PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Rikwanto, berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Hal itu, khususnya, melalui penelusuran dan perampasan aset hasil tindak pidana yang selama ini belum berhasil ditemukan atau dipulihkan.

 

Menurutnya, RUU Perampasan Aset merupakan salah satu instrumen yang dinantikan masyarakat karena tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga memastikan hasil kejahatan tidak dapat terus dinikmati oleh pelaku maupun pihak-pihak yang terkait. Hal ini disampaikannya jelang pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi UU dalam Rapat Paripurna, pada Kamis (19/11/2026).

 

 

“Dengan adanya RUU Perampasan Aset ini, mudah-mudahan ada efek jera atau efek deteran bagi siapa pun yang berniat melakukan korupsi. Jadi, bukan hanya perkara pidananya yang diselesaikan, tetapi hartanya juga akan terus dikejar,” ujar Rikwanto kepada Parlementaria, di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

 

Ia menerangkan, salah satu substansi penting dalam RUU tersebut adalah mekanisme non-conviction based asset forfeiture atau perampasan aset tanpa pemidanaan. Mekanisme ini memungkinkan negara menelusuri dan mengajukan perampasan terhadap aset yang berkaitan dengan tindak pidana asal, meskipun proses pemidanaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana tidak dapat dilanjutkan dalam kondisi tertentu.

 

Rikwanto mencontohkan, mekanisme tersebut dapat diterapkan ketika aset yang berkaitan dengan tindak pidana baru ditemukan setelah perkara pidana terhadap pelakunya selesai. Selain itu, mekanisme tersebut juga dapat digunakan apabila tersangka melarikan diri, meninggal dunia, mengalami sakit keras, atau berada dalam kondisi yang menyebabkan proses pidananya tidak dapat dilanjutkan.

 

“Jadi, ketika kemudian ditemukan aset yang berkaitan dengan tindak pidana asal, aset itu bisa ditelusuri, diverifikasi, kemudian diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan perampasan. Tidak harus mengulang lagi proses tindak pidananya,” jelasnya.

 

Lebih lanjut, Rikwanto menyampaikan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset juga mencakup penentuan batas minimal nilai aset yang dapat dikenakan mekanisme perampasan. Dari berbagai usulan yang berkembang, pembahasan Komisi III mengarah pada ambang batas minimal sebesar Rp1 miliar agar proses penanganan aset tetap proporsional dan tidak menimbulkan beban administratif yang tidak sebanding.

 

Ia menegaskan, RUU Perampasan Aset bukan dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan pidana yang telah berlaku. Undang-undang tersebut justru menjadi instrumen lanjutan ketika ditemukan aset yang berkaitan dengan tindak pidana, tetapi belum berhasil ditelusuri atau dipulihkan melalui mekanisme hukum yang sudah ada.

 

“Undang-undang ini bersifat ultimum remedium. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang tetap berjalan. RUU Perampasan Aset ini menjadi lapisan berikutnya ketika kemudian ditemukan aset yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut,” papar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

 

Rikwanto juga mengungkapkan bahwa Komisi III telah menerima hampir 100 pihak dalam rangkaian Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), mulai dari kalangan akademisi, mahasiswa, aktivis, ulama, hingga praktisi hukum. Berbagai masukan tersebut menjadi bahan penyempurnaan substansi agar regulasi yang dihasilkan memiliki landasan hukum yang kuat dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

 

Ia berharap pembahasan RUU Perampasan Aset dapat segera diselesaikan dengan tetap mengedepankan kualitas norma dan kepastian hukum. Menurutnya, kehadiran undang-undang tersebut diharapkan mampu mempersempit ruang bagi pelaku korupsi untuk menyembunyikan atau menikmati hasil kejahatannya.

 

“Koruptor jangan sampai menikmati hasil-hasil korupsinya, termasuk ketika aset itu disimpan melalui orang lain. Kita akan kejar aset-aset yang memang memiliki kaitan dengan tindak pidana korupsi,” pungkas Mantan Kapolda Kalsel itu. (ujm/rdn)