PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XIII DPR RI menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan efektivitas program perlindungan hak asasi manusia (HAM) agar tidak sekadar berorientasi pada pencapaian target administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Upaya tersebut mencakup penguatan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM (P5HAM), termasuk pemenuhan hak saksi dan korban melalui program perlindungan yang terukur dan berkelanjutan.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Rinto Subekti menyampaikan hal tersebut dalam kesimpulan Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri HAM Natalius Pigai serta Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Dirinya mengapresiasi kinerja dan capaian Kementerian HAM, LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan sepanjang 2026. Namun, ia menegaskan capaian tersebut perlu diikuti peningkatan kualitas, efektivitas, dan keberlanjutan program kerja agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Mengapresiasi kinerja dan capaian Kementerian HAM RI, LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2026 serta menekankan pentingnya peningkatan kualitas, efektivitas, dan keberlanjutan program kerja dalam mewujudkan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia serta pemenuhan hak saksi dan korban,” ujar Rinto.
Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut menjelaskan, pelaksanaan program HAM harus disertai evaluasi terhadap efektivitas dan kesinambungan program. Dengan demikian, keberhasilan kementerian dan lembaga mitra tidak hanya diukur dari terpenuhinya target kegiatan, tetapi juga dari dampaknya terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat.
Selain peningkatan kualitas program, Komisi XIII DPR RI juga menekankan penguatan koordinasi antara Kementerian HAM dan Komnas HAM, khususnya dalam penanganan kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat. Sinergi tersebut perlu dijalankan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pihaknya juga mendorong peningkatan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi secara berkelanjutan antara Kementerian HAM, LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan. Kolaborasi tersebut diperlukan agar berbagai persoalan HAM dapat ditangani secara terintegrasi, mulai dari penguatan kebijakan dan pelaksanaan program prioritas hingga penyelesaian pengaduan serta pemenuhan hak saksi dan korban.
“Meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi secara berkelanjutan antara Kementerian HAM RI, LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan dengan Komisi XIII DPR RI sebagai mitra kerja strategis, khususnya dalam penguatan kebijakan, pelaksanaan program prioritas, serta penyelesaian berbagai permasalahan hak asasi,” pungkas Rinto. (pun/um)