KABAR PARLEMEN

Informasi terkini dan terpercaya mengenai kegiatan serta kebijakan DPR RI.


27 Titik Longsor di Trans Jayapura-Wamena, Erna Sari Dewi Pertanyakan Audit Geoteknik
Berita
13 Oct 2026

27 Titik Longsor di Trans Jayapura-Wamena, Erna Sari Dewi Pertanyakan Audit Geoteknik

PARLEMENTARIA, Wamena - Kondisi jalur Trans Jayapura-Wamena dilaporkan mengalami longsor di 27 titik pada Februari 2026. Peristiwan ini menjadi salah satu perhatian Komisi V DPR RI kepada para pemangku kepentingan saat melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Wamena, Papua Pegunungan, Senin (12/10/2026).   Anggota Komisi V DPR RI Erna Sari Dewi mempertanyakan tindak lanjut pemerintah terhadap titik-titik longsor tersebut, termasuk audit geoteknik dan ketahanan lereng.   “Yang ingin saya tanyakan, apakah sudah dilakukan audit geoteknik terhadap 27 titik longsor tersebut? Kedua, dalam kontrak KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha, red), siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kondisi seperti ini? Kemudian, apakah dalam kontrak tersebut terdapat klausul atau item yang mengatur terkait ketahanan lereng?” ujar Erna.   Menurut Politisi Fraksi Partai NasDem itu, audit geoteknik penting dilakukan untuk memastikan kondisi lereng pada jalur tersebut, terlebih Trans Jayapura-Wamena berada di wilayah dengan karakteristik geografis berupa kawasan pegunungan. Ia menilai aspek ketahanan infrastruktur perlu menjadi perhatian agar kondisi geografis Papua Pegunungan tidak menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan.   “Kita ingin mengetahui hal ini lebih detail karena Papua Pegunungan dikelilingi oleh pegunungan. Jangan sampai kondisi geografis tersebut bukan menjadi penghalang, tetapi justru menjadi titik-titik ketidakadilan dalam pembangunan di sini. Kita tentu menginginkan pembangunan yang sama dan berkeadilan,” tegasnya.   Risiko bencana di wilayah Papua Pegunungan juga tidak hanya berkaitan dengan longsor. Curah hujan tinggi yang memicu banjir dapat memperbesar risiko longsor, terutama ketika aliran air menggerus lereng dan melemahkan struktur tanah. Karena itu, penanganan banjir dan longsor perlu dilakukan secara terpadu.   Kondisi wilayah yang rawan banjir turut mendorong pemerintah menyiapkan pembangunan pengendali banjir Sungai Uwe di Distrik Wouma. Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum memaparkan detail desain, dokumen lingkungan, serta studi LARAP pembangunan pengendali banjir di kawasan tersebut.   Adapun terkait penanganan jalur Trans Jayapura-Wamena, pemerintah sebelumnya melakukan penanganan terhadap titik-titik longsor untuk memulihkan akses transportasi. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang mempertimbangkan karakteristik medan, sistem drainase, curah hujan, serta risiko banjir yang dapat memicu longsor di Papua Pegunungan.   Erna berharap aspek keselamatan dan ketahanan infrastruktur menjadi bagian penting dalam pembangunan konektivitas Trans Jayapura-Wamena. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya membuka akses bagi masyarakat, tetapi juga mampu memberikan konektivitas yang aman dan berkelanjutan bagi Papua Pegunungan. (est/rdn)...

Baca Detail
Kadafi Optimistis Indonesia Mampu Lahirkan Juara Dunia Balap Motor
Berita
13 Oct 2026

