PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) DPR RI, Sturman Panjaitan, menegaskan bahwa revisi kedua undang-undang tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah. Hal itu dapat dilakukan melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dengan mengoptimalkan sektor pariwisata.
Hal ini dinilai penting mengingat kemampuan NTB dan NTT dalam menghasilkan pendapatan daerah masih terbatas. Menurut Aturan, pembaharuan beleid tersebut diarahkan untuk memberikan ruang bagi kedua provinsi dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah. Menurutnya, sektor pariwisata memiliki peluang besar untuk menjadi sumber pendapatan apabila dikelola dan diberdayakan secara optimal.
"Intinya perubahan ini adalah bagaimana PAD dua provinsi ini meningkat dari pariwisata dan hal-hal lain," ujar Sturman saat ditemui di Nusantara I, Senayan, Jakarta Rabu (18/11/2026).
Ia menjelaskan, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menarik retribusi dari wisatawan asing. Kebijakan tersebut dapat mengacu pada praktik di Bali yang memanfaatkan kontribusi wisatawan untuk mendukung pelestarian budaya dan lingkungan.
Dengan demikian, peningkatan kunjungan wisatawan tidak hanya memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk menjaga keberlanjutan destinasi wisata. Potensi seperti kawasan Komodo di NTT dan Mandalika di NTB dinilai perlu dikembangkan melalui dukungan investasi dan pengelolaan yang lebih optimal.
"Seperti Bali, mereka menarik retribusi dari wisatawan asing agar budaya dan alam mereka tetap dipertahankan, tidak rusak. NTB dan NTT juga memiliki potensi pariwisata yang mirip, hanya saja belum diberdayakan secara optimal," jelasnya.
Selain pariwisata, legislator dari Fraksi PDlP ini pun menilai peningkatan PAD perlu didukung pengembangan sektor ekonomi lainnya, seperti pertambangan, pertanian, dan energi terbarukan. Pemerintah pusat diharapkan turut berperan melalui dukungan investasi maupun pendanaan agar potensi ekonomi kedua provinsi dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Ia juga menyinggung peluang bagi pemerintah daerah untuk menerbitkan obligasi apabila dibutuhkan sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan. Berbagai sumber pendapatan tersebut diharapkan dapat memperluas kapasitas fiskal daerah sehingga tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah pusat.
"Tanpa ada pemberdayaan dari pemerintah pusat dan investasi ke sana, mereka akan biasa-biasa saja. Karena itu, pemerintah perlu memberikan dukungan agar potensi yang dimiliki NTB dan NTT bisa berkembang," ungkap Wakil.
Lebih lanjut, ia berharap penguatan kapasitas fiskal melalui revisi kedua undang-undang tersebut dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi pariwisata dan sektor ekonomi lainnya diyakini dapat membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih luas di NTB maupun NTT.
"Kalau PAD meningkat, maka rakyat NTB dan NTT insyaallah sejahtera," pungkasnya. (ujm/rdn)