KABAR PARLEMEN

Informasi terkini dan terpercaya mengenai kegiatan serta kebijakan DPR RI.


Umbu Kabunang Dorong Perlindungan Hukum bagi Kurator
Berita
07 Oct 2026

Umbu Kabunang Dorong Perlindungan Hukum bagi Kurator

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XIII DPR RI mendorong penguatan perlindungan hukum bagi kurator dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Profesi Kurator. Perlindungan tersebut dinilai perlu disertai kejelasan kewenangan, mekanisme pertanggungjawaban, serta pengaturan ketika kurator tidak lagi dapat menjalankan tugasnya. Anggota Komisi XIII DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga mengatakan persoalan yang dihadapi kurator tidak hanya berkaitan dengan isu kriminalisasi, tetapi juga menyangkut kepastian kewenangan, perlindungan hukum, serta mekanisme pengalihan tugas ketika seorang kurator meninggal dunia atau tidak dapat lagi menjalankan tugasnya. “Permasalahan kurator di Indonesia banyak sekali. Kita pertanyakan apa yang bisa dikriminalisasi terhadap kewenangan yang dimiliki kurator,” ujar Umbu dalam agenda  Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI dengan Kepala BHP Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026). Menurut Umbu, kejelasan mekanisme pengalihan tugas menjadi penting karena dalam sejumlah perkara terdapat dokumen dan bukti asli yang berada dalam penguasaan kurator. Ketika kurator meninggal dunia, pihak yang ditunjuk sebagai pengganti dapat mengalami kesulitan memperoleh dokumen maupun informasi mengenai perkara yang sebelumnya ditangani. “Kalau terjadi kurator meninggal, dalam kekuasaannya ada bukti-bukti asli. Dokumen itu di kurator semua. Setelah kurator meninggal, akan kesulitan untuk mencari dokumen atau keterangan,” katanya. Karena itu, Umbu mendorong agar RUU Profesi Kurator mengatur mekanisme yang memungkinkan Balai Harta Peninggalan (BHP), apabila ditunjuk sebagai kurator pengganti, memperoleh akses yang jelas terhadap dokumen dan informasi perkara. Menurutnya, mekanisme tersebut diperlukan agar proses kepailitan tetap dapat berjalan ketika terjadi pergantian kurator. Selain mekanisme pengalihan tugas, Umbu mempertanyakan sejauh mana BHP perlu dilibatkan sejak awal dalam proses kepailitan. Menurutnya, keterlibatan tersebut diperlukan agar BHP tidak menerima tanggung jawab secara tiba-tiba tanpa mengetahui latar belakang perkara, pihak yang terlibat, jumlah kewajiban, maupun kondisi harta pailit. “Minimal mengetahui proses awal, apa yang dipermasalahkan, siapa debiturnya, berapa kewajibannya, bagaimana boedel pailitnya,” ujarnya. Umbu menilai kejelasan posisi BHP juga perlu menjadi bagian dari pembahasan RUU Profesi Kurator. Hal itu berkaitan dengan kesiapan BHP ketika mendapat penugasan sebagai kurator pengganti, termasuk dalam memahami perkara dan mengelola dokumen yang sebelumnya berada dalam penguasaan kurator. Di sisi lain, Umbu menyoroti persoalan multibar atau keanggotaan kurator dalam organisasi profesi yang berbeda. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan dalam penegakan kode etik apabila seorang kurator berpindah organisasi ketika akan diperiksa atau dikenai proses etik. “Kalau multibar, anggota ini bisa berpindah-pindah saat mau dikode etikkan. Ini bisa ada multitafsir,” katanya. Karena itu, ia meminta pengaturan mengenai kode etik dan organisasi profesi dalam RUU Profesi Kurator disusun secara jelas agar tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya. Umbu juga menyinggung usulan pemberian perlindungan hukum atau imunitas terbatas bagi kurator dalam menjalankan kewenangannya. Menurutnya, perlindungan tersebut perlu dirancang secara proporsional agar kurator dapat menjalankan tugas secara profesional tanpa menghilangkan mekanisme pertanggungjawaban dan penegakan kode etik. (bit/um)...

Baca Detail
MagangHub Batch II, BK DPR Bekali Generasi Muda Nilai Integritas dan Pengalaman Parlemen
Berita
07 Oct 2026

MagangHub Batch II, BK DPR Bekali Generasi Muda Nilai Integritas dan Pengalaman Parlemen

