PARLEMENTARIA, Jakarta — Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, sepakat membentuk badan pengawas khusus beranggotakan lima orang untuk mengawal pengelolaan harta sitaan kejahatan yang bernilai triliunan rupiah.
Keputusan tersebut disahkan dalam Rapat Panja RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana yang diselenggarakan oleh Komisi III DPR RI bersama unsur pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menjelaskan bahwa perdebatan terlama dalam Panja mengerucut pada urgensi pengawasan karena besarnya skala harta yang ditangani oleh badan pengelola aset. Mengingat nilai aset hasil kejahatan ekonomi dapat mencapai skala fantastis, sistem pengawasan konvensional dinilai tidak akan memadai.
"Aset yang dikelola itu cukup besar, bisa miliaran, ratusan miliar, bahkan triliun. Nah ini siapa yang mengawasi?" kata Rikwanto.
Ia menegaskan kembali bahwa lembaganya menghendaki kehadiran pengawas independen yang memiliki legitimasi serta otoritas hukum yang memadai.
"Karena asetnya sangat besar, yang mengawasinya juga harus besar. Artinya punya kekuatan yang cukup agar asetnya tidak hilang, rusak, atau susut nilainya," ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Kesepakatan tersebut tertuang dalam No. DIM 340 dan 341 (Pasal 56) yang diketok Panja pukul 14.46 WIB, menetapkan masa jabatan Dewan Pengawas selama lima tahun secara kolektif-kolegial. Terkait mekanisme seleksi agar steril dari intervensi politik, Rikwanto menyebut hal itu akan diatur lebih lanjut lewat Peraturan Pemerintah (PP).
Dalam dinamika rapat, pemerintah dan DPR sempat berdiskusi panjang mengenai bentuk kelembagaan yang ideal untuk memastikan fungsi pengawasan berjalan efektif tanpa tumpang tindih dengan kewenangan eksekutif. (ndy/rdn)