KABAR PARLEMEN

Informasi terkini dan terpercaya mengenai kegiatan serta kebijakan DPR RI.


Nihayatul Wafiroh Desak Kemenkes Anggarkan Ambulans Udara untuk Sultra
Berita
13 Oct 2026

Nihayatul Wafiroh Desak Kemenkes Anggarkan Ambulans Udara untuk Sultra

PARLEMENTARIA, Kendari — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mendesak Kementerian Kesehatan mengalokasikan anggaran untuk penyediaan ambulans udara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Kebutuhan tersebut dinilai mendesak mengingat sekitar 60 persen wilayah Sultra merupakan kepulauan, sehingga mobilitas pasien dalam kondisi darurat kerap terkendala jarak dan waktu tempuh antarpulau.   Nihayatul menegaskan, transportasi medis melalui jalur laut membutuhkan waktu berjam-jam untuk menjangkau sejumlah wilayah. Dalam kondisi kritis, keterlambatan penanganan akibat perjalanan yang panjang dapat menjadi persoalan serius bagi keselamatan pasien.   “Sulawesi Tenggara ini 60% kepulauan. Dari satu pulau ke pulau lain, ini butuh waktu berjam-jam. Bayangkan kalau sakit dan harus naik kapal, saya tidak bisa membayangkan kalau dalam kondisi kritis. Ini membutuhkan ambulans terbangnya ini penting sekali,” ujar Nihayatul usai rangkaian kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI di Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu (10/10/2026).   Politisi Fraksi PKB itu mengatakan, ambulans udara, baik berupa pesawat maupun helikopter medis, diperlukan untuk mempercepat proses evakuasi dan rujukan pasien gawat darurat dari wilayah kepulauan menuju fasilitas kesehatan yang memiliki kemampuan penanganan lebih lengkap.   Karena itu, Nihayatul meminta agar kebutuhan ambulans udara di Sultra masuk dalam perencanaan anggaran Kementerian Kesehatan pada periode berikutnya. Menurutnya, penyediaan sarana transportasi medis tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan masyarakat di wilayah kepulauan memperoleh akses pelayanan kesehatan yang lebih merata.   “Kementerian Kesehatan mohon untuk anggaran berikutnya bila ada penyediaan ambulans terbang, Sulawesi Tenggara untuk bisa dimasukkan dalam anggaran ambulans terbang untuk memastikan masyarakat Sulawesi Tenggara di pulau-pulau ini untuk bisa mendapatkan akses kesehatan haknya warga negara,” tandasnya.   Senada dengan Nihayatul, Anggota Komisi IX DPR RI Ashabul Kahfi juga menilai layanan transportasi udara medis perlu mendapat perhatian pemerintah. Ia menyoroti kebutuhan rujukan pasien dari sejumlah daerah, seperti Raha dan Bau-Bau, menuju Kendari sebagai ibu kota provinsi, terutama ketika pasien membutuhkan penanganan segera.   Ashabul mengatakan, Komisi IX DPR RI mendorong pemerintah pusat mempertimbangkan penyediaan layanan transportasi udara khusus untuk pasien darurat. Kehadiran layanan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses rujukan dan membantu mengatasi kendala geografis yang selama ini dihadapi masyarakat di wilayah kepulauan.   “Sehingga disampaikan oleh Ibu Ketua rombongan (Nihayatul), bahwa kita menyarankan dan mengusulkan kepada pemerintah pusat tentang perlunya ada pelayanan udara, penyediaan transportasi udara yang bisa membawa pasien khususnya yang darurat-darurat menuju ke pesawat dan helikopter,” pungkas Ashabul. (pun/ssb)...

Baca Detail
Komisi X Dorong Penguatan Perlindungan Peserta Didik dalam RUU Sisdiknas
Berita
13 Oct 2026

Komisi X Dorong Penguatan Perlindungan Peserta Didik dalam RUU Sisdiknas

PARLEMENTARIA, Gianyar — Rentetan dugaan kekerasan di lingkungan pendidikan menjadi alarm serius bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat perlindungan peserta didik. Kasus meninggalnya Muhammad Hasbi Al Aqib (7), siswa sekolah dasar di Pemalang, Jawa Tengah, yang diduga mengalami perundungan, serta dugaan perundungan di asrama Telkom University yang viral di media sosial, kembali menegaskan pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan.   Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menilai, kasus-kasus tersebut harus menjadi peringatan bagi pemerintah, satuan pendidikan, tenaga pendidik, dan orang tua untuk lebih serius mencegah serta menangani kekerasan. Menurutnya, upaya perlindungan peserta didik perlu diperkuat agar peristiwa serupa tidak terus berulang.   “Ini alarm keras bagi dunia pendidikan kita, bagi kita semua para pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Maka kita harus tetap serius mengantisipasi dan mencegah ini supaya tidak terjadi,” ujar Lalu saat ditemui dalam rangkaian kunjungan kerja Komisi X DPR RI di Bali, Jumat (9/10/2026).   Lalu menjelaskan, penguatan perlindungan dari kekerasan menjadi salah satu aspek yang didorong Komisi X DPR RI dalam pembahasan revisi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Melalui revisi tersebut, DPR berupaya memperkuat landasan hukum untuk mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan pendidikan.   “Kemudian peraturan-peraturan yang hari ini sudah dikeluarkan ternyata belum mampu mencegah dan mengatasi kekerasan. Sehingga kami di Komisi X, di dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas, itu memasukkan ini menjadi payung hukum yang lebih kuat lagi. Sehingga kekerasan di lingkungan sekolah bisa kita cegah,” tegas politisi Fraksi PKB itu.   Saat ini, Komisi X DPR RI tengah menyusun RUU Sisdiknas dengan metode kodifikasi, yakni mengintegrasikan sejumlah undang-undang di bidang pendidikan ke dalam satu kerangka hukum yang utuh, komprehensif, dan sistematis. Regulasi yang menjadi bagian dari proses tersebut meliputi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.   Di sisi lain, ketentuan mengenai perlindungan anak dari kekerasan sebenarnya telah diatur dalam Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Perlindungan Anak. Ketentuan tersebut mengamanatkan perlindungan anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan dari kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya. Pemerintah juga telah menerbitkan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.   Meski demikian, Lalu menegaskan bahwa keberadaan regulasi perlu diikuti pelaksanaan yang konsisten dan keterlibatan seluruh pihak. Pemerintah pusat dan daerah, sekolah, guru, serta orang tua harus menjalankan tanggung jawab masing-masing sekaligus membangun kerja sama untuk mencegah kekerasan sejak dini.   “Ini tidak boleh lagi terjadi, apapun alasannya, maka kita semua harus aware. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, kemudian sekolah, guru, orang tua. Ini semua harus bertanggung jawab, mari kita bahu-membahu. Tidak bisa hanya parsial saja, tetapi ini harus gotong royong. Mau tidak mau, ini harus kita tuntaskan segera,” tegasnya.   Sebagai bentuk kepedulian terhadap perlindungan anak, Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayanti bersama sejumlah anggota Komisi X DPR RI juga telah mengunjungi kediaman keluarga Muhammad Hasbi Al Aqib di Pemalang, Jawa Tengah, Sabtu (10/10/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari perhatian DPR terhadap kasus yang menimpa korban sekaligus pentingnya memperkuat upaya pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan agar kejadian serupa tidak terulang. (uc/ssb)...

