KABAR PARLEMEN

Informasi terkini dan terpercaya mengenai kegiatan serta kebijakan DPR RI.


Ledia Hanifa: Beasiswa Pendidikan Tinggi Jadi Investasi SDM Daerah
Berita
13 Oct 2026

Ledia Hanifa: Beasiswa Pendidikan Tinggi Jadi Investasi SDM Daerah

PARLEMENTARIA, Denpasar — Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mendorong penguatan kolaborasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memperluas akses beasiswa pendidikan tinggi di Bali. Menurutnya, komitmen pemerintah daerah dalam membiayai pendidikan merupakan investasi penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus mendorong pembangunan daerah.   Ledia menilai, program beasiswa seperti Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) dan berbagai skema afirmasi daerah dapat membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan tinggi. Program tersebut juga diharapkan mendorong lulusan perguruan tinggi kembali ke daerah dan berkontribusi terhadap pembangunan.   “Karena mereka percaya bahwa ketika beasiswa pendidikan tinggi diberikan, mahasiswanya nanti akan kembali ke daerah dan mengembangkan daerahnya,” ujar Ledia dalam kunjungan kerja Komisi X DPR RI di Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Udayana, Denpasar, Bali, Sabtu (10/10/2026).   Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan, keberlanjutan program beasiswa tidak hanya ditentukan oleh kemampuan fiskal daerah, tetapi juga oleh kemauan pemerintah daerah untuk menempatkan pendidikan sebagai prioritas pembangunan.   “Memadai ada, memenuhi persyaratan, tapi kalau tidak ada concern untuk fokus ke sana akan agak sulit,” kata Ledia saat ditemui usai rapat kunjungan kerja yang membahas kondisi terkini pendidikan tinggi di Bali.   Karena itu, ia mendorong pembagian peran yang jelas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung pembiayaan pendidikan. Melalui koordinasi tersebut, kebutuhan beasiswa dapat dipetakan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran masing-masing daerah, termasuk membuka peluang dukungan bagi daerah yang memiliki keterbatasan pendapatan asli daerah (PAD).   “Siapa membantu apa, siapa mengerjakan apa, sehingga nanti akan lebih banyak bisa didorong. Bukan tidak mungkin bisa subsidi silang dengan daerah-daerah lain yang PAD-nya tidak sebesar itu,” ujar Ledia.   Dukungan terhadap perluasan akses pendidikan tinggi juga disampaikan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VIII, I Gusti Lanang Bagus Eratodi. Ia menilai, beasiswa merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi.   Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Bali menjalankan program SKSS yang menyasar keluarga kurang mampu. Program tersebut mulai berjalan pada Agustus 2025 dengan melibatkan 26 perguruan tinggi di Bali.   Selain pemerintah provinsi, sejumlah pemerintah kabupaten turut mengembangkan dukungan pembiayaan pendidikan tinggi. Pemerintah Kabupaten Gianyar telah memberikan beasiswa sejak 2025, sedangkan Pemerintah Kabupaten Buleleng tengah menyiapkan program Singa Emas yang direncanakan mulai bergulir pada tahun ajaran 2027.   Gusti Lanang juga menyoroti program Beasiswa Nak Badung yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Badung. Program tersebut memberikan prioritas kepada keluarga yang memiliki anak ketiga dan keempat, yang dalam tradisi penamaan masyarakat Bali umumnya menggunakan nama Nyoman dan Ketut.   “Yang menjadi spesial satu lagi, kebijakannya adalah bagi yang keluarga memiliki anak Nyoman dan Ketut, anak ketiga dan anak keempat ini. Gara-gara KB, sudah jarang sekarang. Jadi, anak yang ketiga dan keempat itu menjadi prioritas mendapatkan beasiswa tersebut,” katanya.   Kebijakan tersebut memperlihatkan bagaimana program beasiswa daerah dapat disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat setempat. Melalui pendekatan afirmatif, pemerintah daerah berupaya memperluas dukungan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik keluarga dan tradisi lokal.   Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kemitraan Universitas Udayana, Made Sucipta, menjelaskan bahwa kampus juga menyediakan tiga jalur beasiswa untuk mendukung mahasiswa. Bantuan tersebut menyasar mahasiswa dari keluarga kurang mampu serta mahasiswa pada program studi dengan jumlah peminat terbatas, tetapi tetap dipertahankan karena memiliki kekhasan dan berperan dalam pelestarian budaya Bali.   Universitas Udayana juga memfasilitasi pengurangan uang kuliah tunggal (UKT) bagi mahasiswa kurang mampu melalui proses verifikasi bersama badan eksekutif mahasiswa. Selain itu, kampus berupaya memperluas kemitraan dengan pihak swasta, termasuk sektor perbankan, untuk memperoleh dukungan pembiayaan beasiswa.   Berbagai inisiatif tersebut menunjukkan bahwa perluasan akses pendidikan tinggi membutuhkan sinergi pemerintah daerah dan perguruan tinggi secara berkelanjutan. Dengan pembagian peran yang jelas, dukungan anggaran yang memadai, serta kemitraan lintas sektor, kesempatan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan diharapkan semakin terbuka. (uc/ssb)...

