KABAR PARLEMEN

Informasi terkini dan terpercaya mengenai kegiatan serta kebijakan DPR RI.


Rikwanto: Polisi Harus Jadi Pelindung, Bukan Sosok yang Ditakuti Masyarakat
Berita
14 Oct 2026

Rikwanto: Polisi Harus Jadi Pelindung, Bukan Sosok yang Ditakuti Masyarakat

PARLEMENTARIA, Semarang — Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto mendorong Polri mewujudkan slogan “Polisi Bersama Masyarakat” melalui perubahan sikap dan pola pelayanan aparat di lapangan. Menurutnya, slogan yang diusung Kapolri tersebut harus tercermin dalam tindakan nyata agar masyarakat merasakan perlindungan, keamanan, dan pelayanan yang humanis.   Rikwanto menilai slogan tersebut memiliki makna penting untuk membangun hubungan yang lebih dekat antara polisi dan masyarakat. Namun, implementasinya tidak boleh berhenti sebagai jargon, melainkan harus diikuti perubahan pola pikir dan perilaku anggota kepolisian dalam menjalankan tugas.   “Ya, ini jargon bagus, ya. Polisi bersama masyarakat. Ini jangan cuma di atas kertas saja,” ujar Rikwanto saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI di Markas Polda Jawa Tengah, Semarang, Selasa (13/10/2026).   Politisi Fraksi Partai Golkar itu menegaskan, kehadiran polisi semestinya membuat masyarakat merasa terlindungi dan terayomi, bukan justru menimbulkan ketakutan. Karena itu, perubahan mental dan sikap aparat menjadi kunci agar semangat kebersamaan tersebut benar-benar terwujud dalam pelayanan sehari-hari.   “Jadi, jargon polisi dengan masyarakat ini atau bersama dengan masyarakat ini mesti diwujudkan di lapangan dalam bentuk-bentuk yang memang konkret. Masyarakat tidak takut melihat polisi. Polisi melihat masyarakat merasa ini sahabatnya atau objek yang harus dilindungi, dilayani,” katanya.   Ia berharap hubungan polisi dan masyarakat dibangun melalui pendekatan yang lebih dekat dan manusiawi. Menurutnya, penegakan hukum harus tetap berjalan dengan mengedepankan rasa keadilan, kepedulian, serta situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif.   “Saya berharap ini segera diwujudkan di lapangan dalam realita. Polisi bersama masyarakat bukan hanya jargon saja, tapi memang nyata-nyata ketemu hati ke hatinya itu supaya kamtibmas kondusif, masyarakat terayungi, hukum juga bisa ditegakkan dengan cara-cara yang manusiawi, adil, dan kondusif,” tuturnya.   Senada, Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menilai slogan tersebut perlu menjadi bagian dari perubahan budaya hukum di tubuh Polri. Ia mengaitkan perubahan tersebut dengan paradigma penegakan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang turut membuka ruang bagi pendekatan lebih restoratif, tanpa mengabaikan kepastian hukum.   “Kalau bilang optimal sih belum. Karena ini satu paradigma baru dari KUHP yang bersifat retributif menjadi restorasi. Tentu, di samping penerapan penegakan itu kita juga harus memperbaiki budaya,” ujar legislator dari daerah pemilihan Papua Tengah tersebut.   Menurut Soedeson, pembaruan aturan hukum harus diiringi reformasi kultural aparat penegak hukum. Perubahan tersebut penting agar masyarakat tidak hanya merasakan perubahan pada ketentuan hukum, tetapi juga memperoleh perlindungan dan pelayanan yang lebih baik dalam praktiknya.   “Polisi Bersama dengan Masyarakat. Nah pertanyaannya, apakah dahulu tidak? Kan tidak. Ada tujuannya. Agar memang benar-benar polisi itu benar-benar mengambil diri bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat. Lahir dari masyarakat,” katanya.   Ia menambahkan, kesadaran bahwa polisi merupakan bagian dari masyarakat harus tercermin dalam tindakan yang mengutamakan pelayanan. Soedeson pun mengapresiasi Kapolri yang mengusung slogan tersebut dan mengajak seluruh pihak mendukung penerapannya agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.   “Oleh karena itu ya semangatnya harus berubah. Mengedepankan pelayanan daripada melakukan tindakan yang ujungnya bisa menyakiti hati masyarakat. Saya terima kasih kepada Kapolri yang sudah berani mengambil tagline yang besar ini. Dan mari kita dukung bersama tagline ini supaya beliau sukses dan bangsa kita yang menerima manfaat,” pungkasnya. (fa/ssb)...

Baca Detail
Soedeson Tandra Dorong Rehabilitasi Pengguna Narkoba untuk Kurangi Overkapasitas Lapas
Berita
14 Oct 2026

Soedeson Tandra Dorong Rehabilitasi Pengguna Narkoba untuk Kurangi Overkapasitas Lapas