Baca Detail
Nihayatul Wafiroh Soroti Kebutuhan Dokter Spesialis di RSUD Bahteramas
Berita
13 Oct 2026

Nihayatul Wafiroh Soroti Kebutuhan Dokter Spesialis di RSUD Bahteramas

PARLEMENTARIA, Kendari — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menyoroti perlunya peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Bahteramas, Kendari, Sulawesi Tenggara, terutama dalam pemenuhan dokter spesialis, optimalisasi ruang perawatan, serta kelengkapan fasilitas penunjang bagi pasien. Ia menegaskan, kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan peralatan medis harus berjalan beriringan agar fasilitas rumah sakit dapat beroperasi secara optimal.   Hal tersebut disampaikan Nihayatul usai memimpin rangkaian kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI, termasuk meninjau langsung RSUD Bahteramas di Kendari, Sabtu (10/10/2026).   Dalam peninjauan tersebut, Nihayatul mengidentifikasi kebutuhan dokter spesialis, khususnya urologi dan anak. Menurutnya, pemenuhan tenaga medis spesialis perlu segera ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Kementerian Kesehatan.   “Ada kebutuhan dokter spesialis urologi, dokter spesialis anak. Saya pikir itu bisa segera diatasi dan memang untuk kenaikan industri kita cek untuk dokter spesialis karena memang ini yang sudah kita gerakkan dan juga dari Kementerian Kesehatan,” ujar Nihayatul.   Selain pemenuhan tenaga medis, legislator Fraksi PKB itu menilai pemanfaatan sejumlah ruangan di RSUD Bahteramas masih dapat dioptimalkan untuk mendukung pelayanan dan menampung pasien secara lebih baik. Evaluasi tersebut penting agar kapasitas fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal sesuai kebutuhan pelayanan.   Di sisi lain, Nihayatul mengapresiasi cakupan pemanfaatan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di RSUD Bahteramas. Ia menyebut hampir 90 persen pasien rumah sakit tersebut telah menggunakan layanan BPJS Kesehatan, dengan kualitas pelayanan yang dinilainya sudah cukup baik.   Meski demikian, ia memberikan perhatian terhadap kelengkapan fasilitas dasar di Instalasi Gawat Darurat (IGD), khususnya penyediaan selimut dan seprai bagi pasien. Menurutnya, aspek kenyamanan pasien juga menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan dalam pelayanan kesehatan.   “Kita tadi melihat di ruangan IGD catatan kami harus diperbaiki untuk fasilitasnya, terutama untuk dikasih selimut untuk pasien karena biasanya itu satu kesatuan ya selimut dan sepreinya karena ini baru pertama kalinya saya menemukan rumah sakit tidak ada selimutnya,” tegas Nihayatul.   Terkait pengembangan fasilitas rumah sakit, Nihayatul menyatakan Komisi IX DPR RI siap mendukung pemenuhan kebutuhan alat kesehatan modern seiring dengan rampungnya pembangunan gedung baru. Namun, dukungan tersebut perlu disertai kesiapan tenaga medis dan tenaga pendukung agar fasilitas yang dibangun benar-benar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.   “Kita akan support untuk SDM-nya dan alat kesehatannya, karena pembangunannya sudah akan siap. Selanjutnya kita akan kita akan support untuk peralatan-peralatan yang karena kalau peralatan tersebut ini tidak akan mungkin bisa beroperasi kalau tidak ada SDM-nya, jadi harus sejalan,” pungkas Nihayatul. (pun/ssb)...

Baca Detail
Cegah Praktik Diskriminatif di Lapas, Willy Aditya Minta Kalapas dan Karutan Benahi Tata Kelola
Berita
13 Oct 2026

Cegah Praktik Diskriminatif di Lapas, Willy Aditya Minta Kalapas dan Karutan Benahi Tata Kelola

