KABAR PARLEMEN

Informasi terkini dan terpercaya mengenai kegiatan serta kebijakan DPR RI.


Perkuat Dukungan bagi Daerah Terdampak Bencana
Berita
07 Oct 2026

Perkuat Dukungan bagi Daerah Terdampak Bencana

PARLEMENTARIA, Padang – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menegaskan negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan terhadap kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana. Karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan penanganan serta pemulihan pascabencana dapat berjalan optimal, termasuk di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang masih membutuhkan dukungan anggaran untuk melanjutkan proses pemulihan. “Hari ini saya mendengar ada Menteri ATR/BPN juga datang ke daerah Agam untuk membantu melakukan penyelesaian bencana-bencana yang ada. Kami pernah meminta tambahan untuk Aceh misalnya, sekarang juga untuk Agam juga saat ini sudah dilakukan pemerintah melalui tambahan anggaran,” ujarnya kepada Parlementaria saat mengikuti kunjungan kerja spesifik di Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa (6/10/2026). Dalam pertemuan tersebut, Bupati Agam Benni Warlis menyampaikan bahwa daerahnya menjadi salah satu wilayah yang mengalami dampak bencana cukup berat di Sumatera Barat. Proses pemulihan saat ini masih berlangsung dengan dukungan TKD tambahan dari pemerintah pusat. Sebelumnya, Pemkab Agam juga telah menggunakan dukungan TKD untuk rehabilitasi dan rekonstruksi sejumlah infrastruktur terdampak bencana. Namun, Benni mengungkapkan kebutuhan pemulihan masih besar, sementara kemampuan fiskal daerah pada 2027 terbatas. Kondisi itu antara lain berdampak pada kemampuan daerah membiayai perbaikan jalan dan jembatan yang belum sepenuhnya pulih. “Yang pertama, kami laporkan bahwa kabupaten Agam memang termasuk bencana yang paling berat di Sumatera Barat. Ini kita sekarang sedang melaksanakan recovery dengan dana TKD tambahan. Namun, sekarang kan, untuk 2027 itu TKD kita tetap turun. Jadi sementara, bencana kita masih banyak, susulan terus terjadi jadi jalan-jalan, jembatan masih belum sempurna semuanya. Jadi kami berharap masih ada dana TKD tambahan,” ujar Benni. Menanggapi aspirasi tersebut, Dede menekankan dukungan anggaran harus diarahkan untuk mempercepat penyelesaian persoalan yang langsung menyangkut kehidupan warga. Salah satu prioritasnya ialah memastikan masyarakat terdampak tidak berbulan-bulan tinggal tanpa hunian yang layak. “Nah, prinsip dasar utama jangan biarkan masyarakat tidak memiliki tempat tinggal yang layak selama berbulan-bulan. Nanti itu harus diselesaikan. Saya masih ingat di dapil saya sendiri di Cisarua, itu yang keluarga terkena longsor, sampai sekarang masih belum dapat relokasi tanah,” kata Legislator dapil Jawa Barat II itu. Dede menilai persoalan administrasi maupun status aset tidak semestinya membuat proses penanganan masyarakat terdampak bencana berlarut-larut. Menurutnya, berbagai skema dapat ditempuh pemerintah untuk mempercepat penyediaan tempat tinggal, termasuk melalui relokasi maupun pemanfaatan sementara aset yang tersedia. “Tanah yang disiapkan, itu tidak mau dipinjamkan dengan alasan karena sudah masuk dalam aset negara yang harus melakukan pelaporan terhadap Menteri Keuangan dan sebagainya. Tapi menurut saya nomor satu yang harus kita tolong adalah rakyat terlebih dahulu,” tegasnya. Karena itu, Dede mendorong pemerintah pusat dan daerah mencari skema penyelesaian yang paling memungkinkan agar kebutuhan masyarakat terdampak tidak terhambat persoalan administratif. “Jadi apakah bentuknya relokasi, apakah sewa pakai atau apapun juga, negara melalui pemerintah dan pemerintah daerah itu harus segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan bencana alam. Itu kita apresiasilah apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat,Kabupaten dan Pemerintah Pusat,” pungkas Politisi Fraksi Partai Demokrat itu. (gal/aha)...

