KABAR PARLEMEN

Informasi terkini dan terpercaya mengenai kegiatan serta kebijakan DPR RI.


Novita Wijayanti salurkan 10.000 paket sembako dan selimut, Dorong Pemulihan Pascagempa NTT
Berita
30 Sep 2026

Novita Wijayanti salurkan 10.000 paket sembako dan selimut, Dorong Pemulihan Pascagempa NTT

JAKARTA - Bantuan kebutuhan dasar kembali disalurkan kepada warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) di tengah proses pemulihan yang masih berlangsung.  Bendahara Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Novita Wijayanti, menyerahkan 10.000 paket sembako melalui kegiatan Bakti Sosial Fraksi Partai Gerindra DPR RI Peduli Bencana Gempa NTT di Paroki Sok Rutung, Desa Golo Pongkor. Novita mengatakan bantuan tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar pasca bencana, sekaligus menjadi bentuk kepedulian terhadap warga yang masih menghadapi dampak bencana. "Bantuan ini kami harapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar pascabencana gempa,” kata Novita saat menyerahkan paket sembako ke masyarakat, di NTT, Senin (28/9/2026). Menurut Novita, dukungan kepada masyarakat terdampak bencana tidak semestinya berhenti pada penyaluran bantuan logistik saja. Novita menilai perhatian terhadap warga harus tetap dilanjutkan agar dapat kembali berjalan secara normal. "Kepedulian terhadap korban bencana perlu terus dijaga agar masyarakat tidak merasa menghadapi masa sulit seorang diri,” ucap Novita.  Anggota Komisi V DPR RI itu juga menekankan bahwa solidaritas dan gotong royong masih sangat dibutuhkan selama masyarakat menjalani masa pemulihan. Selain pemenuhan kebutuhan dasar, Novita juga menyoroti pentingnya percepatan penanganan serta pembangunan kembali fasilitas yang terdampak gempa. Dikatakan Novita, pemulihan tidak hanya menyangkut bantuan darurat, tetapi juga memastikan sarana yang dibutuhkan masyarakat dapat kembali berfungsi. "Penanganan dan pembangunan perbaikan pascabencana tentunya harus segera dipulihkan,” ucap Novita. Ketua Umum PP PIRA ini pun berharap proses pemulihan agar dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta kondisi wilayah terdampak bencana. Bahkan, Novita menyebut penyaluran sembako merupakan bagian dari respons awal untuk mengurangi beban warga ketika kebutuhan pangan dan kebutuhan dasar masih menjadi perhatian.  Namun, proses pemulihan dalam jangka yang lebih panjang membutuhkan koordinasi dan langkah berkelanjutan dari berbagai pihak. “Untuk itu, proses percepatan pemulihan harus segera diselesaikan. Sehingga, koordinasi antar lembaga penting agar kebutuhan masyarakat dapat ditangani secara efektif dan tidak berjalan secara terpisah," pungkas legislator dari Dapil Jawa Tengah VIII meliputi Banyumas-Cilacap....

Baca Detail
Pimpinan DPR RI melepas bantuan untuk masyarakat terdampak bencana banjir di Sumatera
Berita
28 Dec 2025

Pimpinan DPR RI melepas bantuan untuk masyarakat terdampak bencana banjir di Sumatera

Pimpinan DPR RI melepas bantuan untuk masyarakat terdampak bencana banjir di Sumatera. Bantuan yang ada dikirim menggunakan pesawat. Pengiriman bantuan dilakukan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (30/11/2025). Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bantuan akan dikirimkan salah satunya ke Tapanuli Tengah, Padang, hingga Aceh. Secara simbolis, Dasco menyerahkan bantuan kepada Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal yang akan mengirimkan langsung. Bantuan yang dikirimkan berupa makanan hingga sarung dan popok. #DPRRI #BantuanKemanusiaan #PeduliBencana #SolidaritasUntukSumatera #BanjirSumatera...

