PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady menyoroti perihal pembagian peran antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, hingga PT KCIC, khususnya dalam pelebaran akses menuju Stasiun Whoosh di Stasiun KCIC Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat. Menurutnya, segenap pihak harus memiliki perencanaan bersama sebelum membahas soal pendanaan.  Hal ini ia sampaikan saat kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Stasiun KCIC Padalarang, Bandung Barat, Jumat (13/11/2026).

 

Menurut Hamka, pembagian peran antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan PT KCIC masih belum jelas. Saat Komisi VI meninjau lapangan, ia melihat masing-masing pihak seperti saling menunggu. Tadi kami lihat itu bingung sendiri kita, yang mana sih? Saling mengharap gitu lho, Pak. Kami dari sisi di Komisi V hanya mau mengetahui skemanya seperti apa,” ujarnya.

 

Hamka mengakui aturan sudah jelas. Bahwa pembangunan jalan provinsi dibiayai dan dibangun oleh provinsi, jalan kabupaten oleh kabupaten, sedangkan jalan nasional menjadi tanggung jawab kementerian. Namun, ia juga memahami kondisi keuangan daerah yang terbatas. Sebagai anggota Badan Anggaran, ia mengaku mengikuti perkembangan keuangan negara, sehingga memahami bahwa APBD daerah tidak mudah untuk menanggung semuanya.

 

“Kami juga pahami,  bahwa APBD daerah pasti agak susah. (Tapi) provinsi masih bisalah bergerak,” kata Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

 

Karena itu, Hamka meminta Kementerian PU menjadi leading sector menyelesaikan hal ini dengan berkoordinasi stakeholder terkait. Menurutnya, tahap pertama yang harus diselesaikan adalah jadwal dan pembagian tanggung jawab. Setelah itu disepakati, barulah sumber dana dibahas bersama secara konsorsium.

 

“Kalau nanti kesepakatan-kesepakatan itu ada, siapa punya tanggung jawab dan sebagainya, sumber pendanaannya masih bisa kita pikirkan,” ucapnya.

 

Salah satu pilihan yang ia sebut adalah Instruksi Presiden Jalan Daerah (Inpres Jalan Daerah). Bila terpaksa, kebutuhan di lokasi ini bisa dimasukkan ke program tersebut setelah dikoordinasikan dengan Kementerian PU, tanpa mengganggu anggaran daerah masing-masing.

 

Hamka mengingatkan bahwa program IJD tahun ini belum sepenuhnya berjalan lancar. Dari kebutuhan sekitar Rp12 triliun, baru Rp4 triliun yang tersedia. Meski begitu, ia menegaskan Komisi V siap menganggarkan IJD tahun depan jika skema dan perencanaannya sudah jelas.

 

“Jadi pada saat pendanaan kita sepakati semuanya, saya kira itu bisa jalan. Perencanaannya dulu dipastikan secara cermat,” pungkasnya. (app/rdn)