PARLEMENTARIA, Bekasi - Sektor pertanahan masih menjadi sorotan utama dalam pengawasan pelayanan publik, di mana tercatat 580 laporan aduan yang masuk ke Ombudsman RI. Kota Bekasi menjadi salah satu dari enam kota yang mendapat atensi khusus Ombudsman karena dinilai rawan terjadi maladministrasi.
Hal ini menjadi salah satu concern Komisi II DPR RI saat kunjungan kerja spesifik ke Kota Bekasi untuk mengevaluasi langsung kualitas layanan publik di daerah. Usai pertemuan, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengungkap, berdasarkan paparan serta hasil penilaian dari Ombudsman RI dan Kementerian PAN-RB, Pemerintah Kota Bekasi dinilai telah menindaklanjuti berbagai laporan dengan baik dan meraih indeks pelayanan publik kategori prima.
“Nah, Ombudsman ini juga memberikan laporan (ke Komisi II) yang kemudian ternyata sudah di-follow up. Artinya, ketika semua menyampaikan paparan-paparan ya kebetulan sudah dijelaskan juga dengan hasil survei ataupun juga laporan Ombudsman ternyata Bekasi mendapatkan peringkat yang bagus. Kemen PAN-RB juga memberikan penilaian fungsi pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrat juga mendapatkan nilai prima,” ujar Dede Yusuf kepada Parlementaria, di Kantor Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (13/112026).
Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menambahkan, capaian indeks pelayanan publik Kota Bekasi yang menyentuh angka 4,7 dari skala 5 menunjukkan berbagai regulasi dan inovasi daerah telah berjalan efektif merespons keluhan warga, sekaligus meluruskan sejumlah isu di ruang publik yang tidak berbasiskan data.
“4,7 dari skala 1 sampai 5. Artinya kalau bintang 5 itu yang terbaik dan ini mungkin bintangnya sudah bintang 4 ya mendekati 5. Kita pada dasarnya melihat bahwa apa yang dilakukan pemerintah kota Bekasi melalui berbagai peraturan-peraturan yang ada inovasi-inovasi yang ada ternyata mampu menjawab berbagai keluhan. Ketika kami juga bertanya apakah yang muncul di publik, di media masa sudah di-follow up ketika di-follow up ternyata banyak yang sifatnya tidak berbasiskan data,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Ombudsman RI Nuzran Joher menyatakan pihaknya telah bergerak proaktif memanggil Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Bekasi guna memetakan dan mempercepat penyelesaian kendala maladministrasi pertanahan sebelum kunjungan kerja Komisi II berlangsung.
“Alhamdulillah kami telah memanggil kantah dan Kepala Kantor Kota Bekasi cukup proaktif. Sebelum Komisi II menemukan terjadi perlambatan penanganan kasus ternyata kami sudah melakukan proaktif untuk memanggil Kepala Kantor Bekasi untuk merespons pemetaan problem maladministrasi yang menjadi kendala masyarakat. Alhamdulillah sudah ada pemetaan dan sudah ada respons dari Kantah dan itu sudah ada penyelesaian,” ungkap Nuzran.
Kendati sejumlah persoalan di tingkat kota telah direspons dan diselesaikan, Ombudsman memastikan pengawasan tetap berjalan terhadap sisa laporan pertanahan yang masih ditangani di tingkat perwakilan maupun pusat.
“Walaupun masih ada laporan-laporan masuk yang masih diselesaikan di kantor pusat Ombudsman, ini terutama pertanahan, termasuk di kantor perwakilan Jakarta Raya. Pemerintah Kota Bekasi ini sangat baik,” jelasnya. (nap/rdn)