Baca Detail
Novita Wijayanti Dukung Penuh Instruksi Presiden Kucurkan Anggaran 51,82 T Percepat Pemulihan Bencana di Sumatera
Berita
24 Dec 2025

Novita Wijayanti Dukung Penuh Instruksi Presiden Kucurkan Anggaran 51,82 T Percepat Pemulihan Bencana di Sumatera

Jakarta – Keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menyetujui pengucuran anggaran sebesar Rp51,82 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Anggota Komisi V DPR RI, Novita Wijayanti. Novita mengatakan bahwa langkah cepat Presiden sebagai respons yang tepat untuk menangani kerusakan masif di tiga daerah di Sumatera tersebut. “Sebagai komisi yang membidangi infrastruktur, kami melihat kebutuhan ini sangat besar dan mendesak. Kerusakan rumah dan infrastruktur yang luas harus segera ditangani dengan cepat,” kata Novita dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (9/12/2025). Sebelumnya, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melaporkan estimasi kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana kepada Presiden saat peninjauan lokasi terdampak di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025). Dalam laporan tersebut, BNPB memproyeksikan kebutuhan lebih dari Rp51,81 triliun untuk memulihkan kerusakan besar yang melanda tiga provinsi. BNPB juga mencatat 37.546 unit rumah mengalami kerusakan, mulai dari rusak berat, hilang tersapu banjir, rusak sedang, hingga rusak ringan. Adapun kebutuhan anggaran pemulihan rinciannya meliputi Aceh sebesar Rp25,41 triliun, Sumatera Utara Rp12,88 triliun, dan Sumatera Barat Rp13,52 triliun. Menanggapi proyeksi tersebut, Novita menuturkan bahwa Komisi V DPR RI juga akan mengawal pelaksanaan alokasi anggaran, agar pelaksanaannya berjalan cepat, terukur, dan tepat sasaran. “Masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan akses infrastruktur vital harus menjadi prioritas pemerintah dalam proses pemulihan ini,” tegas Wakil Ketua BURT DPR RI ini. Selain itu, Novita juga sangat mendukung sikap Presiden untuk menindak tegas setiap indikasi penyelewengan atau korupsi selama proses pemulihan ini. Hal itu, mengingatkan pentingnya memastikan anggaran pemulihan benar-benar digunakan untuk kepentingan rehabilitasi dan rekonstruksi. “Anggaran bencana harus sampai kepada masyarakat yang berhak. Tidak boleh ada yang “bermain-main”. Jika ada penyimpangan, aparat hukum harus bertindak. Semoga proses pemulihan bisa secepatnya terselesaikan” pungkasnya....

Baca Detail
Apresiasi Kenaikan Kuota BSPS, Novita Wijayanti Dorong Pemerataan di Seluruh Daerah
Berita
24 Dec 2025

Apresiasi Kenaikan Kuota BSPS, Novita Wijayanti Dorong Pemerataan di Seluruh Daerah

Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi kenaikan jumlah program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP). Pernyataan tersebut Novita sampaikan dalam rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri PKP Maruarar Sirait di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/11/2025). Novita menyatakan peningkatan kuota ini menunjukkan keseriusan Kemen PKP dalam mendukung visi Presiden memenuhi target pembangunan tiga juta unit rumah, serta mengurangi jumlah rumah tidak layak huni yang mencapai 26,9 juta unit secara nasional. “Artinya, Pak Menteri sebagai perpanjangan tangan Presiden memang menjalankan visi misi pemerintah, dalam merealisasikan target program tiga juta rumah,” kata Novita. Novita menambahkan, peningkatan kuota BSPS pada tahun ini merupakan yang tertinggi selama tiga periode dirinya duduk di Komisi V DPR RI. Bahkan, diakuinya, semangat pemerataan dan pengentasan masalah perumahan semakin terasa di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Metode pemerataan ini baru dilakukan di era Presiden Prabowo dan Menteri Ara Sirait, dengan semangat memperluas penanganan serta pengentasan secara merata,” ungkap Wakil Ketua BURT DPR RI itu. Karena itu, legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Banyumas–Cilacap ini berharap peningkatan jumlah hingga 400 ribu unit dapat terdistribusi merata di seluruh Indonesia. Meski setiap anggota DPR RI memperjuangkan dapilnya masing-masing, bukan berarti daerah yang tidak memiliki perwakilannya di komisi V DPR RI tidak mendapat kesempatan yang sama. “Kita tidak bisa lupa bahwa kita mewakili seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya Sebab, kata Novita, masih banyak daerah yang belum tersentuh program BSPS. Dari total 518 kabupaten/kota, terdapat 224 daerah yang belum menerima bantuan tersebut. Bahkan, 22 kabupaten/kota di antaranya tidak pernah mendapatkan BSPS selama lima tahun terakhir. “Ini harus menjadi perhatian. Pemerataan adalah kunci agar pengentasan rumah tidak layak huni dapat tercapai di semua wilayah,” ujar bendahara Fraksi Partai Gerindra ini memberi catatan. Pada kesempatannya, Novita meminta Kemen PKP memberi perhatian khusus ke daerah-daerah terdampak bencana, seperti Cilacap, Banjarnegara, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, serta wilayah terdampak lainya. “Bencana tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi rumah masyarakat juga menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Sandang, pangan, pendidikan, dan papan adalah syarat kesejahteraan. Papan (rumah) adalah kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi,” sebutnya. Novita juga meminta Kemen PKP melakukan pemutakhiran dan perhitungan data secara presisi mengenai jumlah rumah tidak layak huni di setiap kabupaten/kota. Pasalnya, dengan data yang akurat, pemerintah dinilai dapat menentukan target pengentasan secara terukur dan memastikan capaian tahunan dapat dipertanggungjawabkan. “Kemen PKP juga harus memberikan penyederhanaan persyaratan pengajuan program BSPS yang diajukan masyarakat,” Kata Novita. Selain itu, legislator Gerindra ini mendorong agar peningkatan kuota BSPS dilakukan melalui kolaborasi dengan pihak perusahaan swasta lewat pemanfaatan program Corporate Social Responsibility (CSR). “Pelibatan CSR dari perusahaan-perusahaan besar diharapkan dapat membantu meningkatkan jumlah bantuan di atas 400 ribu unit,” tutup Novita....

Baca Detail
Elektrifikasi Jalur KRL Cikarang–Cikampek Ditargetkan Rampung 2027, Pembangunan Non-APBN
Berita
24 Dec 2025

Elektrifikasi Jalur KRL Cikarang–Cikampek Ditargetkan Rampung 2027, Pembangunan Non-APBN

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa saat melakukan kunjungan kerja ke Stasiun Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Selasa (23/12/2025), guna melihat langsung kesiapan infrastruktur perkeretaapian di wilayah tersebut. Foto : Eno/Andri. PARLEMENTARIA, Karawang — Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan bahwa proyek elektrifikasi jalur kereta api Cikarang–Cikampek ditargetkan selesai pada tahun 2027. Proyek ini menjadi kunci utama perpanjangan layanan KRL Commuter Line hingga Karawang dan Cikampek. Saan mengungkapkan bahwa elektrifikasi jalur sepanjang kurang lebih 40 kilometer tersebut merupakan bagian dari total proyek elektrifikasi jalur kereta api di Jawa Barat sepanjang sekitar 80 kilometer. Nilai investasinya diperkirakan mencapai Rp2 triliun. “Yang perlu digarisbawahi, pembiayaannya tidak menggunakan APBN, tetapi melalui kerja sama korporasi antara KAI dan PLN,” kata Saan saat kunjungan kerja di Stasiun Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Selasa (23/12/2025). Menurutnya, skema pembiayaan ini menunjukkan adanya keseriusan dari BUMN untuk mendukung pengembangan transportasi publik nasional. Namun demikian, Saan menegaskan pentingnya kepastian waktu dan koordinasi yang solid agar target 2027 tidak meleset. “Tanpa satu peta jalan bersama, target ini akan sulit tercapai secara optimal,” ujarnya. Politisi Fraksi Partai NasDem ininmenilai elektrifikasi jalur bukan sekadar proyek teknis, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan efisiensi transportasi dan menekan kemacetan serta polusi. “KRL itu bukan hanya soal kereta, tapi soal kualitas hidup masyarakat,” katanya. DPR RI, lanjut Pimpinan DPR RI Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) ini, akan terus mengawal proyek ini melalui fungsi pengawasan dan dukungan kebijakan agar prosesnya berjalan sesuai rencana. •eno/rdn ...