Kadafi Optimistis Indonesia Mampu Lahirkan Juara Dunia Balap Motor

PARLEMENTARIA, Denpasar — Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Kadafi optimistis Indonesia mampu melahirkan pembalap motor yang bersaing di podium kejuaraan dunia. Optimisme tersebut didukung potensi pasar sepeda motor yang besar, keberadaan sirkuit dengan karakteristik beragam, serta peluang pembinaan atlet melalui kompetisi berjenjang.   Menurut Kadafi, potensi tersebut perlu dioptimalkan melalui pembinaan yang berkesinambungan, penyediaan fasilitas memadai, dan pemetaan bakat pembalap di berbagai daerah. Dengan dukungan tersebut, atlet muda Indonesia diharapkan dapat berkembang dari tingkat pemula hingga mampu bersaing di kompetisi profesional internasional.   “Bicara calon atlet, kita Indonesia sekarang sangat punya potensi. Karena selain kita sebagai market dari penjualan roda dua, kita juga memiliki sirkuit yang beragam di berbagai daerah,” ujar Kadafi saat ditemui di Denpasar, Bali, Sabtu (10/10/2026).   Sebagai mantan atlet balap profesional, Kadafi menilai keberadaan kompetisi berjenjang menjadi salah satu modal penting untuk membangun regenerasi pembalap nasional. Ia mencontohkan cabang olahraga balap motor yang dipertandingkan dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) sebagai salah satu jalur bagi atlet daerah untuk mengasah kemampuan dan memperoleh pengalaman bertanding.   “Cabang balap motor ini masuk salah satu cabang yang diperlombakan di PON. Otomatis ini berkesinambungan untuk mereka dari atlet pemula hingga jadi profesional. Jadi sangat terbuka,” kata politisi Fraksi PBK tersebut.   Balap motor telah menjadi bagian dari penyelenggaraan PON sejak 2004 dan kembali dipertandingkan pada PON XXI Aceh-Sumut 2024. Keberlanjutan kompetisi tersebut menjadi salah satu peluang bagi pembalap daerah untuk mengembangkan kemampuan sekaligus membuka jalan menuju jenjang kompetisi yang lebih tinggi.   Optimisme Kadafi juga didukung kiprah sejumlah pembalap muda Indonesia di ajang internasional. Dalam rangkaian Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada 9–11 Oktober 2026, Indonesia diwakili Veda Ega Pratama di kelas Moto3 dan Mario Suryo Aji di kelas Moto2.   “Sekarang kan di kelas atasnya ada Mario Aji di Moto2. Moto3-nya ada Veda. Di bawahnya (Moto3 Junior) sekarang juga ada Kiandra Ramadhipa. Ini kan terus berjenjang. Sangat berpotensi kita untuk ke depan akan lahir juara dunia dari Indonesia. Optimis saya,” tutur Kadafi.   Pada balapan Minggu (11/10), Veda berhasil finis di posisi keenam kelas Moto3, sedangkan Mario menyelesaikan balapan Moto2 di posisi ke-20. Hasil tersebut menjadi bagian dari pengalaman kompetitif yang dapat dievaluasi untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing pembalap Indonesia di level internasional.   Selain Veda dan Mario, pembalap muda Kiandra Ramadhipa juga menunjukkan potensi melalui kiprahnya di Kejuaraan Dunia FIM Moto3 Junior 2026. Pada musim debutnya, Kiandra berhasil meraih kemenangan dalam balapan di Estoril, Portugal, serta beberapa kali naik podium. Ia menempati peringkat keempat klasemen sementara dengan koleksi 113 poin.   Peluang Indonesia menambah wakil di kompetisi internasional juga terlihat melalui Aldi Satya Mahendra yang berkompetisi di World Supersport. Peluangnya untuk naik ke kelas Moto2 menjadi salah satu perkembangan yang patut dicermati, seiring dengan perjalanan karier dan persiapannya di level kompetisi saat ini.   Bagi Kadafi, kiprah para pembalap tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki modal untuk mencetak atlet balap motor berprestasi. Namun, potensi itu perlu diikuti pembinaan yang konsisten, dukungan fasilitas, serta kompetisi berjenjang agar regenerasi atlet berjalan berkelanjutan.   Ia berharap ekosistem pembinaan balap motor nasional semakin kuat sehingga pembalap Indonesia tidak hanya mampu bersaing di kejuaraan internasional, tetapi juga berpeluang mengibarkan Merah Putih di podium dunia. (uc/ssb)...

Baca Detail
Komisi II Tekankan Kepastian Alas Hak Tanah dalam Program Renovasi Rumah MBR di Maluku Utara
Berita
13 Oct 2026

Komisi II Tekankan Kepastian Alas Hak Tanah dalam Program Renovasi Rumah MBR di Maluku Utara

PARLEMENTARIA, Sofifi – Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menekankan pentingnya kepastian alas hak tanah dalam program renovasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Maluku Utara. Kepastian tersebut diperlukan agar bantuan perbaikan rumah yang didukung anggaran pemerintah dapat berjalan optimal tanpa terkendala persoalan legalitas tanah.   Dalam agenda tersebut, Komisi II DPR RI turut menyaksikan penyerahan sertifikat aset pemerintah daerah serta sertifikat tanah bagi MBR melalui sinergi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).   “Kami berharap bukan rumahnya saja yang diperbaiki dan direnovasi, tetapi kita harus pastikan alas hak tanahnya juga tidak menjadi masalah, clear and clean,” tegas Rifqinizamy dalam kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI di Sofifi, Maluku Utara, Senin (12/10/2026).   Selain mendukung kepastian hukum bagi penerima program renovasi rumah, Komisi II DPR RI juga mendorong percepatan sertifikasi tanah bagi MBR. Upaya ini penting untuk memberikan kepastian kepemilikan sekaligus mencegah potensi sengketa pertanahan.   Dalam kunjungan yang sama, Komisi II DPR RI turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Sofifi sebagai bagian dari program strategis nasional. Rifqinizamy menegaskan pentingnya koordinasi dengan pemerintah daerah agar program prioritas Presiden dapat terlaksana dengan baik.   “Nanti jika waktunya sudah memungkinkan, Ibu Wakil Menteri Dalam Negeri, kita akan datang ke Maluku Utara untuk memastikan program-program strategis nasional, direktif Bapak Presiden ini bisa berjalan dengan baik di daerah,” ujarnya.   Melalui rangkaian kunjungan tersebut, Komisi II DPR RI mendorong sinergi pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk mempercepat sertifikasi tanah serta memastikan pelaksanaan program pemerintah di daerah berjalan optimal. (syn/rdn)...