Baca Detail
Umbu Kabunang Tegaskan Perlindungan Hukum Kurator dan Penguatan BHP
Berita
07 Oct 2026

Umbu Kabunang Tegaskan Perlindungan Hukum Kurator dan Penguatan BHP

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga menilai perlindungan hukum bagi profesi kurator perlu diperjelas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Profesi Kurator. Menurutnya, kejelasan batas kewenangan kurator penting untuk memberikan kepastian hukum dalam menjalankan tugas sekaligus mencegah potensi kriminalisasi.   “Kita pertanyakan juga di sini, kira-kira apa sih yang bisa dikriminalisasikan terhadap kewenangan yang dipunyai oleh kurator? Kan begitu,” ujar Umbu dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) mengenai masukan terhadap penyusunan RUU tentang Profesi Kurator terkait peran Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam pelaksanaan tugas kurator di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026).   Ia mengatakan pembahasan RUU tersebut juga perlu memperjelas mekanisme peralihan dokumen boedel pailit serta penunjukan BHP sebagai kurator pengganti. Menurutnya, kejelasan mekanisme diperlukan agar penanganan perkara tetap berjalan ketika kurator tidak lagi dapat menjalankan tugasnya.   Umbu juga mendorong penguatan peran BHP sejak tahap awal proses kepailitan. Hal tersebut dinilai penting agar BHP memiliki informasi yang memadai ketika menerima pelimpahan perkara dan tidak harus memulai penanganan tanpa mengetahui duduk perkara secara utuh.   “Apakah perlu dilibatkan dalam pengurus, supaya tidak blank saat dilimpahkan suatu proses perkara kepailitan, begitu kan? Jadi minimal mengetahui proses awal. Gitu, apa yang dipermasalahkan, berapa kreditur, siapa debitur, berapa kewajiban jumlah kewajiban, bagaimana boedel pailitnya, kan begitu,” terangnya.   Selain itu, Umbu menyoroti persoalan multibar atau keberadaan lebih dari satu organisasi profesi kurator. Menurutnya, kondisi tersebut perlu dikaji karena dapat berpengaruh terhadap mekanisme penegakan kode etik bagi kurator yang bermasalah.   “Apakah ada pengaruh multibar tersebut terhadap penegakan kode etik bagi kurator-kurator yang bermasalah dengan kewenangannya? Karena dalam RUU ini juga organisasi kurator mengajukan hak imunitas. Imunitas kalau kekebalan hukum bukan, tapi minimal perlindungan hukum terhadap suatu upaya pidana yang dilakukan oleh pihak lain, kreditur atau debitur,” pungkas Umbu. (nan/um)...

Baca Detail
Soroti Potensi Megathrust di Kebumen, Taufiq Abdullah Dorong Penguatan EWS hingga Revisi UU Bencana
Berita
07 Oct 2026

Soroti Potensi Megathrust di Kebumen, Taufiq Abdullah Dorong Penguatan EWS hingga Revisi UU Bencana

PARLEMENTARIA, Kebumen — Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Taufiq R.Abdullah menyoroti potensi bencana alam yang bisa terjadi di Kabupaten Kebumen. Pasalnya, Kabupaten Kebumen memiliki posisi geografis dan karakteristik Risiko bencana, karena Kebumen memiliki potensi 11 hingga 12 jenis bencana alam. Terlebih ada potensi gempa megathrust sehingga menyebabkan tsunami. “Setidaknya ada 11 – 12 jenis bencana itu selalu mengancam Kebumen. Nah, yang harus mendapatkan perhatian khusus adalah karena Kebumen ini berada pada daerah pesisirnya cukup panjang sehingga sangat-sangat potensial terjadi bencana ketika terjadi megathrust. Megathrust ini diperkirakan oleh BMKG, itu akan memunculkan tsunami yang tingkat ketinggian airnya itu bisa mencapai 18-20 meter,” ujar Wakil Ketua BAM DPR RI Taufiq R.Abdullah saat diwawancarai oleh Parlementaria seusai Festival Aspirasi di Kebumen, Jawa Tengah, Senin (05/10/2026). Setelah menyerap aspirasi dengan berbagai komponen sekaligus masyarakat terkait kesiapsiagaan bencana alam, maka ada dapat disimpulkan bahwasannya  penguatan dukungan mitigasi harus diperkuat dari segala aspek. Seperti aspek operasional, sumber daya manusia (SDM), anggaran, dan kebijakan. “Peningkatan Early Warning System (EWS) harus diperkuat, peningkatan desa tangguh maupun sekolah tangguh harus diperkuat terkait kesiapsiagaan bencana alam, peningkatan anggaran untuk mempersiapkan fasilitas yang memadai dan soal regulasi jadi perhatian terlebih lagi Undang-Undang Bencana Nomor 24 Tahun 2007 itu sudah terlalu using, perlu direvisi,” tegas legislastor Fraksi PKB tersebut. Maka dari itu, BAM berkomitmen untuk mendistribusikan aspirasi instansi dan masyarakat sekitar tersebut ke komisi-komisi terkait sekaligus Kementerian-kementerian terkait. “Kita (BAM) akan mendistribusikan kepada komisi-komisi terkait dan Kementerian-kementerian terkait, mudah-mudahan bisa dilakukan solusi secara efektif,” pungkasnya. Untuk diketahui, di tahun 2025, Kabupaten Kebumen telah terkena bencana sebesar 160 kejadian, 26.337 jiwa terdampak. Selain itu, ancaman gempa megathrust menjadi ancaman mengerikan pasalnya Kabupaten Kebumen berada di pesisir Selatan Pulau Jawa yang berhadapan langsung dengan Samudria Hindia dan berada pada zona subduksi Indo-Australia-Lempeng Sunda sehingga memiliki potensi terdampak gempa bumi besar (megathrust) dan tsunami. (aym/aha)...

