PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Rycko Menoza menyoroti pentingnya kehadiran klausul khusus dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat. Hal itu agar pemerintah daerah dapat menempatkan lembaga adat dan penduduk asli sebagai mitra strategis. Menurutnya, klausul khusus ini penting untuk mencegah terjadinya marginalisasi serta potensi konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi.
Pernyataan tersebut disampaikan Rycko Menoza dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU tentang Masyarakat Adat dengan agenda mendengarkan paparan Tim Ahli di Gedung Nusantara I, DPR RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Rycko mengungkapkan, masyarakat adat yang merupakan penduduk asli di berbagai daerah kerap kali terpinggirkan akibat jumlah yang semakin sedikit serta kalah bersaing secara ekonomi dengan para pendatang. Ia mencontohkan dinamika sosial yang pernah terjadi di wilayah Lampung, di mana perbedaan tingkat ekonomi antara masyarakat lokal dan pendatang sempat memicu kecemburuan sosial.
Oleh karena itu, ia mengusulkan agar regulasi ini mewajibkan pemerintah daerah untuk memberikan perhatian khusus dan prioritas kepada masyarakat adat, baik melalui penyediaan fasilitas tempat tinggal seperti rumah adat maupun akses bantuan program pemerintah agar taraf hidup mereka tidak tertinggal.
"Jadi saya kira mungkin ada satu klausul yang mengharuskan pemerintah daerah harus juga memberikan prioritas kepada masyarakat adat dalam hal-hal tertentu, misalnya memberikan lahan sebagai mereka tinggal seperti rumah adat, kemudian juga dalam hal beberapa fasilitas-fasilitas bantuan-bantuan pemerintah yang diberikan, supaya mereka juga ada kegiatan-kegiatan yang positif karena selama ini hampir dikatakan tertinggal," ujar Politisi Fraksi Partai Golkar itu.
Selain aspek ekonomi dan sosial, politisi tersebut juga mengingatkan agar masyarakat adat tidak sekadar dijadikan komoditas politik saat momentum pemilihan umum semata. Ia mendorong adanya ruang dan jaminan agar masyarakat adat dapat memiliki perwakilan yang sejajar, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif, di masa depan. (han/rdn)