Baca Detail
DPR dan Pemerintah Perkuat Perlindungan Ekosistem Transportasi Online
Berita
08 Oct 2026

DPR dan Pemerintah Perkuat Perlindungan Ekosistem Transportasi Online

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan bersama Pemerintah resmi memperkuat perlindungan bagi pengemudi dan pelaku usaha dalam ekosistem transportasi berbasis platform digital. Perlindungan tersebut diakomodasi melalui Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Transportasi Online yang menjadi landasan bagi pengaturan transportasi daring, termasuk layanan pengangkutan orang, barang, dan makanan. Saat konferensi pers Pimpinan DPR RI bersama Menteri UMKM, Menhub, Wamenkomdigi dan Wamensesneg di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026), Dasco menerangkan penerbitan Perpres ini merupakan hasil proses sinkronisasi dan harmonisasi DPR-Pemerintah untuk menghasilkan regulasi yang dapat memberikan kepastian bagi seluruh pihak dalam ekosistem transportasi online.  “Setelah sekian lama kemudian melakukan sinkronisasi, harmonisasi, agar didapat satu aturan yang dapat mengatur dengan baik tentang pengangkutan ojek online roda dua terhadap pengaturan pengangkutan orang termasuk tarif, kemudian barang dan makanan serta pengampu daripada ojek online ini,” ujar Dasco.  Menurut Politisi Fraksi Partai Gerindra ini, regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi payung dalam mengatur berbagai aspek transportasi online. Sekaligus memberikan kepastian mengenai hubungan antara perusahaan aplikasi dan mitra pengemudi. Pada kesempatan yang sama, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan Perpres tersebut telah melalui proses pembahasan yang panjang dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak dalam ekosistem transportasi online.  Cakupannya tidak hanya berkaitan dengan pengangkutan orang, tetapi juga pengiriman barang dan makanan. Maman menegaskan, salah satu tugas utama Kementerian UMKM adalah mengawal pelaksanaan perjanjian kemitraan antara perusahaan aplikator dan mitra pengemudi.  Dengan demikian, hubungan kemitraan yang terjalin dapat berjalan secara jelas dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak para mitra. “Perpres ini sekarang mencakup pengangkutan orang, barang, dan makanan, serta akan diikat dalam perjanjian kemitraan,” jelas Maman. Sementara itu, Menhub Dudy Purwagandhi menyampaikan pemerintah telah memberikan kepastian mengenai batas biaya platform yang dikenakan kepada pengemudi ojek online. Berdasarkan kebijakan tersebut, biaya platform dibatasi maksimal 8 persen. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan porsi pendapatan yang diterima mitra pengemudi.  Dudy menambahkan, ketentuan mengenai tarif dan biaya platform yang telah ditetapkan Kementerian Perhubungan juga akan menjadi salah satu rujukan bagi pengaturan layanan pengangkutan barang dan makanan. Adapun Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria memiliki tugas untuk menetapkan biaya jasa transportasi untuk layanan pengantaran barang dan makanan. Pengaturan tersebut diarahkan dengan mempertimbangkan prinsip penghasilan yang layak bagi pengemudi serta perlindungan terhadap risiko yang dihadapi dalam menjalankan pekerjaan. Selain pengaturan mengenai tarif dan biaya platform, pemerintah juga akan memperkuat koordinasi lintas kementerian. Forum komunikasi atau satuan tugas (Satgas) bersama akan dibentuk dengan melibatkan kementerian terkait dan diketuai oleh Menteri UMKM. Satgas akan menjalankan fungsi koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian kemitraan antara perusahaan aplikator dan mitra pengemudi. Langkah ini diharapkan dapat memastikan ketentuan dalam Perpres berjalan secara konsisten di lapangan. Dari sisi pelaku usaha, pengaturan tersebut juga mencakup ekosistem pengantaran barang dan makanan yang bersinggungan langsung dengan aktivitas UMKM.  Pemerintah menilai keberadaan layanan berbasis platform digital memiliki keterkaitan erat dengan kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk para pelaku usaha yang memanfaatkan layanan pesan-antar. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto selanjutnya menyampaikan bahwa aturan pelaksanaan dari Perpres Nomor 27 Tahun 2026 oleh kementerian terkait harus diselesaikan paling lambat 31 Desember. Menutup keterangannya, Dasco menegaskan DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Koordinasi antar kementerian melalui forum komunikasi atau Satgas diharapkan dapat memastikan implementasi Perpres berjalan selaras dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak dalam ekosistem transportasi online. (pun/aha)...

Baca Detail
BKSAP Tegaskan Penyandang Disabilitas Harus Jadi Pelaku Aktif Pembangunan
Berita
08 Oct 2026