Baca Detail
Rokhmat Ardiyan: RUU Perubahan Iklim Jadi Instrumen Lindungi Rakyat dari Bencana
Berita
07 Oct 2026

Rokhmat Ardiyan: RUU Perubahan Iklim Jadi Instrumen Lindungi Rakyat dari Bencana

PARLEMENTARIA, Jakarta — Dampak perubahan iklim semakin terasa melalui berbagai bencana yang mengancam keselamatan dan kehidupan masyarakat, mulai dari kekeringan, banjir hingga longsor. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Iklim yang diharapkan dapat menjadi instrumen perlindungan masyarakat sekaligus memperkuat tata kelola lingkungan.   Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan mengatakan, regulasi perubahan iklim tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan. Menurutnya, berbagai bencana yang terjadi dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan rumah, hingga beban ekonomi yang besar.   “RUU Perubahan Iklim yang berkeadilan ini adalah untuk menyelamatkan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, agar di Indonesia tidak lagi terjadi bencana-bencana alam. Terjadinya kekeringan, banjir, longsor, dan tentunya banyak sekali bencana-bencana yang lain yang pada akhirnya merenggut korban jiwa,” ujar Rokhmat saat ditemui oleh Parlementaria selepas Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XII DPR RI bersama para pakar di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026).   Selain itu, ia juga mengatakan besarnya dampak bencana menunjukkan pentingnya langkah antisipasi yang terintegrasi melalui regulasi. Selain melindungi masyarakat, upaya tersebut juga perlu diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi serta memastikan tata kelola lingkungan berjalan secara baik.   Rokhmat menambahkan, RUU Perubahan Iklim diharapkan dapat menjadi landasan untuk memperkuat berbagai upaya pengendalian perubahan iklim, termasuk pelestarian hutan dan pengendalian sampah di kawasan perkotaan maupun perdesaan. Berbagai langkah tersebut dinilai saling berkaitan dalam menjaga kualitas lingkungan sekaligus mengurangi risiko yang ditimbulkan perubahan iklim.     “Dengan undang-undang ini masyarakat terlindungi, kemudian pertumbuhan ekonomi terjaga, dan juga tata kelola lingkungan bisa berjalan dengan baik,” tutur Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.   Lebih lanjut, Rokhmat menyebut pengembangan energi baru dan terbarukan juga menjadi bagian penting dalam upaya menghadapi perubahan iklim. Menurutnya, potensi energi bersih Indonesia, seperti tenaga surya, tenaga bayu, dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro, dapat dikembangkan sebagai bagian dari langkah mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.   “Bapak Presiden Prabowo mengharapkan adanya energi baru terbarukan, yaitu EBT panel surya. Ini yang paling pas di Indonesia. Kita ini punya potensi energi yang sangat luar biasa. Ada panel surya, ada tenaga bayu, ada mini hidro. Ini sangat penting sekali,” pungkasnya. (ujm/um)...

Baca Detail
Komisi XII: UU Perubahan Iklim Jadi Upaya Hadapi Dampak Krisis Iklim
Berita
07 Oct 2026

