KABAR PARLEMEN

Informasi terkini dan terpercaya mengenai kegiatan serta kebijakan DPR RI.


Rieke Dyah Pitaloka Desak Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban
Berita
08 Oct 2026

Rieke Dyah Pitaloka Desak Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Dyah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap proses asesmen pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana kekerasan seksual (TPKS). Di sisi lain, negara juga diminta menjamin hak pendidikan korban, termasuk kejelasan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan legalitas ijazah.   Pernyataan tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XIII DPR RI bersama LPSK, Komnas Perempuan, dan LPA Kota Mataram di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026).   Ia menilai proses pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi pelaku TPKS perlu diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan persoalan baru bagi korban. Dirinya meminta pemerintah memastikan proses asesmen dilakukan secara menyeluruh dan tidak membuka celah bagi pelaku untuk memperoleh keringanan hukuman secara tidak semestinya.   "Harus ada audit menyeluruh terhadap proses penilaian atau asesmen pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Jangan sampai ada celah hukum yang dimanfaatkan oleh oknum pelaku berkedok agama untuk lolos dari hukuman maksimal," tegas Rieke.   Selain persoalan pemidanaan, dirinya menyoroti dampak kekerasan seksual terhadap keberlanjutan pendidikan korban. Menurutnya, korban yang telah berani melaporkan atau mengungkap kekerasan yang dialaminya tidak boleh kembali kehilangan masa depan akibat persoalan administrasi pendidikan.   "Korban kekerasan seksual yang sudah berani speak up tidak boleh semakin menderita dan kehilangan masa depannya hanya karena status pendidikannya tidak terdaftar atau tidak punya NISN. Negara harus hadir menjamin hak konstitusional mereka atas pendidikan," lanjutnya.   Rieke meminta kementerian terkait segera memberikan solusi terhadap legalitas dokumen pendidikan korban, termasuk melalui ijazah kesetaraan atau penyetaraan dokumen belajar. Ia juga mengusulkan agar Komisi XIII DPR RI mendorong Rapat Gabungan bersama Komisi III dan Komisi VIII DPR RI dengan menghadirkan Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.   Usulan tersebut disampaikan menyusul kesaksian Firda, penyintas kekerasan seksual dari Ponpes Shiddiqiyyah Jombang, dalam RDPU. Firda mengungkapkan kesulitan melanjutkan pendidikan dan mencari pekerjaan karena ijazah yang dimilikinya tidak memiliki NISN dan tidak diakui negara.   "Saya kesulitan mencari pekerjaan ketika keluar dari pondok, dikarenakan ijazah saya tidak ada NISN-nya, Pak. Mau sekolah lanjut nggak bisa, mau bekerja untuk menyambung kehidupan ke depannya juga nggak bisa karena ijazahnya tidak diakui oleh negara. Kalau mau punya ijazah yang diakui negara, otomatis saya harus ikut kejar Paket C," tutur Firda.   Oleh karena itu, Rieke menilai persoalan tersebut perlu segera ditindaklanjuti agar korban kekerasan seksual tidak kembali menanggung dampak dari peristiwa yang dialaminya. (Ndy/um)...

Baca Detail
Harga Pakan Naik dan Telur Anjlok, Titiek Soeharto Janji Cari Solusi Bersama Menteri dan Bulog
Berita
08 Oct 2026

Harga Pakan Naik dan Telur Anjlok, Titiek Soeharto Janji Cari Solusi Bersama Menteri dan Bulog