PARLEMENTARIA, Semarang — Komisi III DPR RI mendorong penguatan asesmen dan rehabilitasi bagi pengguna narkotika sebagai salah satu upaya mengatasi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas). Penanganan yang membedakan pengguna yang membutuhkan rehabilitasi dari pelaku peredaran narkotika dinilai penting agar penegakan hukum berjalan proporsional, sekaligus mencegah pengguna terjerumus lebih jauh dalam jaringan peredaran narkotika.   Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menegaskan, aparat penegak hukum harus mampu membedakan pengguna dan pengedar dalam menangani perkara narkotika. Menurutnya, pengguna yang memenuhi kriteria rehabilitasi perlu mendapatkan penanganan sesuai ketentuan perundang-undangan, sedangkan pengedar harus ditindak tegas hingga ke jaringan peredarannya.   “Artinya, pelaku yang benar-benar pemakai harus direhabilitasi. Itu memang sesuai undang-undang narkoba. Tapi kalau dia pelaku, harus diberantas sampai ke jaringannya, dihukum seberat-beratnya agar dia tidak sampai mengulangi lagi perbuatan,” ujar Soedeson dalam kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI bersama jajaran Polda Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah di Markas Polda Jawa Tengah, Semarang, Selasa (13/10/2026).   Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menilai, ketepatan dalam mengidentifikasi peran seseorang menjadi kunci agar penegakan hukum tidak salah sasaran. Karena itu, koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, dan BNN perlu diperkuat, terutama dalam proses asesmen untuk menentukan penanganan yang sesuai bagi setiap perkara narkotika.   Sementara itu, Kepala BNNP Jawa Tengah Edi Swasono menyoroti peran rehabilitasi dalam membantu mengurangi beban lapas. Menurutnya, upaya tersebut perlu didukung anggaran, fasilitas yang memadai, serta koordinasi yang efektif dengan aparat penegak hukum agar pelaksanaannya berjalan optimal.   Edi juga menekankan pentingnya asesmen untuk mengidentifikasi peran seseorang dalam perkara narkotika, termasuk membedakan korban penyalahgunaan dari pihak yang terlibat dalam jaringan peredaran. Identifikasi sejak awal diperlukan agar penanganan dapat disesuaikan dengan kondisi dan peran masing-masing.   Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menilai, pengguna narkotika yang ditempatkan di lapas berisiko terpapar lingkungan peredaran narkotika dan semakin terlibat dalam tindak pidana tersebut. Karena itu, asesmen perlu dilakukan secara cermat sebelum aparat menentukan langkah penanganan.   “Kadang pengguna dimasukkan oleh aparat penegak hukum ke lapas. Nah, ini kan tadi Pak BNN juga menyampaikan, di lapas malah mereka naik jabatan jadi pengedar. Oleh karena itu, selektif dalam artian bagaimana mengategorikan ini pengguna atau tidak,” ujar legislator Fraksi PKB tersebut.   Abdullah turut menyoroti keterbatasan anggaran dan fasilitas rehabilitasi yang masih menjadi tantangan dalam penanganan pengguna narkotika. Menurutnya, penguatan rehabilitasi harus disertai dukungan sarana, anggaran, dan mekanisme yang memadai agar pengguna yang membutuhkan pemulihan dapat memperoleh layanan secara tepat.   Melalui penguatan asesmen dan rehabilitasi, Komisi III DPR RI berharap penanganan perkara narkotika dapat berjalan lebih proporsional sekaligus berkontribusi mengurangi kelebihan kapasitas lapas. Di sisi lain, penindakan tegas terhadap pengedar dan jaringan peredaran narkotika tetap perlu dilakukan untuk memutus mata rantai kejahatan narkotika. (fa/ssb)...

Baca Detail
Edy Minta Pemda Kalsel Perkuat Ekosistem Penyiapan Tenaga Kerja Global
Berita
14 Oct 2026

Edy Minta Pemda Kalsel Perkuat Ekosistem Penyiapan Tenaga Kerja Global

PARLEMENTARIA, Banjarbaru — Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti rendahnya partisipasi Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam program SMK Go Global yang disiapkan pemerintah untuk memperluas peluang kerja tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Ia mendorong pemerintah daerah memperkuat ekosistem pelatihan dan penyiapan tenaga kerja agar generasi muda di daerah mampu memanfaatkan peluang kerja global secara optimal.   Edy mengungkapkan, dari target program yang mencapai sekitar 40 ribu peserta, Kalimantan Selatan baru memanfaatkan kuota sekitar 200 orang. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera ditangani melalui penguatan kesiapan lembaga pelatihan dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.   “Beberapa program pemerintah seperti SMK Go Global, masa satu provinsi hanya baru memanfaatkan 200 orang, dari 40.000 hanya beberapa persen saja. Saya kira PR (pekerjaan rumah) yang beratnya, yang harus diselesaikan,” ujar Edy saat menyampaikan evaluasi ketenagakerjaan dalam kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/10/2026).   Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut menambahkan, rendahnya partisipasi juga berkaitan dengan masih terbatasnya minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri melalui sektor formal. Berdasarkan laporan yang diterimanya, jumlah warga Kalimantan Selatan yang bekerja ke luar negeri tercatat sekitar 400 orang per tahun. Sementara itu, sebagian lainnya masih bekerja melalui jalur informal, bahkan melalui jalur nonprosedural atau ilegal.   Menurut Edy, salah satu kendala pelaksanaan program SMK Go Global adalah kesiapan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang belum sepenuhnya memenuhi standar yang dipersyaratkan. Padahal, program tersebut membutuhkan sistem pendidikan dan pelatihan yang terstruktur, didukung fasilitas memadai, termasuk asrama, serta kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja internasional.   “Jadi perlu kerja keras dari pemerintah daerah untuk membina para LPK, sehingga dia naik kelas menuju LPK yang dipersyaratkan untuk SMK-nya. Nah, ekosistem itu harus dibangun,” tegasnya.   Karena itu, Edy mendorong pemerintah daerah memanfaatkan dukungan pemerintah pusat untuk membangun ekosistem penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Upaya tersebut perlu melibatkan berbagai institusi, mulai dari LPK, Balai Latihan Kerja (BLK), hingga perguruan tinggi, agar calon pekerja memiliki keterampilan dan kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja global.   Selain SMK Go Global, Edy menyoroti pelaksanaan program pemagangan dalam negeri yang dinilainya perlu lebih berorientasi pada kebutuhan industri dan keberlanjutan penyerapan tenaga kerja. Menurutnya, pemagangan tidak boleh berhenti pada kegiatan pelatihan sementara, tetapi harus menjadi jembatan bagi peserta untuk memasuki dunia kerja.   Ia menekankan pentingnya keterkaitan atau link and match antara dunia pendidikan, lembaga pelatihan, dan dunia usaha. Untuk itu, pemerintah perlu memetakan kebutuhan perusahaan, baik dari sisi jenis pekerjaan maupun jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, sehingga program pemagangan dapat dirancang sesuai kebutuhan industri.   “Semestinya kebutuhan perusahaan-perusahaan Kalsel itu pekerjaan bidang apa saja, berapa orang. Sehingga pemerintah bisa memberi jatah itu,” kata Edy.   Edy menegaskan, keberhasilan program pemagangan harus diukur dari dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja, bukan semata-mata dari jumlah peserta yang mengikuti pelatihan. Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, lembaga pelatihan, institusi pendidikan, serta dunia usaha perlu diperkuat agar program tersebut memberikan manfaat nyata bagi pencari kerja.   “Maka kami Komisi IX menghendaki target pemagangan ini adalah seberapa banyak peserta magang yang kemudian dilanjutkan bekerja,” pungkasnya. (ayu/ssb)...