Komisi XII: UU Perubahan Iklim Jadi Upaya Hadapi Dampak Krisis Iklim

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menilai diperlukan regulasi yang secara khusus mengatur mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebagai upaya memperkuat perlindungan masyarakat dari dampak krisis iklim. Hal tersebut disampaikannya dalam Sugeng mengatakan, krisis iklim kini telah menjadi ancaman global yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Peningkatan risiko bencana hidrometeorologi, gangguan terhadap ketahanan pangan dan air, hingga kerusakan ekosistem dinilai berpotensi memperbesar dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat. “Jadi, krisis iklim menjadi ancaman global yang meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, mengganggu ketahanan pangan dan juga air, merusak ekosistem serta memperbesar persoalan sosial dan ekonomi,” ujar Sugeng dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XII DPR RI bersama para pakar untuk memperoleh masukan terhadap penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Iklim di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026). Menurut Sugeng, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya langkah mitigasi dan adaptasi yang lebih terarah melalui kerangka regulasi yang kuat. Keberadaan aturan yang secara khusus mengatur perubahan iklim diharapkan dapat memberikan landasan yang lebih komprehensif dalam merespons berbagai dampak yang muncul di tengah masyarakat. Ia menjelaskan, kebutuhan terhadap regulasi tersebut semakin mendesak karena ketentuan mengenai perubahan iklim saat ini masih tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral dan peraturan pelaksana. Karena itu, Komisi XII DPR RI tengah mengkaji kebutuhan penyusunan regulasi yang dapat mengintegrasikan pengaturan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim secara lebih menyeluruh. “Komisi XII memandang diperlukan kerangka regulasi setingkat undang-undang yang secara spesifik, komprehensif dan mengikat, mengatur mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,” kata Sugeng. Lebih lanjut, legislator dari Fraksi Partai NasDem ini turut menegaskan bahwa penyusunan RUU Perubahan Iklim dilakukan dengan membuka ruang partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan. Komisi XII DPR RI bersama tim penyusun telah membahas naskah akademik dan akan terus menghimpun pandangan dari akademisi, praktisi, regulator, lembaga swadaya masyarakat, serta pihak terkait lainnya. “Ini bagian dari meaningful participation. Kami mengundang para pakar sekalian dan nanti kami juga akan terus menerima masukan dari berbagai pemangku kepentingan, baik akademisi, praktisi, regulator, LSM dan sebagainya,” pungkasnya. (ujm/um) ...

Baca Detail
Bambang Patijaya Usul Carbon Fraud Diatur dalam RUU Perubahan Iklim
Berita
07 Oct 2026

Bambang Patijaya Usul Carbon Fraud Diatur dalam RUU Perubahan Iklim

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengusulkan agar potensi carbon fraud diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Iklim. Menurutnya, pengaturan tersebut penting seiring berkembangnya perdagangan karbon sebagai salah satu instrumen untuk mencapai target penurunan emisi Indonesia. Bambang mengatakan perdagangan karbon tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia. Karena itu, mekanisme perdagangan karbon perlu dirancang tidak hanya memberikan insentif bagi upaya menjaga lingkungan, tetapi juga dilengkapi ketentuan untuk mencegah penyalahgunaan. “Ketika berbicara NDC, tidak akan jauh-jauh pada akhirnya kita berbicara tentang perdagangan karbon,” ujar Bambang dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XII DPR RI bersama para pakar di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026). Menurut Bambang, pemberian insentif dalam perdagangan karbon perlu berjalan beriringan dengan mekanisme penghargaan dan konsekuensi. Hal itu diperlukan agar peluang ekonomi dari upaya pengendalian perubahan iklim tetap diarahkan untuk mendukung pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Ia menilai potensi carbon fraud perlu menjadi salah satu aspek yang dikaji dalam penyusunan RUU Perubahan Iklim. Pengaturan tersebut penting untuk memastikan perdagangan karbon tidak dimanfaatkan sebagai celah memperoleh keuntungan dengan mengabaikan tujuan perlindungan lingkungan. “Ketika berbicara punishment, lalu berbicara bagaimana kalau terjadi carbon fraud. Saya pikir ini bisa dimasukkan dalam satu kesimpulan kita juga,” kata Bambang. Lebih lanjut, legislator dari Fraksi Partai Golkar tersebut menilai isu carbon fraud perlu dibahas lebih lanjut agar kerangka regulasi perubahan iklim dapat memberikan kepastian dalam pelaksanaan perdagangan karbon. Menurutnya, pemberian insentif bagi pihak yang berkontribusi terhadap pengendalian perubahan iklim harus dibarengi pengawasan yang memadai. “Dalam rancangan undang-undang yang kita bahas beberapa kali itu, kita belum menyinggung satu pasal pun terkait dengan carbon fraud,” pungkas Bambang. (ujm/um)...

Baca Detail
Puteri Komarudin Dorong BPK Perkuat Pemeriksaan di Era AI
Berita
07 Oct 2026