Baca Detail
Saan Mustopa Dorong Perpanjangan KRL hingga Karawang–Cikampek
Berita
24 Dec 2025

Saan Mustopa Dorong Perpanjangan KRL hingga Karawang–Cikampek

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa saat melakukan kunjungan kerja ke Stasiun Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Selasa (23/12/2025), guna melihat langsung kesiapan infrastruktur perkeretaapian di wilayah tersebut. Foto : Eno/Andri. PARLEMENTARIA, Karawang — Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mendorong percepatan perpanjangan layanan KRL Commuter Line hingga Stasiun Karawang dan Stasiun Cikampek. Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Stasiun Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Selasa (23/12/2025), guna melihat langsung kesiapan infrastruktur perkeretaapian di wilayah tersebut. Pimpinan DPR RI Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) ini menjelaskan bahwa hingga tahun 2025, layanan KRL masih beroperasi sampai Stasiun Cikarang dan belum menjangkau Karawang maupun Cikampek. Menurutnya, kondisi ini bukan karena rendahnya kebutuhan masyarakat, melainkan akibat belum dilakukannya elektrifikasi jalur Cikarang–Cikampek–Karawang. “KRL hari ini memang baru sampai Cikarang. Kita ingin lanjutkan sampai Karawang dan Cikampek, karena kebutuhannya nyata,” ujar Saan. Ia menambahkan, jalur dari Cikarang ke Cikampek memiliki jarak sekitar 40 kilometer dan saat ini sudah masuk dalam perencanaan elektrifikasi. DPR RI, kata Saan, ingin memastikan agar rencana tersebut tidak hanya berhenti pada desain, tetapi benar-benar diwujudkan. “Desainnya sudah ada, rencananya sudah ada. Sekarang tinggal bagaimana kita melakukan percepatan,” tegasnya. Menurut Politisi Fraksi Partai NasDem ini, perpanjangan KRL menjadi penting mengingat Karawang merupakan kawasan industri nasional dengan mobilitas pekerja yang sangat tinggi. Banyak masyarakat Karawang bekerja di Bekasi dan Jakarta, begitu pula sebaliknya. “Kalau KRL masuk, mobilitas masyarakat akan jauh lebih efisien,” katanya. Melalui kunjungan kerja ini, DPR RI berkomitmen mengawal kebijakan dan koordinasi lintas sektor agar layanan KRL ke Karawang dan Cikampek dapat segera terealisasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. •eno/rdn ...

Baca Detail
Bane Manalu: UMKM Harus Terdaftar Resmi agar Bantuan Tepat Sasaran
Berita
24 Dec 2025