Baca Detail
Konektivitas Darat Jayapura-Wamena Perlu Dipercepat, Butuh Anggaran Lebih dari Rp300 Miliar
Berita
13 Oct 2026

Konektivitas Darat Jayapura-Wamena Perlu Dipercepat, Butuh Anggaran Lebih dari Rp300 Miliar

PARLEMENTARIA, Wamena – Anggota Komisi V DPR RI Sriyanto Saputro mendorong percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas darat yang menghubungkan Jayapura dan Wamena, Papua Pegunungan. Menurutnya, konektivitas tersebut penting untuk menjamin mobilitas masyarakat dan mengurangi ketergantungan terhadap transportasi udara.   “Kalau transportasi hanya mengandalkan jalur udara, ketika penerbangan tidak dapat dilakukan, dampaknya akan sangat luas. Multiplier effect-nya juga banyak, misalnya terhadap harga-harga kebutuhan masyarakat. Aktivitas masyarakat pun pada akhirnya ikut tersendat,” ujar Sriyanto dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI bersama para pemangku kepentingan di Papua Pegunungan, Wamena, Senin (12/10/2026).   Sriyanto mengatakan pemerintah telah memberikan perhatian terhadap pembangunan konektivitas di Papua. Ia mencontohkan jalur Jayapura-Wamena yang berjarak sekitar 400 kilometer melalui jalur darat, sementara perjalanan udara hanya membutuhkan waktu sekitar 45 menit. Namun, kondisi cuaca yang kerap berubah dapat menyebabkan penerbangan terganggu.   Menurutnya, jalur darat juga belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat sekitar 47 kilometer jalur Jayapura-Wamena yang belum terbangun. Selain itu, sejumlah jembatan membutuhkan perhatian dengan kebutuhan anggaran mencapai lebih dari Rp300 miliar.   “Saya kira anggaran sebesar itu tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan dampak yang akan diberikan. Saya kira inilah momentum bagi Komisi V setelah melakukan kunjungan ke lapangan untuk mendorong percepatan pembangunan tersebut,” kata Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.   Ia menilai konektivitas darat yang semakin baik akan memperlancar distribusi kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong perekonomian di sejumlah daerah.   “Kalau jalur darat dari Jayapura ke Wamena sudah mulus dan dapat ditempuh dalam waktu yang tidak terlalu lama, hal ini tentu akan turut mendorong perekonomian di beberapa daerah,” tuturnya.   Sementara itu, Wakil Bupati Yahukimo Esau Miram menyampaikan sejumlah persoalan konektivitas yang masih dihadapi masyarakat di wilayahnya. Akses transportasi darat penghubung Jayawijaya-Yahukimo, misalnya, masih terkendala kondisi infrastruktur, termasuk kerusakan Jembatan Kali Eagec.   Kerusakan juga terjadi pada sejumlah ruas jalan di Kota Dekai, akses menuju Bandara Nop Goliat, serta jalur penghubung antardistrik dan kabupaten tetangga. Kondisi jalan yang rusak, berlubang, dan belum sepenuhnya layak semakin menyulitkan mobilitas masyarakat.   Menanggapi persoalan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum menyampaikan bahwa pelaksanaan survei di sejumlah wilayah Yahukimo belum dapat dilakukan karena terkendala kondisi keamanan. Ancaman Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi salah satu faktor yang membatasi akses petugas ke lapangan.   Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam pemetaan kebutuhan dan penanganan infrastruktur di Yahukimo. Karena itu, percepatan pembangunan konektivitas di Papua Pegunungan membutuhkan dukungan sekaligus koordinasi lintas pihak dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan keamanan di lapangan.   Komisi V DPR RI menilai persoalan konektivitas di Papua Pegunungan perlu mendapat perhatian secara menyeluruh agar pembangunan jalan dan jembatan dapat dipercepat, sekaligus membuka akses masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (est/rdn)...

Baca Detail
Minta Kejelasan Skema APBN untuk Gaji PPPK, Deddy Sitorus: Jangan Bebani Daerah!
Berita
13 Oct 2026

Minta Kejelasan Skema APBN untuk Gaji PPPK, Deddy Sitorus: Jangan Bebani Daerah!