Puteri Komarudin Dorong BPK Perkuat Pemeriksaan di Era AI

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong Anggota BPK RI terpilih periode 2026–2031 memperkuat pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan dan mencegah kerugian negara. Menurutnya, perkembangan teknologi menuntut BPK semakin adaptif dalam menjalankan fungsi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. “Sebenarnya, BPK sendiri sudah mulai memanfaatkan AI sejak 2020 untuk klasifikasi data, pengelompokan informasi, penentuan sampel pemeriksaan, sampai analisis hubungan antar data. Bahkan sejak 2025, BPK mulai mengembangkan generative AI melalui konsep AI 360 Derajat,” ujar Puteri melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria di Jakarta, Rabu (7/10/2026). Menurut Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut, penguatan pemanfaatan AI perlu diikuti peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) BPK. AI, kata Puteri, bukan untuk menggantikan peran pemeriksa, melainkan membantu menganalisis data lintas sektor, pekerjaan kompleks, serta metadata dalam jumlah besar. “Salah satu tantangan BPK ke depan adalah memastikan ketersediaan SDM dengan keahlian khusus, terutama di bidang audit forensik, teknologi informasi, dan AI. Karena itu, penguatan kompetensi dan kapasitas SDM di bidang-bidang tersebut perlu menjadi bagian penting dalam pengembangan kapasitas BPK ke depan,” ujarnya. Dalam Uji Kepatutan dan Kelayakan calon Anggota BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, yang juga menjabat sebagai Anggota I BPK RI periode 2021–2026, memaparkan contoh dampak pemeriksaan BPK terhadap peningkatan kualitas layanan publik di era digital. Salah satunya melalui pemeriksaan terhadap layanan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). “SKCK ini dulunya manual. Kemudian, dari hasil pemeriksaan kami, ditemukan beberapa hal yang perlu mendapatkan perbaikan. Saat ini, pelayanan SKCK bisa dinikmati langsung real time, hitungan detik, di mana saja,” ucap Nyoman. Nyoman menambahkan, digitalisasi layanan tersebut juga membuat masyarakat di luar negeri tidak perlu kembali ke Indonesia untuk memperoleh SKCK. Selain itu, biaya layanan lebih murah dan penggunaannya meningkat sehingga turut berdampak pada peningkatan PNBP. Sebelumnya, Komisi XI DPR RI telah melaksanakan Uji Kepatutan dan Kelayakan terhadap 23 calon Anggota BPK RI pada 5 Oktober 2026. Komisi XI DPR RI secara musyawarah mufakat menetapkan Nyoman Adhi Suryadnyana dan Khaidir Abdurrahman sebagai Anggota BPK RI terpilih periode 2026–2031. Keputusan tersebut kemudian disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (6/10/2026) lalu. (um)...

Baca Detail
BKSAP: Diplomasi Parlemen Harus Bawa Aspirasi Rakyat ke Forum Global
Berita
07 Oct 2026

BKSAP: Diplomasi Parlemen Harus Bawa Aspirasi Rakyat ke Forum Global

PARLEMENTARIA, Tangerang — Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menekankan pentingnya peran diplomasi parlemen untuk menyuarakan kepentingan nasional dan aspirasi masyarakat di panggung internasional. Oleh karena itu keberhasilan tidak diukur dari kuantitas forum dunia yang dihadiri, melainkan dari sejauh mana substansi resolusi internasional mengakomodasi pandangan bangsa Indonesia. "Boleh dikatakan bahwa tujuan ataupun KPI kita di BKSAP adalah bukan banyaknya forum yang kita ikuti. Dalam satu tahun mungkin ada kurang lebih 30 atau 40 forum internasional. Tapi capaian kita itu bukan banyaknya forum yang kita ikuti, tapi bagaimana aspirasi dari masyarakat Indonesia, aspirasi dari pemerintah yang mencerminkan kepentingan masyarakat Indonesia itu bisa disampaikan di dalam forum internasional," ujar Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, dalam acara BKSAP Day di Universitas Pelita Harapan (UPH), Karawaci, Tangerang. Selasa (6/10/2026). Ia menambahkan, diplomasi di tingkat parlemen memiliki fleksibilitas tinggi dibandingkan jalur diplomasi formal pemerintah, terutama saat memanfaatkan momentum perundingan secara langsung antarnegara. "Tapi yang paling penting adalah sebetulnya itu pertemuan-pertemuan bilateral di luar dari sidang-sidang tersebut. Jadi pada saat sidang, ada break, ada reses, biasanya ada beberapa negara menginginkan adanya pertemuan bilateral meeting. Nah, di situlah sebetulnya permainan yang sebetulnya ataupun komunikasi yang sebetulnya, urgensi yang sebetulnya dimulai," kata Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut. Husein menegaskan bahwa dalam setiap sesi perundingan bilateral, BKSAP selalu memosisikan kepentingan nasional sebagai prioritas utama. "Jadi pada saat kita mengadakan bilateral meeting, Kita harus mikir, kita harus mikir apa yang nanti mereka inginkan dari kita, atau mereka apakah mereka akan menginginkan hal A untuk mendukung mereka, dan tapi apa yang kita dapatkan untuk kepentingan bangsa Indonesia," tegasnya. Melalui agenda kunjungan ini, BKSAP berharap dapat mendekatkan aktivitas diplomasi parlemen dengan dunia akademis guna merespons dinamika global yang terus berkembang. (mfn/aha)...