PARLEMENTARIA, Palembang — Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya meminta seluruh kepala lembaga pemasyarakatan (kalapas) dan kepala rumah tahanan negara (karutan) di Sumatera Selatan membenahi tata kelola serta memastikan tidak ada diskriminasi dalam pemenuhan hak warga binaan. Ia menyoroti dugaan perlakuan istimewa terhadap warga binaan tertentu, peredaran narkotika, penggunaan telepon genggam ilegal, hingga potensi penyimpangan dalam pengelolaan bahan makanan.   Penegasan tersebut disampaikan Willy saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (9/10/2026). Kunjungan itu menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap penyelenggaraan layanan pemasyarakatan, termasuk pemenuhan hak dan kebutuhan dasar warga binaan.   Menurut Willy, kualitas pengelolaan lapas dan rutan mencerminkan tata kelola negara. Karena itu, ia mengingatkan jajaran pemasyarakatan agar tidak membiarkan penyalahgunaan kewenangan ataupun perlakuan berbeda berdasarkan latar belakang ekonomi dan status sosial warga binaan.   “Kalau kau ingin melihat sebuah negara, lihat bagaimana mereka mengelola penjara,” ujar Willy di hadapan jajaran pemasyarakatan Sumatera Selatan.   Legislator Fraksi Partai NasDem tersebut menegaskan, warga binaan yang memiliki kemampuan ekonomi tidak boleh memperoleh fasilitas istimewa, sementara hak warga binaan lainnya justru terabaikan. Ia meminta kalapas dan karutan menjalankan tugas secara adil serta tidak menyalahgunakan kewenangan.   “Saya minta semua kalapas dan karutan, jangan ke atas menjilat, ke bawah menginjak. Nggak mau saya,” tegasnya.   Tidak henti, Willy juga menyoroti pengelolaan bahan makanan atau bama bagi warga binaan. Ia mengingatkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar harus dilakukan sesuai ketentuan dan tidak boleh menjadi ruang penyimpangan yang merugikan warga binaan.   “Makanan orang kecil kalian potong sini, nggak mau saya. Sementara orang-orang bos masuk ke sana, kalian fasilitasi. Jangan! Nggak boleh diskriminatif,” ujarnya.   Peringatan tersebut juga berkaitan dengan kasus dugaan fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang sebelumnya menjadi perhatian Komisi XIII DPR RI. Pada akhir September 2026, Komisi XIII DPR RI bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan peninjauan untuk menindaklanjuti temuan fasilitas yang diduga tidak sesuai ketentuan.   Dalam peninjauan tersebut, Komisi XIII DPR RI menyoroti keberadaan bangunan di luar aset resmi kementerian dan meminta penertiban fasilitas yang tidak sesuai peruntukannya. Kasus tersebut menjadi pengingat pentingnya pengawasan menyeluruh untuk mencegah praktik serupa di lembaga pemasyarakatan lainnya.   Selain persoalan integritas pelayanan, pemasyarakatan di Sumatera Selatan juga menghadapi tantangan kepadatan hunian. Berdasarkan data Kanwil Ditjenpas Sumatera Selatan per 19 Maret 2026, jumlah penghuni lapas dan rutan di provinsi tersebut mencapai 15.636 orang, sedangkan kapasitas yang tersedia hanya 7.360 orang.   Data tersebut menunjukkan jumlah penghuni telah melampaui kapasitas yang tersedia. Kondisi ini semakin menegaskan pentingnya pengawasan terhadap kualitas pelayanan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pelaksanaan pembinaan warga binaan.   Melalui kunjungan reses tersebut, Willy meminta jajaran pemasyarakatan di Sumatera Selatan menindaklanjuti berbagai persoalan tata kelola, terutama terkait kesetaraan perlakuan, pengawasan fasilitas, dan pengelolaan kebutuhan dasar warga binaan. Ia menekankan bahwa pembenahan lapas dan rutan harus dimulai dari komitmen seluruh jajaran untuk menjalankan tugas secara adil dan bertanggung jawab. (sar/um)...

Baca Detail
Rycko Menoza Dorong Pemetaan Potensi Olahraga Unggulan di Setiap Daerah
Berita
13 Oct 2026

Rycko Menoza Dorong Pemetaan Potensi Olahraga Unggulan di Setiap Daerah

PARLEMENTARIA, Denpasar — Anggota Komisi X DPR RI Rycko Menoza mendorong Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memetakan potensi cabang olahraga unggulan di setiap daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan pembinaan atlet nasional. Menurutnya, setiap provinsi memiliki karakteristik dan keunggulan olahraga yang berbeda sehingga dukungan fasilitas, pendanaan, dan pembinaan perlu disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.   “Jadi Kementerian Pemuda dan Olahraga ini memang yang pertama harus dia tahu persis bagaimana bibit di masing-masing daerah. Ya tentu kan setiap daerah belum tentu semuanya bola, jadi memang punya spesifikasi,” ujar Rycko saat kunjungan kerja Komisi X DPR RI di Bali, Jumat (9/10/2026).   Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menilai, pemetaan potensi olahraga penting agar pemerintah dapat menentukan cabang olahraga yang layak menjadi prioritas pembinaan di setiap provinsi. Dengan pendekatan itu, pengembangan atlet tidak hanya berpusat pada cabang olahraga populer, tetapi juga memberi ruang bagi cabang lain yang berpeluang menyumbangkan prestasi bagi Indonesia.   “Yang diperlukan bagaimana Kementerian Pemuda Olahraga ini mempunyai kluster dari masing-masing provinsi, mana cabang-cabang olahraga yang akan diunggulkan untuk Indonesia,” katanya.   Menurut Rycko, pemetaan tersebut perlu diikuti dukungan fasilitas dan program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan atlet. Ketersediaan sarana olahraga, kesinambungan pelatihan, serta keterlibatan pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting untuk mengembangkan potensi atlet sejak dini.   “Jadi tentu yang disesuaikan dengan bantuan yang diberikan kepada daerah, fasilitas olahraga. Karena kan majunya suatu daerah, tentu yang pertama pembinaan, dan itu kan didukung dengan fasilitas yang dimiliki,” tuturnya.   Rycko mencontohkan keberagaman potensi olahraga di Indonesia. Sejumlah wilayah di Indonesia Timur, misalnya, memiliki potensi atlet tinju dan cabang olahraga bela diri. Sementara itu, daerah dengan karakteristik pantai yang mendukung dapat mengembangkan olahraga selancar atau surfing.   Ia juga menyoroti potensi Lampung, daerah pemilihan yang diwakilinya, dalam melahirkan atlet berprestasi di cabang angkat besi dan angkat berat. Salah satu pusat pembinaan yang menjadi contoh adalah Padepokan Gajah Lampung di Kabupaten Pringsewu, yang telah melahirkan atlet berprestasi di tingkat nasional hingga internasional.   “Saya berasal dari Dapil Lampung, ini kan juga berapa kali (atlet) angkat besi Lampung juara. Bagaimana peran pemerintah daerah, termasuk pemerintah pusat untuk memberikan dukungan?” ujar legislator Daerah Pemilihan Lampung I tersebut.   Menurut Rycko, pengalaman Lampung menunjukkan pentingnya menjaga kesinambungan pembinaan dan dukungan bagi atlet daerah. Potensi yang telah teridentifikasi perlu ditopang fasilitas memadai dan program latihan berkelanjutan agar atlet mampu berkembang serta bersaing di tingkat yang lebih tinggi.   Pendekatan serupa, lanjutnya, perlu diterapkan dalam pembinaan sepak bola. Keberadaan sekolah sepak bola (SSB) di daerah perlu diperkuat sebagai jalur pembinaan pemain muda, sehingga mereka memiliki kesempatan berkembang menuju klub profesional dan kompetisi internasional.   Dalam kesempatan yang sama, Rycko mengapresiasi capaian Timnas Indonesia pada FIFA ASEAN Cup 2026. Menurutnya, capaian tersebut dapat menjadi dorongan untuk memperkuat pembinaan pemain muda dan menyusun strategi pengembangan sepak bola nasional secara berkelanjutan.   Ia juga menyoroti peran pemain diaspora dan naturalisasi dalam memperkuat skuad Merah Putih. Meski demikian, pembinaan talenta lokal tetap perlu mendapat perhatian agar Indonesia memiliki jalur pengembangan pemain yang berkesinambungan, mulai dari SSB hingga level profesional.   Rycko berharap pemetaan potensi olahraga daerah dapat menjadi pijakan bagi kebijakan pembinaan atlet yang lebih terarah. Dengan dukungan fasilitas, pendanaan, dan program latihan yang sesuai, semakin banyak atlet daerah diharapkan mampu berkembang dan berkontribusi terhadap prestasi olahraga Indonesia. (uc/ssb)...