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) menemui perwakilan peternak yang menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026). Ia berjanji segera menghubungi pemerintah dan Bulog untuk mencari solusi atas kelangkaan serta tingginya harga jagung yang dikeluhkan peternak.   “Senang sekali tadi bisa menerima perwakilan dari jenengan semuanya. Kami sudah mendapatkan informasi mengenai masalah-masalah yang dihadapi. Turunnya harga telur kita ikut prihatin. Ini kenapa turun? Karena pakannya harganya naik, tidak ada jagungnya,” ujar Titiek kepada para peternak.   Menurutnya, persoalan tersebut ironis karena pemerintah selama ini menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada jagung. Ia menegaskan, swasembada tidak cukup hanya berarti ketersediaan jagung secara nasional, tetapi juga harus memastikan harga yang wajar sehingga petani dan peternak dapat memperoleh kesejahteraan.   “Saya setelah ini akan menghubungi Pak Menteri dan Bulog. Kenapa ini jagungnya tidak ada? Tidak ada, tidak dapat. Padahal katanya sudah swasembada jagung. Swasembada itu artinya tidak hanya jagungnya cukup, tapi harganya bagus dan petani-peternaknya sejahtera,” lanjut Titiek.   Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR RI dengan Pinsar Petelur Nasional (PPN) pada hari yang sama, Titiek juga menerima aspirasi mengenai tingginya harga pakan dan anjloknya harga telur. Ia mengusulkan pembentukan badan khusus yang menangani pakan ternak agar pengadaan bahan baku, pengolahan, hingga distribusinya dapat dikoordinasikan dan harga pakan tetap wajar.   Dalam pertemuannya dengan peternak, Titiek juga menyoroti persoalan penyerapan telur yang telah diproduksi. Ia meminta pemerintah mengoptimalkan berbagai program agar telur peternak dapat terserap dan tidak terbuang.   “Kami sudah menerima aduan, supaya telur-telur yang diproduksi yang ada ini supaya bisa diserap program-program pemerintah, supaya tidak mubazir. Diberi Gusti Allah, kita dikasih telur, telurnya dibuang-buang, kan enggak boleh,” tuturnya.   Karena itu, Titiek meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menyerap produksi telur peternak sekaligus mengatasi persoalan pasokan jagung yang berdampak pada tingginya biaya pakan. “Ini bagaimana caranya pemerintah harus menyerap telur-telur yang jenengan sudah produksi,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.   Titiek kemudian meminta para peternak kembali pulang dan menyatakan akan menindaklanjuti langsung aspirasi tersebut kepada pemerintah. “Jadi sekarang sudah jam segini, jenengan kondur saja, pulang. Kami habis ini akan menunggu pemerintah yang terkait dengan Pak Menteri. Saya akan telepon. Bulog akan saya telepon. Insya Allah Pak Presiden akan saya temui. Insya Allah Pak Presiden akan membantu para peternak-peternak,” katanya.   Titiek memastikan Komisi IV DPR RI akan terus mengawal persoalan jagung, pakan, dan penyerapan telur agar kebijakan swasembada pangan tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan nasional, tetapi juga memberikan kepastian usaha bagi peternak. (rr/we)...

Baca Detail
Ahmad Basarah Dorong Penanganan Kekerasan Seksual dari Hulu ke Hilir
Berita
08 Oct 2026

Ahmad Basarah Dorong Penanganan Kekerasan Seksual dari Hulu ke Hilir

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Ahmad Basarah mendesak penanganan kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan lembaga pendidikan dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga hilir. Menurutnya, penyelesaian kasus tidak cukup hanya berfokus pada penanganan korban dan pelaku setelah kejadian, tetapi juga harus menyasar akar persoalan serta sistem pengawasan lembaga pendidikan.   Pernyataan tersebut disampaikan Basarah dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XIII DPR RI bersama pimpinan LPSK, Komnas Perempuan, dan LPA Kota Mataram di Ruang Rapat Komisi XIII, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026).   Ia menilai maraknya kasus kekerasan seksual telah menunjukkan kondisi yang serius dalam perlindungan perempuan dan anak. Sebab itu, ia menegaskan, kasus tersebut tidak hanya terjadi di satu jenis lembaga pendidikan, tetapi juga ditemukan di berbagai lembaga pendidikan umum maupun keagamaan.   “Kita hanya membahas masalah di hilir, tidak di hulu. Jadi ibaratnya kita sekadar menutup genteng yang bocor, lalu kemudian kita sibuk untuk mengepel lantai yang bocor itu,” ujar Basarah.   Menurut politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut, akar persoalan perlu ditangani melalui evaluasi dan audit menyeluruh terhadap sistem pendidikan dan pengawasan pemerintah. Ia juga menyoroti masih adanya lembaga pendidikan keagamaan maupun pesantren yang beroperasi tanpa izin resmi.   Kondisi tersebut, menurut Basarah, menunjukkan perlunya penguatan pengawasan negara agar penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai ketentuan sekaligus memberikan perlindungan terhadap peserta didik. Untuk mendorong solusi yang lebih komprehensif, ia mengusulkan kepada pimpinan Komisi XIII DPR RI agar pembahasan dilanjutkan melalui rapat gabungan dengan komisi terkait, khususnya komisi yang bermitra dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama.   “Maka saya usul perlu ditingkatkan rapat ini dalam sebuah rapat gabungan agar kita cari solusi yang komprehensif di hulu, tidak hanya di hilirnya,” tutup legislator dari Dapil Jawa Timur V tersebut. (Naj/um)...

