PARLEMENTARIA, Karawang - Tata ruang, kewenangan pemerintah daerah, hingga pengawasan kawasan industri menjadi perhatian Komisi VII DPR RI dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri. Setidaknya terdapat tujuh aspek yang disinggung dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Kantor Bupati Karawang, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).

 

Komisi VII DPR RI melalui Panja Penyusunan RUU Kawasan Industri telah melakukan serangkaian kegiatan sepanjang 2026. Tahapan tersebut mencakup penyusunan Naskah Akademik dan draf RUU bersama Badan Keahlian DPR RI, serta pelaksanaan focus group discussion (FGD), rapat dengar pendapat (RDP), dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Kementerian Perindustrian, Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI), dan para pakar.

 

“Kunjungan kerja hari ini kami arahkan khusus ke Kabupaten Karawang karena daerah ini merupakan salah satu daerah dengan konsentrasi kawasan industri terbesar di Indonesia. Di Kabupaten Karawang terdapat 13 (tiga belas) kawasan industri. Besarnya konsentrasi tersebut menjadikan penataan ruang dan koordinasi antara pengelola kawasan dengan pemerintah daerah sebagai isu yang sangat penting,” ujar Anggota Komisi VII DPR RI Iman Adinugraha dalam sambutannya di Kantor Bupati Karawang, Jawa Barat pada Jumat (13/11/2026).

 

Dalam kunjungan tersebut, Komisi VII mendalami sejumlah aspek yang menjadi perhatian dalam penyusunan RUU Kawasan Industri, antara lain, tata ruang dan kepastian status lahan; kewenangan daerah, perizinan, dan koordinasi; ketenagakerjaan dan kontribusi bagi daerah; infrastruktur pendukung di luar kawasan; serta pengawasan dan penegakan sanksi oleh pemerintah daerah.

 

Selain itu, pembahasan juga mencakup kemitraan industri kecil dan menengah (IKM) serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk dampak sosial dari keberadaan kawasan industri. Komisi VII turut menghimpun rekomendasi pemerintah daerah terhadap norma yang akan diatur dalam RUU Kawasan Industri.

 

“Kami ingin memperoleh gambaran langsung mengenai peran, kewenangan, dan pengalaman pemerintah daerah sebagai pihak yang menjalankan kewenangan di lapangan, termasuk praktik pengawasan dan penegakan sanksi terhadap pengelola kawasan maupun tenant, mengingat pengaturan pengawasan dan sanksi bagi kawasan industri saat ini masih tersebar di berbagai peraturan dan belum terintegrasi,” kata Politisi Fraksi NasDem itu.

 

Menurutnya, masukan dari pemerintah daerah diperlukan untuk menyelaraskan berbagai ketentuan yang selama ini mengatur kawasan industri. Data dan informasi yang dihimpun dalam kunjungan tersebut akan menjadi bahan perumusan norma agar regulasi yang dihasilkan memberikan kepastian hukum dan kemudahan berusaha, sekaligus mendukung pengembangan kawasan industri yang berdaya saing dan berkelanjutan.

 

“Kami berharap pertemuan hari ini dapat menjadi ruang diskusi yang terbuka dan konstruktif untuk mendalami berbagai isu strategis,” pungkas Iman.

 

Kabupaten Karawang dipilih sebagai lokasi pendalaman karena memiliki konsentrasi kawasan industri yang besar sekaligus berperan sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Dengan luas wilayah lebih dari 1.900 kilometer persegi, Karawang terdiri atas 30 kecamatan, 297 desa, dan 12 kelurahan, serta dihuni lebih dari 2,5 juta penduduk.

 

Belasan kawasan industri di Karawang menjadi tempat beroperasinya ribuan perusahaan nasional dan multinasional dari berbagai sektor, mulai dari otomotif, elektronik, logistik, hingga manufaktur berteknologi tinggi. Aktivitas industri tersebut turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

 

Berdasarkan data yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang, realisasi investasi daerah sepanjang Januari hingga Desember 2025 mencapai lebih dari Rp70,78 triliun. Di tengah perkembangan industri, Karawang juga mempertahankan peran strategisnya dalam ketahanan pangan. Pada 2025, produksi padi Karawang mencapai 1.194.712 ton dengan luas panen lebih dari 202.000 hektare. (uc/rdn)