliharaan.

 

“Sehingga saya mengusulkan pada Komisi II untuk melakukan kunjungan spesifik, investigasi kalau perlu, terhadap pusat data kependudukan yang ada di Kalibata. Dan dulu kalau tidak salah ada cadangannya itu ada di Batam. Kita mau melihat kenapa itu sampai bisa seperti itu? Apakah sistemnya yang tidak jalan atau tidak dirawat atau kami tidak ngerti,” ungkapnya.

 

Agun menegaskan, revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang tengah menjadi perhatian harus mengatur integrasi SIN secara lebih terperinci. Data kependudukan harus menjadi data utama (single entry) bagi berbagai layanan publik, mulai dari penerbitan KTP, ijazah, perizinan usaha, hingga pendaftaran paten dan merek.

 

“Maka revisi undang-undang adminduk ingin menyatukan Single Identity Number itu harus lebih detail, harus dipastikan bahwa data kependudukan itu adalah data entry bagi pelayanan-pelayanan publik yang lain. Mulai dari pembuatan KTP, ijazah, ijin usaha, untuk dapatkan paten, merek, dan sebagainya hanya dengan data dari kependudukan. Nah, tapi juga harus diatur dalam undang-undang ini bagaimana prosesnya,” jelasnya.


Selain integrasi data, ia menilai mekanisme pemutakhiran data juga perlu diubah menjadi lebih aktif. Pemerintah tidak seharusnya sepenuhnya bergantung pada laporan masyarakat, terutama untuk pencatatan peristiwa kematian.
 

“Nah, prosesnya menurut hemat saya harus aktif. Jadi, kalau aktif menyerahkan ke penduduk, kepada warga, seperti misalkan mencatatkan, melaporkan orang kematian, mungkin ya untuk apa lagi, buang ongkos, buang biaya gitu ya, tidak efektif gitu,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

 

Menurutnya, ketergantungan pada pelaporan masyarakat berpotensi menyebabkan data tidak mutakhir. Salah satu dampaknya terlihat pada daftar pemilih dalam pemilu, ketika warga yang telah meninggal dunia masih tercatat karena kematiannya belum dilaporkan. 

 

“Nah, ini semua menjadi bahan masukan penting untuk revisi Undang-Undang Single Identity Number (Administrasi Kependudukan) di Komisi II,” pungkasnya. (gal/rdn)