Baca Detail
Kunker Reses ke Jateng, Komisi III Awasi Implementasi KUHP-KUHAP Baru
Berita
14 Oct 2026

Kunker Reses ke Jateng, Komisi III Awasi Implementasi KUHP-KUHAP Baru

PARLEMENTARIA, Semarang — Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dede Indra Permana Soediro menegaskan pentingnya pengawasan terhadap implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Melalui kunjungan kerja reses ke Jawa Tengah, Komisi III DPR RI mendalami pelaksanaan ketentuan hukum tersebut serta dinamika penegakan hukum yang dihadapi aparat di daerah. Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan itu menjelaskan, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menandai fase baru transformasi sistem hukum nasional. Sejak berlaku pada 2 Januari 2026, regulasi tersebut menjadi bagian dari perubahan sistem hukum pidana yang pelaksanaannya perlu terus dicermati. “Berbagai dinamika penegakan hukum mulai berkembang di daerah. Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi selaku garda terdepan dalam sistem peradilan pidana dihadapkan pada kebutuhan menerjemahkan norma-norma baru dalam praktik penanganan perkara,” ujar Dede saat memimpin kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI bersama jajaran Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah di Markas Polda Jawa Tengah, Semarang, Selasa (13/10/2026). Menurutnya, pengawasan implementasi aturan baru diperlukan untuk melihat bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik penanganan perkara. Profesionalisme, integritas, dan koordinasi antarlembaga juga menjadi perhatian agar pelaksanaan hukum tetap berlandaskan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum. “Profesionalisme, integritas, dan kolaborasi menjadi syarat mutlak dalam mengejawantahkan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum di tengah masyarakat,” katanya. Dede menambahkan, kunjungan kerja reses merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terhadap mitra kerja di daerah. Pertemuan dengan jajaran kepolisian, kejaksaan, dan BNNP Jawa Tengah menjadi kesempatan bagi Komisi III untuk memperoleh masukan mengenai pelaksanaan tugas, persoalan yang dihadapi, serta dinamika penegakan hukum di lapangan. “Kunjungan kerja ini merupakan wujud konkret pelaksanaan mandat konstitusional Anggota DPR RI dalam rangka melakukan pengawasan terhadap para mitra kerja di daerah,” tutur Dede. Ia menjelaskan, hasil kunjungan tersebut akan menjadi bahan masukan dalam rapat kerja, rapat dengar pendapat, maupun rapat panitia kerja Komisi III DPR RI. Masukan dari daerah diharapkan dapat memperkuat evaluasi kebijakan dan pembahasan regulasi yang berkaitan dengan penegakan hukum. “Kami berkomitmen untuk memberikan dukungan terbaik bagi para mitra kerja, baik dalam hal persetujuan anggaran, kebijakan, maupun memberikan catatan evaluatif guna mendorong peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat,” ujarnya. Melalui pengawasan tersebut, Komisi III mendorong agar implementasi KUHP dan KUHAP baru berjalan dengan baik serta didukung koordinasi yang kuat antarlembaga penegak hukum. Upaya ini diharapkan dapat memastikan pembaruan hukum pidana nasional diterapkan secara profesional, akuntabel, dan berkeadilan. (fa/aha)...

Baca Detail
Komisi III Tekankan Prinsip Setara di Depan Hukum di Polda NTB
Berita
14 Oct 2026

