PARLEMENTARIA, Batam - Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief menyoroti kenaikan harga gas industri dan tarif listrik yang dinilai dapat menekan biaya produksi serta daya saing industri di Batam, Kepulauan Riau. Persoalan energi tersebut menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja spesifik Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri Komisi VII DPR RI ke Kabil Integrated Industrial Estate (KIIE), Kota Batam, Kepulauan Riau, Jumat (13/11/2026).
Hendry mengatakan, berbagai persoalan yang disampaikan pengelola kawasan dan pelaku usaha akan dihimpun sebagai bahan penyusunan RUU Kawasan Industri. Ia meminta pengelola kawasan dan BP Batam menyampaikan persoalan tersebut secara tertulis agar dapat dipelajari lebih mendalam.
"Seluruh masukan yang tadi disampaikan akan kami belanja masalah, akan kami serap dan kami dapatkan. Saya berharap kita bisa menyampaikan secara tertulis, dan kami akan tindak lanjuti ini," ujar Hendry.
Dalam pertemuan dengan pengelola kawasan industri dan pelaku usaha, disampaikan bahwa kenaikan harga energi menjadi salah satu tantangan dalam menjaga keberlanjutan investasi. Berdasarkan paparan pengelola KIIE, harga gas industri yang sebelumnya berada pada kisaran USD 8,87 per MMBTU naik menjadi USD 13 per MMBTU bagi pelanggan lama dan USD 20 per MMBTU bagi pelanggan baru.
Tarif listrik industri juga menjadi perhatian. Dalam paparan yang sama disebutkan, tarif layanan industri I-3 reguler mencapai Rp1.650 per kWh sejak 1 September 2026. Sementara itu, sejumlah industri menggunakan layanan khusus dengan tarif Rp1.800 per kWh. Adapun tarif listrik untuk kebutuhan data center disampaikan mencapai Rp2.400 per kWh.
Kenaikan harga gas dan listrik secara bersamaan dikhawatirkan meningkatkan beban operasional perusahaan. Pengelola kawasan bahkan menyampaikan kekhawatiran bahwa kondisi tersebut dapat mendorong perusahaan mempertimbangkan relokasi ke negara lain di kawasan Asia Tenggara apabila biaya produksi terus meningkat.
Menurutnya, penyusunan RUU Kawasan Industri perlu dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi. Persoalan energi, logistik, hingga tata kelola kawasan merupakan aspek yang saling berkaitan dan perlu diperhatikan agar regulasi yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan pelaku industri.
Melalui pembahasan RUU tersebut, Komisi VII DPR RI berharap berbagai hambatan yang dihadapi kawasan industri memperoleh solusi regulatif. Dengan begitu, kawasan industri di Batam maupun daerah lain di Indonesia dapat berkembang, menjaga daya saing, dan memberikan kontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. (/um)