Baca Detail
Tolak Keringanan Hukuman Pelaku TPKS, Komisi XIII Minta Kemenimipas Cabut Pembebasan Bersyarat
Berita
08 Oct 2026

Tolak Keringanan Hukuman Pelaku TPKS, Komisi XIII Minta Kemenimipas Cabut Pembebasan Bersyarat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR RI mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk segera mencabut Pembebasan Bersyarat (PB) yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap santriwati di Jombang, Jawa Timur. Sebab, pemberian kebebasan bersyarat kepada pelaku kekerasan seksual berbasis relasi kuasa berpotensi melukai rasa keadilan masyarakat dan mencederai hak-hak korban.     ​Pernyataan tegas tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XIII DPR RI bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komnas Perempuan, serta Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi XIII, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026).   ​Ia menegaskan, aparat penegak hukum serta Ditjen Pemasyarakatan harus memiliki komitmen moral dan hukum yang sama untuk menutup rapat peluang remisi maupun pembebasan bersyarat bagi pelaku kekerasan seksual. Penanganan kasus kekerasan seksual, tegasnya, tidak boleh lagi diselesaikan secara lunak, terlebih jika pelaku memanfaatkan posisi dan relasi kuasanya.     ​"Kasus di pesantren Jombang ini tuntutannya 16 tahun, tapi vonisnya hanya 7 tahun. Lalu belum sampai setengah masa tahanan, baru jalan 3 tahun 1 bulan sudah mendapat pembebasan bersyarat. Kami desak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk membatalkan dan mencabut pembebasan bersyarat ini, lalu seret kembali pelaku ke penjara," tegas Sugiat.   ​Ia juga mendorong agar pelaku kekerasan seksual berbasis relasi kuasa dimasukkan ke dalam subjek UU Perampasan Aset agar aset atau lembaga yang digunakannya dapat disita oleh negara demi memberikan efek jera yang nyata.     ​"Harus ada komitmen bersama dengan APH, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Ditjen PAS. Jangan ada peluang remisi atau pembebasan bersyarat. Karena Tuhan saja yang maha pengampun tidak mengampuni dosa pemerkosa, masa kita manusia biasa begitu dermawan memberikan remisi kepada pemerkosa?" lanjut Legislator dari Dapil Sumatera Utara I tersebut.     ​Ia juga menambahkan bahwa fokus utama negara saat ini adalah mewujudkan keadilan rehabilitatif agar korban mendapatkan jaminan hidup, pendidikan, serta kesehatan secara prioritas melalui program KIP, PKH, dan BPJS Kesehatan seumur hidup.     ​Sejalan dengan desakan Komisi XIII DPR RI, laporan resmi Komnas Perempuan dan LPSK dalam RDPU mengonfirmasi bahwa pemberian keringanan hukuman kepada terpidana TPKS memicu kerentanan baru bagi korban di daerah. Kesaksian nyata dari penyintas kekerasan seksual Ponpes Shiddiqiyyah Jombang, Firda, yang hadir dalam rapat memperkuat urgensi desakan tersebut.   Di hadapan pimpinan rapat, Firda mengungkapkan beratnya perjuangan korban menghadapi ketimpangan relasi kuasa dan kekuatan ekonomi pelaku yang mendapatkan keringanan hukuman.     ​"Padahal kita itu hanya mencari keadilan, Pak. Kita sudah selain ditekan, diintimidasi, kita dimiskinkan, tidak bisa melanjutkan sekolah," tandasnya. (Ndy/um)...

Baca Detail
BAM Janji Kawal Sengketa Lahan Warga Kwini 8 dan Minta Prinsip Keadilan Ditegakkan
Berita
08 Oct 2026