PARLEMENTARIA, Jakarta — Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Bayu Dwi Anggono menegaskan pentingnya pembekalan dan pemahaman mendalam bagi para peserta magang agar dapat berkontribusi secara optimal melalui kegiatan kick-off MagangHub Batch II Kemenaker. Oleh karena itu, Bayu mengungkapkan MagangHub Batch II yang diikuti 150 peserta tersebut dirancang khusus untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai fungsi Badan Keahlian serta peran strategis yang akan diemban oleh para peserta selama magang enam bulan ke depan di Senayan. "Mereka tentu perlu memahami Badan Keahlian agar bisa optimal nanti untuk proses magangnya. Kehadiran mereka di masing-masing pusat sesuai bidang ilmu masing-masing akan menempatkan mereka sebagai asisten dari para pejabat fungsional kita," ujar Bayu saat wawancara dengan Parlementaria usai pembukaan dan pengarahan kick-off meeting Penerimaan Peserta Pemagangan Nasional (MagangHub) Kementerian Ketenagakerjaan RI Angkatan 2 Batch II di Ruang KK II, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026).  Melalui penempatan langsung, Bayu mengungkapkan para peserta magang dari kalangan Gen Z ini akan dilibatkan secara aktif dalam mendukung tugas-tugas kedewanan, mulai dari proses legislasi, pengawasan, hingga anggaran. Melalui keterlibatan langsung, para peserta diharapkan dapat menyerap tiga hal utama, yakni literasi, pengolahan data, serta pemahaman terhadap transformasi yang sedang berjalan di lingkungan Badan Keahlian. Tak hanya itu, Bayu juga mengenalkan berbagai inovasi transformasi digital yang telah diterapkan oleh Badan Keahlian, seperti Lensa Undang-Undang, Bagi Pakai Data, hingga Aksi Akreditasi untuk legislasi. Para peserta magang didorong untuk ikut ambil bagian dan mengawal layanan digital tersebut agar dapat berjalan dengan baik. “Tentu mereka juga perlu memahami terkait transformasi apa saja yang sudah dilakukan oleh Badan Keahlian banyak sekali transformasi digital. Ada ‘Lensa Undang-Undang’, ada ‘Bagi Pakai Data, dan ‘Aksi (Akreditasi Untuk Legislasi).  Nah, mereka menjadi bagian penting untuk kita libatkan agar layanan transformasi digital kita tadi bisa berjalan dengan baik. Mereka sudah sejak awal kita libatkan,” terang Prof. Bayu. Menutup wawancara, Bayu menyoroti pentingnya menjembatani kesenjangan (gap) antara teori dunia perkuliahan dengan realitas praktis di dunia kerja. Melalui bimbingan langsung dari para mentor dan pejabat fungsional di Badan Keahlian, para peserta diharapkan tidak hanya memperoleh transfer pengetahuan (transfer of knowledge), tetapi juga menanamkan nilai-nilai profesionalisme, integritas, loyalitas, dan etos kerja keras.  Dengan adanya program magang selama enam bulan ini, Badan Keahlian berharap para peserta dapat menjadi "kampus berjalan" yang siap menyerap pengalaman praktis sekaligus menularkan energi positif dan inovasi bagi penguatan institusi DPR RI.  "Kita tidak hanya mengajarkan tentang pengetahuan, tapi juga tentang bagaimana menjadi seorang profesional yang tentu tidak hanya kompeten, tapi juga punya nilai integritas dan punya loyalitas terhadap lembaga. Apalah arti kompetensi tanpa punya nilai integritas yang baik," pungkas Bayu. (pun/aha)...

Baca Detail
Minta Karet Masuk Skema BPDP, Darori Wonodipuro: Petani Perlu Nilai Tambah
Berita
07 Oct 2026

Minta Karet Masuk Skema BPDP, Darori Wonodipuro: Petani Perlu Nilai Tambah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro menegaskan pentingnya transformasi sektor karet dari hulu hingga hilir. Menurutnya karet tidak boleh berhenti hanya sebagai bahan mentah, tetapi harus mampu menghasilkan nilai tambah melalui pengembangan industri pengolahan dan berbagai produk manufaktur.   Menurut dia, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil karet terbesar di dunia. Namun, perkebunan karet nasional masih didominasi oleh perkebunan rakyat dengan jutaan keluarga petani yang menggantungkan kehidupannya pada komoditas tersebut.   “Karet ini sebagai dasar pembuatan furnitur, namun kenyataannya banyak perkebunan karet yang masuk kawasan hutan sehingga sering menimbulkan polemik, masalahnya banyak masyarakat yang menggantungkan perekonomiannya disana. Sehingga nanti akan kita atur dulu permasalahannya dan dibahas bersama Kementerian terkait”, tuturnya dalam rapat Komisi IV DPR dengan APKRAINDO, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026).   Disisi lain, ia menyatakan pihaknya menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk membangkitkan kembali sektor perkaretan nasional. Salah satu agenda utamanya yaitu mendorong komoditas karet agar dapat masuk dalam skema Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).   “Sekarang dana karet itu masuk ga dalam peraturan undang-undang, apabila tidak kami akan segera merekomendasikan bersama Kementerian yang ada. Sebab, apabila tidak ada pengelolaan karet akan sulit mencapai kemakmuran”, tutur Politisi Gerindra ini.   Ia menekankan bahwa upaya tersebut harus diawali dengan pembenahan internal, khususnya dalam meningkatkan kualitas karet yang dihasilkan petani agar memiliki nilai tambah dan memenuhi standar industri. Menurutnya, peningkatan kualitas hasil produksi menjadi bagian penting dalam memperkuat posisi tawar petani sekaligus meningkatkan daya saing industri karet Indonesia di pasar global. (tn/we)...

Baca Detail