PARLEMENTARIA, Banjarbaru — Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti rendahnya partisipasi Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam program SMK Go Global yang disiapkan pemerintah untuk memperluas peluang kerja tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Ia mendorong pemerintah daerah memperkuat ekosistem pelatihan dan penyiapan tenaga kerja agar generasi muda di daerah mampu memanfaatkan peluang kerja global secara optimal.
Edy mengungkapkan, dari target program yang mencapai sekitar 40 ribu peserta, Kalimantan Selatan baru memanfaatkan kuota sekitar 200 orang. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera ditangani melalui penguatan kesiapan lembaga pelatihan dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Beberapa program pemerintah seperti SMK Go Global, masa satu provinsi hanya baru memanfaatkan 200 orang, dari 40.000 hanya beberapa persen saja. Saya kira PR (pekerjaan rumah) yang beratnya, yang harus diselesaikan,” ujar Edy saat menyampaikan evaluasi ketenagakerjaan dalam kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/10/2026).
Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut menambahkan, rendahnya partisipasi juga berkaitan dengan masih terbatasnya minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri melalui sektor formal. Berdasarkan laporan yang diterimanya, jumlah warga Kalimantan Selatan yang bekerja ke luar negeri tercatat sekitar 400 orang per tahun. Sementara itu, sebagian lainnya masih bekerja melalui jalur informal, bahkan melalui jalur nonprosedural atau ilegal.
Menurut Edy, salah satu kendala pelaksanaan program SMK Go Global adalah kesiapan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang belum sepenuhnya memenuhi standar yang dipersyaratkan. Padahal, program tersebut membutuhkan sistem pendidikan dan pelatihan yang terstruktur, didukung fasilitas memadai, termasuk asrama, serta kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja internasional.
“Jadi perlu kerja keras dari pemerintah daerah untuk membina para LPK, sehingga dia naik kelas menuju LPK yang dipersyaratkan untuk SMK-nya. Nah, ekosistem itu harus dibangun,” tegasnya.
Karena itu, Edy mendorong pemerintah daerah memanfaatkan dukungan pemerintah pusat untuk membangun ekosistem penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Upaya tersebut perlu melibatkan berbagai institusi, mulai dari LPK, Balai Latihan Kerja (BLK), hingga perguruan tinggi, agar calon pekerja memiliki keterampilan dan kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja global.
Selain SMK Go Global, Edy menyoroti pelaksanaan program pemagangan dalam negeri yang dinilainya perlu lebih berorientasi pada kebutuhan industri dan keberlanjutan penyerapan tenaga kerja. Menurutnya, pemagangan tidak boleh berhenti pada kegiatan pelatihan sementara, tetapi harus menjadi jembatan bagi peserta untuk memasuki dunia kerja.
Ia menekankan pentingnya keterkaitan atau link and match antara dunia pendidikan, lembaga pelatihan, dan dunia usaha. Untuk itu, pemerintah perlu memetakan kebutuhan perusahaan, baik dari sisi jenis pekerjaan maupun jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, sehingga program pemagangan dapat dirancang sesuai kebutuhan industri.
“Semestinya kebutuhan perusahaan-perusahaan Kalsel itu pekerjaan bidang apa saja, berapa orang. Sehingga pemerintah bisa memberi jatah itu,” kata Edy.
Edy menegaskan, keberhasilan program pemagangan harus diukur dari dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja, bukan semata-mata dari jumlah peserta yang mengikuti pelatihan. Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, lembaga pelatihan, institusi pendidikan, serta dunia usaha perlu diperkuat agar program tersebut memberikan manfaat nyata bagi pencari kerja.
“Maka kami Komisi IX menghendaki target pemagangan ini adalah seberapa banyak peserta magang yang kemudian dilanjutkan bekerja,” pungkasnya. (ayu/ssb)