PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga pendidikan keagamaan. Menurutnya, kebijakan pendidikan nasional harus berlandaskan prinsip keadilan (fairness) agar seluruh peserta didik mendapatkan kesempatan dan kualitas layanan pendidikan yang setara.
Hal tersebut disampaikan Hetifah usai mengikuti diskusi DPR NOW 2026 di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Ia menilai, selain memperkuat integritas dan menghadirkan pemerintahan yang lebih responsif, kebijakan publik juga harus mampu menjawab persoalan ketidakadilan yang masih terjadi di masyarakat.
“Selain integritas yang lebih tinggi dan pemerintahan yang lebih responsif, kita juga diharapkan menghadirkan kebijakan yang mendorong keadilan atau fairness,” ujar Hetifah.
Ia menjelaskan, berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan belum sepenuhnya menghapus kesenjangan antarlembaga pendidikan. Ketimpangan masih terlihat, baik antara sekolah negeri dan swasta, wilayah perkotaan dan daerah terpencil, maupun pendidikan umum dan pendidikan keagamaan.
Menurutnya, persoalan tersebut semakin nyata di tengah percepatan transformasi digital pendidikan. Salah satu contohnya adalah perbedaan ketersediaan fasilitas pembelajaran berbasis teknologi antara madrasah dan sekolah umum.
“Misalnya, belum ada madrasah yang memiliki papan interaktif digital. Sementara sekolah negeri maupun sekolah swasta umum sekarang minimal sudah memiliki beberapa papan interaktif digital. Perlakuannya menjadi sangat berbeda,” ungkapnya.
Hetifah menegaskan, kesenjangan fasilitas tersebut perlu menjadi perhatian bersama, terutama dalam merumuskan kebijakan transformasi digital pendidikan. Ia berharap pemerintah dapat memastikan pemerataan dukungan sarana dan prasarana pembelajaran tanpa membedakan jenis maupun status lembaga pendidikan.
Menurutnya, DPR RI juga perlu merespons persoalan tersebut melalui fungsi pengawasan dan perumusan kebijakan agar transformasi pendidikan tidak justru memperlebar kesenjangan, melainkan menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan kualitas pendidikan bagi seluruh anak Indonesia.
“Ini yang menurut saya harus direspons juga oleh DPR,” pungkasnya. (bit/ssb)