PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mendesak pemerintah memberikan perlindungan maksimal kepada santri dan lingkungan pesantren menyusul mencuatnya dugaan tindakan kekerasan dan intimidasi oleh oknum aparat di lingkungan pesantren di Sukoharjo, Jawa Tengah, dan Pangandaran, Jawa Barat.
Menurut Maman, kedua peristiwa tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah dan institusi penegak hukum. Ia menilai, kasus tersebut tidak cukup dipandang sebagai pelanggaran yang dilakukan individu, tetapi juga harus menjadi momentum evaluasi terhadap pola relasi antara aparat negara dan lingkungan pendidikan pesantren.
"Pesantren adalah tempat anak-anak bangsa menuntut ilmu, membangun karakter, dan memperkuat akhlak. Santri datang untuk belajar, bukan untuk mengalami ketakutan, intimidasi, apalagi kekerasan. Negara wajib memastikan pesantren menjadi ruang pendidikan yang aman dan bermartabat," tegas Maman dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Sabtu (14/11/2026).
Politikus Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) tersebut menyoroti dugaan tindakan aparat kepolisian di lingkungan pesantren putri di Sukoharjo serta insiden dugaan kekerasan oleh oknum anggota TNI terhadap sejumlah santri dan santriwati di Pangandaran.
Ia menegaskan, kewenangan aparat dalam menjalankan tugas penegakan hukum tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan prosedur maupun hak-hak masyarakat, terlebih ketika berhadapan dengan anak-anak dan perempuan.
"Seragam dan kewenangan negara melekat pada tanggung jawab untuk melindungi rakyat. Aparat adalah pelindung masyarakat, bukan sumber ketakutan. Tidak boleh ada arogansi dan penyalahgunaan kekuasaan atas nama penegakan hukum," ujarnya.
Minta TNI dan Polri Transparan
Terkait penanganan kedua kasus tersebut, Maman meminta institusi TNI dan Polri melakukan pemeriksaan secara objektif, transparan, dan profesional terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi. Setiap tindakan yang terbukti melanggar hukum harus diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia mengingatkan agar permintaan maaf dari institusi tidak menjadi akhir penyelesaian persoalan tanpa disertai pertanggungjawaban hukum dan pemulihan hak-hak korban.
"Jangan sampai permintaan maaf hanya menjadi cara meredam persoalan. Jika terbukti terjadi kekerasan atau penyalahgunaan kewenangan, harus ada sanksi tegas. Korban juga harus mendapatkan pendampingan psikologis dan perlindungan yang memadai," kata legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX tersebut.
Meski demikian, Maman mengingatkan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi sentimen permusuhan antara komunitas pesantren dan institusi TNI maupun Polri.
"Kita menghormati TNI dan Polri sebagai institusi negara. Mayoritas aparat tentu menjalankan tugas dengan penuh pengabdian. Namun, kesalahan oknum tidak boleh dibiarkan merusak kepercayaan masyarakat. Justru penindakan yang tegas akan memperkuat kehormatan institusi," tambahnya.
Dorong Sistem Perlindungan Santri
Lebih lanjut, Maman mendorong Kementerian Agama (Kemenag) memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) serta lembaga terkait untuk membangun sistem perlindungan santri dan pesantren yang komprehensif.
Sejumlah langkah konkret yang diusulkannya antara lain penyusunan protokol tindakan aparat di lingkungan pesantren, penguatan mekanisme pengaduan, penyediaan pendampingan hukum, serta pemulihan psikologis bagi santri yang menjadi korban kekerasan.
Menurutnya, pengakuan negara terhadap pesantren melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren harus diwujudkan dalam kebijakan nyata yang menjamin keamanan dan keberlangsungan pendidikan pesantren.
"Negara tidak boleh hanya hadir ketika membutuhkan kontribusi pesantren dalam pembangunan moral dan kebangsaan. Negara juga harus hadir ketika santri dan pesantren membutuhkan perlindungan," tegasnya.
Maman menilai pesantren memiliki kontribusi historis dan strategis dalam perjalanan bangsa. Selain sebagai lembaga pendidikan keagamaan, pesantren juga merupakan kekuatan sosial dan kebudayaan yang turut menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Karena itu, ia menegaskan bahwa perlindungan terhadap santri harus menjadi komitmen bersama yang berkelanjutan, bukan sekadar respons sesaat ketika muncul kasus yang menyita perhatian publik.
"Santri bukan warga negara kelas dua. Pesantren bukan wilayah tanpa perlindungan hukum, dan seragam aparat bukan lisensi untuk bertindak sewenang-wenang. Negara harus hadir, hukum harus tegak, dan santri harus terlindungi. Melindungi santri berarti menjaga masa depan Indonesia," pungkasnya. (ndy/ssb)