PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi II DPR RI resmi menetapkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk). Dalam Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I bersama Pemerintah dan DPD RI Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan, penetapan Aria Bima sebagai Ketua Panja telah melalui rapat internal Komisi II DPR RI pada 16 November 2026.
Penetapan itu juga mengacu pada ketentuan Pasal 158 ayat (3) Peraturan Tata Tertib DPR RI.
“Berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat 3 Peraturan Tata Tertib dan hasil rapat internal Komisi II DPR RI pada tanggal 16 November 2026, kami telah menetapkan Saudara Aria Bima, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, sebagai Ketua Panja Pembahasan RUU tentang Administrasi Kependudukan Komisi II DPR RI,” ujar Rifqinizamy saat memimpin Raker di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Lebih lanjut, Legislator Fraksi Partai Nasdem tersebut menjelaskan pembahasan RUU Adminduk merupakan langkah penting untuk mendorong sistem administrasi kependudukan Indonesia semakin maju. “Agar sistem administrasi kependudukan kita bisa jauh lebih maju dan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman,” tandas Rifqinizamy
Pembahasan tingkat I RUU Adminduk ini, lanjutnya, dilaksanakan berdasarkan Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R-54/Pres/09/2026 tertanggal 28 September 2026 tentang penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU tentang Administrasi Kependudukan. Sementara itu, penugasan pembahasan kepada Komisi II DPR RI ditetapkan melalui surat Pimpinan DPR RI Nomor T/936/PW.11.01/11/2026 tertanggal 10 November 2026.
“Karena itu, berdasarkan surat Presiden Republik Indonesia Nomor R-54/Pres/09/2026 tertanggal 28 September 2026, perihal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan, usulan dari kami Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Presiden telah menugaskan 7 menteri terkait dengan pembahasan ini dan hari ini kita memulai sekali lagi rapat kerja pembicaraan tingkat satu terkait dengan RUU tersebut,” terangnya.
Rapat kerja ini turut melibatkan sejumlah kementerian terkait, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta Kementerian Hukum. Hadir pula pimpinan Komite I DPD RI.
Sebagai simbolis terbentuknya Panja RUU Adminduk, segenap Pimpinan Komisi II DPR RI yaitu Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda beserta Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf bersama Pemerintah dan Pimpinan Komite I DPD RI lantas melakukan prosesi penyerahan palu kepada Ketua Panja Aria Bima. (pun/rdn)