Komisi III Tekankan Prinsip Setara di Depan Hukum di Polda NTB

PARLEMENTARIA, Mataram – Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding menegaskan bahwa penegakan hukum harus berlaku sama bagi semua pihak, tanpa memandang jabatan, kekuasaan, maupun pengaruh. Untuk itu, Sudding meminta jaminan dari jajaran Polda NTB agar penegakan hukum berjalan profesional, transparan, dan tidak diskriminatif. "Paling tidak, kami ingin mendapatkan gambaran, Pak Kapolda, bagaimana jajaran Polda di Nusa Tenggara Barat ini memberikan jaminan bahwa penegakan hukum tidak tajam ke bawah, tidak tumpul ke atas," ujarnya yang juga Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI saat membuka Rapat Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI di Polda NTB, Mataram, NTB, Selasa (13/10/2026). Untuk memastikan prinsip tersebut berjalan, ia meminta data konkret penanganan perkara yang melibatkan pengusaha besar, pejabat, maupun pihak berpengaruh di NTB. Menurutnya, kejelasan perkembangan perkara dapat menjadi ukuran dalam memastikan diterapkannya kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law. "Sehingga hukum berlaku adil untuk semua, equality before the law, tanpa memandang apa dan siapa pun," tegas Legislator Fraksi PAN tersebut. Pada isu konflik agraria, Sudding juga menyoroti pentingnya netralitas aparat. Ia menekankan bahwa penegakan hukum tidak boleh hanya mengamankan kepentingan investasi, tetapi wajib melindungi hak masyarakat, khususnya masyarakat adat terkait tanah ulayat. "Kami ingin tahu bagaimana Kapolda memberikan jaminan netralitas aparat terhadap penanganan kasus-kasus tersebut. Supaya aparat penegak hukum tidak hanya mengamankan kepentingan investasi, tapi juga melindungi hak-hak masyarakat, khususnya masyarakat adat terkait kepemilikan tanah ulayat," ungkapnya. Selanjutnya, terkait agenda pemberantasan narkoba, Sudding meminta Polda NTB memaparkan indikator keberhasilan yang terukur dan berbasis data. Ia mendorong agar pemberantasan tidak hanya pada pengguna, tetapi fokus pada bandar, jaringan distribusi, dan aset hasil kejahatan. "Kami ingin indikator keberhasilan Polda NTB dalam memberantas narkoba. Paling tidak ada ukuran untuk membongkar bandar, memutus jaringan distribusi, dan menelusuri aset hasil kejahatan. Mohon datanya disampaikan dalam forum ini," katanya. Terakhir, menyikapi dugaan keterlibatan anggota Polres Bima dalam kasus narkoba, Sudding meminta penjelasan mengenai pengawasan internal dan penindakan terhadap pelanggaran oleh anggota. Ia menekankan pentingnya menjaga integritas institusi dengan menegakkan transparansi terhadap setiap dugaan penyalahgunaan wewenang, kekerasan berlebihan, pemerasan, maupun pelanggaran hukum lainnya. "Berapa jumlah aduan masyarakat yang diterima, terbukti, dan sanksi apa yang dijatuhkan? Ini penting demi menjaga integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum di daerah, sehingga pelaksanaan tugas kepolisian benar-benar akuntabel," tutupnya. (mun/aha)...

Baca Detail
Daerah Kepulauan Masih Timpang, Deddy Sitorus: Pemerintah Perlu Beri Anggaran Khusus
Berita
14 Oct 2026

Daerah Kepulauan Masih Timpang, Deddy Sitorus: Pemerintah Perlu Beri Anggaran Khusus

PARLEMENTARIA, Manado — Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus menyoroti berbagai persoalan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Persoalan tersebut mencakup keterbatasan keuangan daerah, kebijakan pertanahan, pengelolaan aparatur sipil negara (ASN), hingga ketertinggalan wilayah kepulauan dan pulau-pulau terpencil. Menurut Deddy, berbagai persoalan yang dihadapi Sulawesi Utara juga dialami oleh banyak daerah lain di Indonesia. Karena itu, diperlukan pembenahan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan daerah, terutama wilayah yang menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan akses pembangunan. “Saya kira hampir semua daerah sama masalahnya, masalah keuangan, masalah kebijakan, termasuk pertanahan, termasuk soal ASN. Kesulitan kepala daerah mengganti ASN, termasuk tertinggalnya daerah-daerah pulau terluar, pulau-pulau terpencil. Itu problem yang dihadapi bangsa ini sampai hari ini,” ujar Deddy usai Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Manado, Sulawesi Utara, Senin (12/10/2026). Ia menilai, ketimpangan pembangunan di wilayah kepulauan dan pulau-pulau terluar membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Salah satu upaya yang tengah digodok DPR RI adalah pembentukan Undang-Undang Kepulauan, yang diharapkan dapat menjadi landasan untuk memperkuat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Deddy menegaskan, upaya mengatasi ketertinggalan daerah kepulauan perlu disertai kebijakan afirmatif, termasuk dukungan anggaran yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur. Kebijakan tersebut, lanjut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini, dinilai penting agar daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar memiliki kesempatan yang lebih adil untuk mengejar ketertinggalan dibandingkan daerah lainnya. “Kita sedang menggodok yang namanya Undang-Undang Kepulauan. Cuma nanti tergantung pemerintah kalau misalnya kita mendorong agar ada affirmative action dengan memberikan budget lebih untuk pembangunan infrastruktur dan keadilan daerah perbatasan, pulau terluar, ya jangan sampai pemerintahnya nolak,” tegasnya. Ia mengingatkan, tanpa dukungan kebijakan dan alokasi anggaran yang memadai, wilayah kepulauan dan pulau-pulau terpencil akan terus menghadapi kesulitan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan. “Kalau enggak, enggak pernah kekejar itu, mereka akan selalu tertinggal,” pungkas Deddy. (we/aha)...

