PARLEMENTARIA, Batam - Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mendorong agar kemitraan antara perusahaan industri besar dengan Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diatur secara wajib dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri. Langkah ini dinilai penting agar pertumbuhan kawasan industri turut memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha lokal.
Hal tersebut disampaikan Hendry saat memimpin kunjungan kerja spesifik Panja RUU Kawasan Industri Komisi VII DPR RI ke Kabil Integrated Industrial Estate (KIIE), Batam, Kepulauan Riau, Jumat (13/11/2026). Dalam kunjungan tersebut, rombongan menerima berbagai masukan terkait pengembangan kawasan industri, termasuk keterlibatan IKM dan UMKM dalam rantai pasok industri besar.
Hendry mengungkapkan, salah satu praktik yang menarik perhatiannya adalah pemberian penghargaan oleh BP Batam kepada perusahaan yang berkontribusi dalam pengembangan IKM. Menurutnya, penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi perusahaan untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha lokal.
Namun, ia berharap pemberdayaan IKM dan UMKM tidak hanya bergantung pada inisiatif sukarela perusahaan, melainkan diperkuat melalui ketentuan yang mengikat dalam RUU Kawasan Industri.
"Dan salah satu yang menarik tadi, ada satu hal yang dilakukan oleh BP Batam dengan memberikan award. Award ini sangat luar biasa, tentu akan memberi motivasi. Tetapi kami inginkan nanti ini bisa menjadi satu regulasi di Panja RUU Kawasan Industri ini betul-betul bersifat mandatori, jadi sudah bersifat wajib bagi seluruh perusahaan industri untuk memperhatikan industri kecil menengah atau IKM dan juga UMKM," tegas Hendry.
Ia menjelaskan, pemberdayaan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha kecil agar dapat naik kelas. Usaha mikro diharapkan berkembang menjadi usaha kecil dan menengah, bahkan mampu menembus pasar ekspor.
Sejalan dengan itu, Kementerian Perindustrian dalam bahan masukan RUU Kawasan Industri mengusulkan sejumlah strategi pemberdayaan IKM. Di antaranya penyediaan lahan atau fasilitas produksi bagi IKM, fasilitasi kemitraan dan temu bisnis antara perusahaan penyewa kawasan industri (tenant) dengan IKM lokal, serta peningkatan kapasitas dan standardisasi produk melalui fasilitasi sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Pengembangan sumber daya manusia juga menjadi perhatian, antara lain melalui kerja sama dengan politeknik dan balai pendidikan dan pelatihan industri. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan di kawasan industri.
Menurut Hendry, kemitraan industri besar dengan IKM dan UMKM perlu menjadi instrumen untuk memperluas pemerataan manfaat pertumbuhan industri. Dengan keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok, nilai tambah kegiatan industri diharapkan tidak hanya dinikmati perusahaan besar, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan.
"Kawasan industri ini kita harapkan betul-betul bisa memberikan dampak yang positif bagi seluruh stakeholder yang ada di kawasan industri tersebut," pungkasnya. (Eno/um)