PARLEMENTARIA, Manado — Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus meminta pemerintah memperjelas skema pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu, yang disebut akan ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kejelasan tersebut diperlukan agar pengambilalihan tanggung jawab oleh pemerintah pusat benar-benar meringankan beban keuangan pemerintah daerah (Pemda).   “Pemerintah kan sudah berjanji bahwa untuk gaji PPPK penuh waktu dan paruh waktu itu akan dibayarkan oleh APBN. Artinya, pemerintah pusat akan mengambil alih tanggung jawab Pemda untuk membayar gaji para pegawai PPPK itu. Tapi sampai sekarang kita juga belum mendengar rinciannya seperti apa,” ujar Deddy kepada Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Manado, Sulawesi Utara, Senin (12/10/2026).   Ia berharap pengalihan pembiayaan tersebut benar-benar mengurangi beban fiskal daerah tanpa mengurangi porsi transfer ke daerah (TKD) untuk kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik lainnya.   Menurut Deddy, salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan pemerintah adalah mengembalikan sebagian alokasi TKD agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang memadai untuk memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, pembiayaan gaji PPPK tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi daerah akibat perubahan skema transfer anggaran.   “Paling gampang itu sebenarnya coba dibalikin saja sebagian dari TKD-nya supaya itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Jangan apa-apa (urusan pemerintah daerah) diambil pusat,” tegasnya.   Deddy juga menyoroti kebijakan pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah yang dikaitkan dengan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH). Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan ketimpangan kapasitas fiskal antardaerah sebelum menerapkan skema tersebut.   Ia menilai daerah yang memiliki DBH besar, terutama yang bersumber dari kekayaan alam, mempunyai kemampuan fiskal berbeda dibandingkan daerah yang penerimaan DBH-nya terbatas. Karena itu, kebijakan yang mengandalkan DBH untuk membiayai kebutuhan infrastruktur berpotensi menyulitkan daerah yang tidak memiliki sumber pendapatan memadai.   “Balikin saja DBH-nya, nanti mereka bangun sendiri. Karena kalau tidak, bagaimana daerah yang tidak punya DBH yang cukup?” kata Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.   Deddy berpandangan, pola kebijakan tersebut perlu dievaluasi agar tidak mengarah pada pemusatan kembali pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, semangat desentralisasi seharusnya memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola anggaran sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing wilayah.   Terkait pembiayaan gaji PPPK, Deddy menjelaskan bahwa alokasi anggaran telah dibahas dan disepakati antara Badan Anggaran DPR RI, Komisi XI DPR RI, dan Kementerian Keuangan. Namun, ia menilai masih diperlukan kejelasan mengenai sumber pendanaan dan mekanisme pelaksanaannya.   “Plotting anggaran sudah disepakati antara Badan Anggaran, Komisi XI dengan Kementerian Keuangan, tetapi kemudian sumbernya dari mana, itu kan tergantung dari nanti pemerintah. Jadi, kejelasan itu yang saya kira belum kita dengar sampai saat ini,” pungkas Deddy.   Ia berharap pemerintah segera menyampaikan rincian kebijakan tersebut sehingga pemerintah daerah dapat menyusun perencanaan anggaran secara pasti, sekaligus memastikan pemenuhan hak pegawai PPPK tidak mengganggu keberlangsungan program pembangunan dan pelayanan publik di daerah. (we/rdn)...

Baca Detail
Komisi II Minta Kemendagri Cari Solusi Status Administratif Ibu Kota Sofifi
Berita
13 Oct 2026

Komisi II Minta Kemendagri Cari Solusi Status Administratif Ibu Kota Sofifi

PARLEMENTARIA, Sofifi – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda meminta Kementerian Dalam Negeri segera mencari solusi atas status administratif Sofifi, sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara, yang hingga kini belum memiliki kode wilayah tersendiri. Persoalan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian agar pelaksanaan program pembangunan dan intervensi anggaran pemerintah pusat di Sofifi dapat berjalan lebih efektif.   Hal itu disampaikan Rifqinizamy dalam rangkaian kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI di Sofifi, Maluku Utara, Senin (12/10/2026). Kunjungan kerja itu dalam rangka membahas pengawasan pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Sofifi.   “Khusus untuk Sofifi ini, Ibu Wakil Menteri Dalam Negeri, saya meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk segera mencari solusi bagaimana Sofifi ini dapat segera memiliki kode wilayah,” tegas Rifqinizamy.   Ia menjelaskan, dalam undang-undang tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara, Sofifi disebut sebagai ibu kota provinsi. Namun, secara administratif, Sofifi masih merupakan bagian dari wilayah Kota Tidore Kepulauan.   “Karena Sofifi di dalam undang-undang tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara disebutkan sebagai ibu kota provinsi, tetapi status administratifnya hari ini baru merupakan sebuah kelurahan di dalam ruang lingkup Kota Tidore Kepulauan,” ujarnya.   Menurut Rifqinizamy, kondisi tersebut perlu dicarikan jalan keluar melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ia memahami bahwa pembentukan daerah otonom baru sebagai kota merupakan persoalan tersendiri, tetapi solusi administratif tetap perlu diupayakan.   “Salah satu implikasi Sofifi yang tidak memiliki kode wilayah adalah intervensi APBN itu sangat sulit diberikan langsung ke Sofifi, melainkan diberikan kepada Kota Tidore Kepulauan,” jelasnya.   Ia menambahkan, ketika anggaran masuk melalui pemerintah daerah yang menaungi Sofifi, penggunaannya harus mempertimbangkan berbagai kebutuhan dan prioritas pembangunan di wilayah tersebut. Karena itu, kepastian administrasi wilayah menjadi salah satu aspek yang perlu dibenahi untuk mendukung efektivitas pembangunan.   Politisi Fraksi Partai NasDem ini berharap persoalan status administratif Sofifi dapat segera dicarikan solusi melalui koordinasi antarpemangku kepentingan sehingga pembangunan ibu kota Provinsi Maluku Utara dapat berjalan lebih optimal. (syn/rdn)...