Bane Manalu: UMKM Harus Terdaftar Resmi agar Bantuan Tepat Sasaran

Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VII di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Senin, (22/12/2025). Foto : Ndy/Andri. PARLEMENTARIA, Padang Pariaman – Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu mengingatkan pelaku UMKM untuk mendaftarkan usahanya secara resmi agar dapat mengakses berbagai program bantuan pemerintah. Bane menjelaskan bahwa banyak pelaku UMKM merasa tidak pernah mendapat bantuan karena tidak terdata. “Alokasi bantuan hanya bisa diberikan kepada pelaku UMKM yang terdaftar. Kalau tidak terdaftar, tidak akan bisa mendapatkan bantuan,” ujarnya kepada Parlementaria dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VII di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Senin, (22/12/2025). Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga menyoroti ketakutan UMKM terhadap pajak. “Banyak yang takut punya NIB karena takut pajak, padahal di bawah Rp60 juta tidak kena pajak dan di bawah Rp5 miliar pajaknya sangat kecil,” katanya. Menurut Bane, peningkatan literasi administrasi menjadi tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan daerah. “Ada pesan yang tidak nyambung antara aturan dan yang dipahami pelaku UMKM. Ini yang harus diperbaiki,” tegasnya. Laporan dalam Kunjungan Kerja Reses mencatat rendahnya tingkat pendaftaran UMKM masih menjadi kendala penyaluran bantuan di daerah terdampak bencana. •ndy/rdn ...

Baca Detail
M.Husni Tekankan Urgensi Revisi UU Kebencanaan dan Penguatan BNPB
Berita
24 Dec 2025

M.Husni Tekankan Urgensi Revisi UU Kebencanaan dan Penguatan BNPB

Anggota Komisi VIII DPR RI Husni, Foto : Dok/Andri. PARLEMENTARIA, Jakarta – Penanganan bencana di Indonesia kembali menjadi sorotan DPR RI. Anggota Komisi VIII DPR RI Husni menilai sistem penanggulangan bencana nasional masih belum berjalan efektif karena lemahnya integrasi antarkementerian dan lembaga, meskipun bantuan pemerintah telah disalurkan ke daerah terdampak. Husni mengungkapkan, saat ini terdapat tiga bencana besar yang terjadi di Provinsi Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh. Dari ketiga wilayah tersebut, Aceh menjadi daerah dengan dampak paling luas karena mencakup lebih dari 18 Kabupaten dan Kota. “Yang paling parah memang di Aceh Tamiang. Ada juga wilayah yang sempat terisolasi seperti Gayo Lues dan Bener Meriah, yang baru bisa terbuka kemarin,” kata Husni kepada Parlementaria di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/12/2025). Menurutnya, seluruh bantuan dari pemerintah pusat sejatinya telah masuk ke daerah terdampak. Bantuan tersebut datang dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat, hingga Kementerian Dalam Negeri. Namun, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menegaskan bahwa kehadiran bantuan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan di lapangan. “Bantuannya masuk, tapi apakah sasaran yang dituju tercapai? Jawabannya belum,” ujarnya. Ia menjelaskan, masalah utama terletak pada tidak terintegrasinya peran masing-masing kementerian dan lembaga dalam satu komando yang jelas. Kondisi ini diperparah dengan status BNPB yang masih berupa badan, sehingga kewenangannya dalam mengoordinasikan lintas sektor dinilai terbatas. “Walaupun TNI dan Polri ikut membantu, kalau integrasinya tidak nyambung, semuanya bergerak sendiri-sendiri. Padahal harus ada satu yang memutuskan,” tegas Husni. Situasi tersebut, lanjutnya, menunjukkan pentingnya penyempurnaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Kebencanaan. Husni menilai regulasi tersebut sudah perlu disesuaikan dengan kondisi kebencanaan saat ini yang semakin kompleks, berskala besar, dan berdampak luas. Bahkan, Husni mengungkapkan adanya wacana di kalangan Komisi VIII DPR RI agar BNPB diperkuat hingga memungkinkan peningkatan status menjadi kementerian. “Kita ini daerah supermarket bencana dan tidak pernah putus. Belum selesai satu daerah, sudah muncul bencana di daerah lain,” katanya. Ia menekankan, dalam revisi undang-undang tersebut, BNPB harus diposisikan sebagai pemimpin utama (leader) yang mampu mengintegrasikan seluruh unsur kebencanaan, mulai dari TNI, Polri, kementerian teknis, hingga BMKG. “Semua punya urusan kebencanaan. Kalau tidak terintegrasi, akhirnya semua bertindak sendiri-sendiri, meskipun niatnya baik,” ujarnya. Menurut Husni, kepemimpinan yang kuat sangat dibutuhkan untuk menentukan keputusan strategis, seperti penetapan status tanggap darurat, waktu pembangunan hunian sementara (huntara), hingga pembangunan hunian tetap bagi korban bencana. Sebagai Ketua Dewan Pengawas Bencana DPR RI, Husni menyebut terdapat 15 mitra kerja yang terlibat dalam urusan kebencanaan. Namun tanpa sinergi yang kuat, peran masing-masing mitra tidak akan berjalan maksimal. “Kebencanaan itu bukan hanya BNPB atau Kemensos. Yang rusak bukan hanya masjid, bukan hanya sekolah, jalan, atau perumahan. Semua sektor harus terhubung,” jelasnya. Ia juga menyoroti penanganan pascabencana, terutama di wilayah yang terdampak parah hingga menyebabkan hilangnya permukiman warga. Menurutnya, relokasi warga tidak cukup jika tidak dibarengi pembangunan kawasan baru yang layak. “Harus ada perkampungan baru. Di sana harus tersedia rumah ibadah, sekolah, dan sarana pendukung lainnya,” katanya. Kendati demikian, Legislator Dapil Sumatera Utara I ini berharap revisi Undang-Undang Penanggulangan Kebencanaan dapat masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2026. Baginya, pembahasannya dapat segera dilakukan secara menyeluruh. “Mudah-mudahan tahun 2026 bisa masuk Prolegnas dan dibahas lebih cepat, karena penguatan sistem kebencanaan ini sangat mendesak,” pungkasnya. •aas/rdn ...

