UU SATU DATA! Intergrasi Data Menunjang Pembangunan Nasional! | Sudut Dengar Parlemen

Ketidak sinkronan data antar-kementerian dan lembaga bisa menjadi kendala penyaluran bantuan dari negara kepada masyarakat. DPR RI mendorong hadirnya Undang-Undang Satu Data Indonesia, yang disahkan dalam Rapat Paripurna pada 6 Oktober lalu, untuk menjawab persoalan tersebut.

Lantas, bagaimana aturan ini dapat menyatukan data antar-lembaga, meminimalkan ketidaksesuaian data, dan membantu memastikan bantuan tepat sasaran?

Selengkapnya saksikan Sudut Dengar Parlemen episode " UU SATU DATA! Intergrasi Data Menunjang Pembangunan Nasional!“, bersama Anggota Baleg DPR RI, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Daerah Pemilihan Jawa Barat I – Ledia Hanifa.

Hanya di TVR Parlemen.