PARLEMENTARIA, Karawang — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong peningkatan produksi dan revitalisasi pabrik pupuk nasional agar biaya produksi dapat ditekan dan harga pupuk yang diterima petani tetap wajar. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat ketersediaan pupuk sekaligus mendukung produktivitas petani.
Demikian hal ini menjadi salah satu perhatian BAKN DPR RI dalam Kunjungan Kerja BAKN DPR RI ke PT Pupuk Kujang, Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/10/2026), untuk mengevaluasi implementasi rekomendasi BAKN terkait tata kelola pupuk bersubsidi. Evaluasi juga mencakup penerapan mekanisme pembayaran subsidi berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025.
Anggota BAKN DPR RI Fauzi H. Amro menilai perubahan mekanisme pembayaran subsidi dari sebelumnya dilakukan setelah penugasan menjadi 50 persen di awal dan 50 persen di akhir telah membantu memperbaiki likuiditas PT Pupuk Indonesia.
“Artinya, pengaruh keputusan Perpres 113 Tahun 2025 tentang mekanisme pembayaran, dari mekanisme pembayaran di akhir, penugasannya di akhir, menjadi di awal. Itu 50 persen di akhir, 50 persen di awal, itu sangat membantu,” ujar Fauzi.
Menurutnya, PT Pupuk Indonesia memiliki target produksi sekitar 9,5 hingga 10 juta ton per tahun dengan dukungan anggaran sekitar Rp42,5 triliun. Perbaikan mekanisme pembayaran tersebut diharapkan dapat memperkuat kinerja perusahaan sekaligus meningkatkan kontribusi kepada negara melalui dividen.
Sementara itu, Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron menekankan peningkatan kapasitas produksi harus dibarengi kebijakan yang mendukung efisiensi industri, termasuk melalui kepastian pasokan gas bumi dan revitalisasi pabrik. Upaya tersebut penting agar biaya produksi dapat ditekan dan berdampak pada harga pupuk yang diterima petani.
“Harus ada kebijakan prioritas di sektor pupuk yang tentu merevitalisasi terhadap pabrik-pabrik supaya bisa dilakukan pengembangan, produksinya lebih massal, lebih tinggi, lebih besar, pada sisi lain efisiensinya bisa kita lebih tekan kembali, lebih efisien,” tegas Herman.
Ia juga menilai revitalisasi penting karena sebagian fasilitas produksi pupuk telah berusia cukup tua. Selain meningkatkan kapasitas, pembaruan fasilitas diharapkan dapat memperbaiki efisiensi sehingga harga produksi dapat ditekan.
“Produksi kita kemarin hanya maksimum 12 juta ton. Paling tidak, kami ingin sebagian besar kebutuhan itu bisa dipenuhi, menjadi 15-16 juta ton dari sekitar 23-24 juta ton kebutuhan, supaya harga pasar bisa dikendalikan oleh pabrik pupuk milik pemerintah,” ujar Herman.
Dirinya turut menyoroti kepastian pasokan gas bagi PT Pupuk Kujang. Menurutnya, pasokan gas secara konstan saat ini disebut hanya tersedia hingga 2030 sehingga diperlukan langkah untuk menjamin keberlanjutan pasokan setelah periode tersebut.
“Kepentingan utamanya adalah bagaimana kita bisa menekan harga produksi yang pada akhirnya bisa mengurangi harga yang diterima oleh para petani,” jelas Herman.
Oleh karena itu, Herman juga mendorong agar Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) memberikan dukungan bagi industri pupuk. Menurutnya, kepastian harga dan kuota gas dapat membantu menekan biaya produksi sekaligus memperkuat kontribusi BUMN pupuk kepada negara.
Menutup pernyataan, BAKN DPR RI menilai penguatan produksi pupuk perlu dikawal sebagai bagian dari upaya mendukung kemandirian dan kedaulatan pangan. Dengan peningkatan kapasitas produksi, revitalisasi fasilitas, serta kepastian bahan baku dan energi, kebutuhan pupuk nasional diharapkan semakin mampu dipenuhi dari dalam negeri sehingga petani memperoleh pupuk dengan harga yang lebih wajar. (ujm/um)