PARLEMENTARIA, Bekasi - Sulitnya akses pelayanan publik secara mandiri kerap memicu praktik pungutan liar (pungli) melalui perantara berbiaya tinggi. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menilai persoalan ini masih menjadi tantangan di berbagai daerah.
Hal tersebut dikemukakan Dede kepada Parlementaria usai memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026). Dalam pertemuan di kantor Wali Kota Bekasi itu, hadir pula Wakil Wali Kota Bekasi bersama jajaran kepala dinas, Kepala Ombudsman RI, serta perwakilan Kementerian PAN-RB.
“Kadang-kadang pungli juga terjadi karena masyarakat tidak datang sendiri, sehingga menitipkan. Inilah yang sangat sulit terjadi ketika ada pameo bahwa ngurus sendiri itu sulit, sehingga dititipkan kepada mediator. Nah mediator inilah yang kemudian meng-upgrade menjadi nilai-nilai yang lebih tinggi,” ungkap Dede.
Untuk mencegah celah tersebut, Dede mengapresiasi sejumlah inovasi Pemkot Bekasi dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mulai dari penyediaan layanan hingga tingkat kelurahan, hingga perekaman KTP langsung di sekolah-sekolah agar siswa tidak perlu mendatangi kantor Dukcapil.
“Nah apa yang dilakukan kota Bekasi untuk menghindari itu adalah melakukan jemput bola. Mendatangi, termasuk dibuat kantor-kantor pelayanan publiknya di kelurahan, sampai pada level kelurahan. Ini sebetulnya fungsinya memotong mata rantai mediator dan menurut kami ini suatu terobosan yang bagus,” ujarnya.
Selain itu, ia turut mengapresiasi kebijakan pengaduan (whistleblower) yang diterapkan Pemkot Bekasi, termasuk mekanisme pemberian kompensasi ganda bagi warga yang dirugikan dalam pelayanan publik. Ia menilai inovasi tersebut sebagai langkah yang relatif jarang diterapkan oleh pemerintah daerah lainnya.
Kendati demikian, Dede menegaskan efektivitas berbagai inovasi tersebut tetap perlu dipantau secara berkala. Ia menyarankan agar Ombudsman RI dilibatkan untuk memastikan kebijakan yang berjalan benar-benar berdampak positif bagi peningkatan kualitas layanan masyarakat.
“Tetapi terobosan seperti ini termasuk juga membuat peraturan whistleblower melaporkan kalau sampai ada yang dirugikan itu akan dibayar dua kali lipat. Ini juga bagus ya. Menurut kami ini suatu terobosan yang memang jarang dilakukan oleh daerah-daerah lain,” pungkas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini. (nap/rdn)