PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VI DPR RI, Ida Fauziyah, meminta Danantara memastikan kepastian status dan masa depan pekerja dalam rencana penggabungan sejumlah perusahaan BUMN Karya. Menurutnya, restrukturisasi perusahaan negara tidak boleh hanya berorientasi pada penataan bisnis, tetapi juga harus memperhatikan keberlangsungan pekerja agar mereka tidak dirugikan oleh kebijakan merger.
Politisi dari Fraksi PKB itu menyoroti rencana penggabungan PT Nindya Karya (Persero) dengan PT Brantas Abipraya (Persero), serta PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan PT PP (Persero) Tbk. Ia menegaskan, kepastian nasib karyawan harus menjadi bagian penting dalam setiap tahapan penggabungan perusahaan tersebut.
“Rencana Danantara merger BUMN Karya yang PT Nindya Karya (Persero) dengan PT Brantas Abipraya (Persero), serta PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan PT PP (Persero) Tbk, harus memperhatikan nasib pekerjanya,” kata Ida dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ia meminta Danantara memastikan seluruh tahapan merger berlangsung secara tertib, transparan, dan matang. Menurutnya, proses restrukturisasi perusahaan negara harus diselesaikan secara menyeluruh agar tidak menyisakan persoalan yang berpotensi merugikan berbagai pihak, khususnya pekerja.
“Saya minta Danantara agar merger tersebut berlangsung kondusif tanpa cacat sedikit pun. Jangan sampai di kemudian hari ada problem terkait merger BUMN Karya,” tambahnya.
Ida kembali menekankan bahwa penggabungan perusahaan harus disertai kejelasan mengenai status dan masa depan para pekerja. Ia mengingatkan agar karyawan tidak menjadi pihak yang harus menanggung dampak dari perubahan struktur perusahaan tanpa adanya kepastian. “Untuk itu, saya minta merger BUMN Karya ini benar-benar tuntas, nasib pekerjanya juga harus jelas. Jangan sampai mereka menjadi korban,” tegas Ida.
Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengatur (BP) BUMN, Dony Oskaria, menargetkan proses penggabungan empat perusahaan BUMN Karya tersebut rampung paling lambat akhir November 2026.
Penggabungan itu mencakup dua kelompok perusahaan, yakni PT Nindya Karya (Persero) dengan PT Brantas Abipraya (Persero), serta PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan PT PP (Persero) Tbk. Dony menyampaikan target penyelesaian tersebut dalam keterangannya. “Ini kita harapkan nanti paling telat itu di akhir November sudah selesai,” ujar legislator dari dapil DKI Jakarta II itu. (fa/we)