PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan, meminta pemerintah menyikapi protes negara-negara tetangga yang terdampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia dengan bijaksana. Ia menilai, pemerintah perlu mengedepankan diplomasi yang bersahabat dan terbuka, bukan bersikap defensif terhadap kritik yang disampaikan.
“Adanya protes dari masyarakat negara tetangga itu merupakan hal yang sangat wajar. Karhutla tidak terjadi di negara mereka, melainkan di Indonesia, tetapi mereka ikut merasakan imbasnya,” kata Junico Siahaan dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Anggota dewan yang akrab disapa Nico itu menilai, meluasnya kabut asap hingga ke Malaysia dan Singapura menunjukkan bahwa karhutla bukan hanya persoalan domestik, melainkan juga masalah lintas batas yang membutuhkan penanganan serius. Terlebih, karhutla 2026 berlangsung parah dan berkepanjangan hingga mengganggu aktivitas masyarakat di negara tetangga.
“Pemerintah seharusnya menanggapi dengan rendah hati, bukan malah defensif. Lakukan upaya diplomasi yang bersahabat. Saat kita salah, tundukkan kepala dan meminta maaf. Itu jauh lebih terhormat,” tegas legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat I itu.
Nico mendorong Kementerian Luar Negeri menyelaraskan komunikasi diplomatik dengan kementerian dan lembaga terkait penanganan karhutla. Menurutnya, kerja sama ASEAN perlu dimanfaatkan untuk memperkuat penanganan kebakaran di dalam negeri sekaligus melindungi masyarakat negara-negara terdampak.
Ia juga menyoroti tawaran bantuan Singapura serta rencana negara-negara ASEAN membahas penanganan kabut asap lintas batas pada pertemuan tingkat menteri luar negeri November 2026. Pemerintah, menurutnya, perlu menindaklanjuti peluang tersebut melalui pertukaran informasi dan kerja sama yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Kerja sama kawasan perlu menghasilkan manfaat yang dapat digunakan di lapangan. Pemerintah perlu memperjelas kebutuhan Indonesia dan memastikan setiap dukungan memiliki tujuan serta mekanisme pelaksanaan yang jelas,” ujar politisi dari fraksi PDI-Perjuangan tersebut.
Selain diplomasi antar negara, Nico meminta pemerintah memperhatikan aspirasi masyarakat sipil yang menyuarakan persoalan karhutla melalui forum internasional. Ia mencontohkan surat terbuka Serikat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (SEMA UGM) kepada Sekretaris Jenderal ASEAN, Kao Kim Hourn, yang menyoroti dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat, pendidikan anak-anak, dan hak warga atas udara bersih.
Menurut Nico, penyampaian aspirasi hingga ke forum internasional harus menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk memperbaiki penanganan karhutla sekaligus memastikan masyarakat didengar di dalam negeri.
“Jika sampai masyarakatnya mengadu ke organisasi luar, artinya mereka merasa tidak didengar di dalam negeri,” pungkas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini. (rr/rdn)