BKSAP Tegaskan Penyandang Disabilitas Harus Jadi Pelaku Aktif Pembangunan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa menegaskan pemberdayaan penyandang disabilitas tidak cukup hanya diwujudkan melalui perlindungan hak. Lebih dari itu, penyandang disabilitas perlu ditempatkan sebagai pelaku aktif dan kontributor dalam pembangunan sosial, ekonomi, budaya, dan politik.   Hal tersebut disampaikan Adde Rosi dalam intervensinya pada sesi Standing Committee on Democracy and Human Rights dalam Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 di Arusha, Tanzania, Selasa (6/10/2026). Ia menyampaikan pandangan tersebut dalam pembahasan rancangan resolusi bertajuk Inclusive Social Development for All.   “Dari perspektif Indonesia, pemberdayaan tidak hanya mengenai perlindungan hak, tetapi juga memungkinkan penyandang disabilitas menjadi peserta aktif dan kontributor dalam pembangunan sosial, ekonomi, budaya, dan politik,” ujar Adde Rosi dalam keterangannya kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (8/10/2026).    Menurutnya, Indonesia menyambut baik rancangan resolusi tersebut karena menempatkan hak dan pemberdayaan penyandang disabilitas dalam kerangka hak asasi manusia, partisipasi demokratis, dan pembangunan berkelanjutan. Ia juga mengapresiasi perhatian terhadap keragaman kondisi penyandang disabilitas dalam penyusunan resolusi tersebut.   “Kami menyambut baik pengakuan bahwa penyandang disabilitas bukanlah kelompok yang homogen. Perempuan, kaum muda, serta kelompok lain yang menghadapi berbagai bentuk diskriminasi yang saling beririsan dapat menghadapi hambatan tambahan,” terang Politisi Fraksi Partai Golkar itu.   Karena itu, Indonesia mendukung penguatan aksesibilitas dan partisipasi yang bermakna, termasuk melalui ketersediaan data terpilah dan pendidikan inklusif. Upaya tersebut juga perlu diperkuat dengan akses terhadap pekerjaan yang layak, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan ketangguhan penyandang disabilitas dalam menghadapi bencana.   Untuk memastikan tujuan tersebut dapat diwujudkan, Indonesia mengusulkan penguatan pengarusutamaan isu disabilitas, kebijakan berbasis bukti, partisipasi yang bermakna, serta pemberdayaan ekonomi dan sosial penyandang disabilitas. Kebijakan tersebut dinilai perlu mendorong keterlibatan nyata penyandang disabilitas dalam berbagai bidang kehidupan.   Di sisi lain, Adde Rosi menekankan pentingnya implementasi resolusi yang praktis dan adaptif dengan mempertimbangkan kondisi setiap negara. Menurutnya, pendekatan nasional dalam penganggaran, partisipasi elektoral, maupun keterwakilan dapat berbeda sesuai dengan aturan, program kerja, dan sumber daya yang tersedia.   “Kami berharap dapat bekerja sama secara konstruktif dengan delegasi lainnya untuk mencapai resolusi yang tidak hanya berlandaskan prinsip, tetapi juga praktis, inklusif, dan mampu menghasilkan perubahan yang bermakna dalam kehidupan penyandang disabilitas,” pungkasnya. (ujm/rdn)...

Baca Detail
Sambut Masa Reses, DPR Pastikan Kebijakan Negara Berikan Manfaat bagi Rakyat
Berita
08 Oct 2026

Sambut Masa Reses, DPR Pastikan Kebijakan Negara Berikan Manfaat bagi Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan DPR RI terus memperkuat fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memastikan kebijakan negara memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Menurutnya, keberhasilan kebijakan negara harus diukur dari sejauh mana masyarakat merasakan kehadiran negara, terutama dalam perlindungan dan peningkatan kesejahteraan.   “Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara,” kata Dasco saat membaca pidatonya penutupan masa persidangan DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-10 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).   Dirinya menyampaikan, sepanjang masa persidangan, DPR RI memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, mulai dari kerentanan sosial, ketidaktepatan bantuan sosial, bencana alam, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla). DPR RI, lanjutnya, memastikan penanganan persoalan tersebut dilakukan secara tepat dan terpadu melalui fungsi konstitusionalnya.   Dalam fungsi legislasi, ia menyampaikan DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan 20 rancangan undang-undang menjadi undang-undang dan menyetujui tujuh rancangan undang-undang menjadi usul inisiatif DPR RI. Beberapa undang-undang yang telah disahkan antara lain terkait pengaturan reforma agraria, perlindungan ketenagakerjaan, dan satu data.   “Undang-undang tersebut memperkuat pelaksanaan amanat konstitusi untuk mewujudkan keadilan sosial, perlindungan negara, kepastian hukum, dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.   Pada masa sidang berikutnya, DPR RI bersama pemerintah akan melanjutkan pembahasan 13 rancangan undang-undang yang masih berada dalam pembicaraan tingkat I. Di bidang anggaran, Dasco menegaskan APBN 2027 tidak sekadar menjadi instrumen fiskal, tetapi juga instrumen kebijakan negara untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi dan keadilan sosial. DPR mengarahkan APBN untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, memperkuat sektor riil, memperkuat kemandirian ekonomi nasional, serta mempersempit kesenjangan sosial dan antarwilayah.   “Setiap rupiah uang rakyat dalam APBN harus bekerja bagi kepentingan nasional, memperkuat kesejahteraan rakyat, dan menghadirkan manfaat yang nyata serta berkeadilan bagi rakyat,” tegas Dasco.   Sementara dalam fungsi pengawasan, DPR RI melalui alat kelengkapan Dewan membahas berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, mulai dari situasi keamanan di Papua, optimalisasi aset daerah, penanganan karhutla, penguatan teknologi dan sumber daya manusia, hingga pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Pengawasan juga mencakup pemulihan layanan pendidikan, pengelolaan anggaran dan reformasi perpajakan, pembangunan infrastruktur energi, serta tata kelola lembaga pemasyarakatan.   “DPR RI terus melakukan pengawasan untuk memastikan tindak lanjut dari berbagai rekomendasi kebijakan dalam mengatasi permasalahan tersebut,” jelasnya.   Selain menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, pada masa persidangan tersebut DPR RI juga melakukan pemilihan sejumlah pejabat publik, antara lain calon anggota BPK, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, calon Gubernur Bank Indonesia, calon Deputi Senior Bank Indonesia, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, serta calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara sahabat dan organisasi internasional.   Di bidang diplomasi parlemen, DPR RI juga menerima kunjungan delegasi parlemen dari negara-negara sahabat serta Wakil Perdana Menteri Bulgaria dalam momentum 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Bulgaria. Dasco menyebut Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) terus memperkuat peran dan kontribusi Parlemen Indonesia di kancah internasional.   Mengakhiri masa persidangan, dirinya mengajak seluruh anggota dewan memanfaatkan masa reses untuk mendengarkan serta menyerap aspirasi masyarakat. “Selain menyerap aspirasi masyarakat, kita juga menjelaskan tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan DPR RI serta mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong untuk membangun kemajuan Indonesia,” pungkasnya. (um)...

