PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas mengingatkan agar kewenangan penyadapan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik di luar penegakan hukum. Ia meminta pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan memastikan adanya batasan yang tegas mengenai tujuan penggunaan penyadapan sekaligus melindungi hak privasi masyarakat.

 

Menurut Hasbiallah, penyadapan semestinya dilakukan untuk mendukung kepentingan penegakan hukum, bukan menjadi instrumen untuk memperoleh informasi demi kepentingan politik tertentu. Ia menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian dalam penyusunan regulasi agar kewenangan penyadapan tidak digunakan secara sewenang-wenang.

 

“Karena kalau kita melihat, banyak penyadapan ini digunakan untuk kepentingan politik. Bukan semata-mata kepentingan hukum,” ujar Hasbiallah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

 

Ia kemudian menyinggung isu penyadapan terhadap sekitar 6.000 nama, termasuk Presiden, yang menurutnya menjadi perhatian dalam persoalan tersebut. Hasbiallah mempertanyakan tujuan dan pihak yang memperoleh manfaat dari tindakan penyadapan itu. Ia menilai persoalan tersebut perlu menjadi pelajaran agar penyadapan tidak bergeser dari kepentingan hukum.

 

“Seperti yang terjadi ini, hampir 6.000 yang disadap, Pak Presiden disadap, yang dapat manfaat siapa. Jelas ini bukan kepentingan, bukan kepentingan hukum, tapi lebih banyak kepentingan politik,” ungkap politisi dari Fraksi PKB itu.

 

Selain potensi penyalahgunaan untuk kepentingan politik, Hasbiallah juga menyoroti dampak penyadapan terhadap privasi masyarakat. Ia mencontohkan adanya informasi kehidupan pribadi seseorang, seperti perselingkuhan, yang ikut disampaikan kepada publik meskipun tidak berkaitan langsung dengan dugaan tindak pidana yang sedang ditangani.

 

Menurutnya, pengungkapan informasi semacam itu tidak pantas karena penyadapan dapat merekam berbagai komunikasi pribadi, termasuk milik orang yang tidak terkait dengan perkara pidana. Karena itu, hasil penyadapan harus dikelola secara bertanggung jawab dan tidak diumbar untuk kepentingan di luar proses penegakan hukum.

 

Melalui pembahasan RUU tentang Penyadapan, Hasbiallah berharap penggunaan kewenangan tersebut memiliki batasan dan pengawasan yang jelas. Ia menekankan bahwa penyadapan harus tetap berorientasi pada kepentingan hukum, dengan tetap menjamin perlindungan hak privasi dan mencegah penyalahgunaan informasi masyarakat. (fa/rdn)