Baca Detail
Kasus Perundungan Anak di Pemalang, Keadilan Korban dan Masa Depan Pelaku Harus Seimbang
Berita
14 Oct 2026

Kasus Perundungan Anak di Pemalang, Keadilan Korban dan Masa Depan Pelaku Harus Seimbang

PARLEMENTARIA, Semarang — Penanganan kasus perundungan di Pemalang, Jawa Tengah, yang menyebabkan seorang anak sekolah dasar meninggal dunia, perlu mempertimbangkan keadilan bagi korban sekaligus masa depan anak yang menjadi pelaku. Penegakan hukum tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga perlu memberikan ruang pembinaan agar anak dapat memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat.   Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menyampaikan hal itu sekaligus belasungkawa kepada korban dan keluarga. Namun, ia mengingatkan bahwa anak yang menjadi pelaku juga masih memiliki masa depan yang perlu diperhatikan dalam proses penegakan hukum.   “Yang pertama, kami terus terang menyampaikan rasa belasungkawa, duka cita yang dalam bagi korban dan keluarga. Tetapi juga kita melihat bahwa pelaku juga masih anak-anak. Dia juga harus kita bina untuk masa depan yang lebih cerah,” ujar Soedeson saat mengikuti kunjungan kerja reses di Mapolda Jawa Tengah, Semarang, Selasa (13/10/2026).   Menurut Soedeson, penanganan perkara tersebut menjadi tantangan bagi seluruh unsur penegak hukum. Polisi, jaksa, hakim, advokat, dan jajaran pemasyarakatan perlu bekerja sama agar proses hukum terhadap anak tetap memperhatikan aspek pendidikan dan pembinaan.   “Hukum itu di samping menghukum juga mendidik, mengembalikan dia ke tengah-tengah masyarakat. Nah, inilah persoalan tugas yang berat bagi kita semua. Pancawangsa, ya. Polisi, jaksa, hakim, advokat, dan juga lembaga pemasyarakatan. Ini bekerja sama,” kata legislator dari Fraksi Partai Golkar itu.   Ia menegaskan, DPR juga perlu menjalankan fungsi pengawasan agar penanganan perkara tersebut tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman, tetapi turut mempertimbangkan upaya membimbing anak yang menjadi pelaku.   “Sehingga hukuman yang akan diberikan kepada anak ini bukan untuk pembalasan, tapi bagaimana membimbing dia kepada masa depan yang lebih cerah,” tutur Soedeson.   Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI Abdullah menilai penanganan kasus perundungan yang melibatkan anak membutuhkan solusi yang mampu memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Menurutnya, status anak sebagai pelaku harus menjadi pertimbangan dalam menentukan penanganan hukum, tanpa mengabaikan dampak serius yang dialami korban.   “Bagaimana win-win solution-nya agar hukumannya itu memberikan rasa keadilan bagi semua pihak? Ini kan pelakunya kan anak juga,” ujar Abdullah.   Ia menjelaskan, anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana masih memiliki kesempatan untuk berkembang dan meraih prestasi melalui pendidikan. Karena itu, proses hukum perlu memperhatikan aspek pembinaan serta perkembangan psikologis mereka.   “Anak-anak ini kan memang tindakan yang mereka masih punya masa depan. Mereka masih punya prestasi-prestasi yang mungkin selama ini mereka harus bisa tambah tekankan untuk melalui pendidikan di sekolahan,” kata Politisi Fraksi PKB ini.   Abdullah menegaskan, perlindungan terhadap anak yang menjadi pelaku bukan berarti mengabaikan pertanggungjawaban pidana. Perlindungan tersebut, menurutnya, perlu diarahkan pada kondisi psikologis dan proses tumbuh kembang anak agar penanganan hukum tidak menghilangkan kesempatan mereka memperbaiki diri.   “Oleh karena itu win-win solution ini satu-satunya adalah perlindungan terhadap pelaku. Dalam artian bukan perlindungan hukum terkait pidananya. Melindungi dalam psikologisnya, dalam sisi perkembangan tumbuh kembang anak yang ke depannya bagaimana kita juga harus menyelesaikan itu juga,” tutur politisi dari dapil Jawa Tengah VI itu.   Selain penanganan perkara, Abdullah juga menekankan pentingnya pengetahuan hukum bagi anak agar mereka memahami konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Pemahaman tersebut menjadi bagian dari upaya pencegahan agar perundungan tidak kembali terjadi dan menimbulkan korban.   Penanganan kasus perundungan di Pemalang menjadi pengingat bahwa penegakan hukum terhadap anak harus tetap menjamin pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan, sekaligus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Keadilan bagi korban dan pembinaan terhadap pelaku perlu berjalan beriringan agar proses hukum tidak hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga mencegah kejadian serupa terulang. (fa/rdn)...

Baca Detail
Yahya Zaini Minta Dinkes dan Rumah Sakit Tingkatkan Layanan bagi Korban Karhutla
Berita
14 Oct 2026