Baca Detail
Adde Rosi Suarakan Perspektif Gender pada Resolusi terkait Penyandang Disabilitas di IPU
Berita
08 Oct 2026

Adde Rosi Suarakan Perspektif Gender pada Resolusi terkait Penyandang Disabilitas di IPU

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa mendorong penguatan perspektif gender dalam rancangan resolusi tentang hak, partisipasi, dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Ia menekankan pentingnya memperkuat suara dan peran perempuan serta anak perempuan penyandang disabilitas dalam kebijakan.  Pernyataan tersebut disampaikan Adde Rosi dalam intervensinya pada Forum of Women Parliamentarians dalam Inter-Parliamentary Union (IPU) di Arusha, Tanzania, Senin (5/10/2026). “Indonesia menyambut baik rancangan resolusi yang menekankan hak, partisipasi, dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Namun, Indonesia menilai pengalaman serta suara perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas perlu mendapat perhatian yang lebih kuat dalam rancangan tersebut,” tegas Adde Rosi dalam keterangan persnya kepada Parlementaria.  Politisi Fraksi Partai Golkar itu menyampaikan, pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas perlu didukung melalui kehidupan yang mandiri dukungan berbasis masyarakat, serta layanan publik yang mudah diakses. Pendekatan tersebut juga harus membuka peluang bagi perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas untuk memperkuat kapasitas sosial dan ekonomi sekaligus berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.  Adde Rosi juga menyoroti pentingnya memastikan anggaran yang disusun untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas turut memperhatikan dimensi gender. Menurutnya, ketersediaan anggaran perlu diarahkan untuk menjawab hambatan spesifik yang masih dihadapi perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas. “Partisipasi yang bermakna tidak boleh berhenti pada konsultasi dalam pembentukan undang-undang. Perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas perlu dilibatkan dalam perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan publik dan rencana pembangunan nasional,” tegasnya. Ia juga menilai perempuan dan kaum muda penyandang disabilitas perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses perubahan, bukan sekadar kelompok yang menerima manfaat dari kebijakan. Mereka memiliki potensi untuk mengambil peran dalam mendorong inovasi, kepemimpinan, dan perubahan sosial. “Perempuan dan kaum muda dengan disabilitas bukan hanya penerima manfaat. Mereka juga merupakan agen inovasi, kepemimpinan, dan perubahan sosial,” pungkas Adde Rosi. Melalui usulan tersebut, Indonesia menegaskan agar inklusi disabilitas dan kesetaraan gender berjalan beriringan. Kebijakan yang dibangun diharapkan tidak hanya memberikan perlindungan bagi perempuan dengan disabilitas, tetapi juga memberi mereka kesempatan untuk ikut menentukan dan membentuk kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka. (aha)...

Baca Detail
Komisi I Dorong Penguatan Personel dan Alutsista Seiring Pembentukan 204 Satuan Baru TNI
Berita
08 Oct 2026

Komisi I Dorong Penguatan Personel dan Alutsista Seiring Pembentukan 204 Satuan Baru TNI

PARLEMENTARIA, Jakarta -  Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyambut baik peresmian 204 satuan baru di tubuh TNI pada momentum HUT ke-81 TNI. Meski demikian, ia mendorong pembentukan satuan baru tersebut diikuti penguatan kualitas personel dan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista). “HUT TNI tahun ini terasa istimewa karena bersamaan dengan peresmian 204 satuan baru oleh Presiden Prabowo Subianto,” kata Sukamta dalam rilis yang diterima Parlementaria, Rabu (8/10/2026). Diketahui, Presiden Prabowo  melantik dan mengukuhkan 204 satuan baru dalam upacara HUT ke-81 TNI lalu. Satuan tersebut terdiri dari enam Kodam, satu Divisi Parako II Pasgat, satu Brigade Infanteri Marinir, satu Brigade Parako Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan (TP), serta 150 Batalyon Infanteri (Yonif) Teritorial Pembangunan. Sukamta mengungkapkan bahwa Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah menjelaskan alasan di balik pembentukan 204 satuan baru, yakni sebagai upaya menjaga kedaulatan Indonesia. Adapun satuan baru  yang tersebar di pulau-pulau terkecil itu juga disebut dibentuk untuk menjaga pulau-pulau yang tak berpenghuni. “Saya menyambut baik penguatan ini. Wilayah Indonesia sangat luas, terdiri atas ribuan pulau dan berada di kawasan yang sangat strategis. Dinamika keamanan juga terus berkembang. Karena itu, kemampuan TNI untuk hadir dan bergerak cepat di seluruh wilayah Indonesia memang perlu terus diperkuat,” urai Legislator dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu. Menurut Sukamta, kesiapan setiap satuan baru perlu dipastikan, mulai dari kecukupan dan kualitas personel, Alutsista, logistik, infrastruktur, sistem komando dan kendali, hingga dukungan anggaran. "Jangan sampai organisasinya tumbuh, tetapi kemampuan operasionalnya tidak tumbuh sebanding,” papar Sukamta. Ia menegaskan bahwa tujuan penambahan satuan di TNI bukanlah sekadar bertambahnya Kodam, brigade, batalyon atau skadron, melainkan peningkatan pada daya tempur dan daya tangkal Indonesia Sukamta pun mengingatkan enam kodam baru yang berada di wilayah dengan karakter berbeda-beda. Kepulauan Riau disebut mempunyai lingkungan strategis yang berbeda dengan DIY, NTT, NTB, Maluku Utara maupun Papua Tengah. “Maka pengembangan masing-masing Kodam perlu mempertimbangkan kondisi geografis, demografis dan potensi ancaman di wilayahnya. Tidak harus semuanya dikembangkan dengan pola yang sama,” ujar Sukamta. Politisi Fraksi PKS itu juga menyoroti pembentukan satuan teritorial pembangunan dalam jumlah cukup besar. Ia menyebut, TNI mempunyai sejarah panjang dalam membantu masyarakat dan pembangunan di berbagai daerah. “Peran ini tentu penting, terutama di wilayah yang masih membutuhkan dukungan. Namun, pelaksanaannya tetap perlu dijaga secara proporsional agar tugas utama TNI sebagai alat pertahanan negara tetap menjadi orientasi utama,” pesannya. Di sisi lain, Sukamta menekankan perubahan karakter ancaman pertahanan yang semakin kompleks. “Hari ini kita berbicara tentang drone, rudal presisi, sistem tanpa awak, serangan siber, kecerdasan buatan, peperangan elektronik dan operasi informasi,” tutur Sukamta. Karena itu,  penguatan struktur kewilayahan, menurutnya, perlu berjalan beriringan dengan modernisasi alutsista, penguasaan teknologi, penguatan intelijen serta peningkatan kemampuan operasi gabungan antarmatra. “Pada akhirnya, keberhasilan pembentukan 204 satuan baru ini akan terlihat dari hasilnya: apakah TNI menjadi semakin siap, semakin cepat merespons ancaman dan semakin mampu menjaga seluruh wilayah Indonesia. Itu yang perlu kita dukung sekaligus kita kawal bersama,” terangnya. Di akhir, Sukamta menyampaikan selamat HUT ke-81 TNI kepada seluruh prajurit, purnawirawan dan keluarga besar TNI di seluruh Indonesia. TNI resmi menginjak usia ke-81 pada 5 Oktober 2026. “Selamat HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Semoga TNI semakin profesional, modern dan kuat, tetap bersama rakyat serta senantiasa menjadi penjaga kedaulatan Republik Indonesia,” ungkap Sukamta. Sukamta juga memberikan apresiasi kepada dedikasi seluruh prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan Negara. “Terima kasih atas pengabdian para prajurit yang selama ini menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI. TNI juga selalu hadir dalam berbagai keadaan sulit yang dihadapi masyarakat,” katanya. “Di tengah situasi dunia yang semakin tidak menentu, Indonesia tentu membutuhkan TNI yang kuat, profesional, modern dan tetap dekat dengan rakyat. Dirgahayu TNI,” tutup Sukamta. (hal/aha)...

