PARLEMENTARIA, Gresik — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo mendesak pemerintah segera melunasi piutang subsidi pupuk kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) yang mencapai Rp14,5 triliun. Tunggakan tersebut dinilai membebani arus kas perusahaan dan berpotensi mengganggu keberlanjutan produksi serta distribusi pupuk bersubsidi bagi petani.

 

“Tagihan dari pemerintah, dalam hal ini piutang Pupuk Indonesia, belum terbayar sepenuhnya kurang lebih Rp14,5 triliun dari tahun 2020 hingga 2026. Nah, kami menginisiasi, mempertemukan atau ingin mengawal. Bagaimana caranya pemerintah membayarkan untuk Pupuk Indonesia,” ujar Eko dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur, Sabtu (14/11/2026).

 

Berdasarkan data PT Pupuk Indonesia per 31 Oktober 2026, total piutang subsidi pupuk pemerintah tercatat sebesar Rp14,565 triliun. Sekitar 85,5 persen di antaranya merupakan tunggakan pembayaran penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2025.

 

Politisi Fraksi PAN tersebut menjelaskan, keterlambatan pembayaran membuat Pupuk Indonesia harus memanfaatkan pinjaman dari Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk menjaga kelancaran produksi dan distribusi. Kondisi ini menambah beban bunga dan menekan arus kas perusahaan.

 

“Walaupun ada pembayaran, mereka juga mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga, dalam hal ini Himbara. Itu ada bunga di dalamnya, tinggi juga. Akan lebih bagus kalau ada cash flow, akhirnya bisa produksi bagus, distribusi bagus, dan manajemen lebih baik lagi,” jelas Legislator Dapil DKI Jakarta I itu.

 

Eko juga mengapresiasi kontribusi Pupuk Indonesia dalam mendukung swasembada pangan nasional, termasuk kebijakan penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen. Namun, ia mengingatkan bahwa dukungan terhadap sektor pertanian harus diimbangi dengan penyelesaian kewajiban pembayaran pemerintah kepada produsen pupuk.

 

Selain persoalan piutang, Eko menyoroti risiko pasokan bahan baku pupuk akibat dinamika geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu perdagangan melalui Selat Hormuz. Gangguan tersebut dapat memicu kenaikan harga dan menghambat pasokan bahan baku impor, seperti sulfur, batuan fosfat, dan kalium (KCl).

Menurutnya, kenaikan harga bahan baku yang terjadi bersamaan dengan belum terbayarnya piutang subsidi akan semakin menekan industri pupuk nasional. Dampaknya dikhawatirkan berujung pada terganggunya pasokan pupuk bagi petani.

 

“Saya takut kalau misalnya tidak terbayarkan, bagaimana kelanjutan ke depannya kaitan dengan masalah subsidi untuk para petani. Takut terganggu. Belum juga kaitan dengan masalah bahan baku dari luar, terkait geopolitik di Hormuz. Kalau itu (semakin) tinggi, tagihan belum terbayarkan, ujung-ujungnya yang dirugikan adalah petani. Nah, itu (yang) tidak kita mau,” tegasnya.

 

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Eko mendorong optimalisasi pemanfaatan bahan baku dalam negeri guna mengurangi ketergantungan terhadap impor. Penguatan pasokan domestik dinilai penting untuk menjaga ketahanan industri pupuk di tengah ketidakpastian rantai pasok global.

 

Komisi VI DPR RI juga akan mengawal koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mencari solusi penyelesaian piutang subsidi tersebut. Upaya ini diharapkan dapat menjaga kondisi keuangan Pupuk Indonesia sekaligus menjamin keberlanjutan produksi dan distribusi pupuk bersubsidi.

 

“Makanya kita hari ini ada pertemuan mencari solusi agar semuanya happy. Dan inilah fungsi dari DPR, (khususnya) Komisi VI, mencari solusi yang terbaik untuk ke depannya lebih baik lagi untuk para petani, untuk pupuk, dan juga kemajuan kaitan dengan swasembada pangan,” tutup Eko. (jih/we)