PARLEMENTARIA, Karawang — Anggota Komisi VII DPR RI Iman Adinugraha meminta pemerintah pusat mengambil tanggung jawab pembangunan infrastruktur jalan di kawasan industri. Menurutnya, beban pembangunan tersebut tidak seharusnya ditanggung pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan anggaran dan masih harus memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat.
“Tadi kan ada keluhannya dari Pak Bupati tentang infrastruktur di kawasan industri. Saya kira wajar karena memang seharusnya kawasan industri itu infrastrukturnya juga sudah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat,” ujar Iman dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Kantor Bupati Karawang, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).
Politisi Fraksi Partai NasDem itu menjelaskan, pemerintah daerah harus membagi anggaran untuk berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur desa. Karena itu, pembangunan jalan di kawasan industri perlu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat agar tidak menambah beban keuangan daerah.
“Karena Pak Bupati kan juga dengan keterbatasan anggaran dia banyak yang harus diurus ya. Di desa-desa pembangunan infrastruktur. Ini juga harus memikirkan pembangunan infrastruktur di kawasan industri,” jelasnya.
Iman mengatakan, usulan tersebut akan menjadi bahan pembahasan Panitia Kerja (Panja) RUU Kawasan Industri. Komisi VII akan mengkaji kemungkinan memasukkan pengaturan mengenai tanggung jawab pembangunan infrastruktur kawasan industri ke dalam rancangan undang-undang tersebut.
“Saya kira tadi usulan yang wajar dan tentu ini akan menjadi masukan bagi kami anggota Panja RUU kawasan industri ini. Bagaimana itu, untuk apakah nanti bisa masuk ke dalam pasal-pasal di dalam rancangan undang-undang,” tambahnya.
Persoalan infrastruktur tersebut juga berkaitan dengan kontribusi kawasan industri terhadap pendapatan daerah. Penerimaan dari aktivitas industri, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, menjadi bagian dari penerimaan pemerintah pusat. Sementara itu, daerah memperoleh pendapatan melalui pajak daerah, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Sebelumnya, Bupati Karawang Aep Saepuloh mengeluhkan beban pembangunan jalan di kawasan industri yang harus ditanggung pemerintah daerah. Menurutnya, anggaran daerah juga dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan petani, nelayan, dan masyarakat di wilayah lainnya.
“Jadi jalan, masa sih jalan kawasan industri menjadi kewajiban pemerintah daerah? Kan kasihan gitu loh, kami kan masih banyak (yang harus diperhatikan) petani saya, nelayan saya yang harus saya pikirkan, yang tentunya infrastruktur juga harus bagus,” ungkap Aep.
Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, Kabupaten Karawang memiliki 17 kawasan industri dengan luas lahan mencapai 9.121 hektare dan tingkat okupansi 66,4 persen. Kawasan tersebut menyerap sekitar 165 ribu tenaga kerja dengan nilai investasi mencapai Rp10,21 triliun. (uc/we)