Baca Detail
Muh Haris Dorong Pemerataan Edukasi Terkait Bencana Alam di Kebumen
Berita
08 Oct 2026

Muh Haris Dorong Pemerataan Edukasi Terkait Bencana Alam di Kebumen

PARLEMENTARIA, Kebumen — Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Muh.Haris mengusulkan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana alam dimulai dari masyarakat. Menurutnya, kesiapsiagaan masyarakat sangat dibutuhkan dari mulai anak-anak hingga dewasa dikarenakan Kab.Kebumen memiliki potensi dan risiko bencana alam sangat tinggi terutama bencana hidrometeorologi.   “Di Kab.Kebumen ini terdiri dari 449 desa, saya kira jumlah desanya cukup banyak. Ini penting karena desa itulah yang pertama kali terdampak apabila ada masalah (bencana alam) sehingga sangat penting kepala desa memiliki pemahaman dan kesadaran terkait mitigasi bencana di desanya masing-masing,” ujar Anggota BAM DPR Muh.Haris saat pendalaman materi dalam agenda Festival Aspirasi di Kab.Kebumen, Jawa Tengah, Senin (5/10/2026).   Selain menyinggung kesiapsiagaan dari masyarakat desa, Haris menyoroti pentingnya edukasi pemahaman dan kesadaran di dunia Pendidikan mulai dari SD, SMP, dan SMA. Khususnya pada pada bencana yang diakibatkan oleh aktivitas atau dinamika cuaca, iklim, dan hidrologi seperti curah hujan ekstrem, temperature, angin kencang, dan kelembapan.   “Tadi kita mendapatkan aspirasi dari tenaga pendidik, bahwa pentingnya memberikan edukasi dan sosialisasi terkait bencana alam di sekolah dengan berbagai jenjang pendidikan agar bisa menguatkan kesadaran dan pemahaman terkait bencana alam di Kebumen,” imbuh legislastor Fraksi PKS tersebut.   Hal tersebut sangat mendukung adanya Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat, sebuah sistem yang memusatkan pada pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap bencana alam. Sistem tersebut sangat bermanfaat untuk meminimalisir segala bentuk kerugian seperti korban jiwa dan harta benda. (aym/aha)...

Baca Detail
BAM Terima Aspirasi Warga Kebon Sirih Terkait Pembongkaran Masjid Al-Hurriyah
Berita
08 Oct 2026