Baca Detail
Pemulihan Pariwisata dan Ekraf Pascabencana Harus Terintegrasi
Berita
24 Dec 2025

Pemulihan Pariwisata dan Ekraf Pascabencana Harus Terintegrasi

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VII ke Padang Pariaman, Sumatera Barat, Senin, (22/12/2025). Foto : Ndy/Andri. PARLEMENTARIA, Padang Pariaman – Komisi VII DPR RI menilai pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Padang Pariaman, khususnya pascabencana banjir dan longsor, harus dilakukan secara terintegrasi. Hal itu agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali bergerak. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menegaskan bahwa potensi wisata daerah harus menjadi prioritas. “Wisata alam di sini luar biasa. Tapi ketika terjadi bencana, otomatis terdampak dan ini harus menjadi prioritas perbaikannya,” ujarnya kepada Parlementaria dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VII ke Padang Pariaman, Sumatera Barat, Senin, (22/12/2025). Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menambahkan bahwa pemulihan pelaku wisata tidak bisa disamakan dengan sektor formal. “Wisata dan ekraf ini pulihnya butuh waktu. Orang terdampak bencana belum tentu langsung berpikir belanja atau wisata,” kata Politisi Fraksi PKB ini. Chusnunia pun menekankan pentingnya dukungan permodalan dan relaksasi. “Akses permodalannya harus segera dihadirkan dan pembayaran utangnya perlu direlaksasi sampai benar-benar pulih,” tegasnya. Dalam kunjungan tersebut juga terungkap adanya penurunan signifikan kunjungan wisata di destinasi unggulan Padang Pariaman akibat kerusakan sarana dan prasarana pascabencana. •ndy/rdn ...

