PARLEMENTARIA, Cirebon — Anggota DPR RI Netty Prasetiyani menegaskan bahwa pembangunan inklusif harus berangkat dari perubahan paradigma dalam memandang kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Mereka tidak boleh hanya ditempatkan sebagai penerima bantuan, tetapi harus diakui sebagai subjek pembangunan yang memiliki hak untuk berpartisipasi dan memperoleh kesempatan yang setara.
Penegasan tersebut disampaikan Netty saat memberikan pembekalan dalam kegiatan Training of Trainers (TOT) Relawan Sahabat Inklusi di Kota Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (17/10/2026). Menurutnya, pembangunan nasional belum dapat dikatakan berhasil apabila masih terdapat kelompok masyarakat yang menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan, layanan kesehatan, lapangan kerja, perlindungan sosial, dan ruang partisipasi publik.
“Cara pandang kita harus berubah. Kelompok rentan dan penyandang disabilitas tidak boleh hanya ditempatkan sebagai objek yang menerima bantuan. Mereka adalah subjek pembangunan yang harus didengar, dilibatkan, dan dipastikan hak-haknya terpenuhi,” tegas Netty.
Politisi Fraksi PKS tersebut menjelaskan, perubahan paradigma itu perlu diikuti pergeseran pendekatan, dari yang semula berbasis belas kasihan (charity-based) menjadi pendekatan berbasis pemenuhan hak (rights-based). Pendekatan ini menekankan pentingnya kesetaraan, penghormatan terhadap martabat manusia, serta tanggung jawab negara dalam menjamin hak setiap warga negara tanpa terkecuali.
“Kepedulian tidak cukup diwujudkan melalui pemberian bantuan sesaat. Kepedulian harus diterjemahkan menjadi upaya nyata dalam menghilangkan hambatan, memperluas akses, memperkuat perlindungan, dan membuka ruang seluas-luasnya bagi kelompok rentan,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Netty menyoroti empat kelompok rentan yang memerlukan perhatian dan perlindungan berkelanjutan, yakni lanjut usia (lansia), perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Ia mengingatkan bahwa lingkungan yang belum inklusif tidak boleh menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mengembangkan potensi dan berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat.
“Yang perlu kita bangun bukan hanya kepedulian, tetapi juga kesadaran bahwa setiap orang memiliki hak untuk dihormati dan diberi kesempatan. Jangan sampai keterbatasan akses justru mematikan potensi seseorang,” ujarnya.
Untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, Netty menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama. Ia berharap pelatihan relawan Sahabat Inklusi dapat melahirkan penggerak edukasi inklusi di tengah masyarakat, sekaligus memperkuat kesadaran publik mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak-hak kelompok rentan.
Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas itu juga mengingatkan pentingnya menerapkan prinsip No One Left Behind atau tidak seorang pun tertinggal sebagai landasan dalam perumusan kebijakan maupun pelaksanaan program di lapangan.
“Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang memberi ruang bagi setiap orang untuk tumbuh dan berkontribusi. Tidak boleh ada kelompok yang tertinggal hanya karena kondisi fisik, keterbatasan akses, atau lingkungan yang belum berpihak. Inilah semangat inklusi yang harus terus kita perjuangkan bersama,” pungkasnya. (ndy/ssb)