BAM Terima Aspirasi Warga Kebon Sirih Terkait Pembongkaran Masjid Al-Hurriyah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menerima aspirasi masyarakat RW 06 Kebon Sirih, Jakarta, terkait tukar guling (ruislag) dan pembongkaran Masjid Al-Hurriyah. Dimana masjid itu berdiri di atas tanah wakaf dan selama puluhan tahun digunakan masyarakat untuk beribadah.   “Warga RW 06 Kebon Sirih mengadu ke kami di BAM. Terkait Masjid yang selama ini tempat mereka beribadah dibongkar, dan warga tidak setuju adanya proses tukar guling (ruislag) masjid tersebut dengan lahan lain. Kita akan cek nanti ruislag-nya benar atau tidak,” ujar Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan (Aher) , usai menerima Audiensi Masyarakat Kebon sirih, jakarta di ruang rapat BAM DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026) .   Dijelaskannya, warga menyampaikan keberatan terhadap proses tukar guling lahan masjid. Dimana lokasi pengganti Masjid Al-Hurriyah itu berada di kawasan Pasar Minggu, sementara masjid sebelumnya berada di Kebon Sirih. “Menurut laporan mereka, ini belum kita konfirmasi, ruislag-nya itu bukan di Kebon Sirih, tetapi di Pasar Minggu. Padahal Masjid Al-Hurriyah asalnya di Kebon Sirih. Masa orang salat Subuh dari Kebon Sirih ke Pasar Minggu? Itu sudah menjadi pertanyaan,” katanya.   Oleh karena itu, lanjutnya, BAM akan mendalami aduan tersebut termasuk proses tukar guling yang dimaksud. Serta memastikan apakah seluruh prosedur hukum dan administrasi telah dipenuhi. Tidak hanya itu, pihaknya juga akan mengundang dan meminta penjelasan pihak-pihak terkait guna mendapatkan informasi secara berimbang.   “Ini kan informasi sepihak dari teman-teman pelapor. Pihak terlapor akan kita undang dan kita bertemu dengan mereka. Nanti kita jadwalkan. Kita akan konfirmasi dan lebih jelaskan, pertama bagaimana proses ruislag-nya. Benar tidak ruislag-nya dijalankan dengan baik, ada fatwa MUI dan ada izin kementerian,” ujarnya.   Selain proses tukar guling, BAM juga akan meminta penjelasan terkait penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas lahan tersebut. Sehingga BAM berencana akan meminta klarifikasi kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN), khususnya mengenai kondisi lahan pada saat penerbitan SHGB. “Kita akan tanya juga ke BPN tentang SHGB. SHGB-nya kita akan cek. SHGB itu harus keluar ketika clean and clear di lapangan. Kalau sebuah kawasan, tempat, atau lahan belum clean and clear, tentu itu harus kita dalami,” ungkapnya.   Politisi dari Fraksi PKS ini memastikan BAM akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut dengan mengedepankan prinsip keberimbangan dan memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk menyampaikan penjelasan. “Dalam waktu dekat kita harus segera mengonfirmasi apa yang mereka laporkan dan audiensikan kepada kami. Kami harus membuat adil. Mereka melaporkan, nanti kami akan mengonfirmasi kepada para pihak terkait,” tegasnya. (ayu,fhn/aha)...

Baca Detail
Sosialisasi Diplomasi Parlemen ke UPH, BKSAP Sampaikan Peran Penting Parlemen sebagai Second-Track Diplomacy
Berita
08 Oct 2026

Sosialisasi Diplomasi Parlemen ke UPH, BKSAP Sampaikan Peran Penting Parlemen sebagai Second-Track Diplomacy

PARLEMENTARIA, Tangerang - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI terus memperkuat pemahaman generasi muda terhadap diplomasi parlemen. Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan BKSAP Day di Universitas Pelita Harapan (UPH), Karawaci, Tangerang, Banten, Selasa (6/10/2026).   Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa, khususnya dari Fakultas Hubungan Internasional UPH, untuk mengenal secara langsung peran dan kerja BKSAP DPR RI dalam berbagai forum internasional.   Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh mengatakan, kegiatan tersebut menjadi sarana untuk memperkenalkan kerja-kerja BKSAP sekaligus menyerap masukan dari kalangan mahasiswa.   "Kami melakukan sosialisasi di Universitas Pelita Harapan. Kita sharing, kita bersosialisasi mengenai kegiatan BKSAP di forum internasional, dan juga kita memberikan masukan, meminta masukan-masukan dari teman-teman mahasiswa, rekan-rekan dari UPH juga, dan kami memberikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada teman-teman mahasiswa UPH," terang Husein kepada Parlementaria usai pertemuan.   Menurutnya, interaksi langsung dengan mahasiswa menjadi bagian penting dalam memperkenalkan praktik diplomasi parlemen yang dijalankan DPR RI. Terlebih, mahasiswa Hubungan Internasional memiliki ketertarikan terhadap dunia diplomasi dan peluang berkarier di bidang tersebut.   "Karena kita melakukan praktik langsung, diplomasi langsung, dan ini cukup hal yang cukup menarik dan diskusinya cukup hangat ya berjalan terus-menerus. Ya mudah-mudahan ke depan kita bisa terus mensosialisasikan apa yang telah menjadi kerja-kerja kami di BKSAP DPR kepada teman-teman mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia, seperti itu," ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.   Lebih lanjut, Husein menyampaikan antusiasme mahasiswa terlihat dari berbagai pertanyaan yang disampaikan selama diskusi. Menurutnya, mahasiswa tidak hanya ingin mengetahui konsep diplomasi parlemen, tetapi juga pengalaman nyata anggota DPR RI ketika mengikuti forum internasional.   "Tentunya kebetulan ini yang hadir adalah teman-teman mahasiswa dari Fakultas Hubungan Internasional, tentunya mereka memiliki rasa keingintahuan yang cukup besar. Karena mereka mungkin ada yang cita-citanya ke depan menjadi diplomat ataupun menjadi duta besar ataupun menjadi anggota DPR RI dan masuk ke badan seperti BKSAP ke depan," ungkapnya.   Ia menambahkan, mahasiswa juga menanyakan secara langsung mengenai realitas yang dihadapi anggota parlemen ketika menjalankan diplomasi di forum internasional sebagai second-track diplomacy.   "Dan mereka menanyakan apa yang real, secara realitanya terjadi pada saat kami dari parlemen menghadiri forum-forum internasional tersebut ya. Nah, ini menjadi menarik. Itu yang kami ceritakan kisah-kisah real yang kami lakukan pada saat kita melakukan kunjungan," jelasnya.   Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa turut mempertanyakan ukuran keberhasilan diplomasi parlemen, termasuk mengenai indikator kinerja dan dampaknya bagi masyarakat. Husein menegaskan bahwa kerja BKSAP pada forum internasional diarahkan untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia.   "Dan tentunya kami juga memberikan, ada pertanyaan yang menarik mengenai apa sebetulnya yang menjadi KPI daripada BKSAP? Apa hasilnya? Apa dampaknya? Apa yang dirasakan oleh masyarakat? Tentunya kami menjelaskan, teman-teman anggota BKSAP juga menjelaskan bahwa ini juga demi kepentingan bangsa Indonesia, kepentingan bangsa Indonesia akan menyuarakan di level internasional dan kami secara detail juga telah memberikan contoh-contoh yang nyata gitu bagi teman-teman mahasiswa," tutupnya. (mfn/rdn)...

