PARLEMENTARIA, Bogor - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan menyoroti ketidakakuratan data sosial ekonomi yang menyebabkan masyarakat layak menerima bantuan justru tidak terakomodasi sebagai penerima bantuan sosial. Salah satunya terjadi di Kota Bogor, di mana sekitar 2.500 warga yang berdasarkan pemeriksaan langsung di lapangan memenuhi kriteria penerima bantuan, tetapi terkendala data kepemilikan kendaraan dan aset atas nama mereka.
“Perlu ada ketegasan ini, 2.500 orang yang seharusnya mendapatkan bantuan, masuk desil 1-4. Karena tercatat dia sangat layak untuk mendapat bantuan PBI di antaranya, tetapi dia ternyata punya STNK, punya BPKB, dititipin sama bosnya kelihatannya. Kelakuan seperti ini mesti dihentikan ini, kelakuan orang-orang kaya,” tegas Politisi Fraksi PKS ini saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).
Persoalan tersebut diungkapkan Wali Kota Bogor Dedie Abdu Rachim. Ia menjelaskan, sejumlah warga, terutama pekerja atau pembantu rumah tangga, namanya digunakan oleh pengusaha maupun pemilik toko untuk kepemilikan kendaraan dan aset. Akibatnya, meskipun secara kondisi sosial ekonomi layak menerima bantuan berdasarkan pemeriksaan lapangan (ground check), mereka justru terkendala persyaratan administratif.
“Banyak sekali para pengusaha, pemilik toko, pemilik usaha yang menitipkan nama kendaraan atau asetnya itu kepada pembantunya, kepada orang lain. Bogor saja ada kurang lebih 2.500 orang. Padahal secara profil orang ini layak untuk dibantu,” ungkap Dedie.
Selain persoalan kepemilikan aset, Dedie juga mengungkapkan hasil pemadanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan data kependudukan. Hasilnya, ditemukan sekitar 24 ribu data warga Kota Bogor yang tidak memiliki atau tidak selaras dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Ketidaksesuaian juga ditemukan pada data penerima BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). Dari sekitar 197 ribu penerima di Kota Bogor, terdapat 4.500 data yang dinilai tidak sesuai. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena berpotensi mempengaruhi ketepatan penyaluran bantuan dan penggunaan anggaran pemerintah.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Ahmad Heryawan menegaskan pentingnya pembenahan data sebagai dasar pengambilan kebijakan dan pelayanan publik. Menurutnya, ketidakakuratan data dapat menyebabkan pelayanan pemerintah meleset dari kelompok masyarakat yang seharusnya menjadi sasaran.
“Ketepatan pelayanan publik kita seringkali meleset, tidak tepat karena memang data kita tidak akurat,” ujarnya. (gal/rdn)