PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion Syamsuddin Rogo mendorong pemerintah mengoptimalkan implementasi Interpol Global Hit Alert System (I-GHAS 24/7) untuk memperkuat pengawasan perbatasan dan menjaga keamanan nasional. Ia mengingatkan, peluncuran sistem tersebut tidak boleh berhenti sebagai seremoni atau sekadar pencapaian teknologi, tetapi harus menghasilkan peningkatan nyata dalam pengawasan lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia.

 

“Indonesia tidak boleh menjadi tempat persembunyian yang aman bagi buronan internasional. Jangan sampai orang-orang yang dicari oleh aparat penegak hukum negara lain dapat dengan mudah masuk, tinggal, atau melintasi wilayah Indonesia karena lemahnya sistem pengawasan perbatasan kita. Negara harus hadir dengan sistem deteksi dini yang kuat dan terintegrasi,” tegas Mafirion dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

 

Menurutnya, perkembangan kejahatan transnasional semakin kompleks. Perdagangan orang, penyelundupan manusia, peredaran narkotika internasional, terorisme, kejahatan siber, hingga kejahatan terorganisasi telah melampaui batas yurisdiksi negara. Karena itu, meningkatnya mobilitas manusia harus diimbangi dengan kemampuan pengawasan perbatasan yang semakin kuat.

 

Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi tantangan geografis dalam mengawasi ribuan pulau dan berbagai pintu masuk. Bandara internasional, pelabuhan, serta Pos Lintas Batas Negara (PLBN) merupakan titik strategis yang harus dijaga. Pasalnya, kelemahan pengawasan di satu pintu perlintasan saja dapat dimanfaatkan jaringan kejahatan internasional.

 

Ia menjelaskan, I-GHAS 24/7 merupakan sistem yang dikembangkan melalui kolaborasi Polri dan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mempercepat penyampaian peringatan serta pertukaran informasi kepolisian internasional melalui jaringan Interpol.

 

Sistem tersebut memungkinkan petugas imigrasi memperoleh informasi ketika pemeriksaan terhadap seseorang atau dokumen perjalanan menemukan kecocokan dengan data yang menjadi perhatian Interpol. Informasi itu selanjutnya dapat dikoordinasikan dengan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri untuk diverifikasi dan ditindaklanjuti.

 

Dalam jaringan Interpol terdapat sejumlah instrumen informasi, antara lain red notice, yang berkaitan dengan pencarian individu untuk kepentingan proses hukum, serta basis data Stolen and Lost Travel Documents (SLTD) yang memuat informasi dokumen perjalanan yang dilaporkan hilang atau dicuri.

 

Dirinya mengingatkan bahwa red notice bukan surat perintah penangkapan internasional yang otomatis berlaku di semua negara. Setiap tindakan terhadap individu yang teridentifikasi tetap harus melalui proses verifikasi dan mengikuti ketentuan hukum Indonesia.

 

“Yang kita butuhkan bukan sekadar kemampuan mengetahui siapa yang masuk dalam daftar pencarian internasional. Yang lebih penting adalah bagaimana informasi itu segera diverifikasi, bagaimana aparat merespons, dan bagaimana tindakan hukum dilakukan secara tepat. Jangan sampai sistem memberikan peringatan, tetapi aparat terlambat mengambil tindakan,” ujarnya.

 

Ia juga menyoroti peluncuran I-GHAS 24/7 pada 5 November 2026 di Mabes Polri sebagai langkah awal yang harus segera ditindaklanjuti dengan implementasi menyeluruh. Melalui kerja sama Polri dan Ditjen Imigrasi, Indonesia mulai memanfaatkan sistem yang terhubung dengan jaringan Interpol yang mencakup 196 negara anggota.

 

Namun, Mafirion meminta pemerintah tidak berpuas diri hanya karena sistem telah diluncurkan. Ia mendorong Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Polri menjelaskan secara terbuka cakupan penerapan sistem tersebut, termasuk jumlah tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) yang telah terhubung dan beroperasi secara aktif.

 

“Saya ingin memastikan, apakah seluruh bandara internasional dan pelabuhan internasional kita sudah terhubung? Bagaimana dengan PLBN di wilayah perbatasan? Berapa jumlah TPI yang sudah menggunakan sistem ini secara aktif? Apakah petugas di lapangan sudah siap dan memiliki prosedur penanganan ketika muncul peringatan dari Interpol? Ini harus dijawab secara konkret, bukan hanya dengan laporan bahwa aplikasinya sudah diluncurkan,” tegasnya.

 

Untuk itu, ia meminta pemerintah menyusun target waktu dan peta jalan implementasi I-GHAS 24/7, termasuk penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan kapasitas petugas, serta standar operasional penanganan setiap peringatan. Koordinasi antara Imigrasi dan Polri juga harus disertai pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas, mulai dari pemeriksaan awal, verifikasi identitas, koordinasi internasional, hingga tindakan hukum.

 

“Jangan ada ego sektoral dalam menjaga keamanan negara. Imigrasi dan Polri harus bekerja sebagai satu kesatuan sistem pengamanan perbatasan. Ketika ada informasi penting dari Interpol, harus jelas siapa yang menerima, siapa yang memverifikasi, siapa yang mengambil tindakan, dan berapa lama prosesnya. Jangan sampai ada ancaman yang lolos hanya karena persoalan koordinasi antarlembaga,” katanya.

 

Selain itu, Mafirion juga mendorong percepatan pengembangan I-GHAS 24/7 melalui pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan integrasi data biometrik yang direncanakan pada 2027. Pengembangan tersebut, menurutnya, harus disertai jaminan keamanan sistem, keakuratan data, serta kemampuan mencegah kesalahan identifikasi.

 

Menurutnya, keberhasilan program tersebut harus diukur melalui indikator yang jelas, seperti cakupan TPI yang terhubung, kecepatan verifikasi, efektivitas tindak lanjut peringatan, serta kemampuan aparat mendeteksi ancaman lintas negara.

 

“Jangan hanya mengukur keberhasilan dari berapa aplikasi yang dibangun atau berapa perangkat yang dipasang. Ukurannya adalah apakah sistem ini benar-benar mampu mencegah buronan internasional melintasi perbatasan kita, apakah dokumen perjalanan bermasalah dapat terdeteksi, dan apakah aparat mampu bertindak cepat ketika ancaman ditemukan,” ujarnya.

 

Di sisi lain, Mafirion mengingatkan bahwa penguatan keamanan perbatasan harus tetap sejalan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM), pelindungan data pribadi, dan kedaulatan hukum Indonesia. Ia menegaskan, keamanan nasional tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan HAM dan hak privasi masyarakat.

 

Karena itu, tegasnya, pemanfaatan teknologi harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan memastikan setiap informasi diverifikasi dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat akibat kesalahan identifikasi maupun penyalahgunaan data. Ia juga menambahkan, penguatan pengawasan perbatasan bukan semata persoalan keimigrasian, melainkan bagian dari upaya mempertahankan kedaulatan negara dan melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan internasional.

 

Terakhir, dirinya meminta pemerintah memastikan I-GHAS 24/7 berfungsi secara optimal di lapangan, menjangkau seluruh pintu perlintasan strategis, serta memberikan hasil nyata bagi keamanan nasional. Menurutnya, Indonesia harus berperan aktif dalam pemberantasan kejahatan transnasional dan tidak membiarkan kedaulatan negara terancam akibat lemahnya pengawasan perbatasan. (gal/um)