Baca Detail
Komisi VII DPR RI Menyetujui 5 Anggota Dewas LPP RRI Periode 2026-2031
Berita
08 Oct 2026

Komisi VII DPR RI Menyetujui 5 Anggota Dewas LPP RRI Periode 2026-2031

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VII DPR RI mulai melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) untuk masa jabatan 2026–2031, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026).   Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan pihaknya telah menyetujui lima orang calom Dewas LPP RRI untuk periode 2026-2031, diantaranya : Soleman Yusuf dari unsur RRI, Bara Ilyas dari unsur masyarakat, Widiarsi Agustina dari unsur masyarakat, Muhamad Reza  dari unsur pemerintah dan Margaretta Fajar Kurnia Putri dari unsur masyarakat.   Menurutnya proses ini menjadi tahapan penting untuk menentukan calon Dewas yang akan mengemban fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan LPP RRI. “Berdasarkan hasil keputusan fit and proper test yang digelar sebelumnya, Komisi VII resmi menyepakati kelima calon Dewas LPP RRI untuk periode 5 tahuna kedepan”, ungkap Politisi Partai Amanat Nasional ini.   Selain itu, Komisi VII juga menyepakati 5 anggota cadangan Dewas LPP RRI diantaranya : I Made Sunarsa dari unsur pemerintah, Yonas Markus dari unsur RRI, Azimah, Machroni Kusuma dan Syukron Jamal dari unsur masyarakat.   “Para calon anggota cadangan ini akan menggantikan calon anggota yang terpilih jika yang bersangkutan berhalangan berdasarkan keputusan PAW sebagaimana tercantum dalam UU”, ungkapnya. (tn/we)...

Baca Detail
BAKN Dorong Revitalisasi Pabrik dan Penguatan Produksi Pupuk Nasional
Berita
08 Oct 2026

BAKN Dorong Revitalisasi Pabrik dan Penguatan Produksi Pupuk Nasional

PARLEMENTARIA, Karawang — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong peningkatan produksi dan revitalisasi pabrik pupuk nasional agar biaya produksi dapat ditekan dan harga pupuk yang diterima petani tetap wajar. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat ketersediaan pupuk sekaligus mendukung produktivitas petani.   Demikian hal ini menjadi salah satu perhatian BAKN DPR RI dalam Kunjungan Kerja BAKN DPR RI ke PT Pupuk Kujang, Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/10/2026), untuk mengevaluasi implementasi rekomendasi BAKN terkait tata kelola pupuk bersubsidi. Evaluasi juga mencakup penerapan mekanisme pembayaran subsidi berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025.   Anggota BAKN DPR RI Fauzi H. Amro menilai perubahan mekanisme pembayaran subsidi dari sebelumnya dilakukan setelah penugasan menjadi 50 persen di awal dan 50 persen di akhir telah membantu memperbaiki likuiditas PT Pupuk Indonesia.   “Artinya, pengaruh keputusan Perpres 113 Tahun 2025 tentang mekanisme pembayaran, dari mekanisme pembayaran di akhir, penugasannya di akhir, menjadi di awal. Itu 50 persen di akhir, 50 persen di awal, itu sangat membantu,” ujar Fauzi.   Menurutnya, PT Pupuk Indonesia memiliki target produksi sekitar 9,5 hingga 10 juta ton per tahun dengan dukungan anggaran sekitar Rp42,5 triliun. Perbaikan mekanisme pembayaran tersebut diharapkan dapat memperkuat kinerja perusahaan sekaligus meningkatkan kontribusi kepada negara melalui dividen.   Sementara itu, Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron menekankan peningkatan kapasitas produksi harus dibarengi kebijakan yang mendukung efisiensi industri, termasuk melalui kepastian pasokan gas bumi dan revitalisasi pabrik. Upaya tersebut penting agar biaya produksi dapat ditekan dan berdampak pada harga pupuk yang diterima petani.   “Harus ada kebijakan prioritas di sektor pupuk yang tentu merevitalisasi terhadap pabrik-pabrik supaya bisa dilakukan pengembangan, produksinya lebih massal, lebih tinggi, lebih besar, pada sisi lain efisiensinya bisa kita lebih tekan kembali, lebih efisien,” tegas Herman.   Ia juga menilai revitalisasi penting karena sebagian fasilitas produksi pupuk telah berusia cukup tua. Selain meningkatkan kapasitas, pembaruan fasilitas diharapkan dapat memperbaiki efisiensi sehingga harga produksi dapat ditekan.   “Produksi kita kemarin hanya maksimum 12 juta ton. Paling tidak, kami ingin sebagian besar kebutuhan itu bisa dipenuhi, menjadi 15-16 juta ton dari sekitar 23-24 juta ton kebutuhan, supaya harga pasar bisa dikendalikan oleh pabrik pupuk milik pemerintah,” ujar Herman.   Dirinya turut menyoroti kepastian pasokan gas bagi PT Pupuk Kujang. Menurutnya, pasokan gas secara konstan saat ini disebut hanya tersedia hingga 2030 sehingga diperlukan langkah untuk menjamin keberlanjutan pasokan setelah periode tersebut.   “Kepentingan utamanya adalah bagaimana kita bisa menekan harga produksi yang pada akhirnya bisa mengurangi harga yang diterima oleh para petani,” jelas Herman.   Oleh karena itu, Herman juga mendorong agar Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) memberikan dukungan bagi industri pupuk. Menurutnya, kepastian harga dan kuota gas dapat membantu menekan biaya produksi sekaligus memperkuat kontribusi BUMN pupuk kepada negara.   Menutup pernyataan, BAKN DPR RI menilai penguatan produksi pupuk perlu dikawal sebagai bagian dari upaya mendukung kemandirian dan kedaulatan pangan. Dengan peningkatan kapasitas produksi, revitalisasi fasilitas, serta kepastian bahan baku dan energi, kebutuhan pupuk nasional diharapkan semakin mampu dipenuhi dari dalam negeri sehingga petani memperoleh pupuk dengan harga yang lebih wajar. (ujm/um)...

