PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Anwar Sadad mendorong Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) segera menuntaskan revisi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang Berat. Ia menegaskan, revisi tersebut diperlukan untuk memastikan pelaksanaan pemulihan dan pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat bisa berjalan efektif dan tepat sasaran.

 

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri HAM Natalius Pigai serta RDP dengan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang digelar di  Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

 

"Bagaimana kita mau menentukan jenis pemulihannya, misalnya, kalau kita tidak punya datanya. Ini yang membuat Inpres itu akhirnya tidak executable. Menurut saya, Pak Menteri harus bisa menjelaskan kepada kami kapan selesainya revisi ini," tegas Anwar.

 

Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut menilai, salah satu kendala pelaksanaan Inpres tersebut adalah ketidaksesuaian nomenklatur serta belum lengkapnya data korban, termasuk identitas dan alamat (name and address). Kondisi itu berpengaruh terhadap penentuan bentuk dan skema pemulihan yang akan diberikan kepada para korban.

 

Anwar lantas meminta Kementerian HAM memberikan penjelasan konkret mengenai perkembangan dan target penyelesaian revisi Inpres tersebut. Menurutnya, persoalan revisi regulasi yang merupakan kebijakan pemerintah perlu diselesaikan melalui koordinasi internal pemerintahan, termasuk antara Kementerian HAM dan kementerian koordinator terkait.

 

Tak hanya itu, Anwar juga menekankan pentingnya sinkronisasi program antara Kementerian HAM, LPSK, dan Komnas HAM. Sebab, masing-masing kementerian dan lembaga memiliki program perlindungan maupun pemenuhan hak korban yang perlu diselaraskan melalui aturan dan mekanisme koordinasi yang jelas.

 

"Ini tidak bisa berjalan tanpa ada satu aturan yang tegas. Saya ingin ada ketegasan dalam hal ini, sehingga pemenuhan hak korban pelanggaran HAM benar-benar bisa teratasi dengan baik," ungkapnya.

 

Selain persoalan pemulihan korban pelanggaran HAM berat, Anwar menyoroti kesenjangan perhitungan restitusi yang diajukan LPSK dengan nilai restitusi dalam tuntutan di pengadilan. Ia menyebut terdapat perbedaan yang cukup besar, yakni perhitungan LPSK mencapai sekitar Rp10 triliun, sementara nilai dalam tuntutan pengadilan hanya sekitar Rp13 miliar.

 

Pasalnya, perbedaan tersebut perlu ditelusuri, termasuk kemungkinan adanya perbedaan metode penghitungan serta belum optimalnya koordinasi antara LPSK dan aparat penegak hukum (APH) yang menangani penuntutan. Dengan demikian, perhitungan kerugian dan pemenuhan hak korban dapat menjadi bagian yang terintegrasi dalam proses penegakan hukum.

 

"Ini perlu koordinasi juga, agar jangan sampai kita menghitung begitu besar, ternyata faktanya begitu kecil. Ini problem legislasi kita juga yang menurut saya harus diselesaikan dengan baik antara LPSK dengan yang lain," pungkas Anwar. (pun/um)