Baca Detail
Kecelakaan Maut Tol Krapyak Jadi Alarm Kesiapan Transportasi Nataru
Berita
24 Dec 2025

Kecelakaan Maut Tol Krapyak Jadi Alarm Kesiapan Transportasi Nataru

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda. Foto : Dok/Andri. PARLEMENTARIA, Jakarta — Kecelakaan maut yang melibatkan PO Bus Cahaya Trans di Simpang Tol Krapyak, Semarang, pada Senin (22/12) dini hari, menjadi peringatan serius bagi kesiapan transportasi nasional menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Insiden yang menewaskan 16 orang tersebut dinilai harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan keselamatan dan kelayakan armada transportasi publik. Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menyebut tragedi tersebut sebagai early warning yang tidak boleh diabaikan, terlebih mobilitas masyarakat pada periode Nataru tahun ini diprediksi sangat tinggi. Berdasarkan proyeksi, jumlah pergerakan warga diperkirakan mencapai 119,5 juta orang, dengan konsentrasi terbesar berada di Pulau Jawa. “Tragedi di Tol Krapyak adalah duka mendalam sekaligus peringatan bagi kita semua. Dengan estimasi 119,5 juta orang yang akan bergerak untuk mudik, perayaan tahun baru, dan wisata, pemerintah tidak punya ruang untuk toleransi terhadap kelalaian sekecil apa pun,” ujar Huda dalam keterangan yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Selasa (23/12/2025). Politisi Fraksi PKB ini mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama seluruh pemangku kepentingan terkait untuk segera menerapkan langkah-langkah komprehensif dalam menjamin keselamatan seluruh moda transportasi, mulai dari darat, laut, udara, hingga perkeretaapian. Secara khusus, ia menyoroti moda transportasi bus yang menjadi pilihan utama masyarakat saat musim liburan. Huda meminta Kemenhub melakukan ramp check atau inspeksi keselamatan secara masif dan menyeluruh terhadap seluruh armada bus yang beroperasi selama Nataru. “Kemenhub harus memastikan seluruh armada PO Bus yang beroperasi untuk angkutan Nataru telah lolos ramp check. Jangan ada bus ‘zombie’ atau bus yang tidak layak jalan tetap dipaksakan beroperasi demi mengejar setoran di tengah tingginya permintaan,” tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. Selain kelayakan kendaraan, Huda juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap kondisi kesehatan dan jam kerja pengemudi. Menurutnya, tingginya intensitas kerja selama masa libur panjang kerap membuat awak bus mengalami kelelahan, yang berpotensi menurunkan konsentrasi dan meningkatkan risiko kecelakaan. “Kami meminta Kemenhub dan pihak kepolisian memastikan adanya pemeriksaan kesehatan bagi awak bus di terminal-terminal utama. Sopir harus dalam kondisi fit dan tidak di bawah pengaruh zat apa pun. Manajemen waktu kerja juga harus diawasi ketat; jangan biarkan sopir dipaksa bekerja di luar batas kemampuan manusiawi mereka,” tambahnya. Dengan prediksi mobilitas yang mayoritas terpusat di Pulau Jawa, Huda menilai titik-titik rawan seperti simpang tol, jalur padat, dan kawasan wisata perlu mendapat pengamanan ekstra. Ia berharap koordinasi antara Kemenhub, Korlantas Polri, serta pengelola jalan tol dapat diperkuat untuk mencegah terulangnya kecelakaan serupa. “Keselamatan 119,5 juta nyawa warga yang bermobilitas adalah tanggung jawab negara. Kita tidak ingin keceriaan liburan berubah menjadi duka akibat kelalaian dalam manajemen transportasi publik,” pungkas Huda. •ssb/rdn ...