Baca Detail
Amin AK Minta Data Penerima Subsidi Energi Dibenahi agar Tepat Sasaran
Berita
13 Oct 2026

Amin AK Minta Data Penerima Subsidi Energi Dibenahi agar Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Bandung — Anggota Komisi XI DPR RI Amin AK meminta pemerintah mengevaluasi penyaluran subsidi dan kompensasi energi agar lebih tepat sasaran. Ia menyoroti masih adanya masyarakat mampu yang menikmati manfaat subsidi, sementara sebagian masyarakat yang berhak justru belum memperoleh bantuan.   Dirinya menyampaikan hal tersebut kepada Parlementaria di sela-sela Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI ke Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (10/10/2026). Menurutnya, ketepatan penerima perlu menjadi perhatian utama agar alokasi anggaran subsidi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.   “Pemerintah perlu melakukan manajemen fiskal sebaik-baiknya agar subsidi benar-benar jatuh kepada orang-orang yang berhak. Orang yang sudah sangat mampu seharusnya tidak lagi menikmati subsidi listrik dan bantuan BBM dalam jumlah besar,” ujar Amin.   Ia menegaskan, pembenahan perlu mencakup berbagai jenis bantuan energi, mulai dari subsidi listrik dan bahan bakar minyak (BBM) hingga LPG 3 kilogram atau yang dikenal sebagai gas melon. Penataan penerima diperlukan agar anggaran subsidi dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan tidak membebani keuangan negara secara berlebihan.   Ia juga menyoroti penggunaan pengelompokan desil kesejahteraan sebagai salah satu acuan dalam menentukan penerima bantuan. Pemerintah, tegasnya, perlu memastikan data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat agar penyaluran subsidi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.   Selain ketepatan sasaran, ia mengingatkan besarnya anggaran subsidi dan kompensasi energi yang harus ditanggung negara. Apabila tidak dikelola secara optimal, belanja tersebut berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.   Selain itu, ia turut menyoroti tekanan terhadap APBN akibat berbagai kewajiban belanja, termasuk pembayaran bunga utang, belanja pegawai, dan transfer ke daerah (TKD). Berdasarkan data yang disampaikannya, sekitar 19 persen pendapatan negara digunakan untuk membayar bunga utang.   “Ruang fiskal kita menjadi semakin sempit. Padahal, anggaran tersebut juga dibutuhkan untuk pembangunan dan kesehatan masyarakat. Karena itu, subsidi dan kompensasi harus dikelola dengan lebih baik,” jelas politisi Fraksi PKS tersebut.   Ia turut menyoroti inclusion error, yakni kondisi ketika masyarakat yang tidak memenuhi kriteria justru menerima bantuan. Dirinya menyebut ketidaktepatan penyaluran tersebut dapat mencapai 60 persen berdasarkan data yang dirujuknya.    Karena itu, Amin menekankan pentingnya perbaikan pendataan dan mekanisme distribusi agar bantuan tidak salah sasaran. Dalam konteks pembenahan data, DPR RI bersama pemerintah sebelumnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Selasa (6/10/2026) lalu.   Kehadiran regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola dan integrasi data, termasuk mendukung ketepatan penentuan penerima subsidi energi. Dengan data yang lebih akurat, penyaluran bantuan diharapkan menjadi lebih adil dan penggunaan anggaran negara semakin efektif. (RR/um)...

