PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) diarahkan untuk mengubah paradigma pelayanan administrasi kependudukan, dari yang semula pasif menjadi lebih aktif dan responsif. Melalui perubahan tersebut, negara diharapkan semakin hadir dalam memenuhi kebutuhan administrasi setiap warga negara.
Hal itu disampaikan Azis saat memberikan keterangan kepada Parlementaria dan awak media usai Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I Komisi II DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI terkait pembahasan RUU Adminduk di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Menurut Azis, salah satu pokok penting dalam revisi regulasi tersebut adalah perubahan paradigma penyelenggaraan administrasi kependudukan. Negara tidak lagi sekedar menunggu masyarakat mengurus dokumen kependudukannya, tetapi harus aktif merespons setiap dinamika kependudukan.
“Pertama adalah mengenai paradigma tentang administrasi kependudukan. Kita akan mengubah dari status quo pasif menjadi status quo aktif. Artinya, negara hadir, negara harus responsif terhadap dinamika kependudukan. Anak lahir itu bukan hanya hak, tapi kewajiban negara untuk memberikan akta kelahiran, dan seterusnya,” jelasnya.
Selain perubahan paradigma, Azis menyebut pembaruan landasan yuridis dan sosiologis juga menjadi bagian penting dalam pembahasan RUU tersebut. Secara yuridis, penyusunan regulasi perlu diselaraskan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, termasuk kebijakan Satu Data Indonesia yang menekankan pentingnya integrasi dan interoperabilitas data.
Menurut Legislator Fraksi Partai Gerindra ini, integrasi data kependudukan menjadi kebutuhan mendasar untuk membangun sistem administrasi yang lebih terpadu. Hal tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan kebijakan lain, seperti reforma agraria, yang memerlukan kepastian identitas dan keterlacakan riwayat kepemilikan tanah.
Dalam konteks tersebut, penerapan single identity number atau nomor identitas tunggal melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi salah satu arah pembaruan yang didorong dalam RUU Adminduk. Sistem ini diharapkan dapat menghubungkan berbagai informasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk data perpajakan dan kepemilikan.
“Kita semangatnya adalah kepemilikan lahan itu bisa di-trace, bisa dilihat riwayatnya sesuai dengan kepemilikan masing-masing dan itu tentu menuntut adanya single identity number atau NIK yang di situ memuat juga tentang kepemilikan, NPWP, dan lain-lain,” tandasnya.
Sehingga, single identity number ini akan merepresentasikan kehadiran warga negara dalam setiap pelayanan publik. Tetapi di saat yang sama RUU ini punya tantangan untuk melindungi ini sebagai data pribadi yang memang tidak mudah untuk disalahgunakan.
Azis juga menilai perubahan sosial yang berlangsung cepat, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya mobilitas penduduk harus menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan regulasi administrasi kependudukan.
Ia mencontohkan, meskipun Indonesia telah menerapkan KTP elektronik, masyarakat masih kerap diminta menyerahkan fotokopi KTP ketika mengakses layanan BPJS maupun perbankan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan integrasi dan digitalisasi pelayanan agar data identitas yang telah dimiliki negara dapat dimanfaatkan secara lebih efektif.
“Karena kita nanti akan punya single identity number, berarti single identity number ini akan mempresentasikan kehadiran warga negara dalam setiap pelayanan publik. Tetapi di saat yang sama kita punya tantangan untuk melindungi ini sebagai data pribadi yang memang tidak mudah untuk disalahgunakan,” ungkap Azis.
Menutup wawancara, Azis menekankan pembaruan UU Adminduk tidak boleh hanya menjawab persoalan pelayanan saat ini, tetapi juga harus mampu mengantisipasi kebutuhan masyarakat dalam lima, sepuluh, hingga dua puluh tahun mendatang.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi seperti pengenalan wajah dan biometrik dapat menjadi bagian dari pengembangan pelayanan publik yang lebih praktis dan terintegrasi. Dengan sistem yang semakin terkoneksi, masyarakat tidak perlu berulang kali menjalani proses verifikasi identitas ketika mengakses berbagai layanan. (pun/rdn)