Baca Detail
Baleg Bentuk Panja RUU Hak Cipta dengan Ribuan DIM dari Pemerintah
Berita
07 Oct 2026

Baleg Bentuk Panja RUU Hak Cipta dengan Ribuan DIM dari Pemerintah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Cipta setelah DPR menerima Surat Presiden (Surpres) beserta Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah. Pembahasan RUU tersebut selanjutnya akan melibatkan sejumlah kementerian terkait. Wakil Ketua Baleg DPR RI, Martin Manurung mengatakan, setelah sebelumnya RUU Hak Cipta ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR, pemerintah telah menyampaikan Surpres dan DIM kepada DPR. Presiden juga telah menunjuk Kementerian Hukum sebagai leading sector dalam pembahasan RUU tersebut. “Sekarang RUU Hak Cipta setelah sebelumnya menjadi usul inisiatif DPR, sudah mendapatkan surat presiden dan daftar inventaris masalah. Lalu presiden juga sudah menunjuk leading sector-nya Kementerian Hukum dan di dalamnya itu ada Kementerian Perdagangan, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Komdigi dan Kementerian Kebudayaan,” ujar Martin, usai rapat kerja Baleg DPR RI dengan Pemerintah terkait pembicaraan Tingkat I RUU tentang Hak Cipta,di ruang rapat Baleg DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026). Dijelaskannya, keterlibatan sejumlah kementerian tersebut diperlukan mengingat pembahasan RUU Hak Cipta memiliki substansi yang luas, termasuk berkaitan dengan royalti atas ekspresi budaya. Sementara itu, usai DPR secara resmi menerima DIM dari pemerintah, Baleg telah menunjuk Panja untuk melakukan pembahasan lebih lanjut. Dimana dalam rapat tersebut, disepakati Martin lah yang akan memimpin Panja RUU Hak Cipta. “Nah sekarang setelah kita secara resmi menerima DIM dari pemerintah dan Baleg juga sudah ditunjuk untuk melakukan pembahasan, tadi kita sudah bentuk Panja yang nanti tadi disepakati saya akan memimpin Panja dan kita akan mulai masuk di rapat Panja nanti penyusunan,” jelasnya. Ia mengungkapkan, pemerintah menyampaikan sebanyak 1.117 DIM dalam pembahasan RUU Hak Cipta. Selain itu, terdapat sejumlah substansi baru yang sebelumnya belum tercantum dalam naskah RUU yang disusun DPR. Meski demikian, Baleg berkomitmen mempercepat pembahasan RUU tersebut karena regulasi mengenai hak cipta dinilai telah ditunggu oleh masyarakat, khususnya para pencipta lagu. Khusus untuk substansi baru yang diajukan pemerintah, Martin menilai perlu dikaji secara lebih mendalam. Baleg akan mendengarkan penjelasan pemerintah terkait alasan dan perkembangan yang melatarbelakangi munculnya substansi baru tersebut. “Karena memang ada 1.117 DIM dan ada penambahan substansi ini yang nanti kita harus dengar dari pemerintah apakah karena memang ada perkembangan baru yang memang belum ada di naskah yang disusun oleh DPR, nanti kita dengar dulu dari mereka. Kemungkinan saya lihat ini di masa sidang depan nanti baru bisa diselesaikan,” jelasnya. Selain mendengarkan penjelasan pemerintah, Baleg juga membuka kemungkinan untuk kembali menggelar rapat dengar pendapat dengan para pemangku kepentingan. Langkah tersebut diperlukan agar pembahasan RUU Hak Cipta dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang terdampak. Meski demikian, Politisi Fraksi Partai NasDem ini menegaskan Baleg akan mengupayakan agar pembahasan dapat dilakukan secepat mungkin. Namun, dengan banyaknya DIM serta adanya substansi baru, proses pembahasan tetap membutuhkan pendalaman bersama pemerintah dan para pemangku kepentingan. “Kita usahakan secepatnya," tegasnya. (ayu/aha)...

Baca Detail
Konflik Pertanahan di Jambi Perlu Diinventarisasi, Tindak Lanjut Lewat Reforma Agraria
Berita
07 Oct 2026

Konflik Pertanahan di Jambi Perlu Diinventarisasi, Tindak Lanjut Lewat Reforma Agraria