Baca Detail
Selly Apresiasi Subsidi Pemerintah yang Turunkan Beban Pelunasan Haji 2027
Berita
13 Oct 2026

Selly Apresiasi Subsidi Pemerintah yang Turunkan Beban Pelunasan Haji 2027

PARLEMENTARIA, Buleleng — Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengapresiasi penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M sebesar Rp98.466.351,35 per jemaah. Meski total biaya penyelenggaraan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, biaya yang ditanggung langsung oleh jemaah justru mengalami penurunan berkat skema subsidi pemerintah.   Dalam skema yang disepakati Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah, porsi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayar jemaah ditetapkan sebesar 55,50 persen atau rata-rata Rp54.648.825 per jemaah. Sementara itu, 44,50 persen sisanya atau rata-rata Rp43.817.526,35 bersumber dari nilai manfaat pengelolaan dana haji.   “Saya mengapresiasi karena subsidi itu tentu dibayar bukan menggunakan nilai manfaat, tetapi mungkin seperti yang kita ketahui akan menggunakan dana APBN karena ini merupakan kebijakan dari Pak Presiden Prabowo,” ungkap Selly di Kabupaten Buleleng, Bali, Jumat (9/10/2026).   Ia menjelaskan, struktur pelunasan Bipih tahun 2027 juga dirancang untuk meringankan beban jemaah. Dari rata-rata Bipih sebesar Rp54.648.825, jemaah telah memiliki setoran awal Rp25 juta dan perolehan virtual account (VA) sekitar Rp3,4 juta. Selain itu, terdapat subsidi pemerintah sekitar Rp3,2 juta per jemaah.   Dengan memperhitungkan komponen tersebut, sisa biaya pelunasan yang harus dibayarkan jemaah rata-rata menjadi Rp23.048.825. Skema ini menurunkan beban jemaah sekitar Rp3.384.981,58 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.   Menurut Selly, kesepakatan besaran BPIH penting agar jemaah memiliki kepastian dan waktu yang cukup untuk mempersiapkan dana pelunasan. Kepastian tersebut juga diperlukan agar proses pelunasan dapat segera berjalan sesuai jadwal penyelenggaraan ibadah haji.   “Saya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang akhirnya bisa sepakat untuk menetapkan BPIH karena menyangkut dengan masa pelunasan yang harus segera dibayar oleh para jemaah. Artinya, jemaah ada waktu dari jauh-jauh hari untuk menyiapkan uang dalam rangka pelunasan,” ujar politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.   Meski mengapresiasi skema pembiayaan tersebut, Selly mengingatkan pentingnya menjaga keberlanjutan keuangan haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Menurutnya, kebijakan subsidi perlu tetap memperhatikan keseimbangan antara kemampuan jemaah, kualitas layanan haji, dan keberlanjutan dana haji agar pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji dapat terjaga dalam jangka panjang. (tn/ssb)...

Baca Detail
Novita Wijayanti Dorong Pengembangan Embung untuk Perkuat Ketersediaan Air di NTT
Berita
13 Oct 2026

Novita Wijayanti Dorong Pengembangan Embung untuk Perkuat Ketersediaan Air di NTT

PARLEMENTARIA, Labuan Bajo — Komisi V DPR RI mendorong pengembangan embung dan optimalisasi infrastruktur sumber daya air untuk memperkuat ketersediaan air bersih di Nusa Tenggara Timur (NTT). Upaya tersebut dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pengembangan pariwisata di Labuan Bajo dan sekitarnya.   Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengatakan, pembangunan infrastruktur di Labuan Bajo perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk penyediaan air bersih dan air minum. Kesiapan infrastruktur dasar tersebut dinilai perlu berjalan beriringan dengan pengembangan konektivitas dan fasilitas pendukung pariwisata.   “Saya mendukung Labuan Bajo di sini dari awal super prioritas destinasi di Labuan Bajo. Kemudian 2028 akan dilaksanakan PON di sini juga, artinya Komisi V secara keseluruhan berkomitmen untuk bisa mendukung infrastruktur yang ada di Labuan Bajo dan NTT dan sekitarnya,” kata Novita di Kantor Bupati Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Jumat (9/10/2026).   Menurut Novita, ketersediaan air bersih dan air minum tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga, tetapi juga menunjang pelayanan publik dan aktivitas ekonomi. Karena itu, pembangunan infrastruktur air perlu menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah agar mampu mengimbangi peningkatan aktivitas masyarakat dan pariwisata.   Sementara itu, Gubernur NTT Melki Laka Lena menyoroti potensi pengembangan embung sebagai salah satu alternatif untuk memperkuat penyediaan air. Ia menjelaskan, pemanfaatan sejumlah bendungan belum optimal karena dukungan jaringan primer dan sekunder belum berjalan sebagaimana diharapkan.   “Embung tadi menurut saya penting karena ini banyak bendungan yang belum bisa bergerak kemanfaatannya. Karena primernya sudah, sekundernya tersedia belum begitu bergerak,” ujar Melki.   Menurutnya, pengembangan embung dapat dipertimbangkan sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan air di wilayah tertentu. Ia berharap Komisi V DPR RI dapat mendorong pembahasan dan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur tersebut dengan mempertimbangkan kebutuhan serta kondisi daerah.   Selain ketersediaan air, Novita juga mengingatkan pentingnya pengelolaan sampah dalam mendukung pengembangan pariwisata Labuan Bajo. Peningkatan kunjungan wisatawan dan aktivitas masyarakat perlu diimbangi dengan sistem pengelolaan sampah yang memadai agar kualitas lingkungan tetap terjaga.   Ia menilai, pembangunan infrastruktur perlu memperhatikan keterkaitan antara layanan dasar, konektivitas, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan perencanaan yang terintegrasi, pembangunan diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.   Komisi V DPR RI mendorong agar kebutuhan infrastruktur air di NTT ditindaklanjuti melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pengembangan embung serta optimalisasi pemanfaatan bendungan diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat ketersediaan air dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Labuan Bajo dan sekitarnya. (/um)...