Baca Detail
Sari Yuliati Komitmen Perjuangkan Penambahan Program P3TGAI bagi Petani di Pulau Lombok
Berita
13 Oct 2026

Sari Yuliati Komitmen Perjuangkan Penambahan Program P3TGAI bagi Petani di Pulau Lombok

PARLEMENTARIA, Mataram — Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati berkomitmen memperjuangkan penambahan alokasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) pada tahun 2027 agar semakin banyak kelompok petani dan desa di Pulau Lombok memperoleh manfaat pembangunan jaringan irigasi. Komitmen tersebut disampaikan Sari dalam kegiatan serah terima program P3TGAI Tahun 2026 di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Senin (12/10/2026).    Kegiatan itu turut dihadiri Plt. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Antonius Suryono, Kepala Bidang OP Lukman Nurzaman, Kepala Satker OP Bagus Adi Rahmadi, PPK OP SDA II Ifan Azwar Nasution, Kepala Bidang SDA Dinas PUPR Provinsi NTB Lalu Satria Darmawangsa, perwakilan kepala desa penerima program, serta perwakilan kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).   Sari mengapresiasi pelaksanaan pembangunan jaringan irigasi melalui program P3TGAI. Menurutnya, pembangunan infrastruktur irigasi perlu menjadi perhatian karena ketersediaan air merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung produktivitas pertanian.   Sebab, ia meyakini keberhasilan program juga tidak cukup diukur dari penyelesaian pekerjaan fisik, tetapi dari manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.   “Alhamdulillah, saya menyampaikan apresiasi atas terlaksananya pembangunan jaringan irigasi melalui program P3TGAI. Keberhasilan pembangunan ini tidak hanya diukur dari selesainya pekerjaan fisik, tetapi sejauh mana infrastruktur tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Sari melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria di Jakarta, Senin (12/10/2026).   Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) II ini juga mengingatkan pentingnya pemeliharaan jaringan irigasi agar infrastruktur yang dibangun menggunakan anggaran negara dapat berfungsi secara berkelanjutan.   “Jaringan irigasi yang telah dibangun harus dijaga dan dirawat secara berkelanjutan agar dapat berfungsi dalam jangka panjang. Ini membutuhkan kerja sama semua pihak,” tegasnya.   Ia mengungkapkan, dirinya turut memperjuangkan lima kegiatan rehabilitasi, peningkatan, dan pembangunan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah pada tahun 2026. Kelima kegiatan tersebut meliputi pembangunan baru Embung Tampak Siring, rehabilitasi Daerah Irigasi Jengguar, peningkatan Daerah Irigasi Embung Jangkih Jawe, rehabilitasi Daerah Irigasi Mertak Paok, serta rehabilitasi Daerah Irigasi Paok Rengga.   Untuk tahun berikutnya, Sari menyatakan akan memperjuangkan penambahan alokasi P3TGAI agar cakupan manfaat program dapat menjangkau lebih banyak kelompok petani dan desa.   “Pada tahun 2027 saya berkomitmen memperjuangkan penambahan alokasi P3TGAI sebanyak-banyaknya agar semakin banyak kelompok petani dan desa yang memperoleh manfaat,” katanya.   Selain program tersebut, dirinya turut akan memperjuangkan rehabilitasi Daerah Irigasi Mujur II yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Jaringan irigasi ini mencakup wilayah Kecamatan Praya Timur, Praya Tengah, dan Pujut.   Ia berharap pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi dapat memperbaiki distribusi air ke lahan pertanian sehingga petani mampu meningkatkan produktivitas, memperoleh hasil panen yang optimal, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.   Sari menegaskan, pembangunan irigasi bukan sekadar penyediaan saluran air, melainkan investasi untuk memperkuat ketahanan pangan dan menopang kehidupan ekonomi masyarakat.   “Petani adalah salah satu penopang ketahanan pangan bangsa. Karena itu, setiap pembangunan yang kita perjuangkan harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutupnya. (um)...

Baca Detail
Melati: Tindak Tegas Kapal Besar Pelanggar Dokumen yang Masuk ke Wilayah Indonesia!
Berita
13 Oct 2026

Melati: Tindak Tegas Kapal Besar Pelanggar Dokumen yang Masuk ke Wilayah Indonesia!