Baca Detail
Tinjau Pupuk Kujang, Herman Khaeron Dorong Penguatan Produksi Pupuk Nasional
Berita
08 Oct 2026

Tinjau Pupuk Kujang, Herman Khaeron Dorong Penguatan Produksi Pupuk Nasional

PARLEMENTARIA, Karawang — Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron mendorong peningkatan kapasitas produksi pupuk nasional untuk memperkecil kesenjangan antara kemampuan produksi dalam negeri dan kebutuhan pupuk nasional. Saat ini, produksi pupuk nasional disebut baru mencapai sekitar 12 juta ton, sementara kebutuhan berada di kisaran 23–24 juta ton.   Hal tersebut disampaikannya dalam kunjungan kerja BAKN DPR RI ke PT Pupuk Kujang, Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/10/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk mengevaluasi tindak lanjut rekomendasi BAKN terkait tata kelola pupuk bersubsidi, termasuk kemampuan produksi serta peluang pengembangan kapasitas melalui revitalisasi maupun pembangunan fasilitas baru.   “Produksi kita kemarin hanya maksimum 12 juta ton. Paling tidak, kami ingin sebagian besar kebutuhan itu bisa dipenuhi, menjadi 15-16 juta ton dari sekitar 23-24 juta ton kebutuhan, supaya harga pasar bisa dikendalikan oleh pabrik pupuk milik pemerintah,” ujar Herman.   Oleh karena itu, menurut Herman, peningkatan kapasitas produksi perlu disertai revitalisasi pabrik pupuk yang telah berusia cukup lama. Langkah tersebut diperlukan untuk meningkatkan kapasitas sekaligus efisiensi produksi sehingga biaya produksi dapat ditekan.   Ia menilai penguatan produksi pupuk nasional penting untuk mendukung kemandirian dan kedaulatan pangan. Baginya, ketersediaan pupuk yang lebih kuat dan biaya produksi yang lebih efisien diharapkan dapat membantu menjaga harga pupuk pada tingkat yang wajar bagi petani.   “Kepentingan utamanya adalah bagaimana kita bisa menekan harga produksi yang pada akhirnya bisa mengurangi harga yang diterima oleh para petani,” jelas Herman.   Herman menambahkan, upaya pengembangan kapasitas produksi perlu dikawal sejalan dengan komitmen investasi PT Pupuk Indonesia sekitar Rp50 triliun pada periode 2025–2029. Menurut pandangannya, investasi tersebut perlu diarahkan untuk mendukung revitalisasi dan pengembangan fasilitas produksi pupuk nasional. “Revitalisasi terhadap pabrik-pabrik ini harus dilakukan supaya pengembangan produksinya lebih massal, lebih tinggi, dan lebih besar. Di sisi lain, efisiensinya bisa kita tekan kembali sehingga lebih efisien. Kemudian, harga bisa ditekan pada tingkat yang wajar,” katanya.   Di sisi lain, Herman menyoroti kepastian pasokan gas sebagai salah satu tantangan dalam menjaga keberlanjutan produksi pupuk. PT Pupuk Kujang disebut hanya memiliki kepastian pasokan gas secara konstan hingga tahun 2030.   “PT Pupuk Kujang sendiri hanya memiliki rentang waktu pasokan gas yang konstan sampai tahun 2030. Oleh karenanya, bagaimana untuk bisa mendorong kelanjutan setelah 2030?” ujar Herman.   Menurutnya, kepastian pasokan gas perlu menjadi perhatian pemerintah karena produksi pupuk sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku tersebut. BAKN DPR RI, jelasnya, juga akan mendorong pembahasan dengan sektor-sektor terkait, terutama untuk memastikan keberlanjutan pasokan gas bagi industri pupuk.   Herman turut menyoroti penerapan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi industri pupuk. Ia menyampaikan kebijakan tersebut perlu memberikan perhatian lebih kepada BUMN karena keuntungan perusahaan milik negara pada akhirnya kembali kepada negara.   “Semestinya HGBT ini berlaku untuk industri-industri yang produktif seperti pabrik pupuk. Ini wajib mendapatkan HGBT dan wajib mendapatkan kuota yang lebih besar karena juga akan menghasilkan keuntungan yang keuntungannya akan kembali lagi kepada negara,” katanya.   Menutup pernyataan, Herman berharap penguatan produksi, revitalisasi pabrik, dan kepastian pasokan gas dapat berjalan beriringan. Dengan kapasitas produksi yang lebih besar, kebutuhan pupuk nasional diharapkan semakin mampu dipenuhi dari dalam negeri sekaligus membuka peluang peningkatan manfaat ekonomi bagi negara dan petani. (ujm/um)...

Baca Detail