Baca Detail
Fathi Dorong Perluasan Basis Pajak untuk Dongkrak Tax Ratio di Jawa Barat
Berita
13 Oct 2026

Fathi Dorong Perluasan Basis Pajak untuk Dongkrak Tax Ratio di Jawa Barat

PARLEMENTARIA, Bandung — Anggota Komisi XI DPR RI Fathi menilai perluasan basis pajak menjadi langkah penting untuk meningkatkan rasio pajak (tax ratio) Indonesia, termasuk di Jawa Barat. Menurutnya, upaya optimalisasi penerimaan tidak cukup hanya dengan mengejar wajib pajak yang sudah patuh, tetapi juga perlu menjangkau potensi pajak yang selama ini belum tergarap.   Ia menyampaikan hal tersebut saat diwawancarai oleh Parlementaria usai Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI di Gedung Keuangan Negara, Bandung, Jawa Barat, Jumat (9/10/2026). Dirinya menjelaskan, penerimaan pajak Jawa Barat cenderung meningkat menjelang akhir tahun, sehingga proyeksi penerimaan perlu dicermati hingga penutupan tahun anggaran.   “Jadi memang tren di Jawa Barat ini biasanya di akhir-akhir tahun. Di akhir tahun itu pertumbuhannya lebih signifikan. Karenanya kami juga kemarin dilaporkan bahwa proyeksi penerimaan di Jawa Barat ini diperkirakan akan terkompresi nanti di akhir tahun,” ujar Fathi.   Ia menyampaikan, Komisi XI DPR RI akan terus memantau perkembangan penerimaan pajak. Tidak hanya itu saja, ia mengingatkan ekstensifikasi atau perluasan basis pajak perlu menjadi perhatian agar potensi penerimaan dari wajib pajak yang belum terjangkau dapat dioptimalkan.   “Bukan hanya mengejar yang sudah ada, yang sudah patuh, tetapi yang belum terjangkau. Karena seperti kita ketahui, tax ratio kita masih harus ditingkatkan. Jadi misi utamanya memang melalui ekstensifikasi,” tegasnya.   Selain itu, Fathi juga menyoroti peluang penyederhanaan skema pajak final agar lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh pelaku usaha. Ia menilai, penyesuaian ambang batas (threshold) pajak perlu dikaji untuk memperluas potensi basis pajak sekaligus memudahkan penghitungan kewajiban perpajakan.   “Kalau threshold pajaknya diperbesar, potensinya menurut kami bisa menjadi lebih luas lagi. Orang gampang melakukan perhitungan dan formulasinya cukup sederhana,” katanya.   Ia menambahkan, terdapat pelaku usaha dengan omzet yang telah melampaui kategori usaha kecil atau menengah, tetapi belum masuk dalam kategori perusahaan besar. Kelompok tersebut dinilai berpotensi menjadi bagian dari basis pajak baru apabila kebijakan yang diterapkan sesuai dengan karakteristik usahanya.   “Nah, ini yang sedang kita upayakan untuk bisa menjadi basis pajak baru,” tuturnya.   Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I Yunirwansyah menyampaikan, realisasi neto penerimaan pajak di wilayahnya mencapai sekitar Rp77,3 triliun hingga September 2026 dari target Rp122,68 triliun. Dengan demikian, masih terdapat sekitar Rp45,38 triliun yang perlu direalisasikan hingga akhir tahun.    DJP Jawa Barat juga mencatat penerimaan sekitar Rp1,8 triliun dari perluasan basis pajak baru.   “Basis pajak baru bisa kita perluas. Yang sebelumnya tidak membayar, sekarang bisa membayar Rp1,8 triliun,” ungkap Yunirwansyah.   Dari sisi kepabeanan dan cukai, penerimaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat hingga 30 September 2026 tercatat Rp21,99 triliun atau 71,17 persen dari target. Penerimaan yang masih didominasi cukai tersebut terkontraksi 0,16 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.   Yunirwansyah menegaskan pentingnya pemberantasan rokok ilegal untuk menjaga penerimaan negara sekaligus melindungi masyarakat dan menciptakan persaingan usaha yang sehat.   “Pemberantasan rokok ilegal harus terus dilakukan untuk menjaga penerimaan, untuk melindungi masyarakat, dan menciptakan persaingan yang sehat bagi pelaku usaha yang patuh,” ujarnya.   Ia juga menyoroti pemberian fasilitas fiskal di kawasan berikat yang menopang ekspor sekitar Rp122 triliun dan menyerap ratusan ribu tenaga kerja. Menurutnya, fasilitas tersebut harus diberikan secara tepat sasaran, disertai pengawasan memadai, dengan perhatian khusus terhadap industri padat karya, termasuk tekstil dan produk tekstil.   Untuk sisa tahun anggaran 2026, DJP Jawa Barat berfokus pada perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta penguatan sinergi dengan pemerintah daerah.   “Ukuran keberhasilan kita adalah penerimaan negara yang kuat, dunia usaha yang tumbuh sehat, serta masyarakat yang semakin sejahtera. Kami menyadari masih banyak ruang perbaikan," tutupnya. (App/um)...

Baca Detail
Misbakhun Minta Kemenkeu Cari Akar Masalah Penerimaan Pajak
Berita
13 Oct 2026

