PARLEMENTARIA, Jakarta — Perkembangan teknologi membawa tantangan baru dalam perlindungan hak cipta, terutama terkait potensi tumpang tindih kepemilikan suatu karya. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi pada karya musik dan film, tetapi juga mencakup grafis, desain produk, hingga rancangan mesin dan manufaktur.
Oleh karena itu, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menilai, diperlukan pengaturan yang mampu memberikan kejelasan identitas setiap karya agar perlindungan hak cipta dapat diterapkan secara tepat. Identitas karya menjadi penting karena dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk mengenali asal-usul dan kepemilikan suatu ciptaan.
Menurutnya, perkembangan teknologi telah memperluas jenis karya yang berpotensi menghadapi persoalan tumpang tindih. Karena itu, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Cipta perlu mengakomodasi berbagai bentuk karya kreatif maupun hasil inovasi di bidang industri.
“Yang paling susah itu grafis, musik, kemudian film, kemudian juga kriya. Itu jadi bagian-bagian yang banyak sekali potensi untuk tumpang tindihnya, maka perlu diberikan perlindungan. Identitasnya itu menjadi bagian yang sangat perlu,” ujar Ledia saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan, pembahasan RUU Hak Cipta selama ini memang lebih banyak menyoroti persoalan musik. Hal tersebut tidak terlepas dari banyaknya kasus yang muncul pada sektor tersebut sehingga menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan rapat dengar pendapat umum (RDPU).
Namun, cakupan perlindungan ke depan perlu diperluas dengan mempertimbangkan perkembangan bidang lain. Bahkan, karya berupa desain produk, desain mesin, hingga manufaktur juga perlu menjadi bagian dari pembahasan agar pengaturannya sesuai dengan karakteristik masing-masing karya.
“Kita sama-sama duduk bareng, terus kemudian kita pilih mana yang sebetulnya cocok pengaturannya, identitasnya. Nah, identitasnya menjadi bagian yang penting karena itu yang bisa jadi alat ukur,” jelas Politisi Fraksi PKS ini.
Dalam proses penyusunannya, Baleg juga terus menyerap masukan dari para pencipta dan pihak yang memiliki pengalaman dalam menghasilkan karya melalui RDPU. Selain itu, kepentingan konsumen turut diperhatikan agar pengaturan hak cipta tidak hanya memberikan perlindungan kepada pencipta, tetapi juga mempertimbangkan hak masyarakat sebagai pengguna karya.
“Kita tetap melakukan RDPU supaya memastikan, tidak semua anggota DPR yang ada di Baleg inovator. Tentu kita harus tanya sama yang memang punya proses karya cipta yang cukup banyak. Kita banyak tanyakan, diskusikan, tapi juga kita melihat kepentingan konsumen,” pungkasnya. (ujm/rdn)