PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Legislasi DPR RI menyetujui Rancang Undang-Undang (RUU) tentang penyusunan perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat dan RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur jadi Usul Inisiatif Baleg DPR.
“Selanjutnya meminta persetujuan rapat apakah hasil penyusunan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat dan RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?" kata Ketua Baleg DPR Bob Hasan, serentak dijawab "Setuju," oleh anggota Baleg yang hadir. di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2026).
Lebih lanjut, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Provinsi NTB dan NTT, Sturman Panjaitan menyampaikan bahwa kedua rancangan undang-undang tersebut merupakan usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI yang telah ditetapkan dalam Prolegnas Prioritas Perubahan Keempat Tahun 2026.
Sturman menuturkan, Panja telah melakukan rangkaian pembahasan secara intensif, termasuk memenuhi prinsip partisipasi bermakna melalui rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pariwisata, serta Gubernur NTB dan Gubernur NTT pada 16 November 2026, dilanjutkan rapat Panja pada 17 November 2026.
Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, Panja menyepakati bahwa perubahan kedua undang-undang ini dilakukan secara terbatas dengan fokus memperkuat potensi daerah, khususnya sektor pariwisata, guna meningkatkan pendapatan asli daerah serta kesejahteraan masyarakat.
"Panja menyepakati bahwa rancangan undang-undang tentang Provinsi NTB dan rancangan undang-undang tentang Provinsi NTT dilakukan perubahan secara terbatas dengan semangat memperkuat potensi daerah, khususnya sektor pariwisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," ujar Sturman.
Adapun pokok-pokok materi perubahan yang disepakati meliputi penyesuaian karakteristik wilayah, potensi sumber daya alam, karakteristik kultural, serta penguatan instrumen pendanaan pembangunan daerah. Pemerintah daerah NTB dan NTT diberikan kewenangan untuk menerbitkan obligasi daerah, melakukan pungutan bagi wisatawan asing untuk perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam, menerima bantuan non-pemerintah, dana tanggung jawab sosial lingkungan (CSR), kontribusi sah lainnya, serta menerbitkan instrumen pendanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“RUU tersebut merupakan upaya untuk memperkuat fiskal daerah dengan mempertimbangkan karakteristik dan budaya dari masing-masing wilayah. Materi pendanaan pembangunan perlu dipertimbangkan secara cermat dan selaras sehingga dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah tanpa menimbulkan tumpeng tindih kewenangan antara masyarakat dan dunia usaha”, tambah Anggota Badan Legislasi DPR RI Melly Goeslaw (tn/rdn)