BAM Janji Kawal Sengketa Lahan Warga Kwini 8 dan Minta Prinsip Keadilan Ditegakkan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Forum Komunikasi Warga Kwini 8 Bersatu. Pertemuan ini untuk menindaklanjuti pengaduan warga terkait dugaan kejanggalan penerbitan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 48 Tahun 2023 atas nama Kementerian Pertahanan di atas pemukiman mereka. Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan komitmen dewan untuk mengawal sengketa pertanahan yang dialami warga Kwini 8, Jakarta Pusat, agar hak-hak rakyat dapat dilindungi secara berkeadilan. Anggota dewan menilai proses penerbitan administrasi tanah mestinya memenuhi asas transparansi serta tidak mengesampingkan fakta penguasaan fisik lahan oleh warga yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Pimpinan rapat menggarisbawahi pentingnya prinsip clear and clean sebelum sertifikat tanah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ahmad Heryawan mempertanyakan penerbitan SHP yang mencakup pemukiman warga di RT 04/RW 01 Jalan Kwini 8, mengingat lahan tersebut masih menjadi objek sengketa dan telah dihuni warga secara turun-temurun sejak era 1940-an. Secara tegas, Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan menyoroti kejanggalan urutan prosedur administrasi dan tanggal pengukuran tanah yang nilainya tidak masuk akal secara logis maupun hukum. "Terus selain permohonannya janggal, permohonan pengukuran Desember, pengukuran sudah keluar di September, koordinat tidak salah," ujar Ahmad saat rapat di Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026). Selain sorotan pada kejanggalan prosedur administratif, BAM juga mengingatkan bahwa seluruh warga negara berhak mendapatkan jaminan perlindungan tempat tinggal dari negara. Pimpinan dewan menyatakan bahwa penyelesaian masalah agraria seperti ini harus menempatkan aspek kemanusiaan dan keadilan di atas kepentingan teknis semata. Terkait perlindungan hak-hak masyarakat, Ahmad Heryawan menegaskan kewajiban negara untuk hadir bagi warga bangsa: "itu kan warga bangsa, anak bangsa, punya nyawa, punya anak, punya istri, bernyawa, bukan makhluk mati. Warga bangsa yang boleh melindungi. Karena tujuan kemerdekaan kan melindungi segenap tumpah darah dan seluruh rakyat di Indonesia," tegasnya. Sebagai langkah tindak lanjut, BAM berencana menyusun laporan serta merekomendasikan penanganan kasus ini ke komisi terkait seperti Komisi I dan Komisi II DPR RI. Pimpinan BAM DPR RI menutup rapat dengan menegaskan bahwa penegakan hukum harus berorientasi pada rasa keadilan masyarakat. (nar/aha)...

Baca Detail
Optimalkan Tata Kelola, Legislator Komisi III Soroti Badan Pengelola Aset
Berita
08 Oct 2026

Optimalkan Tata Kelola, Legislator Komisi III Soroti Badan Pengelola Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta — Tata kelola kelembagaan dalam RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana, khususnya konsensus mengenai lembaga ideal untuk menjadi badan pengelola aset sitaan negara menjadi perhatian serius Parlemen. Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun saat menanggapi berbagai masukan pakar terkait apakah badan pengelola sebaiknya diisi oleh Aparat Penegak Hukum atau juga Kementerian Keuangan, ia menilai seluruh pandangan tersebut sangat konstruktif.  Adang juga menilai, instansi teknis seperti Kementerian Keuangan memiliki peran vital agar aset yang disita tetap terjaga kualitas dan nilai ekonomisnya. Hal tersebut disampaikan Adang usai memimpin RDPU Komisi III DPR RI bersama Ketua Komisi Kejaksaan Prof. Dr. Pujiono Suwadi, S.H., M.H., dan akademisi Universitas Trisakti Dr. Albert Aries, S.H., M.H., di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026). "Tadi kebetulan dari komisi kejaksaan berbicara bahwa saat ini sudah cukup baik, karena di daerah-daerah juga ada kejaksaan, ada kepolisian. Ada juga misalnya dari Kementerian Keuangan atau lembaga lain yang memang mengetahui lebih secara teknis masalah-masalah bagaimana untuk barang-barang yang disita itu tetap dalam kondisi baik dan bisa segera menjadi harga yang betul-betul tidak menurun," ujar Adang. Legislator Fraksi PKS tersebut mengingatkan agar penanganan aset sitaan tidak salah kelola yang justru berujung pada penurunan nilai barang akibat penyimpanan yang kurang tepat. "Jangan sampai sudah dilakukan suatu proses disita, ditaruh di gudang, eh ternyata barangnya rusak. Akhirnya kita tidak memperoleh hasil daripada perampasan tersebut." tandas Adang.  Selain itu, Adang menerangkan pembahasan RUU Perampasan Aset telah menghimpun masukan dari puluhan narasumber dan akan terus disempurnakan. Komisi III juga berencana membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas agar masyarakat khususnya yang pernah merasakan dinamika penegakan hukum dapat turut memberikan masukan demi menghadirkan regulasi yang berkeadilan. "Tadi kan kita lebih banyak para ahli hukum, para ahli-ahli. Nah, nanti kita minta masukan dari masyarakat sesuai harapan dari Ketua Baleg ya. Jadi apa sih yang dirasakan oleh masyarakat masalah penegakan hukum saat ini, dihubungkan nanti dengan masalah perampasan aset," pungkas Adang. (pun/aha)...

