PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan menilai pengaturan sanksi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), perlu mempertimbangkan batas yang jelas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana. Penegakan aturan administrasi kependudukan harus tetap mengedepankan penyelesaian administratif, sepanjang pelanggaran tersebut masih dapat diperbaiki tanpa harus menempuh jalur pidana.

 

Menurutnya, pembentukan regulasi perlu memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum dan proporsionalitas pemberian sanksi. Pasalnya, tidak setiap kesalahan atau pelanggaran dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan harus berujung pada pemidanaan, terutama apabila persoalan tersebut masih dapat diselesaikan melalui mekanisme koreksi administratif. 

 

"Perlu ada batasan yang jelas mengenai perbuatan seperti apa yang dikategorikan sebagai pelanggaran administratif dan perbuatan seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Jangan sampai setiap persoalan administrasi langsung diselesaikan melalui pendekatan pidana," ujar Irawan dalam Rapat Panja RUU Adminduk Komisi II yang diselenggarakan di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

 

Lebih lanjut, pengaturan tersebut juga perlu memperhatikan karakteristik pelanggaran serta tingkat kesalahan pihak yang terlibat. Kesalahan administratif yang dapat dipulihkan tentu perlu dibedakan dari tindakan yang mengandung unsur kesengajaan, penyalahgunaan kewenangan, atau perbuatan lain yang menimbulkan kerugian serius bagi masyarakat.

 

Menurutnya, pembelajaran dari praktik penyelenggaraan administrasi kependudukan di negara lain juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan ketentuan sanksi. Namun, penerapannya perlu disesuaikan dengan karakteristik sistem hukum serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

 

Melalui pembahasan RUU Adminduk, legislator Fraksi Partai Golkar ini pun berharap ketentuan sanksi dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin keadilan bagi masyarakat. Pengaturan yang proporsional diperlukan agar penegakan administrasi kependudukan tidak menjadi beban bagi warga, tetapi tetap memberikan efek pencegahan terhadap penyalahgunaan dan pelanggaran yang merugikan kepentingan publik.

 

"Jangan sampai kita justru menerapkan kriminalisasi terhadap persoalan yang sebenarnya masih bisa diselesaikan secara administratif. Tetapi di sisi lain, perbuatan yang memang memiliki unsur pelanggaran serius juga harus memiliki konsekuensi hukum yang jelas," pungkasnya. (ujm/rdn)