PARLEMENTARIA, Ambon - Anggota Komisi IV DPR RI Melati memastikan kelayakan sarana prasarana dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) pengawak Kapal Pengawas Orca 05. Ia menilai kapal patroli tersebut telah memenuhi standar operasional untuk menindak tegas kapal-kapal besar yang melakukan pelanggaran dokumen maupun rute pelayaran di wilayah perairan Indonesia.   "PSDKP akan menindak kapal-kapal besar yang masuk ke wilayah Indonesia yang tidak mempunyai dokumen lengkap dan tidak sesuai dengan jalurnya. Kita senang sekali berada di sini melihat bahwa kapal ini bermanfaat untuk kepentingan perlindungan kelautan dan perikanan kita," papar Melati saat melakukan inspeksi dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, Maluku, Sabtu (10/10/2026).   Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menjelaskan bahwa armada pengawas di bawah naungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut merupakan kapal hibah dari masyarakat Jepang yang diserahterimakan pada tahun 2023. Saat meninjau langsung ke atas geladak, ia mendapati kelengkapan fasilitas kapal tersebut sudah sangat memadai untuk menunjang tugas penegakan hukum di laut.   Selain keandalan sarana fisik, Melati juga memuji kompetensi teknis dari para kru yang bertugas. Menurutnya, penguasaan operasional kapal dari para personel PSDKP sudah teruji secara mumpuni berkat program alih teknologi yang komprehensif.   "Saya lihat bersama rombongan bahwa kapal ini sudah memenuhi sarpras yang ada untuk kebutuhan kapal patroli. Kru dan SDM-nya juga sudah sangat terlatih, karena memang untuk menangani kapal ini mereka telah menjalani pelatihan khusus selama satu bulan di Jepang pada saat itu," jelas Legislator Daerah Pemilihan Kepulauan Bangka Belitung tersebut. (ams/rdn)...

Baca Detail
UU Kesehatan Diuji Materiil, DPR: Pengaduan Pelanggaran Disiplin Tenaga Medis Berbasis Kerugian Pasien
Berita
13 Oct 2026

UU Kesehatan Diuji Materiil, DPR: Pengaduan Pelanggaran Disiplin Tenaga Medis Berbasis Kerugian Pasien

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menegaskan bahwa hak mengadukan dugaan pelanggaran disiplin profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan kepada Majelis Disiplin Profesi (MDP), diberikan kepada pasien atau keluarganya yang mengalami kerugian. Ketentuan tersebut dinilai penting untuk memastikan mekanisme penegakan disiplin profesi berjalan secara objektif, terarah, dan tidak disalahgunakan.   Pandangan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta saat membacakan keterangan DPR RI dalam sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap UUD NRI Tahun 1945 secara daring dari Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/10/2026). Perkara Nomor 332/PUU-XXIV/2026 tersebut menguji konstitusionalitas Pasal 305 ayat (1) UU Kesehatan.   Dalam keterangannya, I Wayan Sudirta menjelaskan bahwa pembatasan pihak yang berhak mengajukan pengaduan kepada MDP merupakan hasil pertimbangan pembentuk undang-undang dengan memperhatikan kepentingan hukum pihak yang mengalami kerugian secara langsung.   Menurut DPR RI, ketentuan tersebut dirumuskan melalui pembahasan RUU Kesehatan yang mempertimbangkan berbagai aspirasi mengenai pihak yang berhak mengadukan dugaan pelanggaran disiplin profesi. Dalam pembahasan pada 5 Mei 2023, pemerintah berpandangan bahwa hak pengaduan kepada MDP seharusnya diberikan kepada pasien dan keluarganya yang memiliki kepentingan serta mengalami kerugian secara langsung.   “Penetapan tersebut merupakan pilihan perumusan yang diambil secara cermat dan berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan,” demikian keterangan DPR RI yang dibacakan I Wayan Sudirta.   DPR RI berpandangan, kerugian akibat dugaan pelanggaran disiplin oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan pada dasarnya berkaitan langsung dengan pasien maupun keluarganya. Oleh karena itu, keduanya dinilai memiliki kepentingan hukum untuk mengadukan tindakan pelayanan kesehatan yang diduga mengabaikan standar disiplin profesi.   Kehadiran MDP sendiri dimaksudkan untuk memastikan praktik tenaga medis dan tenaga kesehatan berjalan sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Mekanisme pengaduan menjadi tahap awal pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin sekaligus bagian dari upaya meningkatkan mutu pelayanan dan melindungi keselamatan pasien.   DPR RI juga menilai, perluasan subjek pengaduan kepada pihak lain, termasuk sesama tenaga medis atau tenaga kesehatan, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. "Pengaduan dikhawatirkan dapat didasarkan pada penilaian subjektif tanpa adanya kerugian aktual yang dialami pihak pengadu akibat tindakan pelayanan Kesehatan," jelasnya.   Pembatasan tersebut, lanjut DPR RI, sejalan dengan prinsip kepentingan hukum atau legal interest yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Prinsip ini mensyaratkan adanya hubungan dan kepentingan hukum yang nyata bagi seseorang untuk mengajukan gugatan atau upaya hukum, baik dalam sengketa keperdataan, administrasi pemerintahan, maupun pengujian undang-undang.   Meski demikian, DPR RI menegaskan bahwa pembatasan hak pengaduan kepada pasien dan keluarganya tidak menghilangkan peran pihak lain dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin profesi. Pihak yang memiliki informasi relevan tetap dapat berkontribusi sebagai saksi atau ahli dalam proses pemeriksaan yang dilakukan MDP.   "Hal tersebut telah diakomodasi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Pihak lain dapat memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri maupun berdasarkan keahlian yang dimilikinya," ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.   Selain melalui MDP, informasi mengenai dugaan tindakan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang merugikan pasien juga dapat disampaikan kepada manajemen rumah sakit. DPR RI mengingatkan bahwa rumah sakit memiliki kewajiban membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (1) huruf g UU Kesehatan.   Dengan demikian, DPR RI menilai pengaturan Pasal 305 ayat (1) UU Kesehatan tidak menghalangi pihak lain untuk berkontribusi dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Ketentuan tersebut justru memberikan kepastian hukum mengenai pihak yang berhak mengajukan pengaduan, tanpa menutup ruang bagi pihak lain untuk menyampaikan informasi yang relevan.   DPR RI juga menempatkan penentuan subjek yang berhak mengajukan pengaduan sebagai bagian dari kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang. Kebijakan tersebut dinilai didasarkan pada pertimbangan rasional dan terukur, yakni adanya kerugian nyata serta kebutuhan menjaga efektivitas dan objektivitas penegakan disiplin profesi.   Dalam kesimpulannya, DPR RI berpandangan bahwa Pasal 305 ayat (1) UU Kesehatan tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. DPR RI menilai ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan jaminan kepastian hukum, hak mengembangkan diri secara kolektif, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta tanggung jawab negara dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.   Keterangan DPR RI tersebut disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara pengujian materiil UU Kesehatan. (nan/rdn)...

