PARLEMENTARIA, Tangerang - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menilai koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal, menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, lemahnya komunikasi dan kolaborasi antar lembaga berpotensi menimbulkan ego sektoral yang pada akhirnya merugikan masyarakat.

 

Hal tersebut disampaikan Aria saat memimpin kunjungan kerja Komisi II ke Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Banten, Jumat (13/11/2026). Ia menilai Pemerintah Kota Tangerang telah menunjukkan praktik koordinasi yang cukup baik dengan sejumlah instansi vertikal, di antaranya Kantor Pertanahan dan instansi di bidang pendidikan serta kesehatan.

 

Aria mencontohkan persoalan pertanahan yang memiliki kompleksitas tinggi karena melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, swasta, hingga instansi pemerintah. Namun, melalui koordinasi antara pemerintah daerah, Kantor Pertanahan, dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, penyelesaian persoalan tersebut dinilai dapat berjalan dengan baik.

 

"Kadang bottleneck dari ego sektoral pemerintah daerah dan instansi vertikal ini berakibat pada lambatnya pelayanan publik. Karena itu, koordinasi yang baik seperti di Kota Tangerang ini perlu menjadi perhatian," ujarnya.

 

Ia mengatakan, Komisi II DPR RI akan mempelajari pola koordinasi yang diterapkan di Kota Tangerang untuk melihat peluang pengembangannya sebagai model pelayanan publik di daerah lain. Hal ini penting agar masyarakat tidak menjadi pihak yang dirugikan akibat kurangnya kolaborasi antar lembaga.

 

Selain koordinasi lintas instansi, legislator fraksi PDIP ini juga mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Tangerang dalam meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara (ASN). Pengembangan kualitas SDM melalui penerapan sistem meritokrasi dan kerja sama dengan perguruan tinggi dinilai menjadi langkah penting untuk menghasilkan aparatur yang mampu mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

 

Menurutnya, pembenahan kualitas aparatur harus dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Dengan demikian, peningkatan kompetensi ASN dapat berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.

 

Aria turut menilai keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai bentuk integrasi layanan dari berbagai instansi dalam satu tempat. Ditambah dengan pemanfaatan teknologi digital, penambahan jam operasional, serta layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dapat diselesaikan dalam waktu 10 jam, upaya tersebut dinilai memberikan kemudahan bagi masyarakat.

 

Ia juga menekankan bahwa digitalisasi pengaduan masyarakat harus diikuti dengan kecepatan respons pemerintah. Sebab, menurutnya, efektivitas pelayanan tidak cukup hanya diukur dari kemudahan menyampaikan pengaduan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam menindaklanjuti setiap laporan.

 

"Yang menarik dari pengaduan digital ini adalah kecepatannya. Tidak hanya pengaduannya, tetapi juga responsifnya. Pelayanan terpadu yang didukung digitalisasi dan direspons secara cepat ini menarik untuk dijadikan percontohan," ungkap Politisi.


Lebih lanjut, Aria menjelaskan bahwa kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke daerah bertujuan mengevaluasi berbagai kekurangan sekaligus mengidentifikasi praktik pelayanan publik yang dapat dikembangkan menjadi proyek percontohan.
 

Politisi dari daerah pemilihannya Jawa Tengah V ini mengingatkan bahwa meningkatnya ekspektasi masyarakat harus dijawab dengan pelayanan pemerintah yang memberikan manfaat nyata. Menurutnya, masyarakat tidak lagi cukup diberikan penjelasan administratif, melainkan membutuhkan hasil konkret dari penyelenggaraan pemerintahan.

 

Dalam hal ini, Aria menilai Kota Tangerang memiliki sejumlah praktik baik, khususnya dalam pelayanan pendidikan dan kesehatan, yang dapat menjadi referensi bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah lainnya.