Yahya Zaini Minta Dinkes dan Rumah Sakit Tingkatkan Layanan bagi Korban Karhutla

PARLEMENTARIA, Banjarbaru — Komisi IX DPR RI menyoroti belum optimalnya respons Dinas Kesehatan dan rumah sakit dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap kesehatan masyarakat di Kalimantan Selatan. Evaluasi diperlukan untuk memastikan warga terdampak, khususnya penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), memperoleh pelayanan kesehatan yang cepat dan memadai.   Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini mengatakan masih terdapat keluhan masyarakat terkait penanganan dampak karhutla, terutama dalam pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan.   “Banyak ketidakpuasan di masyarakat akibat penanganan yang kurang tanggap dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan, termasuk pelayanan di rumah sakit terhadap dampak karhutla ini. Banyak rumah sakit yang tidak melayani dengan baik terkait dampak karhutla,” ujar Yahya di Banjarbaru, Senin (12/10/2026).   Menurut Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Kalimantan Selatan ini, persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan instansi kesehatan terkait. Penanganan dampak karhutla tidak cukup hanya mengandalkan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran, tetapi juga harus disertai kesiapan layanan kesehatan dalam mengantisipasi peningkatan risiko gangguan pernapasan akibat paparan kabut asap.   Ia menegaskan, langkah penanganan tidak boleh berhenti pada pembagian masker tanpa diikuti tindakan medis yang diperlukan bagi masyarakat terdampak.   “Tidak sekadar membagikan masker, kemudian tidak ada tindakan apa pun,” tegas politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.   Karena itu, Yahya mendorong evaluasi terhadap respons Dinas Kesehatan dan kualitas pelayanan rumah sakit di Kalimantan Selatan. Pemerintah daerah perlu memastikan fasilitas kesehatan mampu memberikan pemeriksaan, penanganan, serta layanan medis yang sesuai dengan kebutuhan warga terdampak karhutla.   Melalui fungsi pengawasan, Komisi IX DPR RI mendorong peningkatan kesiapsiagaan dan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah terdampak. Langkah tersebut penting agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan kesehatan ketika kualitas udara memburuk akibat karhutla, terutama bagi kelompok rentan dan warga yang mengalami gangguan pernapasan.   Di sisi lain, Yahya mengapresiasi capaian cakupan Universal Health Coverage (UHC) di Kalimantan Selatan yang telah mencapai 98–99 persen. Namun, menurutnya, tingginya cakupan kepesertaan jaminan kesehatan perlu diimbangi dengan kualitas pelayanan yang memadai, termasuk dalam merespons kondisi darurat kesehatan akibat karhutla.   Dengan demikian, capaian UHC tidak hanya tercermin dari luasnya cakupan perlindungan kesehatan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat, berkualitas, dan sesuai kebutuhan ketika menghadapi ancaman kesehatan. (ayu/ssb)...

Baca Detail
Netty Prasetiyani Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Kesehatan Warga Terdampak Karhutla
Berita
14 Oct 2026

Netty Prasetiyani Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Kesehatan Warga Terdampak Karhutla

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurutnya, kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah, khususnya di Kalimantan, tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga ancaman serius bagi kesehatan dan aktivitas masyarakat.   “Ketika kabut asap semakin pekat dan kualitas udara memburuk, yang paling penting adalah memastikan masyarakat terlindungi. Anak-anak, lansia, ibu hamil, serta warga dengan gangguan pernapasan harus mendapatkan perhatian khusus,” kata Netty dalam keterangan resminya, Selasa (13/10/2026).   Politisi Fraksi PKS ini menegaskan, penanganan karhutla harus disertai langkah mitigasi dampak kesehatan yang terencana. Pemerintah daerah bersama dinas kesehatan, puskesmas, dan rumah sakit perlu meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi potensi lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat paparan kabut asap.   Selain kesiapan fasilitas kesehatan, Netty mendorong pemerintah menyampaikan informasi kualitas udara secara berkala dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Informasi tersebut perlu disertai edukasi praktis mengenai pembatasan aktivitas di luar ruangan, penggunaan masker yang sesuai, serta langkah awal yang perlu dilakukan ketika muncul gejala gangguan pernapasan.   “Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui bahwa udara sedang buruk, tetapi tidak mendapatkan panduan mengenai apa yang harus dilakukan. Informasi harus diikuti dengan layanan kesehatan yang siap, akses pemeriksaan, dan penanganan yang cepat bagi warga terdampak,” tegasnya.   Di sisi lain, Netty menilai pengendalian karhutla membutuhkan koordinasi lintas sektor yang konsisten. Upaya tersebut mencakup pemadaman kebakaran, pemantauan titik api, perlindungan kawasan gambut, hingga penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pembakaran lahan.   Ia mengapresiasi kerja keras petugas gabungan dan relawan di lapangan. Namun, menurutnya, upaya penanganan perlu diperkuat melalui pencegahan dini dan penyediaan sarana yang memadai, terutama di wilayah rawan karhutla.   “Negara harus hadir dalam dua hal sekaligus: mengendalikan kebakaran dan melindungi masyarakat dari dampaknya. Keberhasilan penanganan karhutla bukan hanya diukur dari berkurangnya titik api, tetapi juga dari terjaganya kesehatan dan keselamatan warga,” pungkasnya. (ndy/ssb)...

Baca Detail
Demer Turun Langsung ke Pertamina Denpasar: Distribusi BBM Bali Harus Dipercepat!
Berita
14 Oct 2026