Baca Detail
Beri Keterangan di MK, DPR Tegaskan Partisipasi Perempuan Tetap Terbuka dalam Penyusunan Amdal
Berita
13 Oct 2026

Beri Keterangan di MK, DPR Tegaskan Partisipasi Perempuan Tetap Terbuka dalam Penyusunan Amdal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta menegaskan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengabaikan partisipasi perempuan dalam perlindungan lingkungan hidup, termasuk dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). DPR RI berpandangan, masyarakat yang terdampak langsung oleh suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, termasuk perempuan di sekitar lokasi, tetap memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi.   Hal tersebut disampaikan I Wayan Sudirta dari Fraksi PDI-Perjuangan saat membacakan keterangan DPR RI dalam sidang pengujian materiil Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi (MK), secara daring, dalam Perkara Nomor 307/PUU-XXIV/2026.   Dalam keterangannya, DPR RI menjelaskan bahwa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana diubah melalui UU Cipta Kerja, memprioritaskan keterlibatan masyarakat yang terkena dampak langsung dalam penyusunan dokumen amdal. Pengaturan tersebut bertujuan agar masyarakat yang memahami kondisi lingkungan di wilayahnya dapat berpartisipasi secara aktif.   "DPR RI menilai, tidak dicantumkannya kata “perempuan” secara eksplisit dalam ketentuan tersebut tidak berarti mengurangi hak maupun kesempatan perempuan untuk terlibat dalam perlindungan lingkungan hidup. Perempuan yang berada di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tetap termasuk dalam kategori masyarakat terdampak yang dapat menyampaikan aspirasi," jelas Wayan Sudirta saat menyampaikan Keterangan DPR secara daring di Gedung Setjen DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/12/2026).   Pandangan tersebut, menurut DPR RI, sejalan dengan Pasal 65 UU PPLH yang menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelibatan masyarakat dalam penyusunan amdal juga diatur dalam Pasal 28 hingga Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.   DPR RI menegaskan bahwa mekanisme partisipasi masyarakat perlu diterapkan secara proporsional dengan mempertimbangkan keterkaitan langsung terhadap rencana kegiatan. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat tidak semata-mata diukur dari banyaknya pihak yang dilibatkan, tetapi juga dari relevansi kepentingan dan kontribusinya dalam proses pengambilan keputusan.   Selain persoalan partisipasi perempuan dalam penyusunan amdal, DPR RI menyampaikan keterangan mengenai sejumlah ketentuan lain dalam UU Cipta Kerja yang turut diuji dalam perkara tersebut.   Terkait Pasal 17A mengenai kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk proyek strategis nasional, DPR RI berpandangan bahwa ketentuan tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi mekanisme pengaman agar proyek strategis tetap dapat berjalan ketika proses revisi rencana tata ruang wilayah membutuhkan waktu.   "DPR RI juga menilai dalil pemohon mengenai keterlibatan perempuan tidak memiliki hubungan langsung dengan materi muatan pasal tersebut," tegasnya.   Mengenai Pasal 88 UU PPLH tentang tanggung jawab mutlak atau strict liability, DPR RI menyatakan bahwa prinsip pertanggungjawaban atas kerugian lingkungan tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan telah diakomodasi dalam ketentuan tersebut. Penjelasan pasal dinilai telah memadai sehingga penambahan pemaknaan sebagaimana dimohonkan pemohon berpotensi menimbulkan duplikasi pengaturan.   DPR RI juga memberikan keterangan terkait ketentuan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum serta pengaturan peruntukan lahan yang dikelola Badan Bank Tanah. DPR RI berpandangan, perluasan jenis pembangunan untuk kepentingan umum tetap harus mengikuti tahapan dan persyaratan pengadaan tanah sesuai peraturan perundang-undangan. Sementara itu, ketentuan mengenai peruntukan lahan yang dikelola Badan Bank Tanah dinilai tidak mengatur secara langsung mekanisme pengadaan tanah sebagaimana didalilkan pemohon.   Dalam kesimpulannya, DPR RI menilai sejumlah dalil pemohon tidak memiliki keterkaitan langsung dengan materi muatan pasal yang diuji atau error in objecto.   "DPR RI juga menegaskan bahwa pengaturan partisipasi masyarakat dalam penyusunan amdal tetap membuka ruang bagi perempuan yang terdampak untuk menyampaikan aspirasi dalam perencanaan pembangunan," pungkasnya.   Keterangan tersebut disampaikan DPR RI sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Konstitusi dalam memutus permohonan pengujian materiil UU Cipta Kerja dalam Perkara Nomor 307/PUU-XXIV/2026. (nar/rdn)...