Baca Detail
Ketentuan KUHAP Pengembalian Berkas Perkara dan Praperadilan Tak Bertentangan dengan Konstitusi
Berita
08 Oct 2026

Ketentuan KUHAP Pengembalian Berkas Perkara dan Praperadilan Tak Bertentangan dengan Konstitusi

PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI menegaskan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait penyelesaian pengembalian berkas perkara atau P-19 serta mekanisme Praperadilan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Abdullah saat membacakan Keterangan DPR RI secara virtual di Komplek Senayan, Selasa (7/10/2026).   Keterangan tersebut disampaikan DPR RI dalam perkara Nomor 313, 316, dan 317/PUU-XXIV/2026 yang menguji sejumlah ketentuan dalam KUHAP 2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dalam perkara Nomor 313/PUU-XXIV/2026, Abdullah menjelaskan, ketentuan Pasal 62 ayat (5) dan ayat (6) KUHAP 2025 harus dipahami dalam satu kesatuan dengan ketentuan mengenai koordinasi antara penyidik dan penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 58 hingga Pasal 63.   Menurutnya, pengaturan tersebut merupakan bagian dari konsep integrated criminal justice system yang menekankan koordinasi antara penyidik, penuntut umum, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan agar proses penanganan perkara berjalan efektif, efisien, serta memberikan kepastian hukum. “Penyidik menjalankan fungsi penyidikan, sedangkan Penuntut Umum menjalankan fungsi penuntutan. Oleh karena itu, dengan kedua fungsi yang berbeda tersebut maka penilaian penyidik terhadap hasil penyidikan tidak harus selalu identik dengan penilaian penuntut umum terhadap hasil penyidikan untuk kepentingan penuntutan,” jelas Abdullah.   Ia menerangkan, perbedaan penilaian antara penyidik dan penuntut umum dimungkinkan karena penuntut umum dalam meneliti berkas perkara mempertimbangkan aspek formal dan materiil. Karena itu, kondisi ketika penyidik menilai berkas telah cukup bukti, sementara penuntut umum menilai penyidikan belum maksimal, tidak serta-merta menunjukkan tidak terpenuhinya syarat minimal alat bukti.   Abdullah menegaskan, frasa “cukup bukti” dan “penyidikan belum maksimal” merupakan dua hal yang berbeda. “Cukup bukti” berkaitan dengan terpenuhinya minimal dua alat bukti, sedangkan “penyidikan belum maksimal” berkaitan dengan sejauh mana penyidik telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengungkap dan melengkapi fakta dalam suatu perkara.   Lebih lanjut, DPR menilai ketentuan Pasal 62 ayat (5) dan ayat (6) KUHAP 2025 justru memberikan solusi terhadap persoalan klasik berupa pengembalian berkas perkara secara berulang antara penyidik dan penuntut umum. Menurut DPR, ketentuan tersebut memberikan kepastian mengenai siapa yang memiliki kewenangan menentukan kelanjutan perkara pada ranah penuntutan. Dalam hal ini, penuntut umum ditempatkan sebagai dominus litis atau pengendali perkara dalam fungsi penuntutan, tanpa menghilangkan kewenangan penyidik pada tahap penyidikan.   