PARLEMENTARIA, Bandung — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan pihaknya berkomitmen untuk mengawal penguatan industri farmasi nasional melalui peningkatan kapasitas produksi dan dukungan investasi bagi PT Bio Farma (Persero). Langkah tersebut dinilai strategis dalam mewujudkan kemandirian industri kesehatan yang menjadi salah satu arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap produk farmasi impor.

 

Andre mengatakan, Bio Farma Group memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan industri kesehatan nasional. Karena itu, dukungan terhadap pengembangan perusahaan, baik melalui pemenuhan kebutuhan pendanaan maupun ekspansi fasilitas produksi, perlu menjadi perhatian bersama.

 

Salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian Komisi VI ialah pengembangan lini produksi vaksin dan pembangunan fasilitas pabrik baru. Penambahan kapasitas tersebut diperlukan agar Indonesia memiliki kemampuan produksi yang lebih kuat, termasuk dalam menghadapi kemungkinan terjadinya pandemi di masa mendatang.

 

Untuk mendukung rencana tersebut, Komisi VI turut mengawal proses Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi Bio Farma yang hingga kini masih berjalan. Andre menjelaskan, proses pencairan PMN senilai sekitar Rp1 triliun telah mendapat persetujuan Kementerian Keuangan dan saat ini menunggu rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

 

"Kita sudah konfirmasi, sekarang lagi ada di BPKP, tunggu hasil rekomendasi BPKP mudah-mudahan bulan ini selesai," ujar Andre.

 

Meski demikian, kebutuhan pengembangan Bio Farma tidak hanya bergantung pada PMN tersebut. Komisi VI juga mendorong dukungan investasi tambahan dari Danantara untuk membiayai rencana ekspansi perusahaan. Andre menyebut Komisi VI telah meminta agar kebutuhan tersebut dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Pengembangan (RKP) Danantara 2027.

 

"Tentu tidak cukup, tapi tadi saya dengar Danantara akan melakukan injeksi (suntikan modal). Tunggu saja hasil kajian konsultannya, setelah itu nanti Danantara pasti akan melakukan injeksi. Ini yang kita kawal nanti di RKP 2027," jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

 

Di samping penguatan kapasitas produksi, Andre turut menyoroti persoalan tata kelola perusahaan, termasuk praktik kecurangan (fraud) dan korupsi yang perlu dibenahi. Ia menyebut, meskipun Bio Farma telah mendapat pengakuan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan mengekspor produknya ke sekitar 150 negara, pembenahan internal tetap menjadi perhatian.

 

Ia berharap penguatan pengawasan melalui kebijakan pemerintah, termasuk peran Danantara Asset Management, dapat membantu memperbaiki tata kelola perusahaan guna mendukung penguatan industri farmasi nasional.

 

"InsyaAllah dengan kebijakan pemerintah membentuk Danantara Asset Management yang langsung mengkontrol, memperbaiki. InsyaAllah permasalahan ini bisa kita selesaikan satu persatu" Tutupnya. (krs/rdn)