Baca Detail
Setjen DPR RI Gandeng BNN demi Cegah Narkoba di Lingkungan ASN
Berita
13 Oct 2026

Setjen DPR RI Gandeng BNN demi Cegah Narkoba di Lingkungan ASN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan aparatur sipil negara (ASN). Inspektur Utama Setjen DPR RI Rusdi Hartono menyampaikan upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi, tes urine, serta pemantauan perilaku pegawai untuk menjaga lingkungan kerja yang sehat dan profesional.   "Hari ini Sekretariat Jenderal DPR RI bekerja sama dengan BNN melaksanakan sosialisasi dalam rangka pencegahan terhadap bahaya narkoba, khususnya di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI," ujar Rusdi saat membuka Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba dan Obat-obatan Terlarang bagi ASN di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (12/10/2026).   Ia menegaskan, pencegahan penyalahgunaan narkoba penting dilakukan karena keterlibatan pegawai dalam penggunaan zat terlarang dapat berdampak terhadap kinerja institusi secara keseluruhan. Karena itu, terangnya, seluruh pegawai perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai bahaya narkoba dan menjaga lingkungan kerja yang bebas dari penyalahgunaan zat terlarang.   "Apabila ada pegawai yang terlibat dengan narkoba, ini akan sangat memengaruhi kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI secara keseluruhan," tegasnya.   Rusdi menjelaskan, langkah pencegahan tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi dan tes urine, tetapi juga melalui pengawasan internal. Sebagai informasi, Inspektorat Utama membentuk tim untuk memantau perilaku pegawai guna mendeteksi potensi penyalahgunaan narkoba sedini mungkin.   "Apabila kita temukan ada pegawai-pegawai yang kita curigai menggunakan narkoba, tentunya kami bersama-sama pimpinan di sini akan melakukan langkah-langkah agar perilaku-perilaku tersebut bisa kita kendalikan dan tidak meluas kepada pegawai yang lainnya," pungkasnya. (pdt/um)...

Baca Detail
Kapal Patroli di Maluku Alami Keterbatasan Hari Berlayar, Alien Mus Desak KKP Evaluasi
Berita
13 Oct 2026

Kapal Patroli di Maluku Alami Keterbatasan Hari Berlayar, Alien Mus Desak KKP Evaluasi

PARLEMENTARIA, Ambon - Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus menyoroti keterbatasan hari bagi kapal pengawas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP)  untuk berlayar di wilayah perairan Timur Indonesia. Ia mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengevaluasi anggaran operasional dan menambah armada-armada guna menekan angka penangkapan ikan ilegal (illegal, unreported, and unregulated fishing/IUUF).   "Fasilitas yang diberikan oleh KKP sejauh ini memang sudah sangat baik, tetapi menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Dari batasan 360 hari dalam setahun, mereka mungkin hanya bisa berlayar 100 sampai 120 hari. Ini sangat miris," papar Alien Mus usai meninjau kapal patroli PSDKP dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, Maluku, Sabtu (10/10/2026).   Politisi Fraksi Partai Golkar ini menilai keterbatasan waktu patroli tersebut melahirkan celah pengawasan yang sangat besar dan rentan dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan maritim. Terlebih, perairan Maluku dan Maluku Utara mencakup tiga zona penangkapan ikan dengan potensi perikanan serta volume aktivitas pelayaran yang sangat tinggi.   "Aktivitas penangkapan ikan di daerah perairan Maluku, Maluku Utara, dan wilayah Timur ini sangat luar biasa. Kalau mereka cuma layar 100 hari saja, bagaimana sisa hari lainnya? Berarti kan di sana pasti terjadi penangkapan ikan yang ilegal," tegas Legislator Daerah Pemilihan Maluku Utara tersebut.   Selain kelemahan pengawasan akibat minimnya jam terbang kapal patroli, Alien Mus juga menyoroti maraknya praktik transaksi hasil tangkapan di tengah laut yang membuat data perikanan tidak terukur secara akurat. Ia mendapati bahwa nelayan lokal kerap tidak membawa hasil tangkapannya ke pelabuhan pendaratan pangkalan.   "Hasil penangkapan ikan itu tidak bisa terukur karena ikan tersebut kadang ditangkap oleh nelayan lokal, tetapi langsung dijual di perairan laut kepada kapal-kapal yang sudah bersiaga menunggu mereka. Saya harap ke depannya KKP lebih serius lagi menangani illegal fishing ini," pungkasnya. (ams/rdn)...

Baca Detail