Sementara itu, terkait perkara Nomor 316 dan 317/PUU-XXIV/2026, DPR memberikan penjelasan mengenai ketentuan upaya paksa dan Praperadilan dalam KUHAP 2025. Abdullah menjelaskan, KUHAP 2025 telah memperluas objek Praperadilan. Jika dalam KUHAP 1981 objek upaya paksa yang dapat diuji melalui Praperadilan terbatas, KUHAP 2025 mengatur sembilan bentuk upaya paksa yang masing-masing memiliki karakteristik dan persyaratan berbeda.   DPR berpandangan, ketentuan Pasal 160 ayat (3) yang menyatakan permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya upaya paksa “hanya dapat diajukan 1 (satu) kali untuk hal yang sama” harus dimaknai berdasarkan objek upaya paksa yang diuji.   “Ukuran ‘hal yang sama’ ditentukan oleh objek tindakan upaya paksa yang dimohonkan pengujian, bukan oleh rangkaian penanganan perkara secara keseluruhan,” kata Abdullah. Dengan demikian, menurut DPR, pengujian terhadap tindakan upaya paksa yang berbeda tetap dimungkinkan. Bahkan, beberapa objek upaya paksa dapat diajukan dalam satu permohonan sepanjang tindakan-tindakan tersebut telah selesai dilakukan ketika permohonan diajukan.   DPR menilai pembatasan tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak tersangka dan kepastian proses peradilan. Pasalnya, setiap tindakan upaya paksa memiliki karakteristik dan konsekuensi hukum yang berbeda sehingga harus dapat diuji secara tersendiri.   Dalam keterangannya, DPR juga menyoroti Pasal 163 ayat (1) huruf e KUHAP 2025 yang mengatur bahwa pemeriksaan Praperadilan didahulukan sehingga pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan sebelum proses Praperadilan selesai.   Abdullah menyampaikan, ketentuan tersebut merupakan pembaruan untuk mengoreksi kelemahan pengaturan dalam KUHAP 1981 yang memungkinkan permohonan Praperadilan gugur ketika pokok perkara mulai diperiksa.   “Melalui pengaturan ini, tercipta keseimbangan hukum yang melindungi tersangka dari gugurnya Praperadilan karena dimulainya pemeriksaan pokok perkara, dan di sisi lain menjamin bahwa penangguhan pemeriksaan pokok perkara hanya berlangsung selama jangka waktu pemeriksaan Praperadilan yang dibatasi undang-undang,” ujarnya.   Ia menambahkan, secara teknis Mahkamah Agung juga telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelimpahan dan Penyelenggaraan Pemeriksaan Pokok Perkara dalam Hal Terdapat Permohonan Praperadilan. Menurut DPR, keberadaan pedoman tersebut menunjukkan bahwa norma KUHAP 2025 dapat dilaksanakan dalam praktik peradilan.   Berdasarkan seluruh argumentasi tersebut, DPR RI menyimpulkan bahwa Pasal 62 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 158 huruf a, Pasal 160 ayat (3), serta Pasal 163 ayat (1) huruf e KUHAP 2025 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. “DPR RI berpandangan bahwa seluruh dalil Pemohon dalam perkara Nomor 313, 316, dan 317/PUU-XXIV/2026 tidak beralasan menurut hukum,” pungkas Abdullah. (aha)...