Demer Turun Langsung ke Pertamina Denpasar: Distribusi BBM Bali Harus Dipercepat!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih atau yang akrab disapa Demer, mendatangi Kantor Pertamina Cabang Denpasar, Bali, untuk memastikan kondisi pasokan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Bali, pada Selasa (13/10/2026). Hal ini menyusul antrean panjang masyarakat di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir.   Kunjungan tersebut dilakukan setelah Demer melihat langsung antrean kendaraan yang mengular untuk mendapatkan BBM pada Selasa pagi. Ia kemudian berdiskusi dengan pihak Pertamina guna mengetahui penyebab kondisi tersebut sekaligus memastikan langkah konkret untuk mempercepat penyaluran BBM kepada masyarakat.   Menurutnya, kelangkaan yang terjadi sejak pekan lalu telah menimbulkan dampak nyata bagi aktivitas masyarakat. Pembatasan atau penjatahan pasokan yang sempat dilakukan sebelumnya turut membuat antrean semakin menumpuk ketika kebutuhan BBM meningkat.   “Saya sangat prihatin melihat kondisi masyarakat yang harus mengantre panjang untuk mendapatkan bensin. Dampaknya bukan hanya waktu dan tenaga yang terbuang, tetapi juga banyak masyarakat kehilangan kesempatan untuk bekerja dan mencari nafkah. Kita tahu, BBM sangat penting bagi kehidupan dan aktivitas ekonomi masyarakat Bali,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Selasa (13/10/2026).   Ia menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari Pertamina, lonjakan permintaan BBM menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi distribusi. Namun, Pertamina menyampaikan bahwa stok BBM saat ini telah tersedia dan langkah penambahan pasokan sedang dilakukan untuk mengatasi kekosongan di sejumlah SPBU.   Jika sebelumnya pasokan terutama mengandalkan depot Manggis, kini distribusi diperkuat melalui dua titik pasokan, yakni Manggis dan Serangan. Pasokan melalui jalur laut dari Padangbai menuju Serangan juga dikerahkan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan BBM di Bali.   “Informasi yang saya terima, sekarang sudah ada dua titik yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan BBM, yaitu Manggis dan Serangan. Truk tangki juga dikerahkan untuk beroperasi selama 24 jam agar pengisian ke SPBU bisa dipercepat. Distribusi sudah berjalan di wilayah Denpasar dan Badung, dan kita berharap kondisi ini dapat segera teratasi hari ini atau malam nanti,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar itu.   Wakil rakyat dari Dapil Bali ini menegaskan, percepatan distribusi menjadi hal mendesak karena Bali merupakan daerah tujuan wisata yang sangat bergantung pada ketersediaan energi. BBM tidak hanya dibutuhkan untuk mobilitas masyarakat dan wisatawan, tetapi juga menjadi faktor produksi bagi sektor transportasi, logistik, perdagangan, serta berbagai usaha jasa yang menopang perekonomian daerah.   Menurutnya, gangguan pasokan BBM yang berkepanjangan dapat menimbulkan efek berantai terhadap aktivitas ekonomi, termasuk operasional angkutan barang, angkutan umum, pelaku UMKM, hingga industri pariwisata.   “Bali adalah daerah pariwisata. Kita membutuhkan energi untuk menjalankan kegiatan produksi maupun jasa. Kalau distribusi BBM terganggu, dampaknya bisa meluas ke banyak sektor dan akhirnya masyarakat yang paling dirugikan. Karena itu, persoalan ini harus menjadi perhatian serius dan penanganannya tidak boleh berlarut-larut,” katanya.   Dalam kesempatan tersebut, ia juga meminta Pertamina memperketat pengawasan terhadap penyaluran BBM di SPBU. Ia menyoroti potensi penyalahgunaan antrean, pembelian berulang untuk tujuan tertentu, serta praktik yang sengaja memanfaatkan situasi sulit demi keuntungan pribadi.   Ia meminta aparat kepolisian menindak tegas apabila ditemukan pihak yang terbukti melakukan penimbunan, penyalahgunaan distribusi, atau praktik ilegal lainnya yang merugikan masyarakat. Pertamina juga diminta menjatuhkan sanksi kepada SPBU apabila terbukti terlibat atau memberikan keleluasaan terhadap praktik penyalahgunaan BBM.   “Jangan sampai ada pihak yang mencari keuntungan di tengah kesulitan masyarakat. Orang yang bolak-balik mengantre untuk mencari keuntungan, sementara masyarakat lain membutuhkan BBM untuk bekerja dan mengangkut barang, harus menjadi perhatian. Jika ditemukan pelanggaran, saya minta kepolisian bertindak tegas dan Pertamina memberikan sanksi kepada SPBU yang terbukti terlibat,” tegasnya. Ia menambahkan, SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran harus dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.   Gde Sumarjaya Linggih juga menekankan pentingnya pengawasan secara berkala agar langkah penambahan pasokan benar-benar dirasakan masyarakat. Ia meminta pihak Pertamina menyampaikan laporan perkembangan realisasi penyaluran BBM setiap tiga jam sehingga proses distribusi dapat dipantau secara berkelanjutan.   “Saya meminta laporan setiap tiga jam mengenai perkembangan realisasi penyaluran BBM. Kita perlu memastikan bahwa pasokan yang sudah disiapkan benar-benar sampai ke SPBU dan dapat dibeli masyarakat. Saya akan terus memantau perkembangannya sampai malam ini,” ujarnya.   Menutup kunjungannya, Demer mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Ia berharap tambahan pasokan serta pengoperasian dua titik distribusi dapat segera menormalkan kondisi di lapangan.   “Kami memahami keresahan masyarakat. Karena itu, distribusi harus dipercepat, pengawasan harus diperketat, dan setiap pelanggaran harus ditindak. Saya berharap masyarakat tetap tenang karena upaya penambahan pasokan sedang dilakukan. Kita ingin kondisi segera kembali normal agar masyarakat bisa beraktivitas dan mencari nafkah seperti biasa,” pungkasnya. (rdn)...

Baca Detail
Komisi III Dorong Sinergi APH dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru di Babel
Berita
14 Oct 2026

Komisi III Dorong Sinergi APH dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru di Babel