PARLEMENTARIA, Jambi — Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mendorong Pemerintah Provinsi Jambi bersama pemerintah kabupaten/kota untuk segera melakukan inventarisasi dan pemetaan terhadap berbagai persoalan pertanahan, khususnya konflik agraria yang melibatkan masyarakat dengan badan usaha milik negara (BUMN), instansi pemerintah, maupun pihak lainnya. Menurutnya, langkah tersebut penting agar persoalan yang selama ini sulit diselesaikan di daerah dapat memperoleh jalur penyelesaian yang lebih komprehensif melalui kebijakan Reforma Agraria. Hal tersebut disampaikan pria yang kerap disapa Gus Khozin saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI terkait Pengawasan terhadap Permasalahan Aset Pemerintah Daerah/Barang Milik Daerah (BMD) dan Aset BUMD ke Provinsi Jambi, Selasa (6/10/2026). Gus Khozin menyoroti salah satu persoalan yang disampaikan dalam pertemuan, yakni adanya kawasan yang telah ditempati masyarakat dalam waktu lama, tetapi pada saat bersamaan diklaim sebagai aset BUMN, termasuk yang berkaitan dengan Pertamina. Menurutnya, persoalan semacam ini tidak hanya terjadi di Jambi, tetapi juga ditemukan di berbagai daerah dengan karakter persoalan yang serupa. “Permasalahan-permasalahan seperti yang disampaikan tadi itu juga banyak terjadi di daerah-daerah yang lain. Bagaimana ada tumpang tindih pemuatan dan kepemilikan. Di satu sisi, masyarakat sudah turun-temurun, sudah berpuluh-puluh tahun bertempat tinggal, bermukim, bahkan bisa dibuktikan alas haknya,” ujar Gus Khozin itu. Politisi Fraksi PKB ini menjelaskan, persoalan agraria tersebut dapat menjadi semakin kompleks ketika terdapat klaim aset dari berbagai pihak, baik BUMN maupun instansi pemerintah. Karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian yang mampu mempertemukan aspek kepastian hukum, kepentingan masyarakat, serta kepentingan negara. Menurut Gus Khozin, kondisi tersebut juga menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, BPN, kementerian/lembaga, dan pemerintah pusat dalam menyelesaikan konflik pertanahan. Hal ini sejalan dengan fokus kunjungan kerja Komisi II yang memang diarahkan untuk mengidentifikasi aset yang belum bersertifikat, dikuasai pihak lain, bersengketa, tumpang tindih, serta persoalan pertanahan yang berkaitan dengan Reforma Agraria dan TORA.  Inventarisasi Konflik Agraria Dalam kesempatan itu, Gus Khozin meminta Pemerintah Provinsi Jambi tidak menjadikan persoalan kewenangan sebagai alasan untuk membiarkan konflik agraria berlarut-larut. Menurutnya, pemerintah daerah perlu terlebih dahulu melakukan inventarisasi secara menyeluruh terhadap lokasi-lokasi yang memiliki persoalan penguasaan atau tumpang tindih klaim. “Silakan dilakukan inventarisasi, mitigasi di lapangan. Permasalahan-permasalahan seperti yang di Jambi ini kami meyakini banyak terjadi di daerah yang lain, entah dengan PTPN, entah dengan Pertamina, entah dengan TNI. Silakan diinventarisasi, nanti diajukan,” katanya. Ia menyebut, hasil inventarisasi tersebut nantinya dapat menjadi bahan untuk dibawa melalui Komisi II DPR RI maupun disampaikan kepada pemerintah pusat untuk memperoleh alternatif penyelesaian. Dorongan tersebut sejalan dengan Buku Saku Kunjungan Kerja Komisi II yang menempatkan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan sebagai salah satu isu strategis di Jambi. Komisi II juga meminta agar persoalan aset yang bersengketa, tumpang tindih, atau dikuasai pihak lain dapat dipetakan secara jelas, berikut pihak yang bertanggung jawab, bentuk penyelesaian, dan target waktunya. (rdn/aha)...

Baca Detail
Cucun: Regulasi Khusus Kemitraan Ojol dan Aplikator Akan Disusun Terpisah
Berita
07 Oct 2026