Baca Detail
Regenerasi Pengrajin Ekraf Jadi Tantangan Serius, Komisi VII Dorong Insentif Anak Muda
Berita
24 Dec 2025

Regenerasi Pengrajin Ekraf Jadi Tantangan Serius, Komisi VII Dorong Insentif Anak Muda

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty dalam kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Senin (22/12/2025). Foto : Ndy/Andri. PARLEMENTARIA, Padang Pariaman – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menyoroti ancaman serius terhadap regenerasi pelaku ekonomi kreatif, khususnya pengrajin tradisional, yang mulai kehilangan minat generasi muda. Evita mengungkapkan bahwa sebagian besar pengrajin saat ini telah berusia lanjut. “Petenun-petenun kita sudah pada tua. Yang muda-muda tidak mau, mereka lebih suka kerja di pabrik karena lebih mudah,” ujarnya kepada Parlementaria di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Senin (22/12/2025). Menurut Evita, pelatihan saja tidak cukup menarik minat anak muda. “Kalau hanya diberi pelatihan tanpa insentif, saya rasa minat mereka juga tidak akan timbul. Ini harus menjadi pemikiran kita bersama,” tegasnya. Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menilai persoalan serupa juga terjadi di sektor pertanian. “Petani kita juga sudah tua-tua. Anak-anaknya tidak mau jadi petani. Maka pertanian harus dimodernisasi dan dijadikan industri,” katanya. Laporan Kunres Komisi VII DPR RI mencatat bahwa sektor ekonomi kreatif di Sumatera Barat, termasuk Padang Pariaman, memiliki potensi besar namun membutuhkan kebijakan afirmatif untuk memastikan keberlanjutan pelaku usahanya. •ndy/rdn ...

Baca Detail
Saadiah Uluputty Dukung Program RTLH bagi Rumah Warga di Buru Selatan Maluku
Berita
24 Dec 2025

Saadiah Uluputty Dukung Program RTLH bagi Rumah Warga di Buru Selatan Maluku

Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty saat mengunjungi rumah salah satu warga di desa Elfule, Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Maluku beberapa waktu lalu. Foto: Hal/Karisma. PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty, menunjukkan kepeduliannya terhadap kondisi hunian masyarakat di desa Elfule, Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Maluku. Di sela-sela kunjungannya ke Pantai Desa Elfule, Kabupaten Buru Selatan bersama Bupati Buru Selatan La Hamidi itu, ia menyambangi salah satu rumah warga yang kondisinya sangat memprihatinkan. Rumah tersebut dihuni oleh Ibu Halija Soulissa, seorang warga setempat yang bertahan hidup di bangunan yang sudah tidak layak lagi disebut sebagai tempat tinggal yang aman. Dalam peninjauan tersebut, Saadiah menyaksikan langsung kerusakan berat yang dialami rumah Ibu Halija. Kondisi atap yang bocor dan kayu yang dimakan usia serta dampak lingkungan pesisir membuat rumah tersebut rentan terhadap cuaca ekstrem. “Kondisinya sangat mengkhawatirkan. Melihat langsung keadaan rumah Ibu Halija, ini sudah masuk kategori rusak berat dan sangat tidak layak huni,” ujar Saadiah Uluputty dalam rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Selasa (23/12/2025) Sebagai anggota Komisi V yang membidangi infrastruktur dan perumahan rakyat, Saadiah menegaskan bahwa kasus seperti yang dialami Ibu Halija harus menjadi prioritas intervensi pemerintah. Ia menyatakan agar hunian tersebut diusulkan  bantuan melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). “Rumah ini layak dan wajib dibantu melalui program RTLH. Kita ingin memastikan negara hadir untuk memberikan hunian yang layak, aman, dan sehat bagi masyarakat, terutama mereka yang berada di kawasan pesisir seperti di Desa Elfule ini,” tegas Politisi Fraksi PKS ini. Ibu Halija Soulissa, selaku pemilik rumah, merasa terharu dan bersyukur atas kunjungan mendadak anggota DPR RI tersebut. Ia berharap kunjungan ini membawa perubahan nyata bagi kondisi tempat tinggalnya yang selama ini luput dari perbaikan karena keterbatasan ekonomi. Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian agenda kerja Saadiah Uluputty di Kabupaten Buru Selatan untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait infrastruktur dasar dan pemukiman di wilayah Maluku. •hal/rdn ...

Baca Detail