PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan bahwa Revisi Undang-Undang tentang Hak Cipta diharapkan mampu mengatasi berbagai ketimpangan ekonomi dan kekosongan hukum yang selama ini menyebabkan pencipta belum sepenuhnya memperoleh hak atas karya yang dihasilkan. Pemenuhan hak ekonomi, hak moral, dan hak eksklusif menjadi perhatian utama dalam penyempurnaan regulasi tersebut.
Bob juga menjeladkan bahwa pembahasan beleid Hak Cipta ini bukan merupakan pembentukan regulasi baru, melainkan penyempurnaan terhadap undang-undang yang telah berlaku. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan ketentuan hukum dapat menjawab persoalan yang dihadapi para pencipta dalam memperoleh perlindungan dan penghargaan atas karya mereka.
Menurutnya, regulasi yang diperbarui harus mampu mengaktualisasikan harapan para pencipta agar hasil karya mereka mendapatkan penghargaan sebagaimana mestinya. Hal tersebut mencakup pemenuhan tiga aspek utama, yakni hak ekonomi, hak moral, dan hak eksklusif.
“Undang-Undang Hak Cipta ini coba mengelaborasi mengingat bahwa ada eksisting tentang Undang-Undang Hak Cipta. RUU ini bukan RUU yang baru, artinya dia terbentuk oleh karena sudah ada sebelumnya. Hari ini direvisi karena banyaknya ketimpangan atau kekosongan hukum, dalam hal ini pencipta tidak mendapatkan hak ekonomi, hak moral, maupun hak eksklusif,” ujar Bob Hasan kepada Parlementaria di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Ia menegaskan, pemenuhan hak pencipta tidak cukup hanya dilihat dari besaran royalti yang diterima. Hal yang lebih penting adalah memastikan setiap pencipta memperoleh manfaat ekonomi dari karya yang dihasilkan melalui mekanisme pengelolaan royalti yang berjalan dengan baik.
Dalam hal tersebut, keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) memiliki peran dalam proses pengumpulan maupun pendistribusian royalti. Karena itu, mekanisme tersebut perlu dipastikan berjalan agar hak para pencipta dapat tersalurkan secara menyeluruh.
“Terpenting bukan persoalan hanya royaltinya, berapa persennya, tetapi bagaimana kemudian pencipta lagu, hasil karyanya itu para pencipta dapat hasil, mendapatkan haknya. Itu yang penting. Apapun ciptaannya semuanya, siapa penciptanya itu akan mendapatkan haknya,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Selain persoalan pemenuhan hak pencipta, Baleg DPR RI juga mempertimbangkan perkembangan teknologi Akal Imitasi (AI) dalam pembahasan revisi UU Hak Cipta. Menurut Bob, AI merupakan produk buatan manusia yang juga menghasilkan karya sehingga aspek tersebut perlu menjadi bahan pembahasan dalam penyempurnaan regulasi.
Untuk itu, Baleg masih membuka ruang partisipasi publik dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk platform digital dan para pembuat karya berbasis AI. Masukan tersebut diperlukan agar pengaturan hak cipta dapat mengakomodasi perkembangan teknologi sekaligus tetap memberikan perlindungan terhadap pencipta.
"Sehingga karya-karyanya dapat dihargai dan tetap pada tiga pokok tadi, hak ekonomi, hak moral, dan hak eksklusif," pungkasnya. (ujm/rdn)