Misbakhun Minta Kemenkeu Cari Akar Masalah Penerimaan Pajak

PARLEMENTARIA, Bandung — Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa rendahnya capaian penerimaan pajak di Jawa Barat bukan semata-mata persoalan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), melainkan tantangan bersama yang harus diselesaikan dengan mengidentifikasi akar masalah secara terbuka. Hal tersebut disampaikan Misbakhun dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI di Gedung Keuangan Negara, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (9/10/2026).    Ia menyoroti realisasi penerimaan pajak Jawa Barat yang baru mencapai sekitar Rp77 triliun dari target Rp122 triliun per 30 September 2026, atau sekitar 63 persen, sementara waktu yang tersisa hingga akhir tahun hanya tiga bulan.   “Ini bukan persoalan DJP saja, bukan. Ini persoalan kita bersama. Kita harus menyampaikan dengan hati yang terbuka, ini persoalannya di mana?” tegas Misbakhun.   Ia menilai, mengejar target penerimaan dalam tiga bulan terakhir bukan perkara mudah. Karena itu, evaluasi perlu diarahkan pada penyebab belum optimalnya penerimaan pajak, bukan sekadar meminta otoritas pajak meningkatkan capaian menjelang akhir tahun.   Misbakhun juga mengingatkan bahwa DPR RI telah memberikan berbagai instrumen untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak, termasuk akses terhadap data perbankan dan pertukaran informasi lintas negara melalui Automatic Exchange of Information (AEOI). Ia turut menyinggung implementasi Coretax yang sebelumnya diharapkan dapat meningkatkan rasio pajak (tax ratio).   Menurut Misbakhun, pertumbuhan ekonomi dan produk domestik bruto (PDB) yang meningkat belum diikuti kenaikan rasio pajak secara sepadan. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu ditelaah untuk mengetahui potensi penerimaan yang belum tergarap secara optimal.   “Pertumbuhan ekonomi kita selalu naik, tapi tidak sinkron dengan pertumbuhan tax ratio kita. Pertumbuhan penerimaan pajak naik, tapi tidak menaikkan tax ratio kita. PDB naik. Ini kita cari deltanya, ke mana hilangnya?” ujarnya.   Politisi Fraksi Partai Golkar itu juga membandingkan kebijakan perpajakan Indonesia dengan Vietnam, yang disebutnya mampu mencatat pertumbuhan ekonomi hampir 10 persen meskipun menurunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Namun, ia mengakui bahwa kondisi kedua negara berbeda.   Misbakhun meminta Kementerian Keuangan berani mengevaluasi pendekatan yang selama ini digunakan dan merumuskan solusi berdasarkan persoalan mendasar. Ia menegaskan, DPR RI siap mendukung kebutuhan regulasi apabila perubahan kebijakan memang memerlukannya.   “Jangan berharap hasil yang berbeda kalau caranya sama. Kalau butuh undang-undang, kita kasih, Pak,” tandasnya.   Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengakui masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam upaya mengoptimalkan penerimaan negara. Ia berharap arahan dan masukan dari pimpinan serta anggota Komisi XI DPR RI dapat membantu menjawab tantangan penerimaan, menjaga daya saing industri, dan meningkatkan kualitas pelayanan.   Dirinya menyebutkan, fokus DJP hingga akhir tahun adalah mengamankan penerimaan negara melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta pengawasan yang semakin akurat.   “Ukuran keberhasilan kita adalah penerimaan negara yang kuat, dunia usaha yang tumbuh sehat, serta masyarakat yang semakin sejahtera,” katanya.   Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I Yunirwansyah menyampaikan bahwa perluasan basis pajak telah menghasilkan tambahan penerimaan.    “Pajak baru bisa kita perluas yang sebelumnya tidak ada yang membayar, sekarang bisa membayar Rp1,8 triliun,” tandasnya. (App/um)...

Baca Detail
Zainul Munasichin Dorong Modernisasi Fasilitas BPVP Kendari
Berita
13 Oct 2026

Zainul Munasichin Dorong Modernisasi Fasilitas BPVP Kendari

PARLEMENTARIA, Kendari — Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin mendorong modernisasi fasilitas Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), agar materi pelatihan semakin selaras dengan kebutuhan industri. Pembaruan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), tata rias, tata boga, hingga barista dinilai penting untuk meningkatkan kompetensi peserta dan memperkuat daya saing tenaga kerja lokal.   Hal tersebut disampaikan Zainul saat mengikuti rangkaian kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI ke BPVP Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (9/10/2026). Ia menyebutkan, sejumlah peserta pelatihan menyampaikan masukan mengenai perlunya pembaruan fasilitas agar proses pembelajaran sesuai dengan perkembangan teknologi dan peralatan yang digunakan di dunia kerja.   “Ada beberapa masukan yang disampaikan oleh para peserta training menyangkut pertama soal fasilitas di BLK, fasilitas yang tersedia bisa di-update lagi, misalnya komputer untuk yang mengambil kelas komputer (kelas TIK),” ujar Zainul.   Ia menambahkan, kebutuhan pembaruan juga disampaikan peserta pelatihan tata rias, tata boga, dan barista. Menurutnya, peralatan yang lebih mutakhir akan membantu peserta mengembangkan keterampilan praktis yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja maupun membangun usaha mandiri.   “Kemudian juga di kelas rias tadi supaya mereka berada pada fasilitas yang bisa di-update lagi terkait dengan fasilitas untuk pelatihan menjadi Make-Up Artist (MUA). Yang tata boga, juga seperti itu. Berikutnya ada juga tadi barista, mereka juga berharap peralatan untuk mereka menjadi barista juga kalau bisa di-update,” sambung politisi Fraksi PKB tersebut.   Selain peningkatan fasilitas pelatihan, Zainul menyoroti pentingnya penyerapan tenaga kerja lokal di tengah perkembangan investasi pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara, khususnya di wilayah Kolaka dan sekitarnya. Menurutnya, peningkatan investasi perlu diikuti dengan penguatan kompetensi pekerja lokal agar mereka memiliki kesempatan lebih besar mengisi kebutuhan tenaga kerja di sektor industri.   Ia menegaskan, keberadaan tenaga kerja asing (TKA) harus diiringi proses alih pengetahuan dan teknologi (transfer of knowledge) yang efektif kepada tenaga kerja Indonesia, termasuk mereka yang ditugaskan sebagai tenaga kerja pendamping TKA.   “Kita butuh memastikan bahwa tenaga kerja pendamping yang mendampingi TKA itu adalah mereka yang benar-benar punya kemampuan dasar untuk menyerap pengetahuan dan juga teknologi dari tenaga kerja asing tersebut. Salah satunya adalah bekal dasarnya dari BLK,” tegas Zainul.   Untuk mendukung tujuan tersebut, Zainul mendorong penguatan regulasi pelaksanaan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan melalui peraturan pemerintah. Menurutnya, pengaturan mengenai kualifikasi tenaga kerja pendamping TKA perlu diselaraskan dengan kompetensi yang dibutuhkan industri, termasuk membuka ruang bagi lulusan balai latihan kerja (BLK) untuk memenuhi kebutuhan tersebut.   Ia juga menekankan pentingnya penyusunan dan pemutakhiran Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk jabatan tertentu agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Dengan standar kompetensi yang relevan, pelatihan vokasi diharapkan dapat menghasilkan tenaga kerja yang mampu menjalankan pekerjaan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan.   Zainul turut menyoroti persoalan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) bagi tenaga kerja pendamping TKA. Menurutnya, mekanisme pendampingan perlu dievaluasi agar proses alih pengetahuan benar-benar meningkatkan kemampuan pekerja lokal dan membuka peluang bagi mereka untuk mengisi posisi terkait setelah masa pendampingan berakhir.   “Oleh karena itu, peningkatan kompetensi melalui BLK menjadi kunci utama agar pekerja lokal mampu mengambil alih posisi tersebut setelah masa pendampingan berakhir,” tegas legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IV tersebut.   Di sisi lain, Zainul menyambut baik usulan perluasan skema magang nasional agar tidak hanya menyasar lulusan baru perguruan tinggi (fresh graduate), tetapi juga lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) yang telah mengikuti pelatihan vokasi di BLK. Menurutnya, keterhubungan antara pelatihan, pemagangan, dan penempatan kerja penting untuk memastikan keterampilan yang diperoleh peserta sesuai dengan kebutuhan perusahaan.   “Agar nanti bisa selaras antara orang yang direkrut, yang dilatih, yang magang, dan yang menempati penempatan kerjanya itu, itu orangnya yang sama,” pungkasnya. (pun/ssb)...

