PARLEMENTARIA, Semarang - Komisi VII DPR RI menyoroti rendahnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jawa Tengah. Dari sekitar 4,4 juta pelaku UMKM, baru 1,3 persen yang tercatat memiliki NIB. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat akses pelaku usaha kecil terhadap pembiayaan dan berbagai program pemberdayaan pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo mengatakan, pemerintah perlu memperkuat pendampingan agar jutaan pelaku UMKM dapat memperoleh legalitas usaha dan merasakan manfaat fasilitas yang telah disediakan. Hal tersebut disampaikannya dalam kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Semarang, Jawa Tengah, Jumat (13/11/2026).
“Dari 4,4 juta para pedagang, para pengusaha UMKM di Jawa Tengah ini, hanya 1,3 persen yang punya NIB. Sisanya 97 persen tidak punya. Mereka paling juga mau meminjam Rp5 juta, Rp10 juta, sampai Rp20 juta. Padahal pemerintah sudah menyiapkan pinjaman di bawah Rp100 juta tanpa agunan. Faktanya, zonk di lapangan,” ujar Yoyok.
Menurutnya, ketersediaan fasilitas pembiayaan belum cukup apabila pelaku UMKM tidak memiliki akses untuk memanfaatkannya. Karena itu, ia mempertanyakan efektivitas program pemerintah jika kemudahan yang disampaikan dalam kebijakan belum dirasakan oleh masyarakat di lapangan.
Yoyok menilai negara perlu hadir melalui pendampingan yang lebih konkret, terutama bagi pelaku usaha mikro yang membutuhkan pembiayaan dalam jumlah relatif kecil. Kepemilikan NIB menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan agar pelaku usaha dapat memenuhi persyaratan untuk mengakses berbagai fasilitas pemerintah.
Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan pemerintah telah menjalankan sejumlah program untuk mendorong pengembangan UMKM, baik di tingkat pusat maupun daerah. Di Jawa Tengah, terdapat program Waras Ekonomi yang dijalankan pemerintah provinsi, sedangkan pemerintah pusat memiliki program Sapa UMKM.
“Sebenarnya banyak sekali UMKM kita yang belum memiliki NIB. Tapi tadi program-program UMKM sudah dipaparkan juga, ada Waras Ekonomi yang sudah dijalankan oleh Pemprov. Dari pemerintah pusat ada Sapa UMKM. Jadi semuanya ini memang sedang dilakukan pembenahan-pembenahan supaya ke depannya UMKM kita punya NIB,” jelas Evita.
Ia berharap berbagai program tersebut dapat memperbaiki pendataan sekaligus mendorong semakin banyak pelaku UMKM memiliki legalitas usaha. Dengan kepemilikan NIB, pelaku usaha diharapkan lebih mudah mengakses pembiayaan dan fasilitas pemberdayaan yang disediakan pemerintah.
Menutup pernyataan, Komisi VII DPR RI mendorong pemerintah pusat dan daerah memperkuat pendampingan serta mempermudah proses pengurusan NIB. Upaya tersebut penting agar fasilitas pembiayaan tidak hanya tersedia dalam kebijakan, tetapi juga benar-benar dapat dijangkau pelaku UMKM, khususnya usaha mikro yang membutuhkan dukungan modal untuk berkembang. (est/um)