Cucun: Regulasi Khusus Kemitraan Ojol dan Aplikator Akan Disusun Terpisah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pimpinan DPR RI menegaskan Undang-Undang tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru disahkan tidak secara khusus mengatur hubungan kemitraan antara pengemudi ojek online (ojol) dan perusahaan aplikator. Pengaturan lebih spesifik mengenai ekosistem transportasi daring akan dibahas melalui regulasi tersendiri. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal saat menemui massa aksi pengemudi ojol di depan Gerbang Utama Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026). Pertemuan tersebut dilakukan setelah Cucun bersama Pimpinan DPR RI lainnya, Sufmi Dasco Ahmad, Sari, dan Saan Mustopa, menerima audiensi Aliansi Merah Putih Lintas Profesi terkait isu P3K. Cucun menjelaskan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, pengemudi ojol memiliki status sebagai pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjalankan pola kemitraan dengan perusahaan aplikator. Dengan demikian, relasi antara pengemudi dan perusahaan aplikasi tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai hubungan kerja konvensional antara pekerja dan pemberi kerja. “Dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru disahkan, DPR hanya menyisipkan bab cantolan mengenai hubungan pekerjaan tertentu. Regulasi yang lebih spesifik mengenai ekosistem transportasi daring nantinya akan dirumuskan secara terpisah agar tetap mengakomodasi fleksibilitas dan karakteristik pekerjaan berbasis digital,” tegas Cucun. Menurutnya, penyusunan regulasi khusus tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan adanya perlindungan yang adil bagi para pengemudi maupun perusahaan penyedia platform digital. Cucun menegaskan DPR bersama pemerintah berkomitmen mendorong hadirnya payung hukum yang secara khusus mengatur hubungan kemitraan dalam ekosistem platform digital. Regulasi tersebut diharapkan dapat menjawab perkembangan pola kerja berbasis teknologi, sekaligus menjaga keseimbangan kepentingan antara pengemudi dan penyedia layanan aplikasi. Dengan demikian, pembahasan mengenai perlindungan pengemudi ojol akan ditempatkan dalam kerangka regulasi yang sesuai dengan karakteristik hubungan kemitraan dan perkembangan ekonomi digital. (ssb)...

Baca Detail
DPR Setujui RUU Satu Data Indonesia, Sturman: Data Jadi Fondasi Kebijakan
Berita
07 Oct 2026

DPR Setujui RUU Satu Data Indonesia, Sturman: Data Jadi Fondasi Kebijakan

PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) untuk disahkan menjadi undang-undang. Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (6/10/2026), setelah seluruh delapan fraksi menyatakan setuju melanjutkan RUU ke tahap pengambilan keputusan. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan mengatakan UU Satu Data Indonesia diperlukan untuk memperkuat tata kelola data nasional yang selama ini melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah hingga pemerintah desa dan kelurahan. Menurutnya, kualitas data menjadi fondasi dalam penyusunan kebijakan publik. Data yang keliru dapat berdampak langsung terhadap masyarakat, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial maupun penggunaan anggaran. “Ketika data keliru, yang salah bukan hanya angka, tetapi terluka adalah keadilan,” ujar Sturman dalam rapat paripurna. Sturman menegaskan penerapan Satu Data Indonesia tidak berarti seluruh data pemerintah harus dikumpulkan secara fisik di satu tempat. Regulasi tersebut justru mengatur keseragaman standar agar data yang diproduksi berbagai instansi dapat saling terhubung dan digunakan secara konsisten. “Produsen data beragam, dari kementerian hingga pemerintah desa, namun standarnya satu,” katanya. Salah satu substansi utama dalam UU tersebut adalah pengaturan Data Dasar Nasional (DDN) sebagai rujukan dalam perencanaan pembangunan, kebijakan fiskal dan penganggaran, penyaluran bantuan sosial, serta kebutuhan strategis nasional lainnya. Selain itu, UU Satu Data Indonesia mengatur interoperabilitas melalui penerapan standar data, metadata, kode referensi dan/atau data induk, serta katalog data nasional. Interoperabilitas tersebut tidak mengharuskan pemindahan basis data ataupun pengalihan kepemilikan dan tanggung jawab pengelolaan data dari produsen data. “Interoperabilitas data dilaksanakan tanpa memusatkan fisik basis data dan tanpa pemindahan kepemilikan, penguasaan, serta tanggung jawab pengelolaan data dari produsen data,” jelas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini. Aspek keamanan dan pelindungan data juga menjadi bagian penting dalam regulasi tersebut. Penyelenggaraan SDI diarahkan untuk memperkuat kedaulatan data nasional melalui standar keamanan data, infrastruktur kriptografi, sistem manajemen sertifikat digital, serta audit keamanan dan kedaulatan data. Masyarakat juga diberi ruang untuk berpartisipasi melalui pemberian masukan, pelaporan dugaan penyalahgunaan data, pengawasan partisipatif, hingga kontribusi data secara sukarela. “Data adalah untuk rakyat, bukan rakyat untuk data,” tegas Sturman. Untuk diketahui, RUU Satu Data Indonesia terdiri atas 20 bab dan 141 pasal. Sebelum disetujui dalam rapat paripurna, RUU tersebut telah menyelesaikan pembahasan tingkat I antara DPR dan pemerintah dengan persetujuan seluruh delapan fraksi. Sturman menekankan, pengesahan UU tersebut merupakan langkah awal. Efektivitas penerapannya akan sangat bergantung pada komitmen aparatur dan masyarakat dalam menjalankan tata kelola data secara bertanggung jawab. “Undang-Undang hanya awal, yang akan menghidupkannya adalah manusia, aparatur yang jujur dan warga yang melek data,” pungkasnya. (we)...

Baca Detail