Baca Detail
Komisi XI Dorong Pemanfaatan UU Satu Data Indonesia untuk Kejar Wajib Pajak
Berita
13 Oct 2026

Komisi XI Dorong Pemanfaatan UU Satu Data Indonesia untuk Kejar Wajib Pajak

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris mendorong Kementerian Keuangan segera memanfaatkan Undang-Undang Satu Data Indonesia (SDI) yang baru disahkan untuk memperluas basis penerimaan pajak. Menurutnya, data yang terintegrasi lintas kementerian harus diarahkan untuk menyasar wajib pajak besar di sektor pertambangan, perkebunan, ekspor-impor, dan industri manufaktur.   Andi mengatakan Komisi XI telah bertemu dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Kementerian Keuangan untuk memastikan keterhubungan antara target penerimaan pajak dan UU SDI. Ia menjelaskan bahwa UU SDI mengatur data yang bersifat terbuka maupun tertutup, sekaligus memberi mandat kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk berbagi data.   “Satu Data Indonesia itu sudah memberikan mandat untuk memastikan semua kementerian lembaga membagi data. Jadi tidak menutup data,” ujar Andi saat diwawancarai oleh Parlementaria setelah Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI di Gedung Keuangan Negara, Bandung, Jumat (9/10/2026).   Politisi Partai PAN itu meminta data SDI dikaitkan dengan proses perizinan. Kementerian Keuangan, kata dia, perlu bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan untuk data izin ekspor dan impor, Kementerian ESDM untuk izin tambang, Kementerian Perindustrian untuk izin industri manufaktur, serta instansi terkait untuk izin perkebunan, termasuk kelapa sawit dan perkebunan skala besar.   Selain itu, dirinya juga menyoroti kaitan UU SDI dengan sistem Coretax yang telah dikembangkan Kementerian Keuangan. Dengan teknologi tersebut, target wajib pajak diharapkan dapat diidentifikasi lebih baik sehingga penerimaan pajak meningkat. Namun, ia menegaskan Coretax pada dasarnya hanyalah teknologi.   “Coretax itu sebenarnya cuma teknologinya saja, Coretax itu lebih kepada sistem yang dikembangkan Kementerian Keuangan, tapi dengan Satu Data Indonesia ini harus bisa mengintegrasikan data dengan semua kementerian terkait,” katanya.   Andi menegaskan pemanfaatan data SDI semestinya difokuskan pada wajib pajak besar, bukan pada pelaku usaha kecil. Ia mengaku terkejut dengan materi paparan Kementerian Keuangan yang menyinggung perluasan pajak ke sektor kaki lima, dan menyatakan tidak setuju. Menurutnya, pedagang kaki lima berdagang untuk bertahan hidup dan sudah membayar pajak perorangan.   Ia menilai anak muda turut berkontribusi terhadap penerimaan pajak melalui aktivitas konsumsi sehari-hari, termasuk saat makan di kafe dan membeli kopi. Untuk sektor digital, ia menyarankan pemanfaatan data SDI guna menyasar platform besar seperti YouTube dan Netflix yang memiliki jutaan pengguna di Indonesia, tanpa mengabaikan keberadaan konten kreator kecil.   “Jangan sampai semua inovasi, inovator-inovator dipajakin,” ujarnya.   Pandangan senada disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Fathi. Dirnya menilai UU Satu Data sangat penting untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak sekaligus membantu pemerintah merancang program, termasuk penyaluran subsidi, agar lebih tepat sasaran. Menurutnya, ketersediaan data yang terintegrasi akan meningkatkan akurasi data sebagai dasar pengambilan kebijakan.   Soal penerimaan pajak Jawa Barat yang dinilai belum signifikan hingga September, Fathi menyebut tren tersebut wajar karena baik di Jawa Barat maupun nasional, peningkatan signifikan biasanya baru terjadi di kuartal keempat. Realisasi hingga kuartal III, katanya, masih sesuai trajektori dan target. Fathi pun optimistis target Kementerian Keuangan akan tercapai.   “Kami percaya di bawah pimpinan Pak Suahasil dan teman-teman, target kerja Kementerian Keuangan bisa tercapai,” tandasnya. (App/um)...

Baca Detail