Baca Detail
RAPAT PARIPURNA KE-10 DPR RI MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2026-2027
Berita
08 Oct 2026

RAPAT PARIPURNA KE-10 DPR RI MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2026-2027

KAMIS, 08 OKTOBER 2026RAPAT PARIPURNA KE-10 DPR RI MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2026-2027AGENDA :1. Laporan Komisi VII DPR RI terhadap hasil uji kelayakan Calon Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2026-2031, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 2. Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan; 3. Pidato Ketua DPR RI pada Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 20262027....

Baca Detail
Komisi VIII Tetapkan BPIH 2027, Biaya Pelunasan Jemaah Haji Turun
Berita
07 Oct 2026

Komisi VIII Tetapkan BPIH 2027, Biaya Pelunasan Jemaah Haji Turun

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah telah menyelesaikan pembahasan dan menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M sebesar Rp98.466.351,35. Adapun berdasarkan hasil kesepakatan tersebut, jamaah haji reguler rata-rata hanya perlu membayar biaya pelunasan sebesar Rp23.248.825 setelah mendapatkan bantuan subsidi dari Pemerintah sebesar Rp3 juta.   Untuk rinciannya BPIH tersebut mengalami kenaikan sekitar Rp11.056.985,90 dibandingkan BPIH Tahun 1447 H/2026 M sebesar Rp87.409.365,45. Namun, pada saat yang sama, besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayarkan jemaah justru turun sekitar Rp184.981,58 per jemaah.    Bagi Komisi VIII DPR RI, kondisi ini menunjukkan bahwa pembahasan BPIH tidak sekadar mengejar angka biaya yang rendah, tetapi mencari keseimbangan antara kemampuan jemaah, keberlanjutan dana haji, dan kualitas pelayanan. Pembahasan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026).   Dalam komposisi BPIH Tahun 1448 H/2027 M, Bipih atau biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji rata-rata sebesar Rp54.648.825 atau 55,50 persen dari total BPIH. Biaya tersebut digunakan untuk penerbangan, sebagian biaya layanan fullboard syarikah, dan biaya hidup (living cost).   Sementara itu, nilai manfaat pengelolaan keuangan haji rata-rata sebesar Rp43.817.526,35 atau 44,50 persen dari rata-rata BPIH. Total nilai manfaat yang digunakan untuk BPIH Tahun 1448 H/2027 M sebesar Rp8.832.956.049.415,94.   Selain itu, Panja Komisi VIII DPR RI menyetujui sisa nilai manfaat virtual account untuk jemaah tunggu berkisar Rp2,6 triliun yang akan dialokasikan kepada 5,5 juta jemaah daftar tunggu. Sedangkan bagi jemaah haji khusus, Panja BPIH menyepakati penggunaan nilai manfaat haji khusus Tahun 1448 H/2027 M sebesar Rp4.101.108.000.   Komisi VIII menekankan bahwa peningkatan pembiayaan harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan. Salah satu fokus utama adalah pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Dengan peningkatan kontrak layanan Masyair Paket C, Komisi VIII mendorong peningkatan kualitas akomodasi, fasilitas, konsumsi, transportasi, sanitasi, dan kenyamanan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Armuzna.   Komisi VIII juga menegaskan bahwa istitha’ah kesehatan harus menjadi bagian integral dari penyelenggaraan haji. Haji bukan hanya persoalan keberangkatan, tetapi juga memastikan jemaah mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah secara aman dan sehat. Pemeriksaan kesehatan dan pendampingan bagi jemaah lanjut usia serta jemaah berisiko tinggi harus dilakukan secara serius dan terintegrasi, termasuk koordinasi layanan kesehatan di Tanah Air dan Arab Saudi.   Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang berharap seluruh jemaah yang nantinya ditetapkan dan diumumkan sebagai jemaah haji yang berhak berangkat pada musim haji 1448 H/2027 M dapat segera mempersiapkan diri dan melakukan pelunasan Bipih tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan.   “Pelunasan tepat waktu menjadi penting agar seluruh tahapan penyelenggaraan haji dapat berjalan dengan baik dan kuota haji nasional dapat terserap secara optimal,” ujar Marwan.   Komisi VIII, kata Marwan, juga mendorong Kementerian Haji dan Umrah RI memastikan informasi mengenai daftar jemaah yang berhak melunasi, mekanisme dan jadwal pelunasan, persyaratan kesehatan, serta tahapan persiapan keberangkatan disampaikan secara jelas dan mudah dipahami masyarakat.   Ia menegaskan bahwa penetapan BPIH Tahun 1448 H/2027 M merupakan ikhtiar bersama untuk menemukan titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah, keberlanjutan pengelolaan dana haji, dan peningkatan kualitas pelayanan.    Komisi VIII disebut akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar setiap komponen pembiayaan benar-benar memberikan manfaat bagi jemaah, mulai dari penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan Armuzna, perlindungan, pembinaan, hingga pelayanan kesehatan. Dimana komisi ini juga berkomitmen mengawal penyelenggaraan haji yang lebih terjangkau, lebih berkualitas, lebih sehat, dan lebih berkeadilan bagi seluruh jemaah Indonesia.    Komunikasi dan Koordinasi   ​Anggota Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq, menjelaskan bahwa besaran angka ini merupakan hasil keputusan final Panja BPIH Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah yang telah disahkan dalam rapat kerja resmi. “Ini sudah disepakati dan diketok di Komisi VIII DPR RI. Yang terpenting bagi jamaah adalah kepastian berapa nominal uang yang harus disiapkan untuk pelunasan,” jelasnya. ​ Lebih lanjut, Maman mengungkapkan bahwa kesepakatan skema pembiayaan ini tidak terlepas dari intensitas komunikasi politik antara pimpinan DPR RI dan pihak eksekutif. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad diketahui telah berkoordinasi langsung dengan Presiden RI guna mengupayakan skema pembiayaan haji yang terjangkau.   ​“Komunikasi pimpinan DPR dengan Presiden menjadi bagian dari upaya mencari formula agar beban jamaah bisa lebih ringan, tanpa mengurangi kualitas pelayanan haji,” tutur legislator asal Jawa Barat tersebut. (bit,aha/aha)...

Baca Detail
Pentingnya Kesiapsiagaan Bencana dalam Kepariwisataan
Berita
07 Oct 2026

