PARLEMENTARIA, Jakarta — Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, merampungkan seluruh naskah hasil pembahasan sebelum pengesahan di Tingkat I. Penyelesaian tugas tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Panja sebagai bagian dari proses finalisasi rancangan undang-undang sebelum dilanjutkan ke tahap pengambilan keputusan di tingkat II atau di Rapat Paripurna, pada Kamis (19/11/2026) besok.
Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, menyampaikan bahwa Timus dan Timsin telah menuntaskan tugas merumuskan hasil-hasil pembahasan Panja. Dalam menjalankan tugasnya, kedua tim turut melibatkan ahli bahasa dan perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) untuk memastikan naskah sesuai dengan kaidah bahasa hukum dan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.
“Dapat kami laporkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Timus dan Timsin telah melibatkan ahli bahasa dan legal drafter guna menyesuaikan tata bahasa dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan berbagai peraturan perundangan terkait,” ujar Soedeson saat rapat di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu menjelaskan, penyempurnaan naskah mencakup perbaikan redaksional, mulai dari penggunaan kalimat, frasa, kata, huruf, hingga tanda baca. Timus dan Timsin juga memastikan konsistensi penomoran serta sistematika penyusunan pasal agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Timus dan Timsin telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Panja dalam melakukan perbaikan redaksional terkait penggunaan kalimat atau frasa, kata, huruf, tanda baca maupun konsistensi penomoran dan sistematika yang telah disesuaikan dengan ketentuan,” jelas Anggota Komisi III ini.
Selain aspek redaksional, kedua tim juga melakukan sinkronisasi antarpasal, termasuk pengacuan pasal dan ketentuan-ketentuan terkait. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan rumusan norma dalam RUU tidak saling bertentangan maupun menimbulkan perbedaan penafsiran.
“Timus dan Timsin juga telah melakukan sinkronisasi pasal, pengacuan pasal, ketentuan terkait, serta tindak lanjut perbaikan redaksi sesuai dengan hasil pembahasan. Sinkronisasi isi pasal dilakukan agar tidak bertentangan, menyebabkan perbedaan penafsiran atau ketidaksesuaian antara satu pasal dengan pasal lainnya,” ungkap Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Tidak hanya pada batang tubuh RUU, penyelarasan juga dilakukan terhadap bagian penjelasan agar seluruh rumusan tetap sesuai dengan hasil pembahasan di tingkat Panja. Dengan demikian, hasil kerja Timus dan Timsin mencakup penyempurnaan redaksi sekaligus konsistensi pengaturan dalam keseluruhan naskah.
Dalam laporannya, Soedeson juga menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pembahasan, judul RUU mengalami penyesuaian menjadi RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Seluruh hasil kerja Timus dan Timsin tersebut kemudian diserahkan kepada Panja untuk ditindaklanjuti dan diputuskan bersama.
“Demikian laporan hasil kerja Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi atas RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan laporan ini kepada Panja untuk ditindaklanjuti dan diputuskan bersama,” katanya.
Dengan rampungnya tugas Timus dan Timsin, pembahasan RUU Perampasan Aset kini berlanjut ke tahapan pengambilan keputusan tingkat I. Tahap ini menjadi bagian penting dalam proses pembahasan bersama antara DPR dan pemerintah sebelum rancangan undang-undang dibawa ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR RI. (fa/rdn)