PARLEMENTARIA, Pangkalpinang — Komisi III DPR RI mengevaluasi kesiapan aparat penegak hukum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menerapkan KUHP dan KUHAP baru. Evaluasi tersebut dilakukan melalui Rapat Kerja Terpadu bersama Kepolisian Daerah (Polda), Kejaksaan Tinggi (Kejati), dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bangka Belitung (Babel) di Mapolda Babel, Pangkalpinang, Selasa (13/10/2026).   Ketua Tim Kunjungan Kerja sekaligus Anggota Komisi III DPR RI, Benny Utama, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan memastikan koordinasi dan sinergi antaraparat penegak hukum berjalan optimal. Menurutnya, kerja sama yang baik antara kepolisian, kejaksaan, dan BNNP menjadi faktor penting dalam mewujudkan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat.   "Sejauh mana sinergi antara aparat penegak hukum yang ada di Bangka Belitung. Tadi sama kita dengar bahwa sinergi antara kepolisian sama kejaksaan ini kan sudah terjalin dengan baik. Ini yang harus kita dorong terus, yang bermuaranya tentu pada kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan," ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.   Ia menambahkan, pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru menuntut penyesuaian pola pikir serta penguatan koordinasi dalam penanganan perkara. Karena itu, sinergi antaraparat perlu terus dijaga agar perubahan aturan tidak menjadi kendala dalam proses penegakan hukum.   "Dengan diberlakukannya KUHP dan KUHAP Baru ini tentu ada perubahan-perubahan pola pikir, koordinasi antar penyelidik polri dengan kejaksaan terbangun dengan baik termasuk dengan BNNP. Ini terus harus kita lakukan, Pak Kajati, Pak Kapolda, dan Pak BNNP. Kadang-kadang koordinasi ini mudah untuk kita ucapkan, tapi kadang-kadang sulit untuk kita realisasikan," tambahnya.   Dalam rapat tersebut, jajaran aparat penegak hukum di Bangka Belitung turut memaparkan sejumlah langkah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas penanganan perkara. Salah satunya melalui integrasi data Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) secara daring guna mendukung kelancaran koordinasi antara penyidik dan kejaksaan serta meminimalkan pengembalian berkas perkara.   Selain itu, aparat penegak hukum di Bangka Belitung juga melaporkan penerapan keadilan restoratif (restorative justice) yang telah menyelesaikan 238 perkara pidana ringan sepanjang tahun anggaran 2026. Di sisi lain, Polda Babel menyusun pedoman dan bimbingan teknis terkait norma pidana baru bagi 867 personel penyidik sebagai bagian dari persiapan menghadapi perubahan regulasi.   Melalui evaluasi tersebut, Komisi III DPR RI mendorong agar koordinasi dan kesiapan seluruh aparat penegak hukum terus diperkuat sehingga penerapan KUHP dan KUHAP baru dapat berjalan efektif serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. (aps/rdn)...

Baca Detail
Komisi V Dorong Kekhususan BSPS untuk Papua Pegunungan
Berita
14 Oct 2026

Komisi V Dorong Kekhususan BSPS untuk Papua Pegunungan

PARLEMENTARIA, Wamena – Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dinilai perlu mendapat perhatian khusus di Papua Pegunungan. Kondisi geografis dan karakteristik wilayah yang berbeda membuat pelaksanaan program tersebut tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan daerah lain, terutama dalam hal persyaratan dan administrasi.   Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPR RI Erna Sari Dewi dalam Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI dengan para pemangku kepentingan di Wamena, Papua Pegunungan, Senin (12/10/2026). Ia menilai rendahnya serapan BSPS menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih fleksibel agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.   “Dari 400 ribu sekian unit, hanya sekitar 140 ribu yang terserap. Saya menginginkan adanya lex specialist khusus untuk Papua Pegunungan. Ketika kita berbicara soal keadilan, bukan berarti seluruh daerah harus diperlakukan sama dan seluruh aturannya harus seragam,” ujar Erna.   Menurutnya, kondisi geografis Papua Pegunungan perlu menjadi pertimbangan dalam penerapan kebijakan perumahan. Ia mendorong pemerintah memberikan kelonggaran terhadap aturan tertentu agar program pembangunan dan pemerataan dapat berjalan lebih optimal.   “Pegunungan boleh menjadi penghalang alam, tetapi tidak boleh menjadi penghalang keadilan,” tegas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.   Senada dengan Erna, Anggota Komisi V DPR RI Irmawan menilai persoalan administrasi menjadi salah satu kendala dalam penyerapan BSPS. Padahal, program tersebut merupakan upaya pemerintah membantu masyarakat, khususnya di pedesaan, untuk memiliki rumah yang layak huni.   Irmawan mengatakan hingga Oktober 2026, serapan BSPS masih tergolong rendah. Menurutnya, kendala tidak hanya berada pada aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga pada persoalan administrasi, termasuk penggunaan data desil sebagai dasar penerima bantuan. Selain itu, pencatatan data desil di lapangan menghadapi rintangan medan yang sulit serta gangguan dari kelompok bersenjata, sehingga proses pendataan dan verifikasi masyarakat penerima bantuan tidak selalu dapat dilakukan secara optimal.   “Kadang-kadang data desil ini juga tidak sepenuhnya benar. Ketika dikonfirmasi, ada masyarakat yang sebenarnya berhak mendapatkan bantuan rumah, tetapi karena tidak masuk dalam desil 1 atau desil 2, akhirnya tidak bisa mendapatkannya,” jelas Politisi Fraksi PKB ini.   Karena itu, ia meminta Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyederhanakan proses administrasi BSPS serta memperkuat mekanisme pendataan di wilayah sulit dijangkau, sehingga bantuan dapat lebih cepat diterima masyarakat yang membutuhkan.   Di Papua Pegunungan sendiri, sekitar 2.200 unit rumah telah dibangun melalui program BSPS atau yang kini dikenal sebagai program bedah rumah. Namun, jumlah tersebut dinilai masih jauh dari kebutuhan. Tantangan perumahan di wilayah tersebut semakin besar mengingat angka Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tercatat mendekati 80 persen.   Kondisi tersebut menunjukkan bahwa percepatan program perumahan di Papua Pegunungan masih membutuhkan dukungan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik daerah. Penyederhanaan administrasi, perbaikan pencatatan data desil, serta fleksibilitas dalam penerapan aturan dinilai penting agar program BSPS tidak hanya memenuhi target secara administratif, tetapi benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni. (est/rdn)...

Baca Detail