Pentingnya Kesiapsiagaan Bencana dalam Kepariwisataan

PARLEMENTARIA, Kebumen — Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Siti Mukaromah menyoroti kesiapsiagaan bencana dalam aspek kepariwisataan sangat penting. Menurutnya pihak pengelola hotel atau penginapan harus menyiapkan mitigasi bencana alam dengan sangat matang. “Pihak pengelola hotel atau penginapan harus menyiapkan segala aspek untuk menghadapi bencana. Misalnya titik kumpul pada saat terjadi bencana, flyer-flyer tentang penjagaan diri itu juga wajib,” ujar Anggota BAM DPR RI Siti Mukaromah saat pendalaman materi dalam agenda Festival Aspirasi di Kab.Kebumen, Jawa Tengah, Senin (5/10/2026). Selain menyoroti dukungan operasional, Siti sapaan akrabnya, juga menekankan terkait kebijakan pemerintah daerah, seperti memberikan standarisasi hotel atau penginapan memberikan pemahaman dan kesadaran terhadap bencana alam. “Pemerintah daerah itu harus mewajibkan salah satu standar penginapan atau hotel adalah tentang bagaimana menjaga pada saat terjadi adanya bencana entah itu gempa, tsunami atau bencana lainnya. Jadi nanti mereka (masyarakat) juga sudah mulai terdidik dan fasilitas – fasilitas umum juga menyediakan itu,” imbuh Legislastor Fraksi PKB tersebut. Beliau juga menambahkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat karena potensi pariwisata Kabupaten Kebumen sangat bagus. Maka dari itu untuk menyeimbangkan pemasukan dari pariwisata juga harus menyiapkan kesiapsiagaan sekaligus kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap bencana alam yang bisa terjadi kapanpun. “Maka harus bagaimana kita mampu memanfaatkan sisi yang sekiranya bisa menjadi income enocomy  buat masyarakat maupun pemerintah tapi juga kewaspadaan (terhadap  bencana alam) yang dibangun kepada masyarakat dan kita semuanya,” pungkasnya. (aym/aha)...

Baca Detail
Setjen DPR Dorong Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Inovasi Layanan Digital
Berita
07 Oct 2026

Setjen DPR Dorong Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Inovasi Layanan Digital

PARLEMENTARIA, Jakarta – Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI kembali menggelar Rapat Pleno Progres Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2026 guna mengevaluasi indikator kinerja serta memacu akselerasi inovasi pelayanan di lingkungan kelembagaan. Rapat ini ditujukan untuk mengukur ketercapaian target, membenahi kesenjangan kinerja, serta mempersiapkan penyesuaian analisis terhadap empat isu tematik yang telah ditetapkan oleh Kementerian PANRB. Plt. Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihatini menjelaskan bahwa evaluasi mandiri yang dilaporkan oleh Tim RB menunjukkan sejumlah indikator telah berhasil melampaui target, sementara beberapa indikator lainnya terus dipacu agar memenuhi target pada semester dua. “Ya, alhamdulillah hari ini Sekretariat Jenderal DPR RI melaksanakan rapat pleno progres pelaksanaan RB di Setjen DPR RI tahun 2026. Beberapa indikator yang tadi sudah saya sampaikan dan dilaporkan juga oleh Ibu Ketua Tim RB, bahwa beberapa indikator sudah ada yang melampaui target dan juga ada beberapa yang masih harus kita benahi adanya gap antara target dengan hasil pencapaian,” ujar Plt. Sekjen DPR RI Suprihatini saat memberikan keterangannya kepada awak media usai rapat pleno RB di Ruang Sekjen, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026). Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa penyesuaian terhadap isu tematik menjadi fokus krusial yang harus segera disiapkan oleh jajaran Setjen DPR RI guna mendukung tata kelola kelembagaan yang responsif. Ia menegaskan bahwa DPR RI berkomitmen penuh untuk mengawal seluruh rangkaian Reformasi Birokrasi guna menciptakan tata kelola kelembagaan yang modern, transparan, dan akuntabel demi menjawab ekspektasi publik secara maksimal. Dalam kesempatan tersebut, Setjen DPR juga memberikan apresiasi dan penghargaan kepada unit kerja yang meraih predikat baik atas inovasi pelayanan publik berbasis digital, seperti Biro Keuangan yang meraih juara pertama dalam tata kelola penatausahaan aset negara serta Biro Persidangan I sebagai juara kedua. “Di juara kedua ada Biro Persidangan I dengan inovasi Si-Perdana yang berdampak pada efisiensi anggaran dan efisiensi saat persidangan paripurna karena materi tidak lagi dibagikan secara fisik melainkan secara digital,” terangnya. Selain mendorong inovasi pelayanan, Setjen DPR juga berhasil mencatatkan raihan predikat WTP dari BPK RI sebanyak 16 kali berturut-turut sebagai wujud konsistensi pengelolaan keuangan negara. “Ini merupakan capaian yang harus kita tingkatkan. Kita akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan terkait tata kelola keuangan negara serta perbaikan berbasis digitalisasi dari pelaksanaan pola pertanggungjawaban di lingkungan Setjen DPR RI,” pungkas Suprihatini menutup penjelasannya. (nan/aha)...

Baca Detail