PARLEMENTARIA, Pamekasan – Anggota Komisi VIII DPR RI Nanang Samodra menegaskan komitmen Komisi VIII DPR RI untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan bagi lembaga pendidikan keagamaan. Perjuangan tersebut mencakup penguatan pendanaan pesantren, perluasan akses beasiswa bagi santri, hingga pengangkatan guru swasta menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

 

Komitmen tersebut disampaikan Nanang saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Sabtu (14/11/2026). Ia menegaskan, seluruh anggota Komisi VIII memiliki komitmen yang sama dalam memperjuangkan aspirasi lembaga pendidikan keagamaan tanpa membedakan latar belakang partai politik.

 

"Insyaallah kami perjuangkan, Bapak-Bapak. Semua teman-teman Komisi VIII, tidak ada partai A, B, C, D, semua kompak satu partai: Komisi VIII," ujar Nanang.

 

Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut mengaku memahami persoalan pendanaan pesantren karena memiliki pengalaman langsung sebagai ketua yayasan pesantren. Menurutnya, keterbatasan dana operasional kerap menyulitkan pengelola pesantren, terutama dalam memenuhi kewajiban membayar gaji para pendidik setiap bulan.

 

Ia mencontohkan, memasuki tanggal 20-an, pengelola pesantren sering kali mulai menghadapi kesulitan keuangan karena dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima dinilai belum mencukupi kebutuhan operasional lembaga.

 

Nanang menjelaskan, keterbatasan dukungan anggaran daerah untuk kegiatan keagamaan juga berkaitan dengan pengaturan kewenangan dalam undang-undang pemerintahan daerah. Urusan agama tidak termasuk urusan yang diserahkan kepada pemerintah daerah melalui mekanisme otonomi daerah. Akibatnya, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kegiatan keagamaan kerap menghadapi persoalan dalam pemeriksaan keuangan.

 

Karena itu, menurutnya, kehadiran Undang-Undang tentang Pesantren pada 2019 menjadi salah satu landasan penting untuk membuka ruang dukungan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pesantren dan kegiatan keagamaan.

 

Ia mengapresiasi Kabupaten Pamekasan yang telah memiliki peraturan daerah (perda) tentang pesantren. Namun, Nanang berharap keberadaan regulasi tersebut benar-benar diikuti kontribusi nyata dalam mendukung pengembangan pesantren dan kegiatan keagamaan di daerah.

 

Selain persoalan pendanaan, Nanang juga menyoroti ketimpangan perlakuan terhadap kelembagaan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan. Ia mencontohkan perbedaan jenjang eselonisasi kepala kantor Kementerian Agama dengan pejabat yang menangani pendidikan umum, padahal cakupan pelayanan Kemenag sangat luas.

 

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih perlunya perhatian terhadap kesetaraan kelembagaan agar pelayanan pendidikan dan keagamaan memperoleh pengakuan serta dukungan yang proporsional.

 

Pada aspek pendidikan, Nanang turut menyoroti pentingnya memperluas akses beasiswa bagi santri melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Ia mengungkapkan, Komisi VIII telah beberapa tahun memperjuangkan peningkatan alokasi beasiswa, meskipun sebelumnya terkendala keterbatasan anggaran.

 

Namun, sejak tahun lalu, peluang untuk memperluas dukungan tersebut mulai terbuka melalui pembahasan bersama pemerintah. Ia berharap penambahan alokasi beasiswa dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran negara.

 

"Jangan langsung minta banyak, yang penting ada dulu, pelan-pelan bertahap nanti kita tambah," ujarnya.

 

Nanang juga menyoroti nasib lebih dari 700.000 guru swasta yang dinilai perlu mendapatkan kepastian status dan kesejahteraan melalui pengangkatan sebagai PPPK. Menurutnya, meskipun pimpinan DPR telah menyepakati pentingnya pengangkatan guru swasta, ketentuan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi kendala bagi pembiayaan melalui APBN.

 

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Komisi VIII telah meminta Komisi II DPR RI mendorong revisi UU ASN agar guru-guru di lembaga pendidikan keagamaan, termasuk pondok pesantren, dapat memperoleh kesempatan pengangkatan dan dukungan pembiayaan dari APBN.

 

Namun, pembahasan revisi tersebut masih menunggu penyelesaian agenda legislasi lainnya. Nanang menegaskan Komisi VIII akan terus mendorong agar persoalan tersebut mendapat perhatian dan penyelesaian.

 

"Kalau belum lagi, kita akan gedor lagi," katanya.

 

Dalam pertemuan tersebut, Nanang juga menyambut usulan Prof. Munir mengenai penerapan rekognisi pembelajaran lampau (RPL). Menurutnya, skema tersebut dapat menjadi alternatif bagi mereka yang memiliki pengalaman dan kompetensi untuk memperoleh pengakuan akademik sehingga masa studi dapat ditempuh lebih singkat.

 

Ia menyatakan Komisi VIII akan menyuarakan usulan tersebut dalam pembahasan bersama Kementerian Agama sebagai bagian dari upaya memperluas kesempatan pendidikan yang setara.

 

"Kita tidak mau dibeda-bedakan, kita ingin keadilan," tegasnya.

 

Sementara itu, terkait pengembangan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren, Nanang menyinggung dampak peristiwa robohnya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny terhadap mekanisme penyaluran bantuan pembangunan pesantren. Ia menyebut, setelah peristiwa tersebut, penyaluran anggaran pembangunan pesantren oleh Kementerian Agama menghadapi pembatasan sehingga permohonan bantuan rehabilitasi harus melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

 

Menurutnya, mekanisme pembangunan melalui Kementerian PU perlu dievaluasi karena berpotensi membutuhkan biaya lebih besar dan belum tentu sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pesantren. Ia berharap Kementerian Agama dapat kembali memperoleh ruang kewenangan dalam pelaksanaan pembangunan pesantren, dengan tetap mengutamakan standar keselamatan bangunan.

 

"Kalau kita ingin swakelola, yang saya inginkan cukup didampingi oleh tenaga ahli dari PU pada saat pembangunan supaya terjamin keselamatannya. Ini masih kami upayakan," tutur Nanang.

 

Ia menegaskan, Komisi VIII DPR RI akan terus mengawal berbagai persoalan tersebut dan memperjuangkan aspirasi lembaga pendidikan keagamaan di daerah. Menurutnya, kekompakan seluruh anggota Komisi VIII menjadi modal penting untuk mendorong kebijakan yang lebih adil bagi pesantren, santri, dan para tenaga pendidiknya.

 

"Jadi jangan khawatir, kami di Komisi VIII sekali lagi kompak semua untuk memperjuangkan teman-teman dari daerah," pungkasnya. (mrs/ssb)